Kapal Gamsunoro milik PT Pertamina International Shipping (PIS) selesai 'mempercantik diri' dengan memperbarui teknologi dan sarana fasilitas kapal. Dengan begitu kapal yang berhasil melewati konflik geopolitik di Laut Merah pada awal 2024 ini sudah siap untuk berlayar menuju Terusan Panama.

Pjs Corporate Secretary PIS Vega Pita menjelaskan sebelumnya kapal Gamsunoro sempat melakukan proses docking di Pelabuhan Tuzla, Turki, selama satu bulan. Proses docking ini merupakan perawatan rutin yang dilakukan setiap 5 tahun, yang mencakup pemeliharaan lambung kapal, machine overhaul, serta ballast water treatment system upgrade.

"Pada dasarnya, docking adalah proses yang wajib dilalui setiap kapal. Pemeliharaan kapal yang baik akan meningkatkan efisiensi energi dan keberlanjutan operasional kapal," kata Vega dalam keterangan resminya, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Vega menyebut roses pemeliharaan kapal pengangkut minyak mentah berbobot 100.000 deadweight tonnage (DWT) ini juga bagian dari persiapan memenuhi persyaratan untuk melintasi Terusan Panama. Misi ini diberikan mengingat kapal Gamsunoro merupakan salah satu dari 102 kapal milik PIS yang menjadi andalan dalam proses pendistribusian energi.

Sebagai kapal kategori aframax, ia menyebut Kapal Gamsunoro juga sudah beroperasi dan melintasi berbagai perairan internasional seperti Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika sejak 2021, dan segera memperluas jangkauan ke Amerika.

"Begitu docking selesai, kapal akan menjalani sea trial sebelum lanjut berlayar ke perairan Amerika Serikat. Kami selalu percaya pemeliharaan kapal merupakan salah satu langkah strategis dalam menjaga kepercayaan pasar terhadap layanan dan operasional PIS," terangnya.

Kemudian melalui proses docking tersebut, kapal pengangkut minyak mentah terbesar ketiga milik Pertamina ini juga telah dilengkapi dengan berbagai fitur dan peralatan standar internasional termasuk Panama Chock dan Suez Canal Certificate, yang memastikan kelancaran operasional di terusan internasional seperti Terusan Panama dan Terusan Suez.

Sebagai tambahan informasi, hingga saat ini PIS telah melayani di lebih dari 60 rute internasional dan lebih dari 30 klien internasional. Pelayanan ini semakin diperkuat dengan dua kantor perwakilan di Asia Pasifik (Singapura) dan Timur Tengah (Dubai) untuk memenuhi kebutuhan mitra pihak ketiga.

Dengan jangkauan tersebut, PIS berupaya menatap kapitalisasi pasar hingga US$ 8,9 miliar pada 2034. Hal ini turut didorong oleh transformasi bisnis dan operasional yang kian modern yang terbukti berhasil mengantarkan PIS sebagai pemain logistik maritim terbesar di Asia Tenggara dan salah satu yang diperhitungkan di dunia.

Salah satu indikator tersebut ialah terus meningkatnya porsi pasar non-captive PIS yang pada semester I-2024 sudah mencapai 19,2% dengan 80% di antaranya datang dari klien internasional.

"Kita sadar bahwa kepercayaan klien terhadap layanan PIS begitu besar sehingga keandalan kapal adalah salah satu prioritas utama kami. Pemeliharaan Kapal Gamsunoro ini pada akhirnya akan mendukung upaya PIS dalam meningkatkan porsi pasar non-captive yang kini terus berkembang," pungkas Vega.

Penyebab tiket mahal telah diketahui dengan setidaknya ada dua masalah di dalamnya. Namun kenapa pemerintah seperti tak mau bergerak membereskannya?

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Budi Joyo Santoso mengatakan tata kelola penyediaan avtur menjadi salah satu biang kerok harga tiket pesawat mahal. Isunya ada dua, harganya yang mahal dan distribusi yang kental dengan perilaku monopoli.

Pihaknya menyorot soal formulasi perhitungan avtur di Indonesia. Aturan itu tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur Yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

Dia menilai ada beberapa perhitungan yang sudah tidak relevan dalam menentukan harga avtur. Perhitungan ini menurutnya harus ditinjau kembali.

"KPPU menilai dalam konstanta sebesar Rp3.581/liter tersebut, sudah terdapat beberapa komponen yang sudah tidak relevan, misalnya penggunaan acuan harga terjauh (paling mahal) bagi pengangkutan dan penyimpanan," ujar Budi dalam keterangan resmi, Minggu (22/9/2024).

Sementara itu, terkait distribusi, ada Peraturan BPH MIGAS Nomor 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara yang mengarah pada monopoli oleh Pertamina.

Dia menyebut dalam aturan itu pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar jika tidak bekerja sama dengan Pertamina. Dengan avtur sebagai pembentuk sekitar 40% dari harga tiket, maka membuka pasar avtur akan dapat menurunkan harga bahan bakar. Pada ujungnya biaya produksi turun dan harga tiket pun bisa jadi lebih murah.

Pajak berganda

Komponen pembentuk harga yang besar lainnya adalah biaya pemeliharaan pesawat yang mencapai sekitar 15% dari harga tiket. Apalagi selama ini banyak sekali komponen suku cadang yang harus dikenai pajak berganda.

"Komponen pesawat saat ini masih didatangkan dari luar negeri, sehingga dikenakan bea masuk. Menurunkan biaya komponen juga merupakan solusi yang harus ditempuh," kata Budi.

Sebelumnya, Juli lalu, Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) pernah memaparkan beberapa hal yang jadi biang kerok tiket pesawat mahal. Beberapa yang disebutkan KPPU juga masuk dalam catatan INACA.

Artikel ini telah tayang di detikFinance

Kemenparekraf Koordinasi dengan Kemenko Marves Bahas Tiket Pesawat Mahal

Kemenparekraf Koordinasi dengan Kemenko Marves Bahas Tiket Pesawat Mahal

IDXChannel - Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bengkok, Dago, Bandung yang telah berdiri sejak 1923 ini masih beroperasi secara manual hingga saat ini.

PLTA Bengkok dikelola oleh PT PLN Indonesia Power yang merupakan anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Adapun PLTA Bengkok memiliki tiga unit pembangkit dengan kapasitas total 3 x 1,05 kilowatt (kW), sementara satu unit lainnya adalah PLTA Dago yang memiliki kapasitas 700 kW. Sehingga, total pembangkit ini daya mampu pasok listrik bersih sebesar 3,15 Megawatt (MW).

Senior Manager PLN IP Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Saguling, Doni Bakar, mengatakan meskipun tergolong PLTA berusia 100 tahun lebih, PLN IP mengoperasikan PLTA Bengkok dengan cara-cara baru, salah satunya dengan menerapkan pola asset management guna memetakan dan memelihara aset tua tersebut.

PLN IP memelihara PLTA secara periodik maintenance atau berbasis waktu. Proses pemeliharaan juga dilakukan dengan menggunakan preventive maintenance, dengan melakukan inspeksi rutin setiap hari.

"Kita menggunakan teknologi terbaru melalui predictive maintenance, bisa kita menggunakan termografi. Jadi kita foto, dari foto kelihatan mana spot yang panas, mana yang masih aman, itu kita olah dan kita lakukan pemeliharaan," kata Doni saat ditemui di PLTA Bengkok, Bandung, Selasa (3/9/2024).

Selain itu, PLTA Bengkok juga mempunyai feature tribologi terkait pelumasnya. Kemudian juga ada feature untuk memastikan vibrasi di turbin.

"Jadi kita ukur, kalau vibrasinya melebihi (batas) toleransi, kita perlu melakukan langkah perbaikan," kata dia.

Doni mengatakan, ongkos perawatan PLTA Bengkok relatif murah lantaran berbeda dengan pembangkit termal yang memiliki temperatur dan putaran tinggi hingga 3.000 RPM.

"Kalau di PLTA tuh di sini kita putarannya rendah, hanya 750 RPM, temperaturnya dingin. Otomatis untuk biaya operasi lebih murah. Kalau di sini mungkin sekitar Rp200-300 per kWh untuk kita biaya produksi," kata Doni.

Dengan langkah-langkah tersebut, PLTA Bengkok mampu tetap prima meski telah lebih dari 100 tahun beroperasi.

"Kami berkomitmen untuk menjaga PLTA Bengkok terus eksis menjadi pembangkit energi hijau yang berkelanjutan. Ini menjadi bagian dari sejarah panjang pemanfaatan energi ramah lingkungan di Indonesia," kata Doni.

(NIA DEVIYANA)

Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 26 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025. Anggaran ini untuk dana pemeliharaan gedung dan seluruh infrastruktur yang telah dibangun di IKN, Kalimantan Timur (Kaltim).

Basuki menjelaskan, nantinya seluruh infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR di IKN akan diserahkan ke OIKN. Dengan demikian, anggaran pemeliharannya akan masuk ke pagu OIKN mulai tahun depan.

OIKN sendiri mendapatkan pagu anggaran dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 505 miliar. Namun jumlah tersebut masih bisa berubah menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan presiden berikutnya.

"OIKN sendiri yang tadinya Rp 505 (miliar) kan, sekarang kami usulkan untuk bisa memelihara prasarana yang sudah dibangun oleh PU, kita serahkan ke OIKN, mereka memelihara. Itu butuh anggaran juga. Kami usulkan anggaran lainnya," kata Basuki, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).

"Kami mengusulkan, kalau bocorannya Rp 26 triliun (untuk pemeliharaan infrastruktur)," sambungnya.

Infrastruktur yang telah dibangun di IKN sendiri terbilang cukup banyak, mulai dari Istana Garuda, Istana Negara, 8 Tower Apartemen ASN, 14 rumah tapak jabatan menteri (RTJM), Bendungan Sepaku Semoi, hingga jalan tol. Bahkan, jumlahnya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Basuki mengatakan, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Otorita IKN dalam hal pembagian pembangunan proyek-proyek di IKN. Dengan demikian, ada porsi yang menjadi tanggung jawab PUPR dan ada yang ditangani OIKN.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri PUPR ini juga menambahkan, pagu indikatif Kementerian PUPR tahun depan sebesar Rp 75,63 triliun, turun sekitar 50% dari anggaran 2024 yang mencapai Rp 149,76 triliun.

Sedangkan alokasi anggaran PUPR untuk IKN hanya sebesar Rp 4,1 triliun. Angka ini juga terbilang kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024 sekitar Rp 35,37 triliun. Meski begitu, Basuki menekankan, jumlah tersebut baru indikasi dan belum final.

Angka tersebut sengaja ditetapkan tidak terlalu besar dengan tujuan memberikan ruang fiskal kepada pemerintahan berikutnya. Ruang fiscal ini disiapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto memprioritaskan program-programnya.

"Itu kan seperti persis pada saat Pak Jokowi masuk ke pemerintahan tahun 2014. Kita kan buka filenya (RAPBN), itu Rp 75 triliun. Jadi itu memberi ruang fiskal kepada pemerintahan terpilih untuk mengalokasikan," terang dia.

"Nanti tanggal 28 (Agustus) kami rapat di DPR. Mudah-mudahan mungkin ada perubahan," pungkasnya.

Simak Video: Anggaran IKN Besar, Prabowo: Jangan Termakan Brainwashing Indonesia Miskin

[Gambas:Video 20detik]