REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus kematian anak di bawah umur di Kota Padang, Afif Maulana (AM) masih menjadi sebuah misteri dan menyimpan banyak kejanggalan. Berbagai kejanggalan itu selama ini disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

Direktur LBH Padang, Indira Suryani meyakini jika Afif tewas setelah dianiaya anggota Sabhara Polda Sumbar pada Ahad (9/6/2024) lalu. Namun, Kapolda Sumbar Inspektur Jenderal (Irjen) Suharyono juga menegaskan, penyelidikan yang dilakukan kepolisian meyakini bocah kelas 1 SMP Muhammadiyah 5 Kota Padang itu diduga meninggal akibat melompat dari Jembatan Kuranji usai tawuran.

Dengan adanya perbedaan di atas, kasus ini pun masih menjadi misteri. Karena itu, sangat penting untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Apalagi, Islam sendiri telah mengajarkan di dalam Alquran maupun hadits agar tidak menyembunyikan kebenaran.

Menyuarakan atau menyampaikan kebenaran termasuk amal shalih yang layak dikerjakan oleh seorang muslim. Kebenaran sudah selayaknya bukan untuk disembunyikan apalagi dihilangkan. Ia harus disampaikan dan jika perlu dikemukakan kepada khalayak ramai.

Memang menyampaikan kebenaran terkadang tidak mudah dan sering membawa risiko. Namun demikian ia tetaplah kewajiban yang tidak boleh ditinggal sungguh pun pahit dan getir akibatnya. Hal ini sebagaimana diingatkan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat tercintanya Abu Dzar dalam sebuah Hadits yang cukup panjang,

“…dan Rasulullah SAW menyuruhku untuk menyampaikan kebenaran walau terasa pahit akibatnya…” (HR Ahmad).

Larangan untuk menyembunyikan kebenaran tidak hanya terdapat dalam hadits di atas. Ada begitu banyak ayat Alquran yang menerangkan terkait larangan menyembunyikan kebenaran dan kesaksian. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya). (QS Al-Baqarah [2]:42)

Sebelumnya, Direktur LBH Padang Indira Suryani mengungkapkan, sedikitnya ada empat keyakinan yang menguatkan tentang kematian tak wajar yang dialami siswa SMP Muhammadiyah-5 Kota Padang itu.

Indira meyakini, kematian AM tersebut tak wajar akibat kekerasan, dan penyiksaan yang dilakukan anggota Sabhara Polda Sumbar pada saat melakukan pencegahan dugaan tawuran, pada Ahad (9/6/2024) lalu.

“Ada beberapa fakta yang kami dapatkan, pada saat kami menangani kasus kematian anak AM ini. Kami memulai dengan pertanyaan awal mengapa kami sangat percaya ada penyiksaan yang dialami anak AM," begitu kata Indira saat konferensi pers LBH Padang bersama Yayasan LBH Indonesia di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kejanggalan dalam kasus Afif Maulana dinilai saat keluarga hendak melakukan autopsi jenazah bocah berusia 13 tahun tersebut. Direktur LBH Padang Indira Suryani mengungkapkan, pihak kepolisian melarang keluarga mendampingi bahkan memandikan dan mengafani. Keluarga juga diminta untuk melakukan autopsi di RS Bhayangkara dengan alasan tidak berbayar. Padahal, keluarga korban hendak melakukan autopsi di RS Djamil.

Indira mengungkapkan, hasil autopsi jasad anak AM tersebut, pernah dijelaskan langsung oleh dokter bedah forensik RS Bhayangkara pada saat ekspos perkara bersama Polda Sumbar dan Kompolnas, KPAI, PPA serta LBH Padang, dan pihak keluarga anak AM.

“Dokter Forensik Rahmawati menyampaikan, bahwa poinnya itu, kalau melompat tentu pada jasad anak AM ada ditemukan patah, dan banyak kerusakan di kepala dan juga di bagian kaki,” begitu kata Indira. Akan tetapi, mengutip penjelasan dokter bedah forensik tersebut, tak ditemukan adanya kondisi kerusakan di kepala, maupun pada bagian kaki. LBH Padang dalam forum ekspos tertutup itu sempat menanyakan langsung kepada dokter bedah untuk menerangkan apa sebab anak AM meninggal.

“Atas pertanyaan tersebut, dokter bedah forensik bilang, itu menjadi hak dan kewenangan kepolisian untuk menjawab,” begitu terang Indira. Namun begitu, kata Indira, dokter forensik cepat meneruskan penjelasan yang memastikan jika anak AM tewas bukan karena melompat. “Dokter forensik langsung mengatakan, diduga dia (anak AM) terpeleset,” begitu sambung Indira. LBH Padang, kata Indira, tentunya memahami dua jenis kata kerja antara ‘melompat’ dan ‘terpeleset’. Akan tetapi, menurut Indira, melompat ataupun terpeleset itu mengundang konsekuensi kondisi fisik yang seharusnya sama.

LBH Padang bersama koalisi masyarakat sipil pun melaporkan Kapolda Sumatra Barat Irjen Suharyono ke Divisi Propam Polri. Menanggapi laporan tersebut, Kapolda Sumatra Barat Irjen Suharyono menuding lembaga-lembaga pelapor kasus itu sok suci dan merasa institusi kepolisian dihinakan.

Suharyono menegaskan, dirinya sebagai otoritas kepolisian tertinggi di Sumbar bertanggung jawab atas seluruh proses pengusutan kasus kematian anak tersebut. “Silakan,” kata Suharyono melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/7/2024). “Saya bukan pelaku kejahatan. Saya pembela kebenaran,” begitu ujar dia. Suharyono melalui pesannya tersebut juga ‘menyerang’ balik aksi pelaporan LBH Padang, bersama-sama koalisi sipil di Jakarta itu.

Autopsi memang kerap muncul bertalian dengan pengungkapan sebuah kasus yang melibatkan korban meninggal dunia. Autopsi dimaknai dengan pemeriksaan tubuh mayat dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian, penyakit dan sebagainya.

Dunia kedokteran mengenal tiga jenis autopsi. Pertama autopsi klinis yang dilakukan oleh dokter untuk memeriksa penyebab seseorang meninggal dunia. Alasan yang dipakai dalam autopsi klinis adalah murni kesehatan.

Kedua, autopsi anataomis. Autopsi jenis ini adalah pembedahan untuk proses belajar calon dokter dengan cara mempelajari anatomi tubuh manusia. Tujuannya jelas untuk proses pembelajaran. Terakhir adalah autopsi forensik. Autopsi ini dilakukan oleh penegak hukum untuk menyelidiki penyebab kematian seseorang demi penuntasan sebuah kasus. Jadi autopsi tidak hanya melulu soal pengungkapan sebuah kasus.

Pertama autopsi jenazah didasarkan kepada kebutuhan yang dibenarkan secara syariat seperti mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan hukum, penelitian kedokteran atau pendidikan kedokteran. Keputusan melakukan autopsi harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan harus dilakukan oleh ahlinya.

Kedua, autopsi merupakan jalan keluar satu-satunya dalam memenuhi tujuan sesuai ketentuan pertama. Ketiga jenazah yang diautopsi harus segera dipenuhi hak-haknya, seperti dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan.

Terakhir jenazah yang dijadikan obyek autopsi harus mendapatkan izin dari dirinya saat masih hidup melalui wasiat, ahli waris atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan.

MUI mendasarkan pendapatnya pada beberapa kaidah fikih seperti "kondisi darurat membolehkan hal-hal yang (sebelumnya) dilarang" dan "kebolehan melakukan yang darurat itu dihitung seperlunya".

Lajnah Daimah Kerajaan Arab Saudi juga berpendapat bolehnya melakukan autopsi. Alasan kebolehan autopsi klinis dan forensik menurut Lajnah Daimah autopsi ini mengandung banyak kepentingan di bidang keamanan, keadilan dan melindungi masyarakat dari penyakit menular.

Proses autopsi memang mengandung mafsadah (kerusakan) yakni tidak menghormati jasad mayat namun di sisi lain mewujudkan banyak maslahat.

Sementara autopsi anatomis untuk kepentingan pendidikan, Lajnah Daimah berpendapat pembedahan terhadap hewan tidak mewakili pembedahan anatomi tubuh manusia. Autopsi anatomis mengandung banyak maslahat dalam perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang kedokteran.

Lajnah Daimah memakai argumentasi jika Islam datang untuk membawa dan memperbanyak maslahat, menghindari kerusakan dan memperkecilnya. Diperbolehkan memilih mudarat yang lebih ringan guna menghindari mudarat yang lebih berat. Lalu jika dua maslahat saling bertentangan, maka Islam memilih maslahat yang lebih besar.

Beberapa ulama dengan mendasarkan dalil yang sama tentang hadits memuliakan jenazah mengharamkan semua jenis autopsi. Ulama yang mengharamkan autopsi berpendapat larangan merusak jenazah sudah sangat jelas. Namun larangan ini hanya diperuntukkan untuk mayit Muslim. Sementara mayit nonMuslim boleh dilakukan proses autopsi. Allahua'lam.