REPUBLIKA.CO.ID, PADANG — Ekshumasi jasad Afif Maulana (AM) sudah dilakukan, pada Kamis (8/8/2024) pagi. Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Inspektur Jenderal (Irjen) Surhayono memastikan, dalam proses penggalian kubur untuk mengautopsi ulang jasad bocah 13 tahun tersebut, dilakukan oleh tim dokter-dokter forensik independen, dan profesional, tanpa menyertakan pihak-pihak dari kepolisian.

Irjen Suharyono, pun memastikan akan tunduk pada hasil autopsi ulang tersebut, untuk pengusutan tuntas penyebab kematian pelajar kelas-1 SMP Muhammadiyah 5 Kota Padang tersebut.

“Alhamdulillah, ekshumasi jasad anak Afif, hari ini, sudah berjalan dengan lancar. Kita serahkan kepada ahlinya, karena semua yang menangani ini, adalah orang-orang yang sudah profesional, dan sudah puluhan tahun mereka melaksanakan pekerjaan seperti ini,” kata Irjen Suharyono dalam siaran pers video yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Setelah ekshumasi jasad Afif, dibawa tim dokter bedah forensik ke Rumah Sakit (RS) M Djamil di Kota Padang untuk dilakukan autopsi ulang. “Bahwa pelaksanaan ekshumasi, dan autopsi ulang ini, bukan dari dokter Polri, tetapi dari tim dokter ahli forensik dari Jakarta. Kami hanya memperlancar prosesnya saja,” ujar Irjen Suharyono.

Pun kata Kapolda memastikan, dalam proses menguak sebab kematian Afif Maulana secara ilmiah ini, dilakukan profesional, tanpa ada campur tangan dari pihak kepolisian. “Kita serahkan saja pada ahlinya. Karena semua yang menangani ini adalah dokter-dokter yang sudah profesional,” ujar Irjen Suharyono.

Dalam proses ekshumasi tersebut, Kapolda turun langsung untuk memastikan. Dan pihak-pihak eksternal, juga turut menyaksikan. Termasuk dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), juga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang yang menjadi tim advokasi keluarga Afif. Perhimpunan Dokter Forensik dan Medikolegal Indonesia (PDFMI), pun menjadi otoritas utama dalam pelaksanaan ekshumasi dan autopsi ulang tersebut.

Kapolda menambahkan apapun hasilnya dari autopsi ulang nantinya, akan menambah pembuktian dalam pengusutan kasus kematian Afif. Saat ini, proses pengusutan kematian Afif, masih dalam tahap penyelidikan. “Sudah 48 orang saksi yang diperiksa,” kata Irjen Suharyono.

Jenderal polisi bintang dua itu memastikan, akan tetap mengusut kasus kematian Afif tersebut. Dan meyakinkan pengusutan oleh kepolisian, akan dilakukan profesional-transparan, serta ilmiah. “Kami tegak luru, dan kami profesional,” begitu ujar Kapolda.

Ada dua versi penyebab kematian Afif, pada Ahad (9/6/2024). Kapolda Sumbar Irjen Suharyono, dalam penyampaian resmi pihaknya meyakini, Afif tewas lantaran terpeleset, jatuh melompat dari ketinggian lebih dari 20-an meter di Jembatan Kuranji saat akan ditangkap kepolisian, pada Ahad (9/6/2024) subuh.

Bocah tersebut, dikatakan Suharyono, salah-satu dari 18 anak-anak remaja yang ditangkap oleh Sabhara Polda Sumbar, pada saat pencegahan aksi tawuran di Kota Padang. Dan Afif, diyakini oleh Kapolda, adalah salah-satu pelajar yang diduga akan tawuran.

Keyakinan Kapolda setelah tim penyidik membongkar isi percakapan WhatsApp (WA) dari Hp Afif. “Dan itu baru bikin kami kaget, wah, ternyata Afif (AM) itu sudah ada percakapan dengan Adithya (A) itu memang yang mengajak tawuran itu, malah Afif Maulana (AM) itu,” ujar Kapolda. Penyidik juga mendapati foto Afif, yang memegang pedang panjang, yang dikirimkan ke Hp temannya untuk mengajak tawuran. “Menggambarkan bahwa Afif, sedang membawa pedang, jam 10 (8/6/2024) itu menanyakan dulu ke Adithya, ‘ada tawuran nggak malam ini’,” begitu ungkap Suharyono.

Tetapi, pihak keluarga berkeras, Afif bukan pelaku tawuran. LBH Padang, pun mendapati bukti-bukti, bahwa tak ada tawuran pada Sabtu (8/6/2024), sampai Ahad (9/6/2024) subuh. Dari investigasi yang dilakukan LBH Padang, meyakini Afif tewas karena digebukin, dan disiksa oleh kepolisian pada saat melakukan patroli.

Keluarga meyakini, Afif sempat ditangkap lalu mendapatkan penyiksaan di Polsek Kuranji. LBH Padang meyakini dugaan tersebut karena berhasil melakukan wawancara langsung terhadap anak-anak remaja lain, yang turut ditangkap, dan mendapat penyiksaan dari kepolisian, pada Sabtu (8/6/2024) malam, dan Ahad (9/6/2024) dini hari waktu itu.

LBH Padang juga menguatkan dugaan penyebab kematian Afif itu, setelah melihat dokumentasi jenazah Afif, yang ditemukan oleh warga mengambang tak bernyawa di aliran dangkal Sungai Batang di bawah Jembatan Kuranji Kota Padang, pada Ahad (9/6/2024) siang. LBH Padang mengidentifikasi pada jenazah Afif terdapat luka-luka lebam yang hanya di bagian kiri, dan di bagian perwajahan. Dari dokter bedah forensik, juga dikatakan, jasad Afif mengalami patah tulang paru-paru. LBH Padang meyakini luka-luka tersebut akibat penyiksaan oleh pihak kepolisian pada saat pencegahan tawuran, dan saat pemeriksaan di Polsek Kuranji.

Dua versi penyebab kematian Afif tersebut, hingga kini belum ada kepastian hukum. Sementara Kapolda Sumbar, sudah menyatakan adanya 17 personel Sabhara Polda Sumbar yang bersalah melakukan pelanggaran etik, dan disiplin pada saat melakukan patroli pencegahan tawuran pada malam, hingga subuh hari ketika itu.

Pihak keluarga tak terima jika para anggota kepolisian tersebut, cuma dijerat dengan etik. Bersama LBH Padang, pihak keluarga mendesak Polda Sumbar mengusut pidana penyebab kematian Afif tersebut. Namun hingga kini pengusutan pidana terkait kematian Afif tersebut, tak juga dilakukan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ibu almarhum Afif Maulana, Anggun Angriani bersama para kuasa hukum mendatangi Gedung DPR untuk menuntut kasus kematian Afif diselesaikan seadil-adilnya.

Anggun menangis ketika mengaku tidak ikhlas karena pelaku yang menganiaya Afif sampai tewas tak kunjung terungkap.

Adapun audiensi ini digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2024). Audiensi dihadiri oleh Komisi III DPR Polda Sumatera Barat (Sumbar), hingga Polres Kota Padang.

"Bapak Komisi III untuk menuntut kasus Afif Maulana seadil-adilnya. Saya tidak ikhlas, dan tidak bisa... Belum menerima kalau pelaku penganiaya Afif belum terungkap, Pak. saya mohon, Pak, terima kasih," ujar Anggun dengan suara tersendat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang turut menghadiri audiensi ini mengatakan, pihak keluarga Afif meminta agar segera dilakukan ekshumasi terhadap jenazah Afif.

Dasco mengaku sudah meminta Kapolda Sumbar Irjen Suharyono dan Kapolres Kota Padang untuk menerbitkan surat ekshumasi.

Dia menegaskan, ekshumasi Afif harus segera dilaksanakan.

"Jadi ini poin utamanya adalah permintaan agar bisa dilakukan ekshumasi. Jadi yang lain-lain sudah dengar di media. Sejak kemarin kita komunikasi, saya sudah minta Kapolda Sumbar untuk meminta Kapolres Kota Padang menerbitkan surat ekshumasi," kata Dasco.

"Salinan surat sudah di-WA ke saya. Tapi saya pengen agar salinan surat itu diberikan kepada teman-teman Komisi III dan keluarga korban. Kita tidak mau berdebat, tapi goal-nya adalah ekshumasinya berjalan," imbuhnya.

Kapolda Sumbar ngotot Afif loncat ke sungai, bukan dianiaya polisi

Kapolda Sumbar Irjen Suharyono meyakini bocah SMP berusia 13 tahun Afif Maulana yang tewas di Padang, Sumbar, meninggal karena terjun ke sungai, bukan dianiaya oleh polisi.

Suharyono menilai Afif lompat ke sungai demi mengamankan diri dari polisi.

"Kami yakini, berdasarkan kesaksian dan barang bukti yang kuat, Afif Maulana melompat ke sungai untuk mengamankan diri, sebagaimana ajakannya ke Adhitya. Bukan dianiaya polisi. Itu keyakinan kami," ujar Suharyono kepada Kompas.com, Rabu (3/7/2024).

Suharyono lantas membeberkan polisi punya bukti bahwa Afif Maulana menjadi orang yang mengajak tawuran, dengan memegang pedang panjang pada tanggal 8 Juni 2024.

Dia menegaskan, ketika ada anak keluar rumah pukul 02.00-03.00 WIB dini hari, maka pasti anak itu kurang baik.

Sementara itu, Suharyono menyebut Afif Maulana tidak pernah ditangkap dan dibawa ke Polsek Kuranji.

"Otopsi sesuai prosedur. Dilakukan oleh ahli forensik dari RS Bukit Tinggi. Percakapan AM dengan saksi kunci jelas, bahwa AM mengajak meloncat untuk melarikan diri," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Riset dan Advokasi publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Muhammadiyah, Ghufroni, mengusulkan agar Komnas HAM melakukan ekshumasi secara independen jenazah Afif Maulana.

Afif Maulana adalah remaja 13 tahun asal kota Padang yang meninggal di bawah jembatan Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, diduga karena dianiaya oknum polisi.

"Kami berharap dengan lembaga negara dengan KPAI, Komnas HAM, LPSK, Komnas perempuan untuk bersama-sama mendorong agar bisa dilaksanakannya ekshumasi independen," kata Ghufroni di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Ia menuturkan, usulan tersebut mempertimbangkan lambatnya penanganan Polri setelah LBH Muhammadiyah melayangkan surat permintaan ekshumasi dan autopsi ulang jenazah Afif.

Tak hanya oleh LBH PP Muhammadiyah, permintaan ekshumasi juga dilayangkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 16 Juli 2024.

Di sisi lain, waktu terus berjalan sejak Afif Maulana dikebumikan. Menurut ahli forensik, ekshumasi paling lambat dilakukan sebelum 2 bulan sejak jenazah dikebumikan.

"Ini sudah sebulan, menurut ahli forensik ekshumasi bisa dilakukan paling lambat setidaknya sebelum 2 bulan. Jadi sangat terbatas. Makanya kami cari solusi kalau di Mabes Polri belum jalan langkah yang kami minta," kata Gufroni.

Ia menambahkan, ekshumasi independen bisa dimungkinkan sepanjang sesuai prosedur dengan melibatkan dokter forensik.

Gufroni mengatakan, wacana melakukan ekshumasi independen ini merupakan hasil konsultasi dan rekomendasi dari Komnas HAM.

"Jadi setelah ini kami ingin Komnas HAM untuk mengambil langkah-langkah yang cepat dan progresif. Pada intinya kami bersepakat untuk nanti Komnas HAM juga segera berinisiatif melakukan ekshumasi dan autopsi ulang," ujar dia.

Diketahui, jenazah Afif ditemukan di Sungai Kuranji pada 9 Juni 2024. Sebelum tewas, Afif berada di jembatan Kuranji yang diduga menjadi lokasi tawuran.

Pihak keluarga menduga kuat bahwa anaknya itu dianiaya oknum polisi yang sedang patroli di area jembatan Kuranji.

Pihak keluarga berpendapat demikian karena melihat adanya kejanggalan dalam proses penanganan kasus dan banyaknya lebam di tubuh bocah berusia 13 tahun itu.

Namun, pihak Polda Sumbar menyebut Afif tidak tewas dianiaya, melainkan karena jatuh ke sungai dari atas jembatan Kuranji.

Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengungkapkan, dari otopsi memperlihatkan adanya patah tulang iga belakang bagian kiri sebanyak 6 ruas dan patahannya merobek paru-paru.

"Penyebab kematiannya adalah karena patah tulang iga dan merobek paru-paru itu," kata Suharyono kepada wartawan di Mapolda Sumbar, Minggu (30/6/2024).

Menurut Suharyono, hal itu diperkuat keterangan saksi kunci yakni Adithia yang menyebut Afif sudah menyatakan niat mau terjun ke sungai untuk menghindari polisi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kredibilitas dan kinerja lembaga penegak hukum Polri tengah diuji di dua kasus pidana yakni pembunuhan Vina di Cirebon dan misteri kematian anak di bawah umur bernama Afif Maulana alias AM (13 tahun) di Sumbar.

Kedua kasus tersebut belakangan viral lantaran diduga ada oknum polisi berperan di dalamnya sehingga penanganannya laman dan terkesan tidak transparan.

Pada kasus pembunuhan Vina dan Eky misalnya, tiga orang masih menjadi buronan sejak kejadian perkara yakni pada 2016. Banyak spekulasi bermunculan di tengah masyarakat, termasuk salah satu buronan dilindungi oleh Polisi karena merupakan anak eks pejabat tinggi daerah.

Di kasus lainnya, penyebab kematian AM masih menjadi misteri. Korban yang masih berstatus pelajar SMP tersebut meregang nyawa diduga akibat penganiayaan beberapa oknum kepolisian.

Peliknya penananganan dua kasus tersebut bahkan telah sampai di telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara menegaskan telah memerintahkan Kapolri Listyo Sigit untuk menuntaskan kasus tersebut.

"Tanyakan kepada Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi," kata Jokowi kepada awak media beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kapolri juga telah merespons terkait kasus pembunuhan yang banyak disebut sebagai kasus 'Vina Cirebon'.

"Saya kira rekan-rekan melihat bahwa terkait dengan kasus Vina, ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya yang terjadi 2016," kata Sigit kepada wartawan di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Sabtu (22/6/2024).

Polisi Salah Tangkap?

Dugaan polisi terlibat dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon dan dugaan pengeroyokan AM di Sumbar kian mengemuka. Alasannya adalah penanganan dua kasus itu terkesan lamban dan ditutup-tutupi.

Kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, contohnya, satu dari tiga buronan terduga pelaku yang akhirnya berhasil ditangkap, harus dilepas karena gugatan praperadilannya dikabulkan.

Pegi Setiawan alias Perong, yang diduga menjadi otak pengeroyokan Vina dan Eky, bisa kembali menghirup udara bebas dan status tersangkanya hilang.

Namun, penangkapan Pegi Setiawan itu diklaim salah tangkap. Klaim itu luas beredar di tengah masyarakat, terutama melalui media sosial.

Kabar yang beredar informasi di grup media sosial menyatakan Pegi yang telah ditangkap Polisi merupakan seorang tukang bakso yang berjualan di Bandung. Tukang bakso tersebut dikenal dengan nama Mamut.

Merespons hal itu, Polda Jawa Barat angkat bicara. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Surawan meminta agar masyarakat tidak tergiring oleh opini yang belum terkonfirmasi.

"Tidak usah terpancing dengan opini-opini," kata Surawan kepada wartawan, dikutip Kamis (23/5/2024).

Di sisi lain, foto Pegi yang ditangkap oleh kepolisian juga berbeda dengan ciri-ciri fisik yang sebelumnya disebarkan humas Polda Jabar. Pasalnya, dari foto yang diterima Bisnis, Pegi mempunyai rambut lurus. Sebaliknya, ciri fisik yang diedarkan oleh Polisi, Pegi memiliki rambut keriting.

Sementara itu, status buron dua terduga pelaku lainnya yakni Andi dan Dani dihapus dari daftar pencarian orang (DPO).

"Setelah kami lakukan penyelidikan mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama in itu hanyalah asal-asalan. Jadi tidak ada tersangka lain," ujar Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan kepada wartawan pada Mei lalu.

Merespons hal itu, pihak keluarga Vina mengaku kecewa dan semakin mencurigai ada yang tidak beres dalam penanganan kasus tersebut.

“Ada hal yang membuat kami kecewa kenapa Polda menyatakan dua DPO tersebut itu tidak ada alias fiktif. Berati kan selama ini patut diduga ada ketidakjujuran di dalam persidangan, bagaimana coba kalau produk hukum saja dikatakan fiktif, berarti kesaksian mereka patut dipertanyakan dong,” Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti di Jakarta kepada wartawan, Senin (27/5/2024).

Dugaan Polisi Keroyok Anak di Bawah Umur

Pada kasus kematian AM di Sumbar, Polri dibanjiri tudingan miring yakni berupaya melindungi anggotanya yang diduga melakukan pengeroyokan hingga menghilangkan barang bukti.

Merespons hal tersebut, Kapolda Sumbar Suharyono menegaskan bahwa siap menggelar sidang etik terhadap 17 anggotanya yang diduga terlibat.

Dia menyampaikan, berdasarkan pemeriksaan internal Polda Sumbar, sejauh ini tidak ada penambahan personel kepolisian yang terindikasi melanggar prosedur saat menangani peristiwa tersebut.

"Yang melanggar disiplin sudah kami tindak, kami periksa, kami berkas, kami persiapan untuk sidang, ada 17 orang saat ini. Tetapi itu yang terjadi di Polsek Kuranji," ujarnya saat dihubungi, Kamis (4/7/2024).

Suharyono menambahkan bahwa dari 18 peserta tawuran yang diamankan, seluruhnya tidak ada yang memiliki luka serius. Namun demikian, dia mengakui bahwa terdapat tindakan kurang etis terkait penanganan terhadap peserta yang hendak tawuran itu.

"Menangkap pelaku kejahatan yang membawa sajam, klewang, begitu kok diampuni dengan dielus-elus, ya tidak mungkin. Tapi memang ini ada hal-hal yang mungkin kurang etis, sehingga itulah yang muncul di permukaan," tambah Suharyono.

Namun, Jenderal Polisi bintang dua itu menegaskan bahwa 17 anggota yang ditindak ini tidak terkait dengan kematian AM (13). Sebab, AM tidak ada dalam daftar yang diamankan ke Polsek Kuranji.

Suharyono masih meyakini kematian AM murni akibat melompat dari jembatan alias bukan akibat pengeroyokan.

"Anggota kami enggak pernah menangani Afif Maulana. Afif Maulana itu sudah meloncat itu. Andai kata Afif Maulana menyerah, ya bersama-sama yang lain, ya tidak akan meninggal. Andai kata Afif Maulana itu kemudian mengikuti anjuran dari Aditya berdua di situ," pungkas Suharyono.

Selain itu, dugaan polisi menghilangkan barang bukti mencuat usai Polda Metro Sumbar menyebut data dari kamera pengawas atau CCTV di Polsek Kuranji saat kejadian kematian AM terhapus.

Suharyono mengatakan data tersebut bisa terhapus lantara kekuatan penyimpanan CCTV di Polsek Kuranji hanya 11 hari dengan kapasitas 1 TB.

Dengan demikian, dari peristiwa kejadian yang terhitung pada (9/6/2024) baru dilaporkan pada (23/6/2024). Namun saat dilakukan penyelidikan, kepolisian hanya mampu membuka rekaman pada (13/6/2024).

"Kejadian tanggal 9 dilaporkan tanggal 23 berarti 14 hari atau 23 Juni 2024. Kekuatan atau daya simpan CCTV ini [Polsek Kuranji] hanya sebelas hari," ujarnya kepada wartawan dikutip, Senin (1/7/2024).

Sebagai informasi, LBH Padang menduga AM meninggal karena dianiaya oleh anggota Sabhara Polda Sumbar yang sedang melakukan patroli tawuran.

Sebab, jasad AM yang mengambang ditemukan dengan kondisi luka lebam di sejumlah bagian di bawah jembatan aliran Batang Kuranji, Jalan By Pass KM 9, Pasar Ambacang, Kuranji, Kota Padang.

Berkaitan dengan hal ini, Komisi Kepolisian Nasional RI (Kompolnas) membeberkan ada 17 anggota Polda Sumatra Barat yang terbukti telah melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur hingga tewas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Foto pegang pedang panjang anak AM yang dibeberkan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Inspektur Jenderal (Irjen) Suharyono dinilai tak menunjukkan bukti apapun tentang kematian bocah 13 tahun di Kota Padang.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menegaskan foto tersebut, merupakan dokumentasi lama yang sudah diketahui oleh pihak keluarga sebelum kematian anak AM, Ahad (9/6/2024). Pun foto tersebut tak mengindikasikan apapun, termasuk tendensi tentang anak AM yang suka tawuran.

Bisnis.com, JAKARTA - Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) Irjen Suharyono mempersilakan proses ekshumasi dilakukan terhadap jenazah AM (13) jika pihak keluarga AM menginginkannya.

Dia mengaku bahwa sejak awal proses autopsi tidak dilakukan oleh Dokter Forensik dari pihak Polri melainkan oleh pihak RSUD Dr Achmad Mochtar pada Senin (10/6/2024).

"Itu sangat bagus [permintaan ekshumasi], karena dari awal yang melaksanakan autopsi juga dokter forensik dari luar, bukan dokter forensik Polisi," ujarnya saat dihubungi, Kamis (4/7/2024).

Dia menjelaskan, sejak awal proses autopsi dilakukan dokter Rosmawati. Dokter tersebut merupakan ahli forensik selama puluhan tahun yang berasal dari lulusan Universitas Sumatera Utara (USU).

Jika perlu, kata Suharyono, rekaman autopsi yang dilakukan oleh Rosmawati ditampilkan. Hal tersebut nantinya bisa menjadi bukti bahwa autopsi jenazah AM telah dilakukan secara profesional.

Oleh sebab itu, apabila nantinya jenazah AM bakal di ekshumasi maka dokter Rosmawati juga akan dihadirkan untuk memberikan keterangan juga.

"Nanti akan dikubur lagi untuk dicek lagi, silakan saja. Nanti siapa saja dokter forensik yang dihadirkan. Tapi yang pasti dokter forensik yang hadir pertama itu, dulu yang mengautopsi itu pasti juga akan hadir memberikan keterangannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur LBH Padang Indira Suryani selaku kuasa hukum keluarga AM, meminta Komnas HAM untuk dapat membantu proses ekshumasi terhadap jenazah kliennya.

"Kami juga meminta Komnas HAM untuk membentuk tim investigasi di kasus ini. Itu permintaan kami. Keluarga juga menyampaikan kepada Komnas HAM keluarga sepakat untuk melakukan ekshumasi atas jenazah Afif Maulana," kata Indir.

Sebagai informasi, AM merupakan siswa SMP yang ditemukan tewas dengan kondisi leban di jembatan Kuranji, Padang pada Minggu (9/6/2024).

Terdapat polemik yang menyebabkan kematian AM. Misalnya, LBH Padang menyampaikan AM diduga tewas karena dianiaya oknum kepolisian. Namun, Polda Sumbar menyebutkan AM meninggal karena melompat dari jembatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus kematian anak di bawah umur di Kota Padang, Afif Maulana (AM) masih menjadi sebuah misteri dan menyimpan banyak kejanggalan. Berbagai kejanggalan itu selama ini disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

Direktur LBH Padang, Indira Suryani meyakini jika Afif tewas setelah dianiaya anggota Sabhara Polda Sumbar pada Ahad (9/6/2024) lalu. Namun, Kapolda Sumbar Inspektur Jenderal (Irjen) Suharyono juga menegaskan, penyelidikan yang dilakukan kepolisian meyakini bocah kelas 1 SMP Muhammadiyah 5 Kota Padang itu diduga meninggal akibat melompat dari Jembatan Kuranji usai tawuran.

Dengan adanya perbedaan di atas, kasus ini pun masih menjadi misteri. Karena itu, sangat penting untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Apalagi, Islam sendiri telah mengajarkan di dalam Alquran maupun hadits agar tidak menyembunyikan kebenaran.

Menyuarakan atau menyampaikan kebenaran termasuk amal shalih yang layak dikerjakan oleh seorang muslim. Kebenaran sudah selayaknya bukan untuk disembunyikan apalagi dihilangkan. Ia harus disampaikan dan jika perlu dikemukakan kepada khalayak ramai.

Memang menyampaikan kebenaran terkadang tidak mudah dan sering membawa risiko. Namun demikian ia tetaplah kewajiban yang tidak boleh ditinggal sungguh pun pahit dan getir akibatnya. Hal ini sebagaimana diingatkan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat tercintanya Abu Dzar dalam sebuah Hadits yang cukup panjang,

“…dan Rasulullah SAW menyuruhku untuk menyampaikan kebenaran walau terasa pahit akibatnya…” (HR Ahmad).

Larangan untuk menyembunyikan kebenaran tidak hanya terdapat dalam hadits di atas. Ada begitu banyak ayat Alquran yang menerangkan terkait larangan menyembunyikan kebenaran dan kesaksian. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya). (QS Al-Baqarah [2]:42)

Sebelumnya, Direktur LBH Padang Indira Suryani mengungkapkan, sedikitnya ada empat keyakinan yang menguatkan tentang kematian tak wajar yang dialami siswa SMP Muhammadiyah-5 Kota Padang itu.

Indira meyakini, kematian AM tersebut tak wajar akibat kekerasan, dan penyiksaan yang dilakukan anggota Sabhara Polda Sumbar pada saat melakukan pencegahan dugaan tawuran, pada Ahad (9/6/2024) lalu.

“Ada beberapa fakta yang kami dapatkan, pada saat kami menangani kasus kematian anak AM ini. Kami memulai dengan pertanyaan awal mengapa kami sangat percaya ada penyiksaan yang dialami anak AM," begitu kata Indira saat konferensi pers LBH Padang bersama Yayasan LBH Indonesia di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kejanggalan dalam kasus Afif Maulana dinilai saat keluarga hendak melakukan autopsi jenazah bocah berusia 13 tahun tersebut. Direktur LBH Padang Indira Suryani mengungkapkan, pihak kepolisian melarang keluarga mendampingi bahkan memandikan dan mengafani. Keluarga juga diminta untuk melakukan autopsi di RS Bhayangkara dengan alasan tidak berbayar. Padahal, keluarga korban hendak melakukan autopsi di RS Djamil.

Indira mengungkapkan, hasil autopsi jasad anak AM tersebut, pernah dijelaskan langsung oleh dokter bedah forensik RS Bhayangkara pada saat ekspos perkara bersama Polda Sumbar dan Kompolnas, KPAI, PPA serta LBH Padang, dan pihak keluarga anak AM.

“Dokter Forensik Rahmawati menyampaikan, bahwa poinnya itu, kalau melompat tentu pada jasad anak AM ada ditemukan patah, dan banyak kerusakan di kepala dan juga di bagian kaki,” begitu kata Indira. Akan tetapi, mengutip penjelasan dokter bedah forensik tersebut, tak ditemukan adanya kondisi kerusakan di kepala, maupun pada bagian kaki. LBH Padang dalam forum ekspos tertutup itu sempat menanyakan langsung kepada dokter bedah untuk menerangkan apa sebab anak AM meninggal.

“Atas pertanyaan tersebut, dokter bedah forensik bilang, itu menjadi hak dan kewenangan kepolisian untuk menjawab,” begitu terang Indira. Namun begitu, kata Indira, dokter forensik cepat meneruskan penjelasan yang memastikan jika anak AM tewas bukan karena melompat. “Dokter forensik langsung mengatakan, diduga dia (anak AM) terpeleset,” begitu sambung Indira. LBH Padang, kata Indira, tentunya memahami dua jenis kata kerja antara ‘melompat’ dan ‘terpeleset’. Akan tetapi, menurut Indira, melompat ataupun terpeleset itu mengundang konsekuensi kondisi fisik yang seharusnya sama.

LBH Padang bersama koalisi masyarakat sipil pun melaporkan Kapolda Sumatra Barat Irjen Suharyono ke Divisi Propam Polri. Menanggapi laporan tersebut, Kapolda Sumatra Barat Irjen Suharyono menuding lembaga-lembaga pelapor kasus itu sok suci dan merasa institusi kepolisian dihinakan.

Suharyono menegaskan, dirinya sebagai otoritas kepolisian tertinggi di Sumbar bertanggung jawab atas seluruh proses pengusutan kasus kematian anak tersebut. “Silakan,” kata Suharyono melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/7/2024). “Saya bukan pelaku kejahatan. Saya pembela kebenaran,” begitu ujar dia. Suharyono melalui pesannya tersebut juga ‘menyerang’ balik aksi pelaporan LBH Padang, bersama-sama koalisi sipil di Jakarta itu.

Autopsi memang kerap muncul bertalian dengan pengungkapan sebuah kasus yang melibatkan korban meninggal dunia. Autopsi dimaknai dengan pemeriksaan tubuh mayat dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian, penyakit dan sebagainya.

Dunia kedokteran mengenal tiga jenis autopsi. Pertama autopsi klinis yang dilakukan oleh dokter untuk memeriksa penyebab seseorang meninggal dunia. Alasan yang dipakai dalam autopsi klinis adalah murni kesehatan.

Kedua, autopsi anataomis. Autopsi jenis ini adalah pembedahan untuk proses belajar calon dokter dengan cara mempelajari anatomi tubuh manusia. Tujuannya jelas untuk proses pembelajaran. Terakhir adalah autopsi forensik. Autopsi ini dilakukan oleh penegak hukum untuk menyelidiki penyebab kematian seseorang demi penuntasan sebuah kasus. Jadi autopsi tidak hanya melulu soal pengungkapan sebuah kasus.

Pertama autopsi jenazah didasarkan kepada kebutuhan yang dibenarkan secara syariat seperti mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan hukum, penelitian kedokteran atau pendidikan kedokteran. Keputusan melakukan autopsi harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan harus dilakukan oleh ahlinya.

Kedua, autopsi merupakan jalan keluar satu-satunya dalam memenuhi tujuan sesuai ketentuan pertama. Ketiga jenazah yang diautopsi harus segera dipenuhi hak-haknya, seperti dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan.

Terakhir jenazah yang dijadikan obyek autopsi harus mendapatkan izin dari dirinya saat masih hidup melalui wasiat, ahli waris atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan.

MUI mendasarkan pendapatnya pada beberapa kaidah fikih seperti "kondisi darurat membolehkan hal-hal yang (sebelumnya) dilarang" dan "kebolehan melakukan yang darurat itu dihitung seperlunya".

Lajnah Daimah Kerajaan Arab Saudi juga berpendapat bolehnya melakukan autopsi. Alasan kebolehan autopsi klinis dan forensik menurut Lajnah Daimah autopsi ini mengandung banyak kepentingan di bidang keamanan, keadilan dan melindungi masyarakat dari penyakit menular.

Proses autopsi memang mengandung mafsadah (kerusakan) yakni tidak menghormati jasad mayat namun di sisi lain mewujudkan banyak maslahat.

Sementara autopsi anatomis untuk kepentingan pendidikan, Lajnah Daimah berpendapat pembedahan terhadap hewan tidak mewakili pembedahan anatomi tubuh manusia. Autopsi anatomis mengandung banyak maslahat dalam perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang kedokteran.

Lajnah Daimah memakai argumentasi jika Islam datang untuk membawa dan memperbanyak maslahat, menghindari kerusakan dan memperkecilnya. Diperbolehkan memilih mudarat yang lebih ringan guna menghindari mudarat yang lebih berat. Lalu jika dua maslahat saling bertentangan, maka Islam memilih maslahat yang lebih besar.

Beberapa ulama dengan mendasarkan dalil yang sama tentang hadits memuliakan jenazah mengharamkan semua jenis autopsi. Ulama yang mengharamkan autopsi berpendapat larangan merusak jenazah sudah sangat jelas. Namun larangan ini hanya diperuntukkan untuk mayit Muslim. Sementara mayit nonMuslim boleh dilakukan proses autopsi. Allahua'lam.