KULONPROGO, iNews.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyerahkan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) bagi pemilih pemula di SMK Negeri 1 Pengasih, Kabupaten Kulonprogo, DIY, Rabu (6/11/2024). Dia juga meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) jemput bola agar hak-hak pemilih pemula terakomodir dalam Pilkada 2024.

“Masih ada sekitar 1,5 juta yang belum dapat KTP. Ini harus digencarkan,” ujar Bima Arya, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, Dukcapil harus bekerja keras untuk ikut menyukseskan Pilkada 2024. Dalam waktu kurang dari sebulan, pemilih pemula harus segera mendapat KTP sebagai dasar bisa terdaftar dalam daftar pemilih.

Dinas bisa berkoordinasi dengan sekolah ataupun panti asuhan dan pondok pesantren. Institusi ini memiliki data valid terkait dengan kependudukan anak-anak yang akan menjadi pemilih pemula.

“Bisa ke sekolah, panti asuhan atau pesantren. Harus jemput bola,” katanya.  

Keberadaan pemilih pemula pada pilkada juga penting sebagai bagian pendidikan politik. Mereka pasti akan tertarik untuk datang ke TPS karena menjadi pertama kali menggunakan hak pilihnya.

Bima juga mengaku sudah banyak mendapakan masukan dari LSM yang selama ini mendampingi penyandang disabilitas. Salah satunya LSM Sigap yang ada di Yogyakarta. Banyak penyandang disabilitas yang terdata sebagai warga biasa. Padahal ketika ini terdata dan jumlahnya banyak sangat mungkin di bentuk TPS khusus.

“Mereka ini perlu difasilitasi dan diedukasi. Mereka harus menjadi target untuk menggunakan hak pilihnya,” katanya.  

Sekretaris Disdukcapil Kulonprogo Ernawati Sukeksi mengatakan, mereka telah melakukan perekaman e KTP dengan sistem jemput bola untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.

“Kami sudah melakukan jemput bola di sekolah-sekolah,” ujarnya.

Seusai menyerahkan KTP bagi pemilih pemula, Bima juga melakukan sidak terkait dengan layanan dan fasilitas di Disdukcapil Kulonprogo. Bima berdialog dengan warga yang mengurus dokumen kependudukan maupun dengan pegawai untuk melihat inovasi dan layanan yang ada.  

Editor: Donald Karouw

Demak: Sebanyak 18.627 pemilih baru Pilkada 2024 Demak, Jawa Tengah, belum terdaftar. Jumlah itu diketahui setelah petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) selesai melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Ketua KPU Kabupaten Demak, Siti Ulfaati, mengatakan saat ini Pantarlih tengah menyusun laporan akhir coklit. Hasil coklit akan dijadikan dasar untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2024.

"Ada 18.627 pemilih baru yang belum terdaftar," ujar Ulfa, Kamis, 18 Juli 2024.
Selain menemukan pemilih belum terdaftar, proses coklit juga mendapati sebanyak 27.935 penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Terkait hal tersebut, KPU Kabupaten Demak akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Baca juga: Jelang Pilkada 2024, KPU Lakukan Coklit ke Suku Anak Dalam

"Coklit juga menemukan pemilih yang pindah TPS (tempat pemungutan suara)," kata Ulfa.

KPU Kabupaten Demak saat proses coklit juga melakukan pemetaan daerah rawan bencana abrasi. Hasilnya, sejumlah wilayah di Kecamatan Sayung, Bonang, Wedung, dan Karangtengah rawan terdampak banjir air laut pasang.

Anggota KPU Demak Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Nur Hidayah, menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada dugaan ketidakpatuhan prosedur dalam coklit. Jika ditemukan, akan segera diperbaiki dan diulang.

"Kami meminta Bawaslu meningkatkan pengawasan di tingkat desa agar tidak hanya memeriksa stiker. Sinergi antara Bawaslu dan Pantarlih sangat penting untuk memastikan proses coklit berjalan lancar," jelas Hidayah.

(MEL)