JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Papua, Eka Kristina Yeimo mengeluhkan tak adanya konsumsi untuk anggota yang mengikuti rapat paripurna pada Selasa (1/10/2024) malam hingga Rabu (2/10/2024) pagi.

Hal itu disampaikan Eka saat menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna pemilihan pimpinan MPR RI 2024-2029 unsur DPD, yang digelar pada Rabu malam.

Pada rapat sebelumnya, kata Eka, para anggota mengalami kelaparan karena tidak disediakan makanan dan minuman hingga acara berakhir.

"Di sini kita mau sampaikan, kemarin itu kita dari jam 19.00 WIB sampai jam 4.30 WIB, setengah lima pagi. Kalau bisa ini saya mau pertanyaan, kemarin itu saya sampai lapar sekali ya, sampai keluar (karena) lapar sekali, mohon maaf,” ujar Eka di dalam rapat, Rabu malam.

“Apakah itu kita (rapat) sebentar? Lihat waktu ya. Jadi boleh disiapkan makanan, kalau sudah lewat dari jam, tolong perhatikan itu," sambung Eka diikuti tepuk tangan peserta rapat.

Eka menekankan pentingnya pemenuhan konsumsi untuk seluruh peserta rapat. Menurutnya, tidak adanya makanan dan minuman selama sidang berlangsung sangat tidak pantas untuk sebuah lembaga negara.

“Kita tidak dapat makan dan minum sampai pulang dalam keadaan kelaparan. Ini lembaga besar, bukan lembaga kecil. Kejadian ini tidak baik dan ke depannya jangan sampai terulang,” ucap Eka.

Merespons interupsi tersebut, Ketua Kelompok/Fraksi DPD untuk MPR RI Dedi Iskandar Batubara selaku pimpinan rapat kemudian meminta pihak Sekretariat Jenderal untuk memperhatikan permintaan tersebut.

"Ya, Sekjen, siapkan," ujar pimpinan rapat.

Diketahui, rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa malam hingga Rabu pagi itu beragendakan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPD RI periode 2024-2029.

Rapat yang dimulai pukul 19.00 WIB itu berlangsung alot karena banyaknya interupsi dari peserta rapat.

Setelah melalui voting, Sultan B Najamudin akhirnya terpilih sebagai Ketua DPD, mengalahkan La Nyalla Mattalitti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Senator DPD RI periode 2024-2029 sekaligus calon petahana Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti mengaku harta kekayaan dirinya terus menurun setiap tahun.

Ia menyatakan apa yang disampaikan itu benar adanya. Dia juga mengajak semua pihak memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah dilaporkan.

Hal itu ia sampaikan ketika LaNyalla menyampaikan visi misinya sebagai calon ketua DPD periode 2024-2029.

"Bapak, Ibu, adinda dan para senator dapat melihat dan membuka laporan harta kekayaan saya di website LHKPN, yang dalam lima tahun saya menjadi Ketua DPD RI, di mana angkanya justru menurun dari tahun ke tahun. Ini fakta bukan mengada-ada, silakan dilihat," kata LaNyalla dalam ruang rapat paripurna DPD, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024) malam.

LaNyalla mengatakan bahwa LHKPN itu bisa diakses publik secara terbuka.

Menurutnya, meski harta kekayaannya terus menurun selama menjabat ketua DPD, dirinya tidak masalah.

"Tetapi saya bangga, karena saya membangun tradisi bagaimana menjalani kehidupan sebagai pejabat negara," jelasnya.

"Bagaimana saya memberikan contoh, tentunya satu kata dan perbuatan. Serta integritas. Karena saya sadar semua fasilitas sebagai pejabat negara yang saya terima bersumber dari pajak yang mengalir dari keringat rakyat," sambung dia diiringi tepuk tangan hadirin rapat paripurna DPD.

LaNyalla mengeklaim bahwa apa yang selama ini dijalaninya sebagai Ketua DPD adalah untuk memenuhi sumpah jabatan yang pernah dibacakannya pada lima tahun yang lalu.

"Itulah mengapa saya menjaga diri saya secara pribadi, dan tidak main-main dengan kekuasaan, terutama untuk memanfaatkan posisi saya untuk memperkaya diri pribadi atau orang lain," ucapnya.

Ia pun masih mengingat sumpah janji jabatan tersebut di mana, pimpinan DPD akan bekerja dengan sungguh-sungguh, mengutamakan kepentingan bangsa negara dan daerah, daripada kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

Sehingga, lanjut LaNyalla, negara ini diharapkan dapat mencapai tujuan akhirnya yaitu Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

"Itulah yang selama lima tahun ini saya kerjakan sebagai ketua DPD RI. Saya jadikan lembaga ini menjadi rumah terbuka bagi semua elemen masyarakat, saya terima siapa pun dan kapan pun mereka mau bertemu," katanya.

"Saya datangi hampir semua undangan ke daerah, untuk apa saya lakukan semua ini? untuk memenuhi sumpah saya," lanjut dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengeklaim telah bicara panjang dengan Prabowo Subianto terkait gagasan-gagasannya memimpin para senator.

Menurut dia, kolaborasi dengan pemerintah menjadi kata kunci yang penting agar dari sisi legislasi, anggaran, dan representasi, DPD RI dapat memperkuat tajinya.

Sebagai informasi, Sultan maju dengan paket pimpinan bersama GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung selaku bakal calon wakil ketua.

"Saya beruntung paket kami berempat 4-5 hari lalu diskusi panjang dengan presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Diskusi yang luar biasa menarik, hangat, dan positif sekali," kata dia saat memaparkan visi-misinya dalam rapat paripurna perdana DPD RI, Selasa (1/10/2024).

"Beliau sampaikan paparan yang luar biasa bahwa kita harus bersatu. Kita harus membangun bersama-sama Indonesia itu sangat kaya. Lembaga (negara) ke depan harus kuat, harus kolaboratif, sangat Indonesia sekali," ucapnya.

Kolaborasi dan sikap yang inklusif, menurut Sultan, membuatnya optimistis DPD RI bisa semakin diperhitungkan.

Ia juga mengakui bahwa kepemimpinan La Nyalla Mattalitti, yang menjadi rivalnya dalam pemilihan ini, selama ini telah membawa banyak capaian untuk DPD RI, namun ia yakin mampu menyempurnakan jauh lebih baik dari itu.

"Kami tunjukkan, demokrasi yang luar biasa kami bangun dari lembaga inielalui jahitan paket pimpinan yang akan dibuat. Saya tergolong dari anak muda, saya pernah jadi kepala daerah, kami berkolaborasi membuat paket dengan seorang tokoh perempuan wanita Jawa, ibu Ratu Hemas," papar Sultan.

"Kemudian kami juga menjahit dan menambahkan paket ini melengkapi dengan tokoh yang tidak asing lagi, tokoh minoritas dari Papua, Bapak Yorrys, lalu kami lengkapi aturan main ini bahwa kami sangat dengan tokoh Tamsil Linrung. Ini kami tunjukkan ini paket ideal," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua bakal calon Ketua DPD RI 2024-2029, Sultan Najamudin dan La Nyalla Mattalitti, terlibat cekcok panas jelang pemilihan pimpinan DPD, dalam rapat paripurna perdana, Selasa (1/10/2024) malam.

Momen itu terjadi saat formulir dukungan 25 persen dibagikan usai sejam rapat yang penuh interupsi dari masing-masing kubu.

Saat La Nyalla mendekat ke tengah ruang sidang, Sultan maju menghampiri. Beberapa senator lain kemudian merubung saat keduanya terlibat adu mulut.

Sebagian senator lain berseru agar petugas keamanan turut menengahi.

Namun, di tengah adu mulut itu, La Nyalla meninggalkan perdebatan dan berjalan menuju meja pimpinan rapat.

Sultan kemudian mengejar yang bersangkutan sebelum dihadang oleh beberapa senator lain yang berupaya menenangkannya.

Sultan balik ke tempat duduknya dengan amarah yang masih menggelegar. Para anggota DPD lain berupaya mengusap-usap punggung Sultan untuk membuatnya kembali tenang.

Adapun, dalam rapat ini, muncul paket bakal calon pimpinan DPD RI 2024-2029.

Paket pertama yakni kubu La Nyalla Mattalitti sebagai ketua, dengan Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muhammad Ihsan sebagai bakal calon wakil ketua.

Paket kedua yaitu kubu Sultan Najamudin sebagai ketua, dengan GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung selaku bakal calon wakil ketua.

Rapat ini telah berlangsung sekitar 2,5 jam dengan intensitas tinggi. Interupsi sahut-menyahut di tengah sidang yang dipimpin oleh Ismeth Abdullah dan Larasati Moriska.

Dalam tata tertib yang mereka bacakan, pencalonan bakal paket pimpinan tersebut akan sah dan bisa di-voting jika memenuhi sejumlah kriteria.

Kriteria itu yakni "paket pimpinan DPD harus mendapatkan dukungan 25 persen dari 4 subwilayah dan menyertakan keterwakilan perempuan".

Subwilayah itu terdiri dari subwilayah barat I (10 anggota), subwilayah barat II (9), subwilayah timur I (9), dan subwilayah timur II (10).

Perdebatan kemudian muncul dari para anggota DPD RI berkisar dua hal.

Pertama, ada keinginan agar formulir dukungan itu tidak hanya disebar ke 38 wilayah provinsi, karena masing-masing wilayah provinsi memiliki 4 perwakilan di DPD RI. Kubu ini meminta ager formulir dukungan itu dibagikan ke 152 anggota itu.

Kedua, ada perdebatan pula seputar frasa "harus mendapatkan dukungan 25 persen".

Ketika formulir dibagikan, muncul kembali perdebatan mengenai keabsahan formulir yang membuat sejumlah senator menyobek formulir itu dan meminta revisi.