GORONTALO, KOMPAS.com - Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, keterwakilan caleg perempuan di Dapil VI Gorontalo sudah terpenuhi pada pemungutan suara ulang (PSU) yang digelar di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Sabtu (13/7/2024).

PSU di Gorontalo ini memang didasari oleh kurangnya caleg perempuan, sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan dilakukan pemilu ulang.

"Ya, sudah. Kebetulan tadi saya sudah langsung memantau, sudah terpenuhi apa yang menjadi ruang yang diakomodir oleh perintah MK. Sehingga nanti tinggal kita lihat ini perkembangannya sampai terakhir," ujar Puadi di Boalemo, Gorontalo, Sabtu.

Puadi menjelaskan, Bawaslu berkeliling TPS di Gorontalo untuk memastikan mekanisme PSU yang dilakukan KPU sudah sesuai.

Menurut dia, caleg perempuan di Gorontalo kini sudah mencapai lebih dari 30 persen.

"Sekarang sudah lebih 30 persen. Awalnya 27 persen. Itu yang menyebabkan terjadi PSU. Sekarang hasil pantauan 30 persen lebih," ucap dia.

Sementara itu, terkait perubahan daftar caleg yang dipilih oleh masyarakat di Dapil VI Gorontalo, Puadi menilai tidak ada perubahan antusiasme pemilih.

Lagipula, kata dia, lokasi PSU di Gorontalo tidak terdampak banjir bandang, sehingga pelaksanaan PSU tidak mengalami kendala signifikan.

"Tidak, justru tetap konsisten. Walaupun memang ada beberapa wilayah dan secara kebetulan wilayah yang terkena banjir itu tidak masuk dalam kategori wilayah PSU," jelas Puadi.

"Sehingga kendala ini bisa tetap dicegah karena ada ruang-ruang pengawasan melekat oleh kawan-kawan dan jajaran Bawaslu," imbuh dia.

Sebelumnya, PSU ini dilakukan karena adanya lima partai politik yang kekurangan caleg perempuan pada pileg 14 Februari 2024 di Dapil VI, yaitu Partai Demokrat, Nasdem, PKB, Gerindra, dan PBB.

MK memerintahkan digelarnya 20 PSU Pileg 2024 berdasarkan putusan sengketa yang dibacakan pada 6-10 Juni lalu, baik Pileg DPRD, DPR, maupun DPD.

Terdapat dua perkara yang harus dilakukan PSU dalam rentang 21 hari atau maksimum pada 26-27 Juni 2024. Lalu, 11 perkara yang wajib PSU dalam 30 hari atau maksimum pada 5-9 Juli 2024.

Kemudian, tujuh perkara yang mesti dilakukan PSU dalam 45 hari atau maksimum pada 20 dan 24 Juli 2024.

Di luar PSU, MK juga mengabulkan 24 gugatan lain dengan perintah beragam, mulai dari penghitungan ulang surat suara, penyandingan suara, rekapitulasi ulang suara, maupun menetapkan langsung suara hasil hitungan MK.

KPU RI siap menjalankan putusan-putusan yang telah berlaku final dan mengikat itu. Mereka juga telah menerbitkan jadwal pelaksanaan tindak lanjut putusan MK.

Untuk PSU, KPU menjadwalkan pileg ulang pada 22, 29, dan 13 Juli 2024. Sementara itu, penghitungan ulang suara dijadwalkan pada 19, 26, dan 6 Juli 2024.

GORONTALO, KOMPAS.com - Anggota Bawaslu RI Puadi mengawasi langsung pemungutan suara ulang (PSU) DPRD Gorontalo di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Sabtu (13/7/2024).

Puadi menegaskan para narapidana (napi) juga memiliki hak untuk memilih siapa wakil rakyatnya sendiri.

"Ini tujuannya untuk memastikan hak konstitusi warga negara dalam proses pemilihan, bahwa di dalam lapas pun tetap mereka punya hak untuk memilih siapa wakilnya dan pimpinannya," ujar Puadi saat ditemui di Lapas Kelas IIB Boalemo, Sabtu.

"Kami memastikan juga Bawaslu berkepentingan bahwa dalam proses PSU ini berkaitan tentang apa yang disebut ketaatan waktunya, karena memberi waktu dalam proses PSU ini ada 45 hari, termasuk diawali proses PSU. Nanti setelah PSU, rekap di tingkat kecamatan, rekap di tingkat kabupaten, rekap di tingkat provinsi," sambungnya.

Menurut Puadi, hak pilih setiap warga negara Indonesia (WNI) harus dipastikan dalam proses demokrasi.

Termasuk dalam pemungutan suara ulang, para napi juga tetap harus memilih kembali wakil rakyatnya.

"Apa yang menjadi haknya itu harus dikawal. Bawaslu mengawal," ucap Puadi.

Puadi mengatakan, Bawaslu turut mengawasi KPU selaku pihak yang menyelenggarakan PSU, di mana penyelenggara pemilu itu harus taat terhadap prosedur.

Dia menyebut setiap TPS tempat PSU dilakukan juga harus dipastikan kesiapan logistiknya.

"Sehingga tadi saya sudah lihat prosesnya dari berbagai pos-pos yang sudah ada agar tetap berjalan dengan lancar," terangnya.

Dalam Lapas Kelas IIB Boalemo ini, terdapat 56 orang yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan 25 daftar pemilih tambahan (DPTb).

Mereka semua mendapatkan hak pilih untuk mengikuti PSU yang diselenggarakan di dalam lokasi khusus (loksus) itu.

Adapun PSU ini dilakukan karena adanya 5 partai politik yang kekurangan caleg perempuan pada pileg 14 Februari lalu di Dapil VI, yaitu Partai Demokrat, Nasdem, PKB, Gerindra, dan PBB.

Diberitakan sebelumnya, MK memerintahkan digelarnya 20 PSU Pileg 2024 berdasarkan putusan sengketa yang dibacakan pada 6-10 Juni lalu, baik Pileg DPRD, DPR, maupun DPD.

Terdapat dua perkara yang harus dilakukan PSU dalam rentang 21 hari atau maksimum pada 26-27 Juni 2024. Lalu, 11 perkara yang wajib PSU dalam 30 hari atau maksimum pada 5-9 Juli 2024.

Kemudian, tujuh perkara yang mesti dilakukan PSU dalam 45 hari atau maksimum pada 20 dan 24 Juli 2024.

Di luar PSU, MK juga mengabulkan 24 gugatan lain dengan perintah beragam, mulai dari penghitungan ulang surat suara, penyandingan suara, rekapitulasi ulang suara, maupun menetapkan langsung suara hasil hitungan MK.

KPU RI mengeklaim bahwa mereka siap menjalankan putusan-putusan yang telah berlaku final dan mengikat itu. Mereka juga telah menerbitkan jadwal pelaksanaan tindak lanjut putusan MK.

Untuk PSU, KPU menjadwalkan pileg ulang pada 22, 29, dan 13 Juli 2024. Sementara itu, penghitungan ulang suara dijadwalkan pada 19, 26, dan 6 Juli 2024.

GORONTALO, KOMPAS.com - Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan pihaknya akan melakukan patroli untuk mengawasi pemungutan suara ulang (PSU) yang akan digelar di Dapil VI Gorontalo, yakni di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato, Gorontalo pada Sabtu (13/7/2024) besok.

Puadi menjelaskan, patroli akan dimulai malam ini untuk mencegah terjadinya suap dan politik uang.

Total terdapat 863 TPS di Gorontalo yang akan melaksanakan PSU besok.

"Kita ingin memastikan persiapan ini agar kesiapan teman-teman melakukan pengawasan, karena ini juga rentan akan kaitannya dengan apa yang disebut politik uang, kemudian juga suap," ujar Puadi saat ditemui di kantor Bawaslu Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Jumat (12/7/2024).

"Secara kebetulan juga nanti malam kita akan lakukan patroli. Jadi kita patroli ke pos-pos TPS, jadi kita ingin memastikan kesiapan teman-teman KPU dan kita juga siapkan perangkat-perangkat pengawasannya agar besok begitu hari H untuk melakukan pemungutan ulang sudah siap," sambungnya.

Puadi menjelaskan, pada PSU kali ini, Bawaslu akan menerapkan pola pengawasan melekat.

Dia menyebut tidak ingin ada pihak-pihak tertentu yang menggelar kampanye untuk memengaruhi keputusan pemilih besok.

Apalagi, pada H-1 seperti ini, biasanya politik uang akan gencar dilakukan.

"Jangan sampai nanti ada kampanye yang kemudian akan mempengaruhi para pemilih untuk melakukan politik uang," ucap Puadi.

"Karena ini biasanya H-1 ini biasanya rentan ini akan politik uang. Nah jadi seluruh jajaran kita di tingkat provinsi, kemudian kabupaten/kota, kecamatan, untuk terus memantau perkembangan ini. Agar besok itu kita agar dilakukan pengawasan melekat," lanjut dia.

Sementara itu, jika ada informasi yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap pelaksanaan PSU di Gorontalo, kata dia, Bawaslu akan langsung melakukan penelusuran untuk membuktikannya.

Puadi menegaskan Bawaslu masih memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelanggar pemilu.

"Karena perlu diketahui, berkaitan tentang karena ini ruangnya masih pemilu, pasca perintah MK untuk dilakukan pemungutan suara ulang, maka hukum di sentra penegakan hukum terpadu itu masih berlaku sampai nanti bulan Oktober," katanya.

Diberitakan sebelumnya, MK memerintahkan digelarnya 20 PSU Pileg 2024 berdasarkan putusan sengketa yang dibacakan pada 6-10 Juni lalu, baik Pileg DPRD, DPR, maupun DPD.

Terdapat dua perkara yang harus dilakukan PSU dalam rentang 21 hari atau maksimum pada 26-27 Juni 2024. Lalu, 11 perkara yang wajib PSU dalam 30 hari atau maksimum pada 5-9 Juli 2024.

Kemudian, tujuh perkara yang mesti dilakukan PSU dalam 45 hari atau maksimum pada 20 dan 24 Juli 2024.

Di luar PSU, MK juga mengabulkan 24 gugatan lain dengan perintah beragam, mulai dari penghitungan ulang surat suara, penyandingan suara, rekapitulasi ulang suara, maupun menetapkan langsung suara hasil hitungan MK.

KPU RI mengeklaim bahwa mereka siap menjalankan putusan-putusan yang telah berlaku final dan mengikat itu. Mereka juga telah menerbitkan jadwal pelaksanaan tindak lanjut putusan MK.

Untuk PSU, KPU menjadwalkan pileg ulang pada 22, 29, dan 13 Juli 2024. Sementara itu, penghitungan ulang suara dijadwalkan pada 19, 26, dan 6 Juli 2024.