Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah makin serius mewujudkan rencana pemindahan pelabuhan impor beberapa komoditas tertentu ke Indonesia Timur. Hanya saja, kalangan pelaku usaha ragu terhadap efektivitas rencana tersebut bila berkaca pada kondisi terkini.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita menyampaikan, pemindahan pelabuhan impor untuk sejumlah komoditas ke Indonesia Timur telah menjadi agenda utama Kemenperin dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih. Rencana ini sebenarnya juga telah diusulkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan ini antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional. Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal.

“Fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih yaitu untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang,” ujar Agus, Selasa (22/10).

Daftar komoditas yang hendak dipindahkan pelabuhan impornya ke Indonesia Timur belum bersifat final. Kemenperin masih menerima masukan dari para pelaku usaha atau perwakilan asosiasi industri yang butuh perlindungan, sehingga dapat ikut dalam program tersebut.

Rencana ini mendapat sorotan dari Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI). Ketua BPP GINSI Subandi menilai, pemindahan pelabuhan impor ke Indonesia Timur akan membuat harga produk yang bersangkutan makin mahal dan sulit dijangkau masyarakat. Jika mengacu pada kondisi infrastruktur pelabuhan terkini, komoditas yang diimpor biasanya dibongkar di Surabaya, Jawa Timur, baru kemudian diangkut kembali menuju pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Timur.

"Kecil kemungkinan kapal-kapal, termasuk kapal asing, akan langsung ke Pelabuhan Indonesia Timur mengingat infrastruktur di sana juga belum mumpuni," ungkap Subandi, Rabu (23/10).

Pemindahan pelabuhan impor ke Indonesia Timur di tengah keterbatasan infrastruktur juga berisiko memicu gangguan pasokan barang untuk kebutuhan masyarakat di Indonesia bagian Barat. Jika suplai tersendat sementara permintaan tinggi, bukan tidak mungkin ada oknum-oknum yang melakukan penyelundupan barang impor.

"Kemenperin harusnya mendorong industri-industri lokal untuk tumbuh, bukan dengan mengatur pintu masuk impor," jelas dia.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan Regulasi Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) Dewanti mengingatkan agar Kemenperin mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengeksekusi rencana pemindahan pelabuhan impor ke Indonesia Timur.

Di antaranya adalah kesiapan infrastruktur yang memadai di pelabuhan Indonesia Timur, ketersediaan feeder untuk pengangkutan barang impor ke Pulau Jawa, biaya logistik yang tinggi untuk barang yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, hingga risiko gugatan di World Trade Organization (WTO) terkait pembatasan pelabuhan impor.

"Perprindo harap pemerintah dapat mempertimbangkan pengecualian pemindahan jalur masuk impor untuk beberapa produk pendingin dan refrigerasi," kata Dewanti, Rabu (23/10).

Maklum saja, beberapa produk pendingin dan refrigerasi belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Perprindo juga mengusulkan adanya masa tenggang selama 6 bulan agar para pelaku usaha dapat beradaptasi jika kebijakan pemindahan pelabuhan impor ke Indonesia Timur jadi diberlakukan.

Ketua Umum DPP Indonesian Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto menyatakan, para pelaku usaha pelayaran siap mengakomodasi kebutuhan angkutan barang impor ke pelabuhan di Indonesia Timur.

"Di pelayaran ada prinsip ship follow the trade yang berarti selama ada muatannya, maka pelayaran akan melakukan pelayanan," jelas dia, Rabu (23/10).

Sebenarnya, pemindahan pelabuhan impor ke Indonesia Timur berpotensi meningkatkan angkutan muatan balik dari kawasan tersebut ke Pulau Jawa. Selama ini, kapal yang kembali dari Indonesia Timur ke Jawa hanya mengangkut muatan 50% dari kapasitas yang tersedia. Namun, potensi ini akan memudar jika produk-produk yang diimpor ditujukan sepenuhnya untuk masyarakat di Indonesia Timur.

INSA juga menjelaskan, untuk menjadikan pelabuhan sebagai pintu masuk impor, maka dibutuhkan pengembangan software dan hardware kepelabuhan yang memadai. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga sangat penting karena operasional pelabuhan impor berlangsung 24 jam penuh.

Tak kalah penting, pemerintah juga harus memastikan optimalisasi komoditas yang hendak diimpor lewat Indonesia Timur. "Sebab, tidak akan efisien bagi kapal-kapal Main Line Operator (MLO) yang mengangkut barang impor kemudian harus membagi muatan dan menghubungi beberapa gate port di Indonesia," tandas Carmelita.

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyampaikan solusi yang lebih efektif untuk menangani impor ilegal adalah dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di seluruh pelabuhan Indonesia.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan peningkatan kolaborasi dengan pihak terkait untuk menertibkan pelaku impor ilegal sangat dibutuhkan. Hippindo pun mendorong adanya inisiatif pemerintah untuk memperbanyak produksi barang dalam negeri.

"Selain memindahkan impor, kami melihat perlunya memperbanyak pasokan dari pabrik di dalam negeri. Jika perlu, kerja sama dengan pihak luar bisa dilakukan. Namun dengan ketentuan bahwa barang yang diproduksi di Indonesia wajib dijual untuk kebutuhan dalam negeri, bukan hanya untuk ekspor," ujar Budihardjo melalui keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut Budihardjo, yang harus diutamakan adalah pemenuhan stok barang, baik pangan maupun non-pangan, dengan fokus pada produk yang belum tersedia atau masih minim di Indonesia.

Hippindo juga mendukung upaya pemetaan produk-produk yang belum diproduksi di Indonesia, terutama yang sifatnya mudah untuk diproduksi di dalam negeri.

Untuk itu, Ia juga mendorong Kementerian Perindustrian agar memberikan kemudahan bagi produsen untuk memulai produksi tersebut.

"Hippindo siap mendukung dengan memastikan produk-produk ini bisa dibeli oleh anggota kami, selama memenuhi standar dan syarat yang berlaku," katanya.

Budihardjo menyampaikan para peritel meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana untuk memindahkan kegiatan impor tujuh komoditas ke wilayah Indonesia Timur.

Pemindahan lokasi impor ini justru berpotensi memperberat industri dan ritel nasional. Infrastruktur di Indonesia Timur, kata Budihardjo dinilai masih belum memadai jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat, terutama terkait transportasi dan logistik.

"Selain itu, biaya operasional yang tinggi, termasuk transportasi dan distribusi, akan berdampak pada kenaikan harga barang di pasar," ucap Budihardjo.

Lebih lanjut, kenaikan harga tersebut akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat program Belanja di Indonesia Aja (BINA), sebuah inisiatif bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Hippindo.

Budihardjo menekankan, Hippindo mendukung upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, kebijakan ini belum tentu menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan impor ilegal.

"Kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek infrastruktur, biaya logistik, dan dampaknya terhadap industri serta konsumen, sehingga tujuan utama meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar tercapai," ujar Budihardjo.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024