Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap bahwa salah satuprogram prioritas yang akan dilaksanakan kementerian pada awal periode kepemerintahan yang baru ini adalah terkait pemindahan pelabuhan impor atauentry pointuntuk beberapa komoditas tertentu ke Indonesia Timur demi melindungi industri manufaktur dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut saat ini pihaknya telah menyusun program quick winsguna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami bersama kementerian lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian telah melakukan rapat terbatas. Beberapa program prioritas di sektor perindustrian telah disampaikan, yang akan dibentuk gugus tugas atau task forceuntuk pembahasan secara detail,” kata Agus dalam keterangannya, Senin (4/11).

Hal ini sesuai dengan usulan Kemenperin pada periode Presiden sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo untuk memindahkan pintu masuk barang impor dalam rangka mengamankan pasar domestik bagi produk dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas logistik di Indonesia.

Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan itu antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional.

“Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal. Ini kami jadikan fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang,” imbuhnya.

Agus menambahkan, pihaknya juga menginisiasi kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Regulasi ini diharapkan dapat segera disahkan karena dinilai sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.

“Di RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Jadi, kami bertekad dan konsisten untuk menyampaikan pentingnya keberlanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT),” ungkapnya.

Menurut Agus, RPP tersebut akan menjadi game changerdalam mendongkrak kinerja industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Bahkan, melalui beleid ini juga tidak hanya tujuh subsektor industri yang mendapatkan HGBT sebagaimana saat ini diterapkan untuk industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet.

“Kemenperin pada dasarnya pembina seluruh sektor manufaktur, jadi no one left behind," tegasnya.

Selanjutnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, pemerintah juga melakukan terobosan baru bagi sektor industri dalam bentuk Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya.

“Kredit ini bertujuan mendorong pembiayaan perbankan bagi sektor usaha padat karya yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” jelas Agus.

Selain itu, kredit juga diberikan untuk meningkatkan produktivitas melalui pembaruan mesin produksi dan penerapan teknologi.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah makin serius mewujudkan rencana pemindahan pelabuhan impor beberapa komoditas tertentu ke Indonesia Timur. Hanya saja, kalangan pelaku usaha ragu terhadap efektivitas rencana tersebut bila berkaca pada kondisi terkini.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita menyampaikan, pemindahan pelabuhan impor untuk sejumlah komoditas ke Indonesia Timur telah menjadi agenda utama Kemenperin dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih. Rencana ini sebenarnya juga telah diusulkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan ini antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional. Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal.

“Fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih yaitu untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang,” ujar Agus, Selasa (22/10).

Daftar komoditas yang hendak dipindahkan pelabuhan impornya ke Indonesia Timur belum bersifat final. Kemenperin masih menerima masukan dari para pelaku usaha atau perwakilan asosiasi industri yang butuh perlindungan, sehingga dapat ikut dalam program tersebut.

Rencana ini mendapat sorotan dari Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI). Ketua BPP GINSI Subandi menilai, pemindahan pelabuhan impor ke Indonesia Timur akan membuat harga produk yang bersangkutan makin mahal dan sulit dijangkau masyarakat. Jika mengacu pada kondisi infrastruktur pelabuhan terkini, komoditas yang diimpor biasanya dibongkar di Surabaya, Jawa Timur, baru kemudian diangkut kembali menuju pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Timur.

"Kecil kemungkinan kapal-kapal, termasuk kapal asing, akan langsung ke Pelabuhan Indonesia Timur mengingat infrastruktur di sana juga belum mumpuni," ungkap Subandi, Rabu (23/10).

Pemindahan pelabuhan impor ke Indonesia Timur di tengah keterbatasan infrastruktur juga berisiko memicu gangguan pasokan barang untuk kebutuhan masyarakat di Indonesia bagian Barat. Jika suplai tersendat sementara permintaan tinggi, bukan tidak mungkin ada oknum-oknum yang melakukan penyelundupan barang impor.

"Kemenperin harusnya mendorong industri-industri lokal untuk tumbuh, bukan dengan mengatur pintu masuk impor," jelas dia.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan Regulasi Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) Dewanti mengingatkan agar Kemenperin mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengeksekusi rencana pemindahan pelabuhan impor ke Indonesia Timur.

Di antaranya adalah kesiapan infrastruktur yang memadai di pelabuhan Indonesia Timur, ketersediaan feeder untuk pengangkutan barang impor ke Pulau Jawa, biaya logistik yang tinggi untuk barang yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, hingga risiko gugatan di World Trade Organization (WTO) terkait pembatasan pelabuhan impor.

"Perprindo harap pemerintah dapat mempertimbangkan pengecualian pemindahan jalur masuk impor untuk beberapa produk pendingin dan refrigerasi," kata Dewanti, Rabu (23/10).

Maklum saja, beberapa produk pendingin dan refrigerasi belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Perprindo juga mengusulkan adanya masa tenggang selama 6 bulan agar para pelaku usaha dapat beradaptasi jika kebijakan pemindahan pelabuhan impor ke Indonesia Timur jadi diberlakukan.

Ketua Umum DPP Indonesian Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto menyatakan, para pelaku usaha pelayaran siap mengakomodasi kebutuhan angkutan barang impor ke pelabuhan di Indonesia Timur.

"Di pelayaran ada prinsip ship follow the trade yang berarti selama ada muatannya, maka pelayaran akan melakukan pelayanan," jelas dia, Rabu (23/10).

Sebenarnya, pemindahan pelabuhan impor ke Indonesia Timur berpotensi meningkatkan angkutan muatan balik dari kawasan tersebut ke Pulau Jawa. Selama ini, kapal yang kembali dari Indonesia Timur ke Jawa hanya mengangkut muatan 50% dari kapasitas yang tersedia. Namun, potensi ini akan memudar jika produk-produk yang diimpor ditujukan sepenuhnya untuk masyarakat di Indonesia Timur.

INSA juga menjelaskan, untuk menjadikan pelabuhan sebagai pintu masuk impor, maka dibutuhkan pengembangan software dan hardware kepelabuhan yang memadai. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga sangat penting karena operasional pelabuhan impor berlangsung 24 jam penuh.

Tak kalah penting, pemerintah juga harus memastikan optimalisasi komoditas yang hendak diimpor lewat Indonesia Timur. "Sebab, tidak akan efisien bagi kapal-kapal Main Line Operator (MLO) yang mengangkut barang impor kemudian harus membagi muatan dan menghubungi beberapa gate port di Indonesia," tandas Carmelita.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali mendorong rencana pemindahan pelabuhan impor atau entry point untuk beberapa komoditas tertentu ke Indonesia Timur demi melindungi industri manufaktur dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita menyampaikan, pemindahan pelabuhan impor untuk sejumlah komoditas ke Indonesia Timur telah menjadi agenda prioritas Kemenperin dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih. Rencana ini pun sebenarnya juga telah diusulkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Beberapa komoditas yang jadi prioritas program pemindahan ini antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, katup, dan obat tradisional. Pemilihan komoditas tadi bukan tanpa alasan, mengingat sektor-sektor industri tersebut rawan terhadap serbuan barang impor murah atau ilegal.

“Ini kami jadikan fokus kebijakan pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk menetapkan pelabuhan impor di Sorong, Bitung, dan Kupang,” kata Agus saat jumpa media, Selasa (22/10).

Agus juga menyebut, komoditas-komoditas yang hendak dipindahkan pelabuhan impornya ke Indonesia Timur belum bersifat final. Kemenperin masih menerima masukan dari para pelaku usaha atau asosiasi industri lain yang butuh perlindungan, sehingga ikut dalam program tersebut.

Sebagaimana diketahui, beberapa pelaku usaha sektor manufaktur kerap kali mengeluhkan banjir impor yang membuat utilisasi produksi dan kinerja mereka menurun signifikan. Misalnya, TPT, keramik, dan elektronik.

Kinerja industri manufaktur nasional pun kurang menggembirakan. Pada September 2024, Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di level 49,2 atau di zona kontraksi.

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyampaikan solusi yang lebih efektif untuk menangani impor ilegal adalah dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di seluruh pelabuhan Indonesia.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan peningkatan kolaborasi dengan pihak terkait untuk menertibkan pelaku impor ilegal sangat dibutuhkan. Hippindo pun mendorong adanya inisiatif pemerintah untuk memperbanyak produksi barang dalam negeri.

"Selain memindahkan impor, kami melihat perlunya memperbanyak pasokan dari pabrik di dalam negeri. Jika perlu, kerja sama dengan pihak luar bisa dilakukan. Namun dengan ketentuan bahwa barang yang diproduksi di Indonesia wajib dijual untuk kebutuhan dalam negeri, bukan hanya untuk ekspor," ujar Budihardjo melalui keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut Budihardjo, yang harus diutamakan adalah pemenuhan stok barang, baik pangan maupun non-pangan, dengan fokus pada produk yang belum tersedia atau masih minim di Indonesia.

Hippindo juga mendukung upaya pemetaan produk-produk yang belum diproduksi di Indonesia, terutama yang sifatnya mudah untuk diproduksi di dalam negeri.

Untuk itu, Ia juga mendorong Kementerian Perindustrian agar memberikan kemudahan bagi produsen untuk memulai produksi tersebut.

"Hippindo siap mendukung dengan memastikan produk-produk ini bisa dibeli oleh anggota kami, selama memenuhi standar dan syarat yang berlaku," katanya.

Budihardjo menyampaikan para peritel meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana untuk memindahkan kegiatan impor tujuh komoditas ke wilayah Indonesia Timur.

Pemindahan lokasi impor ini justru berpotensi memperberat industri dan ritel nasional. Infrastruktur di Indonesia Timur, kata Budihardjo dinilai masih belum memadai jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat, terutama terkait transportasi dan logistik.

"Selain itu, biaya operasional yang tinggi, termasuk transportasi dan distribusi, akan berdampak pada kenaikan harga barang di pasar," ucap Budihardjo.

Lebih lanjut, kenaikan harga tersebut akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat program Belanja di Indonesia Aja (BINA), sebuah inisiatif bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Hippindo.

Budihardjo menekankan, Hippindo mendukung upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, kebijakan ini belum tentu menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan impor ilegal.

"Kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek infrastruktur, biaya logistik, dan dampaknya terhadap industri serta konsumen, sehingga tujuan utama meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar tercapai," ujar Budihardjo.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah menargetkan pemindahan pelabuhan pintu masuk barang impor tahun ini ke luar Pulau Jawa bisa dilaksanakan paling lambat tahun ini.

Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri Kementerian Perindustrian, Muhammad Taufiq mengatakan, rencana pemindahan pelabuhan tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan.

“Sejauh ini masih proses pembahasan karena ini menyangkut seluruh kementerian dan lembaga terkait karena berkaitan dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Saya berharap tahun ini supaya ada dampak signifikan untuk usaha dalam negeri,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (19/8/2024).

Taufiq mengungkapkan, pemindahan pintu pelabuhan impor tidak kunjung dilakukan lantaran infrastruktur yang kurang memadai. Selain itu, tidak banyak pelabuhan di luar Pulau Jawa yang dapat melayani kapal khusus ekspor-impor.

"Dengan demikian, belum banyak pelabuhan di luar Pulau Jawa yang terhubung dengan jalur pelayaran internasional," kata Taufiq.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian telah sepakat untuk memindahkan pintu masuk tujuh komoditas barang impor ke bagian timur Indonesia. Tujuh komoditas tersebut yakni tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetik, elektronika, dan pakaian jadi lainnya. Pemindahan pintu masuk tersebut hanya akan dilakukan jika pelabuhan tujuan impor di Pulau Jawa sudah kelebihan kapasitas.

“Pelabuhan pintu masuk barang impor tidak hanya ada di Pulau Jawa, ada di Makassar, Bitung, hingga Sorong. Kami mengusulkan untuk dipindahkan ke bagian timur,” ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Jumat (19/7/2024).