Bisnis.com, DENPASAR - Nasib 80 Tenaga Kesehatan (Nakes) di Bali yang direkrut oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 terkatung - katung karena tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Para tenaga kesehatan tersebut terdiri dari perawat, bidan hingga dokter. Mereka direkrut oleh Pemprov Bali untuk membantu penanganan pasien pandemi covid-19 di Bali, mereka ditempatkan di berbagai fasilitas kesehatan. Namun, setelah dua tahun bekerja keras membantu Pemerintah menangani pandemi, nasib para nakes tersebut justru tidak jelas.

Para tenaga medis tetap mendapat Surat Keputusan (SK) penugasan dan gaji sebagai tenaga kontrak Pemprov Bali, akan tetapi tidak bekerja secara langsung dibawah Faskes atau RS yang dinaungi oleh Pemprov Bali. Puluhan Nakes tersebut justru ditempatkan di Faskes Kabupaten/Kota asal mereka mulai dari RSUD Kabupaten/Kota hingga Puskesmas yang notabenenya berada dibawah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hal ini yang kemudian menjadi masalah ketika para tenaga kesehatan tersebut mengajukan diri menjadi PPPK. Pendaftaran para Nakes tersebut ditolak oleh sistem karena SK mereka tidak sesuai dengan tempat mereka ditugaskan.

Para tenaga kesehatan bekerja di Faskes Kabupaten akan tetapi SK dikeluarkan oleh Provinsi. Faskes di Kabupaten Kota tidak bisa mengeluarkan rekomendasi atau keterangan kerja karena status Nakes tersebut merupakan tenaga kontrak Pemprov.

Para Nakes tersebut juga tidak mendapat prioritas utama menjadi PPPK Pemprov Bali karena tidak bekerja di Faskes atau Rumah Sakit yang dinaungi langsung oleh Pemprov Bali.

Salah satu Nakes, Windu menjelaskan mengaku bingung karena tidak bisa mendaftar PPPK, padahal sejak 2022 mereka sudah terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia bersama rekan - rekannya mengadu ke DPRD Provinsi Bali agar diberikan kesempatan menjadi PPPK sehingga pengabdiannya tidak sia - sia.

Windu meminta agar Pemprov,Pemkab dan BKN melakukan koordinasi mencari solusi agar 80 Nakes bisa mendaftar dan diterima menjadi PPPK. "Kami berharap ada solusi untuk membuka kembali pendaftaran, seperti di Papua, pendaftaran bisa dibuka kembali sampai tanggal 26. Kami ingin agar hak kami diakui meskipun pendaftaran sudah tutup,” jelas Windu saat audiensi dengan DPRD dikutip Selasa (29/10/2024).

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta menjelaskan secara prinsip para tenaga kesehatan tersebut harusnya bisa mendaftar menjadi PPPK, karena mereka sudah memiliki SK, terdaftar di BKN, dan berjasa menangani pandemi covid-19 di Bali.

Suwirta meminta agar instansi terkait di Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama BKN Provinsi Bali berkonsultasi ke Kementerian terkait untuk mencari solusi bagi 80 nakes.

"Kami juga akan mengusulkan agar ada surat pemindahan dari Provinsi ke Kabupaten tempat mereka bekerja. Kasihan jika pengabdian mereka yang sudah lama terlewatkan," ujar Suwirta.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menjelaskan Pemprov Bali tidak lepas tangan terhadap puluhan Nakes tersebut, mereka tetap diusulkan ikut PPPK pada gelombang kedua. Karena menurutnya seleksi PPPK gelombang pertama untuk Nakes yang bekerja langsung di Faskes Provinsi.

“Kami sudah mengusulkan agar mereka diizinkan mendaftar di gelombang kedua. Mereka tenaga Pemprov tapi kerjanya tidak di instansi Pemprov, maka dari itu BKN membuat dua gelombang,” jelas Dewa Indra

Bisnis.com, DENPASAR – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) memastikan stok pangan di Bali aman jelang hari raya besar keagamaan Galungan dan Kuningan yang akan mulai pada 25 September 2024. Hari raya galungan dan kuningan menjadi raya besar yang dirayakan umat Hindu Bali.

Menjelang hari raya, konsumsi pangan di Bali akan meningkat, apalagi rangkaian hari raya akan berlangsung selama beberapa hari. Pemerintah Provinsi Bali memastikan stok bahan pokok aman jelang hari raya, mulai dari stok beras, minyak goreng, LPG 3 Kg hingga daging babi. Pemerintah juga menjamin harga pangan terjangkau dengan melakukan operasi pasar murah.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, meminta masyarakat untuk tidak melakukan panic buying dan menimbun stok pangan. Menurutnya, stok pangan di Bali hingga saat ini masih aman. Dewa Indra juga mengimbau instansi terkait di kabupaten/kota untuk turun langsung ke lapangan, mengecek ketersediaan pangan, dan melakukan evaluasi agar tidak mempengaruhi harga.

"Jika ada stok yang kurang, segera lakukan koordinasi dengan wilayah lain untuk menukar stok dan mengatasi kekurangan. Hal ini guna menghindari kenaikan harga akibat permintaan yang tinggi," ujar Dewa Indra dari siaran pers, Selasa (17/9/2024).

Untuk mencegah inflasi, Dewa Indra meminta diadakannya operasi pasar murah guna menekan belanja yang tidak rasional. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dengan masyarakat terkait ketersediaan dan keamanan stok pangan. Inflasi di Bali mencapai 2,32%, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 2,53%. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Denpasar 2,95% dan terendah di Kota Tabanan 1,68%.

Dewa Indra menegaskan, pengelolaan ekonomi yang baik adalah yang menjaga inflasi tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi positif. Sekda juga menyebut TPID Provinsi Bali dan kabupaten/kota terus berupaya menekan inflasi secara intensif menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Inflasi pangan strategis berpotensi meningkat akibat naiknya permintaan pasar selama hari besar ini.

Ekonomi Bali pada triwulan II-2024 tumbuh 5,36%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05%. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum berkontribusi besar 21,17%, sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menyumbang 52,14%. Pariwisata Bali juga terus tumbuh dengan jumlah wisatawan mancanegara mencapai 2.911.155, melampaui angka sebelum pandemi covid-19.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, memastikan stok LPG 3 Kg, 12 Kg, dan 50 Kg masih aman. “Pemantauan lapangan secara rutin dilakukan untuk mencegah kecurangan, terutama terkait pemindahan isi LPG,” ujar Setiawan.

Bisnis.com, DENPASAR - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali menyerap pajak senilai Rp95,23 miliar melalui program relaksasi pajak yang berlangsung 1,5 bulan.

Kepala Bapenda Provinsi Bali, I Made Santha menjelaskan program relaksasi pajak diikuti oleh 90.394 unit kendaraan wajib pajak sudah tercatat melakukan pembayaran pajak. Jumlah tersebut baru 49 persen dari jumlah kendaraan wajib pajak yang ada di Bali.

Program relaksasi ini berlangsung dari 14 Agustus - 30 September 2024, Santha meminta masyarakat yang surat kendaraannya sudah mati agar memanfaatkan masa relaksasi, sehingga terbebas dari denda keterlambatan.

"Mari manfaatkan relaksasi yang kami adakan tahun ini, karena pada tahun-tahun mendatang, relaksasi pajak tidak akan ada lagi. Coba bayangkan jika tanpa relaksasi pajak, bunga dan denda yang dikenakan jika terlambat membayar pajak berkisar 25% dari pajak yang seharusnya dibayarkan. Hal ini tentu akan memberatkan wajib pajak itu sendiri, apalagi masing-masing wajib pajak memiliki lebih dari satu kendaraan,” jelas Santha dari keterangan resminya, Selasa (10/9/2024).

Relaksasi yang diterapkan tahun ini sekaligus menjadi tahun terakhir, karena pada tahun-tahun selanjutnya tidak akan ada lagi relaksasi pajak yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah se-Indonesia, termasuk Bali, kecuali terjadi force majeure. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang mengatur tentang sistem penyelenggaraan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kebijakan Relaksasi Pajak Daerah tahun 2024 ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya, diperuntukkan bagi wajib pajak kendaraan bermotor.