Bisnis.com, DENPASAR - Nasib 80 Tenaga Kesehatan (Nakes) di Bali yang direkrut oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 terkatung - katung karena tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Para tenaga kesehatan tersebut terdiri dari perawat, bidan hingga dokter. Mereka direkrut oleh Pemprov Bali untuk membantu penanganan pasien pandemi covid-19 di Bali, mereka ditempatkan di berbagai fasilitas kesehatan. Namun, setelah dua tahun bekerja keras membantu Pemerintah menangani pandemi, nasib para nakes tersebut justru tidak jelas.

Para tenaga medis tetap mendapat Surat Keputusan (SK) penugasan dan gaji sebagai tenaga kontrak Pemprov Bali, akan tetapi tidak bekerja secara langsung dibawah Faskes atau RS yang dinaungi oleh Pemprov Bali. Puluhan Nakes tersebut justru ditempatkan di Faskes Kabupaten/Kota asal mereka mulai dari RSUD Kabupaten/Kota hingga Puskesmas yang notabenenya berada dibawah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hal ini yang kemudian menjadi masalah ketika para tenaga kesehatan tersebut mengajukan diri menjadi PPPK. Pendaftaran para Nakes tersebut ditolak oleh sistem karena SK mereka tidak sesuai dengan tempat mereka ditugaskan.

Para tenaga kesehatan bekerja di Faskes Kabupaten akan tetapi SK dikeluarkan oleh Provinsi. Faskes di Kabupaten Kota tidak bisa mengeluarkan rekomendasi atau keterangan kerja karena status Nakes tersebut merupakan tenaga kontrak Pemprov.

Para Nakes tersebut juga tidak mendapat prioritas utama menjadi PPPK Pemprov Bali karena tidak bekerja di Faskes atau Rumah Sakit yang dinaungi langsung oleh Pemprov Bali.

Salah satu Nakes, Windu menjelaskan mengaku bingung karena tidak bisa mendaftar PPPK, padahal sejak 2022 mereka sudah terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia bersama rekan - rekannya mengadu ke DPRD Provinsi Bali agar diberikan kesempatan menjadi PPPK sehingga pengabdiannya tidak sia - sia.

Windu meminta agar Pemprov,Pemkab dan BKN melakukan koordinasi mencari solusi agar 80 Nakes bisa mendaftar dan diterima menjadi PPPK. "Kami berharap ada solusi untuk membuka kembali pendaftaran, seperti di Papua, pendaftaran bisa dibuka kembali sampai tanggal 26. Kami ingin agar hak kami diakui meskipun pendaftaran sudah tutup,” jelas Windu saat audiensi dengan DPRD dikutip Selasa (29/10/2024).

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta menjelaskan secara prinsip para tenaga kesehatan tersebut harusnya bisa mendaftar menjadi PPPK, karena mereka sudah memiliki SK, terdaftar di BKN, dan berjasa menangani pandemi covid-19 di Bali.

Suwirta meminta agar instansi terkait di Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama BKN Provinsi Bali berkonsultasi ke Kementerian terkait untuk mencari solusi bagi 80 nakes.

"Kami juga akan mengusulkan agar ada surat pemindahan dari Provinsi ke Kabupaten tempat mereka bekerja. Kasihan jika pengabdian mereka yang sudah lama terlewatkan," ujar Suwirta.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menjelaskan Pemprov Bali tidak lepas tangan terhadap puluhan Nakes tersebut, mereka tetap diusulkan ikut PPPK pada gelombang kedua. Karena menurutnya seleksi PPPK gelombang pertama untuk Nakes yang bekerja langsung di Faskes Provinsi.

“Kami sudah mengusulkan agar mereka diizinkan mendaftar di gelombang kedua. Mereka tenaga Pemprov tapi kerjanya tidak di instansi Pemprov, maka dari itu BKN membuat dua gelombang,” jelas Dewa Indra

Jakarta -

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) secara resmi membuka 9.694 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2024.

Kejaksaan juga secara khusus menyediakan porsi CPNS bagi tenaga kesehatan (nakes) dengan jumlah sebanyak 389 formasi. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan seleksi CASN di tahun 2023, Kejaksaan hanya menyediakan 249 formasi nakes untuk posisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Sri Kuncoro SH, M.Si menyampaikan, tujuan diadakannya formasi nakes pada CPNS tahun ini adalah untuk mendukung pengembangan layanan kesehatan yang sedang dijalankan, baik dalam penegakan hukum maupun untuk pelayanan kepada masyarakat sesuai arahan Jaksa Agung. Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum pertama yang melengkapi proses kesehatan yustisial dengan membangun rumah sakit.

Hal ini, lanjut Sri Kuncoro, tertuang dalam pasal 30C huruf a Undang-Undang No.11 Tahun 2021 yang memungkinkan Kejaksaan mengembangkan kesehatan yustisial guna mengefektifkan proses penegakan hukum. Terlebih, kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dilindungi dan disediakan negara, seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

"Kesehatan menjadi poin yang krusial dalam proses penegakan hukum. Karena itu pengadaan formasi nakes pada CPNS kali ini menjadi bentuk kesiapan Kejaksaan, sebagai lembaga yang mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan layanan kesehatan yustisial termasuk kepada masyarakat," kata Sri Kuncoro, dalam keterangannya, Senin (26/8/2024).

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, Kejaksaan sudah membangun Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa di Ceger, Jakarta Timur, yang sudah beroperasi sejak 2010. Saat ini, Kejaksaan diketahui juga tengah melakukan penyelesaian pembangunan RSU Adhyaksa di Kragilan, Banten dan RSU Adhyaksa di Mojokerto, Jawa Timur.

Melalui ketiga Rumah Sakit yang dimiliki, Kejaksaan akan mampu memberikan keterjangkauan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat luas. Dengan begitu, sebagai satu-satunya lembaga negara yang fokus mengembangkan layanan kesehatan yustisial, Kejaksaan memegang peranan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

Rincian formasi CPNS Kejaksaan 2024

Pendaftaran seleksi CPNS Kejaksaan tahun ini dibuka dari 20 Agustus - 6 September 2024. Sebanyak 9.694 formasi tersedia untuk lulusan SMA, D3, hingga S1 dengan informasi syarat dan kualifikasi pendidikan yang akan diumumkan menyusul. Adapun rincian formasi CPNS Kejaksaan 2024 sebagai berikut:

1. Formasi CPNS Tenaga Teknis Kejaksaan RI 2024
• Ahli Pertama Jaksa: 2.000 formasi
• Ahli Pertama Analis SDM Aparatur: 60 formasi
• Ahli Pertama Pranata Komputer: 500 formasi
• Terampil Arsiparis: 982 formasi
• Ahli Pertama Analis Hukum: 5 formasi
• Ahli Pertama Auditor: 57 formasi
• Ahli Pertama Pustakawan: 57 formasi
• Pengelola Penanganan Perkara: 1.489 formasi
• Ahli Pertama Analis Pengelolaan Keuangan APBN: 32 formasi
• Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa: 73 formasi
• Ahli Pertama Statistisi: 45 formasi
• Petugas Barang Bukti: 705 formasi
• Ahli Pertama Perancang Peraturan Perundang-Undangan : 15 formasi
• Ahli Pertama Penilai Pemerintah: 589 formasi
• Ahli Pertama Penerjemah Bahasa Arab: 1 formasi
• Terampil Pranata Hubungan Masyarakat: 393 formasi
• Ahli Pertama Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur: 18 formasi
• Ahli Pertama Arsiparis: 569 formasi
• Ahli Pertama Penerjemah Bahasa Inggris: 35 formasi
• Terampil Pranata Keuangan APBN: 149 formasi
• Pemeriksa Forensik Digital: 28 formasi
• Ahli Pertama Perencana: 574 formasi
• Ahli Pertama Penerjemah Bahasa Mandarin: 1 formasi
• Penjaga Tahanan: 948 formasi

2. Formasi CPNS Tenaga Kesehatan Kejaksaan RI 2024
• Ahli Pertama Dokter Umum: 73 formasi
• Ahli Pertama Nutrisionis: 4 formasi
• Terampil perawat: 72 formasi
• Terampil Tenaga Sanitasi Lingkungan Sanitarian: 8 formasi
• Ahli Pertama Dokter Gigi: 37 formasi
• Terampil Asisten Apoteker: 38 formasi
• Terampil Pranata Laboratorium Kesehatan: 36 formasi
• Terampil Terapis Gigi dan Mulut/Perawat Gigi: 37 formasi
• Ahli Pertama Apoteker: 39 formasi
• Terampil Bidan: 37 formasi
• Terampil Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku/ Penyuluh Kesehatan Masyarakat: 8 formasi

(rrd/rrd)

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia menyebut, ada empat penyakit mematikan yang paling banyak diidap masyarakat dan menelan biaya besar.

Untuk itu perlu adanya peran Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) di seluruh Indonesia untuk ikut melakukan pencegahan penyakit terhadap masyarakat.

Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengatakan, empat penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di Indonesia adalah stroke, penyakit jantung, kanker dan ginjal.

"Empat penyakit ini juga berkontribusi terhadapat pembiayaan yang paling besar di Indonesia," tuturnya saat melakukan kunjungan dan melihat implementasi integrasi layanan kesehatan primer (ILP) di Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali dan Rumah Sakit Kariadi di Semarang, Jumat (9/8/2024).

Dia menilai, posyandu merupakan ujung tombak layanan kesehatan masyarakat.

Karena itu, pihaknya ingin memperkuat layanan kesehatan dasar sekaligus meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya ibu dan anak.

Salah satunya aadalah dengan mengeintegrasikan ratusan ribu posyandu di Indonesia dengan layanan primer kesehatan.

“Jadi posyandu itu jumlahnya ada 300 ribu, kita kalau ingin edukasi kesehatan salah satu adalah harus menggandeng posyandu. Jadi kita membuat integrasi puskesmas kecamatan dengan puskesmas pembantu dan posyandu, ini namanya integrasi layanan primer. Nah ini sedang bangun di Indonesia supaya ini bisa membantu edukasi masyarakat,” tegasnya.

Dia menjelaskan, sejatinya ILP paling dasar dilakukan di Puskesmas. Namun jumlah puskesmas di Indonesia masih belum merata dan memadai.

Balum lagi masih ada kesenjangan di daerah 3T, masih banyak kekuranga alat dan tenaga kesehatan. Sedangkan puskesmas di kota besar cenderung lebih komplit.

“Jumlah puskesmas di Indonesia kurang lebih ada 10 ribu. Jumlah penduduknya 270 juta orang, ini enggak cukup kalau 10 ribu (puskesmas) harus melayani 270 juta orang untuk promosi dan edukasi tentang kesehatan,” akunya.

Posyandu itu akan digenjot dalam beberapa tahun mendatang agar semakin cepat berkembang.

"Kerangkanya sudah kita turunkan kebutuhan posyandu sudah kita penuhi, kebutuhan alat timbang sudah kita penuhi," ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga akan meningkatkan kualitas kader Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan. Termasuk penggunaan teknologi digital untuk mengirim rekam kesehatan masyarakat ke pemerintah pusat.

"Ada ukuran-ukuran obyektif yang kita ukur, misalnya stunting, itu dikerjakan di posyandu, edukasi pada masyarakat. Alat ukurnya sudah kita bagikan secara gratis ke semua posyandu dan sekarang alat ukurnya sangat sensitif menggunakan digital," tandasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemenkes Ungkap 4 Penyakit Paling Mematikan di Indonesia"

Jakarta: Indonesia memberangkatkan 40 personel tenaga kesehatan TNI untuk misi kemanusiaan ke Gaza. 40 nakes TNI ini terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga medis.

Ke-40 nakes tersebut akan ditempatkan di RS Terapung El Arish, Mesir dan RS lapangan di Rafah.

Sebelumnya, Indonesia telah memberangkatkan bantuan ke Palestina meliputi 3,3 ton obat-obatan dan alat kesehatan bekerja sama dengan UNRWA &ERC, 14 ton bantuan logistik melalui kerajaan Yordania, 16 ton obat-obatan & alkes melalui mesir.

Sumber: Redaksi Metro TV

(WWD)

KOMPAS.com - Dompet Dhuafa mengadakan temu kebaikan bersama para influencer bertajuk “Lebih Dekat Dengan Dompet Dhuafa” di Aula Qatar Charity Kawasan Zona Madina, Parung, Bogor, Selasa (30/07/2024).

Inisiator sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Dompet Dhuafa Republika (YDDR) Parni Hadi beserta jajaran pengawas juga pembina YDDR dan Yayasan Rumah Sehat Terpadu (RST) Zona Madina turut menghadiri acara tersebut.

Hasan Afif dan Bella Fawzi memandu kemeriahan temu kebaikan di sana. Para bidan dan tenaga kesehatan dari RS RST Zona Madina juga membuka pertemuan dengan menyuguhkan tarian budaya Indonesia.

Direktur RS RST Zona Madina dr Muhammad Zakaria mengaku bahagia bisa menghadiri acara itu. Dia juga menyinggung pengalamannya saat pertama kali di RST Zona Madina.

“Saya pernah ditanya tujuan oleh seorang dokter, teman yang juga ‘guru’ saya, ke RST ingin apa? Saya jawab, ingin mengobati orang sakit,” sebut dr Zakaria melalui siaran persnya, Rabu (31/7/2024).

“Dia (dokter) bilang lagi, naikan lagi level keinginannya agar bermanfaat, bukan sekadar mengobati lalu selesai. Saya lalu sadar dalam hal pelayanan itu, ada komunikasi, ada empati dan peduli dengan pasiennya,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, RST Zona Madina saat i i memiliki 11 layanan yang memiliki fasilitas zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf). Zakat bahkan menjadi budaya para anak muda dan dokter.

"Mulai dari mana pun, kapan pun, dengan apa pun, apa yang bisa hari ini. Korelasinya saya hanya bagian kecil beri manfaat untuk masyarakat. Syiar zakat melalui manfaat layanan kesehatan, manfaat untuk orang banyak,” jelas dr Zakaria.

Sementara itu, Inisiator sekaligus Ketua Dewan Pembina YDDR Parni Hadi mengatakan, sebagai wartawan, dia perlu menimbang berbagai konsekuensi dari pekerjaannya.

“Saya ini wartawan, saya merasa ini tugas journalist prophetic, penerus tugas kenabian. Mewartakan kabar yang saya takut dosa dengan dampaknya. Saya beri contoh, apa dampaknya jika kabar ini saya siarkan? Apakah orang tambah sejahtera atau jangan-jangan menambah rumit keadaan? Life, love, beauty, suffering, and happiness,” ucapnya.

Parni Hadi juga mengajak para influencer untuk membagikan pengalaman bahagia dan harapan kebaikan dalam bentuk karya yang kelak bisa dibukukan bertema “Kado Untuk Indonesia”.

Kebahagiaan tersebut juga dituangkan dalam sebuah puisi berjudul ‘Poetry of Life’ yang dibacakan dengan penuh makna oleh influencer serta pengawas dan pengurus Dompet Dhuafa.

Anggota Dewan Pembina YDDR Yudi Latif mengatakan, kebaikan ditentukan oleh kemaslahatan, bukan posisi tinggi.

Berbeda dengan era dahulu, sebutnya, ketika pejuang intelektual berjaya, saat ini adalah era teknologi dan digitalisasi.

"Teman-teman yang datang hari ini sangat terhormat pada masanya. Namun, tiap kehormatan ada tanggung jawabnya,” terang Yudi Latif.

Dia pun mencontohkan kunang-kunang yang menerangi sekitarnya. Jika banyak kunang-kunang, akan ada lautan cahaya yang menerangi dunia.

"Seperti kebaikan, dari apa yang bisa kita lakukan, menjadi lautan kebaikan. Yang membuat Indonesia bermasalah saat ini adalah energi negatif, keburukan terorganisasi. Jika kita bersama Dompet Dhuafa yang adalah jangkar kebaikan terorganisasi, 2045 terwujud senyum dan bahagia,” ungkapnya.

Adapun pegiat sosial komunitas hijabers mengaku, Dompet Dhuafa merupakan organisasi paket lengkap yang memiliki kinerja baik dan membagikan manfaat besar bagi masyarakat.

"Dompet Dhuafa sudah seperti keluarga bagiku. Banyak hal yang bisa didapat, banyak cerita dan pengalaman ketika berkegiatan bersama Dompet Dhuafa, bukan sekadar memberi bantuan. Jadi setiap orang punya perannya masing-masing," ucapnya.

Sementara itu, fashion blogger Nada Puspita mengaku membantu donasi kemanusiaan lewat Dompet Dhuafa. Hal ini dilakukan karena terinspirasi dari aksi Parni Hadi.

Menurutnya, Dompet Dhuafa dan Parni Hadi membuka matanya. Dia pun teringat oleh almarhum ayah yang bijaksana dan menginspirasinya.

“Apalagi saat ini kita itu dengan kesibukan kita sehari-hari, jarang melakukan deep conversation about life. Maka sepulang dari sini, harapannya kita bisa semakin seimbang dalam menjalani kehidupan dan bisa membuat ekosistem kebaikan yang sangat berdampak. Karena apa lah kita dengan pekerjaan kita, jika tidak bisa bermanfaat untuk orang lain,” ujar Nada.

Sebagai informasi, selain sharing pengalaman, acara itu diisi pula penampilan seni musik dari para tenaga kesehatan RST Dompet Dhuafa bersama seniman Chiki Fawzi.

Acara kemudiaan dilanjutkan dengan doa kebaikan dan foto bersama. Selanjutnya, para influencer diajak melakukan tour visit di RST Zona Madina bersama para nakes.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur bahwa syarat penerbitan surat izin praktik (SIP), yakni memiliki surat tanda registrasi (STR) dan tempat praktik.

Sementara itu, rekomendasi organisasi profesi (OP) yang sebelumnya disyaratkan oleh UU 29 Tahun 2004 dihapuskan.

Kini, pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ada tambahan syarat dalam pengajuan perpanjangan SIP.

Sebelumnya, disebutkan bahwa SIP berlaku selama lima tahun bagi tenaga medis dan kesehatan warga negara Indonesia. Sedangkan untuk tenaga kesehatan dan medis warga negara asing hanya berlaku dua tahun dan dapat diperpanjang sebanyak satu kali untuk masa dua tahun berikutnya.

Pada Pasal 682 Ayat (4) diatur bahwa persyaratan perpanjangan SIP meliputi STR, tempat praktik, dan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi.

Kemudian, Pasal 683 Ayat (2) mengatur bahwa pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi diperoleh melalui pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi, pelayanan, dan pengabdian.

Selanjutnya, standar pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi ditetapkan oleh kolegium.

Sementara itu, Pasal 681 Ayat (3) menyebutkan bahwa pengajuan awal SIP memang hanya ada dua syarat, yakni STR dan tempat praktik.

Untuk diketahui, kolegium terdiri dari para guru besar dan ahli bidang ilmu kesehatan. Keberadaannya juga disahkan oleh menteri. Hal itu termaktub dalam Pasal 704.

Kemudian, disebutkan bahwa kolegium bersifat independen. Tetapi, PP Kesehatan juga mengatur pembentukan Kolegium Kesehatan Indonesia yang ditempatkan pada setiap perwakilan Konsil Kesehatan Indonesia.

Meskipun disebut independen, pada Pasal 701 Ayat (2), keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu poin kontroversial dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah berlakunya surat tanda registrasi (STR) tenaga medis dan tenaga kesehatan seumur hidup.

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga disebutkan bahwa STR bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia berlaku seumur hidup.

“STR bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a berlaku seumur hidup,” demikian bunyi Pasal 677 Ayat (3).

Namun, aturan itu dikecualikan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia yang melaksanakan pendidikan internship atau dalam proses adaptasi, sebagaimana bunyi Pasal 677 Ayat (4).

Kemudian, bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing STR berlaku paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang sebanyak satu kali untuk masa dua tahun berikutnya.

Hanya saja, aturan mengenai STR bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing tersebut bisa dikecualikan apabila diberdayakan pada kawasan ekonomi khusus.

Lebih lanjut, Pasal 678 mengatur bahwa pengajuan STR dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.

Lalu, prasyarat mengajukan STR paling sedikit memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan dan/atau sertifikat profesi, serta memiliki sertifikat kompetensi.

Kemudian, STR diterbitkan oleh konsil atas nama menteri setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Meski berlaku seumur hidup, tenaga medis dan tenaga kesehatan bisa mengajukan perubahan data STR apabila terjadi perubahan kualifikasi kompetensi. Sebagaimana diatur pada Pasal 679.

Untuk diketahui, Pasal 1 Ayat (44) menyebut bahwa konsil adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta memberikan kepastian perlidungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kemudian, pada Pasal 694 disebutkan bahwa konsil bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Lalu, konsil yang dimaksud adalah Konsil Kesehatan Indonesia.

Oleh karenanya, pada Pasal 702 disebutkan bahwa menteri yang melakukan seleksi calon pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia. Lalu, hasilnya diserahkan kepada presiden. Kemudian, presiden yang menetapkan berdasarkan usul dari menteri.

Selanjutnya, Pasal 697 mengatur mengenai susunan organisasi Konsil Kesehatan Indonesia. Sedangkan Pasal 695 mengatur soal tugas dan wewenang Konsil Kesehatan Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara lebih rinci mengatur pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing di Indonesia.

Dalam Pasal 658 diatur bahwa tenaga kesehatan dan tenaga medis warga negara asing yang bisa bekerja di Indonesia adalah lulusan dalam negeri atau luar negeri.

Namun, pendayagunaan mereka harus mempertimbangkan rencana kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara nasional. Serta, harus mengutamakan tenaga medis dan kesehatan Warga negara Indonesia (WNI).

Kemudian, Pasal 659 menyebutkan perihal kepemilikan surat izin praktik (SIP) dan surat tanda registrasi (STR) sebagai syarat bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan asing yang merupakan lulusan dalam negeri.

Kepemilikan STR itu berlaku paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk masa duga tahun berikutnya. Aturan itu termaktub pada Pasal 677 Ayat (5).

Sementara Ayat (6) menyatakan bahwa ketentuan jangka waktu itu dikecualikan bagi STR tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing di kawasan ekonomi khusus.

Demikian juga aturan mengenai SIP bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing yang berlaku paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk dua tahun berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 682 Ayat (5).

Pada Ayat (6) termaktub bahwa ketentuan jangka waktu itu dikecualikan bagi STR tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing di kawasan ekonomi khusus.

Selanjutnya, tenaga medis dan tenaga kesehatan asing yang bisa melakukan praktik di Indonesia adalah yang memiliki spesialisasi dan subspesialisasi. Hal itu termaktub dalam Pasal 660 Ayat (2).

Tak berhenti pada spesialisasi, tenaga medis dan tenaga kerja asing lulusan dalam negeri tersebut harus memiliki kualifikasi setara dengan level delapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

Namun, pada Pasal 660 Ayat (4) disebutkan tenaga medis dan kesehatan warga negara asing lulusan dalam negeri tersebut tidak boleh membuka praktik mandiri

Sementara itu, tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang melakukan praktik di Indonesia hanya mereka yang memiliki spesialisasi dan subspesialisasi.

Kemudian, mereka bisa melakukan praktik setelah evaluasi kompetensi dan harus memiliki kualifikasi setara dengan level delapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

Sedangkan pada Pasal 662 ayat (2) diatur bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan asing lulus luar negeri harus memilki pengalaman praktik keprofesian paling singkat tiga tahun.

Namun, PP Kesehatan juga mengatur bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan asing lulusan luar negeri bisa lakukan praktik pada pelayanan kesehatan di Indonesia jika terdapat permintaan dari fasilitas kesehatan, alih teknologi dan ilmu pengetahuan, serta paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk dua tahun berikutnya.

Sayangnya, sebagaimana isi UU Kesehatan, PP Kesehatan tidak mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia. Melainkan, fasilitas pelayanan kesehatan wajib memfasilitasi pelatihan bahasa Indonesia.

Kemudian,Pasal 663 secara tegas mengatur bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri dilarang melakukan praktik mandiri.

Selain itu, Pasal 664 sampai 668 mengatur mengenai evaluasi kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan asing lulusan luar negeri. Apabila tidak lulus maka harus kembali ke negara asal.

Sebagaimana diketahui, pendayagunaan teenager medis dan tenaga kesehatan warga negara asing dalam UU Kesehatan sempai menuai pro dan kontra. Apalagi, dengan dihapuskannya ketentuan menggunakan bahasa Indonesia.

JAKARTA, Investor.id – PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) mendonasikan vaksin flu, sebagai bukti komitmen untuk terus meningkatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat luas. Penyerahan donasi vaksin flu dilakukan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta tenaga kesehatan dari sejumlah rumah sakit di wilayah Jakarta, Depok dan Bekasi.

“Menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini serta didasari kebutuhan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Kalbe mendonasikan vaksin flu bagi prajurit TNI yang berada di garis depan wilayah NKRI sekaligus tenaga kesehatan untuk meningkatkan kekebalan tubuh,” jelas Kalbe Corporate Sustainability Senior Manager Abi Nisaka dalam siaran pers, Rabu (17/7/2024).

Dia menegaskan, upaya vaksinasi menjadi salah satu hal yang dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh atas penyakit tertentu. Vaksinasi juga menurunkan risiko keparahan penyakit, bahkan kematian pada berbagai kasus penyakit. 

Penyerahan donasi vaksin dimulai sejak Juli 2024 dan terus berjalan hingga saat ini. Upaya baik Kalbe juga mendapatkan apresiasi, salah satunya dari TNI.

Abi Nisaka menegaskan komitmen Kalbe untuk terus menghadirkan akses kesehatan, tidak hanya yang bersifat mengobati namun juga bersifat pencegahan.

“Dengan tubuh sehat, kita bisa menciptakan masyarakat yang kuat. Sejalan dengan komitmen keberlanjutan Kalbe Bersama Sehatkan Bangsa, kami terus menyediakan akses layanan Kesehatan bagi berbagai lapisan Masyarakat. Tidak hanya yang bersifat pengobatan, namun juga vaksinasi yang bersifat mencegah dan meningkatkan kekebalan tubuh,” tegas Abi Nisaka.

Kalbe Corporate Sustainability Assistant Manager SFD Arie Wibowo menjelaskan pentingnya vaksinasi bagi menjaga Kesehatan Masyarakat. Beberapa tahun lalu saat Indonesia berjuang untuk lepas dari pandemi Covid-19, vaksinasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan. Hasilnya, Indonesia dapat lepas dari pandemi.

“Donasi vaksin yang diberikan Kalbe, semoga dapat meningkatkan imunitas prajurit TNI di wilayah terdepan, terluar, termiskin (3T) serta tenaga kesehatan yang terus berjuang demi kesehatan masyarakat,” jelas Arie. 

Perwakilan TNI yang menerima donasi vaksin menuturkan, prajurit TNI di wilayah 3T memiliki tanggung jawab yang amat berat sebagai penjaga kedaulatan bangsa. Mereka harus menghadapi medan yang amat sulit untuk menegakkan kedaulatan NKRI, dan Kesehatan menjadi salah satu hal yang krusial.

“Melalui bantuan dari Kalbe ini, kami sangat terbantu dan senantiasa mendoakan Kalbe menjadi yang terdepan dalam penyediaan akses kesehatan bagi masyarakat,” jelas dia.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah mendatangkan dokter asing untuk memenuhi kekurangan tenaga medis di berbagai wilayah di Indonesia diragukan dapat efektif dan berjalan sesuai tujuannya

Sebab, tak ada jaminan tenaga medis yang didatangkan dari luar negeri akan langsung ditempatkan di daerah terpencil yang kekurangan dokter spesialis.

“Kalau memang pemerintah ingin mengatasi kekurangan dokter, pertanyaannya, dokter ini akan bekerja di mana? Mereka akan ditempatkan di mana?” ujar Ketua Klaster Kedokteran dan Kesehatan Ikatan Ilmuwan Indonesia International Iqbal Mochtar dalam diskusi daring Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Selasa (9/7/2024).

“Kalau kita mengatakan bahwa ini untuk mengatasi kekurangan dokter di berbagai daerah di Indonesia, maka mestinya mereka itu ditempatkan di daerah-daerah,” ujar dia melanjutkan.

Iqbal mengatakan, selama ini persoalan kekurangan tenaga medis di Indonesia disebabkan oleh distribusi dokter yang kurang merata. Alhasil, terdapat daerah-daerah yang belum memiliki dokter spesialis tertentu, khususnya di luar Jawa

"Daerah-daerah terpencil karena itulah yang merupakan persoalan yang ada di Indonesia saat ini. Distribusi yang tidak merata,” kata dia.

Iqbal khawatir pemerintah tidak dapat memastikan para dokter asing yang didatangkan, bersedia ditempatkan di daerah terpencil di Indonesia, apalagi mereka akan diwajibkan menguasai bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh pasien.

Persoalan lain yang akan muncul adalah terkait tingginya gaji dan tunjangan para dokter asing. Menurut dia, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang besar guna membayar tenaga medis tersebut.

“Kecil kemungkinan kita bisa mengajak mereka untuk berpraktik di tempat-tempat di daerah terpencil. Dan kecil kemungkinan kita bisa memberikan gaji kepada mereka sesuai dengan diharapkan,” ujar Iqbal.

Untuk diketahui, pemerintah membuka pintu bagi dokter asing berpraktik di Indonesia melalui Undang-Undang Kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dokter asing didatangkan bukan karena keahlian dokter di Indonesia tidak mumpuni, tapi karena kurangnya jumlah tenaga medis.

"Isunya bukan itu. Isunya bukan juga merendahkan kemampuan dokter-dokter kita, enggak. Dokter-dokter kita mampu, masalahnya enggak cukup," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan, perekrutan dokter asing dan tenaga kesehatan asing dibutuhkan di masa transisi.

Diketahui, Indonesia saat ini masih kekurangan dokter spesialis. Rasio dokter spesialis di Indonesia hanya 0,12 per 1.000 penduduk, lebih rendah dibandingkan dengan median Asia Tenggara, 0,20 per 1.000 penduduk.

Sementara itu, rasio dokter umum 0,62 dokter per 1.000 penduduk di Indonesia, lebih rendah dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) sebesar 1,0 per 1.000 penduduk.

Namun, kata Syahril, kehadiran dokter asing bukan serta-merta dipermudah. Ada beragam persyaratan yang harus ditempuh dokter-dokter tersebut, misalnya kedatangan harus sesuai prosedur dan kebutuhan serta harus ada alih teknologi.

"Jadi jangan sampai digoreng lagi semua dokter asing, emang mau dokter asing masuk ke Indonesia? kan jauh, lebih mahal bayarannya. Jadi ke sini sesuai dengan permohonan, ada masa waktunya dua tahun, juga harus ada alih teknologi," ucap Syahril dalam diskusi daring.

Syahril juga menegaskan, syarat-syarat itu ditegakkan agar dokter-dokter asal Indonesia tetap mendapat alih kompetensi.

"Jadi bukan serta-merta orang India, Pakistan menyerbu semua ke sini, tidak. Tentu saja ada barrier yang harus kita lakukan agar kompetensi kita di Indonesia ini dapat," kata dia.

Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai pemerintah harus berperan kuat dalam memberikan pendidikan kedokteran terjangkau, untuk memperbanyak dokter dalam negeri. Salah satunya dengan memberikan subsidi.

"Sehingga tidak ada lagi yang bilang oh pendidikan di kedokteran mahal, dulu zaman saya subsidi ya. Kalau kami dulu tidak ada subsidi mungkin saya enggak bisa sekolah jadi dokter, nah ini yang harus dikembalikan lagi," kata Ketua Umum Pengurus Besar IDI Adib Khumaidi dalam program Crosscheck by Medcom.idbertajuk 'Dokter Asing Ditolak, Penguasa Bertindak?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 7 Juli 2024.

Menurut Adib, bantuan tersebut tidak hanya menyasar dokter. Namun, juga diperuntukkan bagi tenaga kesehatan lainnya.
Sehingga, tenaga kesehatan makin banyak. Khususnya yang dibutuhkan di wilayah terpencil.

"Tenaga kesehatan itu harus menjadi tenaga strategis yang memang mulai dari pendidikan, harus ada tangan pemerintah ikut terlibat," ucap Adib.
Dia menuturkan pemerintah dapat mulai menyasar putra dan putri daerah dalam pemberian bantuan tersebut. Sehingga, mereka diharapkan dapat mengabdi di wilayahnya yang benar-benar membutuhkan bantuan tenaga kesehatan.

"Sebenarnya bisa masih kita terapkan dengan perhatian kita terhadap warga negara dan terutama putra putri daerah," ujar Adib.

(LDS)

Jakarta: Pemecatan Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp.OG.(K) dari jabatan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dinilai menamatkan kebebasan berpendapat di kampus. Budi diduga dicopot dari jabatannya karena menolak program mendatangkan dokter asing ke Indonesia yang digagas Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Jika benar pemberhentian Prof Budi disebabkan oleh kritiknya, maka tamatlah kebebasan menyampaikan berpendapat atau kritik di kampus-kampus kita," kata Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmy Alaydroes melalui keterangan tertulis dikutip Minggu, 7 Juli 2024.

Dia mengatakan bila kondisi terus terjadi maka kampus-kampus akan menjadi kerdil. Para sivitas akademika juga terhalang menyampaikan pikiran kritis mereka.
"Bukan tidak mungkin, bila hal ini dibiarkan, kampus-kampus kita akan menjadi kerdil, tak ada lagi para akademisi, guru besar yang mau menyampaikan pikiran-pikiran kritis mereka. Kampus Merdeka hanya nama belaka," ucap Fahmy.

Baca juga: Rencana Impor Dokter Asing Disorot, Legislator: Menyiratkan Ketidakpercayaan Pemerintah

Sebelumnya, kabar dipecatnya Budi Santoso beredar di Whatsapp Group (WAG) dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dalam pernyataannya, Budi Santoso berpamitan kepada sekitar 300-an member di grup tersebut, usai menerima keputusan Rektorat Unair yang memberhentikan dirinya dari jabatan Dekan FK Unair.

Budi Santoso telah membenarkan pernyataan dirinya menolak program dokter asing di Indonesia berkaitan dengan hal tersebut.

Ia meyakini 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter-dokter yang berkualitas. Bahkan, kualitasnya tidak kalah dengan dokter-dokter asing.

(END)