Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – BOGOR. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan mengungkapkan faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

“Penghambat utama pertumbuhan ekonomi kita karena faktor ketidakstabilan di bidang politik dan keamanan, terutama kepastian hukum di dalam menghadapi praktik-praktik koruptif, penyelundupan dan lainnya yang menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat seperti kasus tindak pidana judi online,” ujarnya.

Budi menyebutkan, pihaknya pun telah membentuk tujuh desk demi menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

Pertama, desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kedua, desk pencegahan dan penyelundupan yang akan dipimpin oleh Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ketiga, desk penanganan judi online. Keempat, desk pemberantasan narkoba yang dipimpin oleh Kepala Polisi RI (Kapolri). Kelima, desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara.

Keenam, desk pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor) dan perbaikan tata kelola yang dipimpin oleh Jaksa Agung.

Ketujuh, desk keamanan siber dan perlindungan data yang dipimpin oleh Menteri Kominikasi Digital (Komdigi) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Setiap leading sektor dari masing-masing sektor ini tidak akan ragu-ragu di dalam melaksanakan penegakkan hukum,” kata Budi.

Budi menuturkan, dalam menjalankan tugas terutama untuk penegakkan korupsi tentu pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi dapat naik sesuai dengan target 8% yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Tolong kepada kepala daerah agar lebih cermat, lebih berhati-hati, lebih transparan akuntabel dan efisien dalam penggunaan anggarannya,” tandasnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dinamika perekonomian global kembali tak pasti. Hal ini dikhawatirkan berimbas hingga tahun depan. Presiden Prabowo Subianto turut mewaspadai efek rambatan dari ketidakpastian tersebut.

Perekonomian global dihadapkan pada melemahnya pertumbuhan ekonomi China, juga geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas.

“Tantangan rintangan hambatan, dan ancaman, yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolakan dunia, tidak ringan,” tutur Prabowo saat berpidato usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, Minggu (20/10).

Di samping itu, Ia juga mengimbau agar tidak lengah dan berpuas diri dengan data angka statistik perekonomian Indonesia masih positif. Sebab kondisi perekonomian ke depan belum tergambar secara penuh.

“Kita merasa bangga di terima di kalangan G20, Kita merasa bangga disebut ekonomi ke 16 terbesar di dunia, tapi apakah kita sungguh sungguh paham, apakah kita sungguh sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita?,” ungkapnya.

Prabowo mencatat, angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, di samping itu, masih banyak anak Indonesia yang kekurangan gizi, dan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan layak.

Pun dengan masih banyaknya kondisi sekolah tidak layak yang perlu diperbaiki, sehingga harus diselesaikan dengan tuntas.

“Saya mengajak kita semua marilah kita melihat kenyataan, kita boleh bangga dengan prestasi kita, tapi marilah kita jangan tertegun, jangan terlalu cepat puas, jangan terlalu cepat gembira dengan menutup mata dan hati kita terhadap tantangan dan penderitaan saudara saudara kita,” tambahnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Saat ini perekenomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal itu tercermin dari kembali terjadinya deflasi, terkontraksinya Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia hingga masih terus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus bertambah.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai masalah ekonomi Indonesia saat ini sudah sangat kompleks. Berbagai isu terus menghantam perekonomian Indonesia.

Menurutnya, jika tidak dilakukan terobosan, permasalahan ekonomi tidak akan berakhir hingga tahun depan.

"Pemerintahan Prabowo harus melakukan langkah strategis, dengan menstimulus demand walau akan berdampak pada melebarnya defisit APBN," jelas Wijayanto kepada Kontan, Sealsa (1/10).

Wijayanto menyebutkan, PMI manufaktur menurun dan deflasi merupakan indikasi kuat baik konsumen maupun produsen pesimistis dengan prospek ekonomi, sehingga mengurangi produksi dan mengurangi konsumsi.

Permasalahannya, jika produsen mengurangi produksi, maka akan terjadi PHK besar-besaran, seperti saat ini dan mungkin akan terus berlanjut. Kemudian hal itu akan mengurangi daya beli yang berdampak pada deflasi yang berkepanjangan.

"Hasil akhirnya adalah perlambatan ekonomi," kata Wijayanto.

Menurut Wijayano, suku bunga perlu diturunkan walaupun akan berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, namun akan mengurangi investasi masyarakat dan penempatan dana bank ke surat berharga negara (SBN).

Hal ini akan berdampak kepada konsumsi masyarakat dan peningkatan kucuran kredit ke sektor riil yang akan mendongkrak permintaan.

Insentif pajak juga perlu diberikan secara selektif, paling tidak rencana kenaikan pajak perlu ditunda hingga kondisi membaik.

Yang tidak kalah penting, kata Wijayanto, pemerintah harus membangun kepercayaan rakyat dan pelaku usaha, melalui rencana program dan kebijakan ekonomi yang jelas serta terarah.

"Jika Pemerintahan Prabowo gagal mengambil langkah antisipasi, maka target pertumbuhan ekonomi 2025 kemungkinan besar akan gagal dicapai," ungkapnya.