Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dinamika perekonomian global kembali tak pasti. Hal ini dikhawatirkan berimbas hingga tahun depan. Presiden Prabowo Subianto turut mewaspadai efek rambatan dari ketidakpastian tersebut.

Perekonomian global dihadapkan pada melemahnya pertumbuhan ekonomi China, juga geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas.

“Tantangan rintangan hambatan, dan ancaman, yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolakan dunia, tidak ringan,” tutur Prabowo saat berpidato usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, Minggu (20/10).

Di samping itu, Ia juga mengimbau agar tidak lengah dan berpuas diri dengan data angka statistik perekonomian Indonesia masih positif. Sebab kondisi perekonomian ke depan belum tergambar secara penuh.

“Kita merasa bangga di terima di kalangan G20, Kita merasa bangga disebut ekonomi ke 16 terbesar di dunia, tapi apakah kita sungguh sungguh paham, apakah kita sungguh sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita?,” ungkapnya.

Prabowo mencatat, angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, di samping itu, masih banyak anak Indonesia yang kekurangan gizi, dan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan layak.

Pun dengan masih banyaknya kondisi sekolah tidak layak yang perlu diperbaiki, sehingga harus diselesaikan dengan tuntas.

“Saya mengajak kita semua marilah kita melihat kenyataan, kita boleh bangga dengan prestasi kita, tapi marilah kita jangan tertegun, jangan terlalu cepat puas, jangan terlalu cepat gembira dengan menutup mata dan hati kita terhadap tantangan dan penderitaan saudara saudara kita,” tambahnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Saat ini perekenomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal itu tercermin dari kembali terjadinya deflasi, terkontraksinya Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia hingga masih terus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus bertambah.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai masalah ekonomi Indonesia saat ini sudah sangat kompleks. Berbagai isu terus menghantam perekonomian Indonesia.

Menurutnya, jika tidak dilakukan terobosan, permasalahan ekonomi tidak akan berakhir hingga tahun depan.

"Pemerintahan Prabowo harus melakukan langkah strategis, dengan menstimulus demand walau akan berdampak pada melebarnya defisit APBN," jelas Wijayanto kepada Kontan, Sealsa (1/10).

Wijayanto menyebutkan, PMI manufaktur menurun dan deflasi merupakan indikasi kuat baik konsumen maupun produsen pesimistis dengan prospek ekonomi, sehingga mengurangi produksi dan mengurangi konsumsi.

Permasalahannya, jika produsen mengurangi produksi, maka akan terjadi PHK besar-besaran, seperti saat ini dan mungkin akan terus berlanjut. Kemudian hal itu akan mengurangi daya beli yang berdampak pada deflasi yang berkepanjangan.

"Hasil akhirnya adalah perlambatan ekonomi," kata Wijayanto.

Menurut Wijayano, suku bunga perlu diturunkan walaupun akan berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, namun akan mengurangi investasi masyarakat dan penempatan dana bank ke surat berharga negara (SBN).

Hal ini akan berdampak kepada konsumsi masyarakat dan peningkatan kucuran kredit ke sektor riil yang akan mendongkrak permintaan.

Insentif pajak juga perlu diberikan secara selektif, paling tidak rencana kenaikan pajak perlu ditunda hingga kondisi membaik.

Yang tidak kalah penting, kata Wijayanto, pemerintah harus membangun kepercayaan rakyat dan pelaku usaha, melalui rencana program dan kebijakan ekonomi yang jelas serta terarah.

"Jika Pemerintahan Prabowo gagal mengambil langkah antisipasi, maka target pertumbuhan ekonomi 2025 kemungkinan besar akan gagal dicapai," ungkapnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan beberapa tantangan yang menyebabkan negara ASEAN termasuk Indonesia sulit naik kelas menuju negara berpendapatan tinggi.

Thomas menyebut, tantangan yang dimaksud adalah perubahan iklim dan juga adanya kemungkinan pandemi lain yang bisa mempengaruhi perekonomian negara ASEAN.

"Ada beberapa tantangan yang dapat mempersulit transisi menuju ekonomi berpendapatan tinggi, seperti ancaman perubahan iklim dan kemungkinan pandemi lain yang akan mengancam dan mengguncang pertumbuhan ekonomi," ujar Thomas dalam acara The International Seminar and Growth Academy Asean, Selasa (24/9).

Tantangan lainnya adalah munculnya digitalisasi dan juga AI (kecerdasan buatan). Menurutnya, hal tersebut dapat mengganggu pekerjaan konvensional.

"Semua masalah ini harus menjadi prioritas utama semua negara di ASEAN sesegara mungkin," katanya.

Thomas membeberkan, saat ini hanya ada dua negara ASEAN yang dapat dikategorikan sebagai negara berpendapatan tinggi, yakni Singapura dan Brunei Darussalam.

Sementara, negara-negara ASEAN lainnya masih berada dalam kisaran negara berpendapatan menengah-bawah hingga menengah-atas.

Oleh karena itu, sangat penting bagi negara-negara ASEAN berpendapatan menengah untuk menyusun strategi yang baik, jelas dan konkret agar terhindar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan dapat bertransisi dengan lancar menjadi negara berpendapatan tinggi.

Menurutnya, transisi menuju pendapatan yang lebih tinggi ini sangat penting bagi setiap negara ASEAN, tidak hanya untuk alasan domestik, seperti mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya, tetapi juga untuk memastikan relevansi kawasan ini sebagai salah satu pusat ekonomi global yang harus memainkan peran penting dalam ekonomi global.

"Perjalanan menuju negara berpendapatan tinggi bukanlah jalan yang mudah, terutama di masa yang penuh gejolak saat ini," imbuh Thomas.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Hasil penelitian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan, apabila tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinaikkan menjadi 12%, maka perekonomian akan mengalami kontraksi.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menyampaikan, kenaikan PPN tersebut akan menyebabkan upah nominal yang menurun, sartinya pendapatan riil juga turun, kemudian dari sisi inflasi akan terkontraksi, dan kinerja ekspor serta impor akan menurun.

“Tarif PPN ini hitungan Indef pada tahun 2021, kami coba menghitung jika kenaikan tarif itu PPN 12,5%, maka yang terjadi adalah ternyata kenaikan tarif ini membuat perekonomian terkontraksi,” tutur Esther dalam agenda Diskusi Publik - Moneter dan Fiskal Ketat, Daya Beli Melarat, Kamis (12/9).

Adapun berdasarkan perhitungan Indef, jika skenario kenaikan tarif PPN sebesar 12,5%, maka upah nominal akan mengalami kontraksi 5,86%, Indeks Harga Konsumen akan terkontraksi 0,84%, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) akan terkontraksi 0,11%.

Sedangkan konsumsi masyarakat akan terkontraksi 3,32%, ekspor akan terkontraksi 0,14%, dan kinerja impor juga diproyeksikan akan terkontraksi 7,02%.

“Nah, ini sekali lagi ini angka skenario jika tarif PPN itu dinaikkan menjadi 12,5%. Tetapi pada saat pemerintahan Presiden terpilih Prabowo nanti Januari 2025 kan tarif PPN rencananya akan dinaikkan 12%, jadi kurang lebih ya angkanya akan sekitar ini ya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, implementasi kenaikan tarif PPN jadi 12% pada 2025 akan tetap menyesuaikan dengan keputusan pemerintahan baru. Artinya, ada kemungkinan kebijakan itu ditunda.

Yang jelas, Susiwijono bilang, saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono yang juga merupakan keponakan Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024-2029.

"Selama ini, Pak Wamen II, kan, sudah diskusi panjang, dan itu sangat tepat sekali supaya transisinya nanti bisa langsung jalan. Sehingga, secara umum sudah terlibat di dalam perumusan. Jadi, saya kira, malah akan lebih bagus dan smooth lagi di dalam transisinya," ujar Susiwijono.

Asal tahu saja, mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pemerintah akan menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% paling lambat pada Januari 2025 mendatang.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia baru saja menyelesaikan Financial Sector Assessment Program (FSAP). Hasilnya secara umum menunjukan perekonomian dan sektor keuangan Indonesia berada dalam kondisi yang sehat.

Indonesia selaku negara anggota the Group of Twenty (G20), Financial Stability Board (FSB), dan dikategorikan IMF memiliki sektor keuangan yang berdampak sistemik atau systemically important financial sector (SIFS), baru saja menyelesaikan Financial Sector Assessment Program (FSAP). Asesmen ini merupakan kali ketiga, setelah pelaksanaan sebelumnya dilakukan pada 2010 dan 2017.

Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyambut baik hasil asesmen FSAP Indonesia 2024. Selain itu juga mengapresiasi IMF dan World Bank atas asesmen menyeluruh yang telah dilakukan.

"Hasil asesmen menunjukkan komitmen otoritas sektor keuangan Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan, melanjutkan agenda reformasi sektor keuangan, mendorong pendalaman pasar, dan mengembangkan infrastruktur sektor keuangan," dikutip dari siaran pers Bank Indonesia, Senin (26/8).

Secara umum hasil asesmen menunjukkan perekonomian dan sektor keuangan Indonesia berada dalam kondisi yang sehat dengan pertumbuhan yang kuat, stabil, dan cukup resilien dalam menghadapi gejolak eksternal.

Area asesmen mencakup aspek stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada kerentanan (analisis risiko sistemik), kerangka pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, manajemen krisis dan jaring pengaman sistem keuangan, serta aspek pengembangan sektor keuangan.

Asesor menilai positif penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai faktor penting dalam meningkatkan resiliensi, memperkuat jaring pengaman sistem keuangan dan kerangka penanganan krisis, serta mendorong pengembangan sektor keuangan Indonesia.

Komitmen disiplin fiskal, kinerja makroekonomi yang baik, serta kerangka pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, pasar modal, dan asuransi telah mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan secara signifikan.

Di sisi lain, Asesor juga menekankan perlunya terus meningkatkan penguatan kerangka pengaturan dan pengawasan dengan pendekatan berimbang dalam bidang keuangan digital dan fintech serta keuangan berkelanjutan. Selain itu, Indonesia perlu juga terus memonitor dan memitigasi risiko yang berasal dari berbagai sumber, baik ketidakpastian global, domestik maupun perubahan iklim.

Capaian Indonesia ini merupakan hasil sinergi dan kontribusi Kementerian Keuangan, BI, OJK, LPS, dan otoritas terkait, serta pelaku usaha di sektor jasa keuangan.

Rekomendasi yang dihasilkan dari asesmen FSAP diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas otoritas di sektor keuangan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pengembangan, dan penguatan sektor keuangan domestik.

"Hasil asesmen FSAP Indonesia 2023/2024 tersebut juga diharapkan akan mendukung implementasi reformasi struktural yang telah dicanangkan dalam UU P2SK sehingga dapat semakin memperkuat ketahanan sektor keuangan Indonesia, menjaga kepercayaan masyarakat, mendorong investasi dan arus modal, serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," dikutip dari siaran pers Bank Indonesia, Senin (26/8).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Populasi kelas menengah di Indonesia semakin turun. Berdasarkan Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM FEB UI), populasi kelas menengah terus menurun sejak tahun 2018.

Pada tahun 2023, kelas menengah di Indonesia mencakup sekitar 52 juta jiwa dan mewakili 18,8% dari total populasi. Namun, jumlah penduduk kelas menengah baru-baru ini mengalami penurunan.

Kemudian, pada tahun 2023, total konsumsi dari kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah mencapai 82,3% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia. Calon kelas menengah menyumbang 45,5% dan kelas menengah menyumbang 36,8%.

Ini menandai peningkatan dari tahun 2014, di mana kelompok-kelompok ini masing-masing menyumbang 41,8% dan 34,7% dari konsumsi. Namun, tren mereka mengalami perbedaan dalam lima tahun terakhir.

Porsi konsumsi calon kelas menengah meningkat dari 42,4% pada tahun 2018. Sebaliknya, porsi konsumsi kelas menengah turun dari 41,9% pada periode yang sama.

"Penurunan ini menunjukkan pengurangan konsumsi kelas menengah, yang mencerminkan potensi penurunan daya beli mereka," dikutip dari Laporan LPEM FEB UI.

LPEM FEB UI memandang, kelas menengah memegang peran yang sangat penting bagi penerimaan negara, menyumbang 50,7% dari penerimaan pajak. Sementara calon kelas menengah menyumbang 34,5%. Kontribusi tersebut sangat penting untuk mendanai program pembangunan publik, termasuk investasi infrastruktur dan sumber daya manusia.

"Untuk mendukung investasi tersebut, sangat penting untuk menjaga daya beli, baik kelas menengah maupun calon kelas menengah," tulis laporan tersebut.

Kepala Ekonomi Citi Indonesia Helmi Arman mengatakan, untuk menjaga daya beli kalangan menengah, maka pemerintah perlu melakukan reformasi struktural agar mendongkrak pertumbuhan investasi ke level high single digit bahkan double digit. Hal tersebut bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, khususnya di sektor formal.

"Ini yang akan menciptakan lapangan kerja yang bisa mengimbangi pertumbuhan labor force kita.Yang setahun ini bisa 2-3 juta orang yang bertambah," ujar Helmi di Jakarta, Selasa (7/8).

Senada, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan pemerintah perlu menggenjot investadi di Indonesia pada sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Menurutnya, hal tersebut sangat penting dilakukan untuk menjaga daya beli kelas menengah.

"Karena memang job opportunity atau kesempatan kerja itu agak menurun Termasuk jumlah pekerja informalnya yang meningkat. Penyerapan tenaga kerjanya yang penting," kata David.

Dalam kondisi fiskal saat ini yang terbatas, David melihat bahwa pemberian insentif fiskal bukan menjadi solusi untuk menjaga daya beli kelas menengah.

"Insentif PTKP itu kelihatannya gak mungkin, karena kan dari sisi fiskal pemerintah juga terbatas. Mungkin lebih cocok dari sisi investasinya yang didorong," katanya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Di kawasan Asia Tenggara Indonesia termasuk salah satu negara yang mempunyai keunggulan, namun juga tak luput dari kekurangan.

Sebagaimana yang sudah diketahui, dalam world competitiveness ranking (WCR) 2024 oleh International Institute for Management Development (IMD) daya saing Indonesia berada di urutan nomor tiga dengan skor 71. Posisi pertama diraih Singapura dengan skor sempurna atau 100 dan posisi kedua adalah Thailand dengan skor 72,5.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menilai, bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia masih berada di posisi medioker atau menengah (rata-rata). Terutama atas negara-negara yang masih terbilang kurang terlalu progresif perkembangan ekonomi, sumber daya manusia (SDM), dan teknologinya.

Indonesia dinilai masih lebih unggul terhadap Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei, dan banyak sedikitnya Filipina.

“Namun terhadap negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, dalam banyak kategori Indonesia masih jauh tertinggal,” tutur Ronny kepada Kontan, Selasa (6/8).

Meski demikian, Ronny membeberkan, Indonesia punya sejumlah bila dibandingkan dengan Asia Tenggara. Pertama, demografi.

Menurutnya, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar adalah keunggulan yang tak dimiliki negara Asia Tenggara lain. Awal tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai 273,5 juta, terbanyak di Asia Tenggara.

Dengan jumlah penduduk yang besar tersebut, Indonesia akan dilirik investor asing sebagai pasar yang potensial.

Keunggulan kedua,pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang cukup stabil di angka yang moderat selama dua dekade lebih, yang menandakan bahwa prospek berinvestasi di Indonesia juga terbilang cukup moderat.

Artinya, meskipun tidak terlalu tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih merefleksinya prospek investasi yang cukup baik untuk masa mendatang.

Ketiga,tingkat kontribusi konsumsi rumah tangga yang cukup tinggi. Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan lebih dari 50%, jauh di atas China yang masih berkisar di angka 30%. “Artinya, lagi-lagi prospek investasi riil masih cukup bagus, meskipun tidak terlalu bagus,” kata Ronny.

Keempat,Indonesia memiliki keunggulan dari banyak SDA yang komparatif alias tidak banyak dimiliki oleh negara lain. Sehingga secara sektoral, prospek investasi pada komoditas-komoditas tertentu sangat menjanjikan.

Kelima,kesehatan fiskal nasional di satu sisi dan kesehatan sektor finansial di sisi lain masih terbilang cukup terjaga dengan baik dengan risiko yang masih terukur. Sehingga prospek investasi portofolio juga masih cukup baik. Karena itulah surat utang negara masih laku keras di pasaran, terutama dalam keadaan normal.

Meski begitu, di balik sejumlah keunggulannya, Indonesia masih mempunyai banyak kelemahan bila dibandingkan dengan negara Kawasan Asia Tenggara.

Seperti biaya investasi kita masih terbilang sangat tinggi. ICOR Indonesia dari 2021 hingga 2022 sebesar 7,6%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia yang hanya 4,5%, India 4,5% dan Filipina 3,7%.

Penyebab biaya investasi yang masih tinggi karena kondisi infrastruktur Indonesia yang belum merata dan belum mengutamakan kepentingan dunia usaha, serta masih mahalnya biaya energi untuk industri, tingginya tingkat pungli dan korupsi, rendahnya tingkat kepastian hukum.

“Perkembangan teknologi yang tidak merata, buruknya pelayanan investasi, belum sensitifnya Pemda-Pemda kepada kepentingan dunia usaha, dan sulitnya melakukan pembebasan lahan, dan seterusnya,” jelas Ronny.

Disamping itu, Ronny juga menilai SDM Indonesia masih cukup tertinggal, meskipun jumlahnya berlimpah, sehingga akan menghambat investasi yang masuk, karena investor akan berpikir panjang khawatir SDM belum memadai untuk mendukungnya.

Lebih lanjut, Ronny menilai, untuk menjadi negara yang berdaya saing di Asia Tenggara bukan pekerjaan mudah.

Pemerintah perlu mengatasi segala kendala kelemahan tersebut secara perlahan dan konsisten. Meski pemerintah menyadari kekurangan tersebut, Ronny melihat sikap politik untuk mencapainya masih setengah hati

“Karena ternyata banyak kepentingan yang akan terganggu jika itu dilakukan secara konsisten dan massif,” ungkapnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mulai mengambil langkah antisipatif terhadap potensi dampak resesi yang mengancam perekonomian Amerika Serikat (AS).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, mengungkapkan bahwa langkah-langkah antisipasi ini sangat penting mengingat perekonomian AS saat ini berada di bawah ekspektasi.

"Kita sudah mengambil langkah antisipatif. Namun, kondisi ini akan terus kami pantau dengan seksama, karena gejolak yang terjadi harus kita waspadai," ujar Febrio kepada awak media di Jakarta, Selasa (6/8).

Febrio menjelaskan bahwa salah satu indikator kondisi ekonomi AS yang perlu diwaspadai adalah tingkat pengangguran yang ternyata lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya.

"Lalu dilihat bahwa tingkat suku bunga kebijakan mereka dipandang oleh pasar, harusnya sudah lebih awal dipotong," katanya.

Dalam konteks stabilitas makroekonomi Indonesia, Febrio menyebutkan bahwa dampak dari kondisi perekonomian AS terhadap Indonesia masih cenderung positif untuk sementara waktu.

Jika suku bunga kebijakan AS diturunkan, hal ini dapat mengurangi tekanan terhadap arus keluar modal (capital outflow).

"Artinya tingkat suku bunga kita di dalam negeri, baik yang dalam Rupiah terutama, itu akan relatif cukup menarik bagi investor portofolio," katanya.

Febrio menegaskan bahwa perubahan-perubahan ini harus terus dipantau secara ketat agar langkah-langkah yang diambil pemerintah dapat dilakukan dengan baik dan terukur.