Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan ada ribuan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) yang terafilirasi dengan partai politik. Diketahui berdasarkan temuan tersebut setidaknya ada 1.564 petugas pantarlih yang diduga terafiliasi parpol.

Menyikapi temuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar. Anggota KPU Betty Idroes mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi atau temuan tersebut dari Bawaslu.

“Saya belum terima temuan Bawaslu tersebut. KPU belum terima,” ucap dia saat dimintai tanggapan, Jumat, 26 Juli 2024.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebut setelah dilakukan pengawasan pengecekan nama pantarlih pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik itu tersebar di 27 provinsi di Indonesia.

“5 provinsi dengan kejadian terbanyak (lebih dari 100 kejadian) adalah Banten, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bangka Belitung. Provinsi dengan pantarlih (terafiliasi parpol) paling sedikit (di bawah 10 kejadian) Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara,” kata Lolly.

Baca juga: Bawaslu Temukan Ribuan Pantarlih Terlibat dalam Partai Politik

Berdasarkan temuan tersebut, Lolly menyampaikan pihaknya akan melakukan tindak lanjut dengan memberikan saran perbaikan kepada KPU sesuai tingkatan. Lebih lanjut Panitia Pemilihan Kecamata (PPK) juga diharapkan melakukan klarifikasi kepada pantarlih yang diduga terlibat dalam partai politik tersebut.

“Jika yang bersangkutan tidak terlibat sebagai anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta pemilu, maka pantarlih membuat surat pernyataan tidak menjadi anggota/pengurus parpol/tim kampanye,” ujar Lolly.

Ia juga berharap agar KPU sesuai tingkatan berkoordinasi dengan partai politik agar nama pantarlih yang diduga terlibat itu dihapus dari Sipol. “Jika yang bersangkutan terbukti merupakan anggota partai politik, PPK menindaklanjutinya dengan cara mengganti pantarlih tersebut,” ungkapnya.

(END)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta menemukan adanya dugaan kasus petugas pemuktahiran data pemilih (pantarlih) menggunakan joki untuk melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit). Temuan itu didapati di sejumlah wilayah DKI Jakarta.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih sejak tanggal 24 Juni 2024 hingga 7 Juli 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi temuan. Salah satunya adalah adanya petugas pantarlih yang tidak melakukan coklit secara langsung.

"Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain," kata dia melalui keterangannya, Selasa (16/7/2024).

Ia menyebutkan, temuan itu terjadi di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat sebanyak 2 pantarlih, di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sebanyak 1 pantarlih, dan di Kecamatan kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebanyak 1 pantarlih.

Selain itu, Benny menambahkan, ada temuan pantarlih yang tidak mencoklit secara langsung atau door to door terjadi di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di wilayah itu, terdapat 2 pantarlih yang tidak melakukan proses coklit secara langsung.

Bawaslu juga menemukan adanya pantarlih yang tidak mempunyai/menunjukkan SK. Hal itu terjadi di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sebanyak 1 pantarlih. Sementara di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebanyak 41 pantarlih.

"Untuk prosedur coklit yang keliru. Hari ini Bawaslu DKI sudah bersurat perihal saran perbaikan kpd KPU DKI. Jika tidak diindahkan, maka kami akan jadikan temuan," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengeklaim tak ada petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) yang menggunakan joki dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis KPU DKI, Dody Wijaya sebagai respons atas kejadian di Nusa Tenggara Barat (NTB). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB menemukan adanya petugas pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada joki.

“Tentu hal itu harusnya tidak boleh terjadi. Kami memastikan di DKI Jakarta itu tidak terjadi,” katanya di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2024).

Dia melanjutkan, praktik joki pantarlih tersebut menyalahi aturan, karena hanya petugas terpilih yang memiliki kewenangan untuk memverifikasi data calon pemilih dalam Pilkada.

Menurut Dody, kewenangan tersebut telah dipertegas dalam surat keputusan (SK) penetapan pantarlih yang dikeluarkan oleh KPU.

Selain itu, proses pencocokan dan penelitian data pemilih tersebut juga tak luput dari pengawasan Bawaslu DKI Jakarta.

“Kami diawasi oleh teman-teman dari pengawas secara menyeluruh,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU DKI Jakarta telah memulai proses pencocokan dan penelitian data 8.315.669 pemilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Kepala Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah mengatakan bahwa hasil pemutakhiran data tersebut akan menjadi dasar menentukan kebutuhan logistik untuk Pilkada.

"Jumlah surat suara yang akan dicetak, jumlah TPS yang akan didirikan, termasuk jumlah KPPS yang akan bertugas itu sangat tergantung dari hasil pemutakhiran data pemilih ini yang nantinya akan kita tetapkan menjadi daftar pemilih tetap," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (25/6/2024).

Lebih lanjut, proses itu dilakukan dengan menerjunkan petugas pemutakhiran data sejak Senin (24/6/2024) kemarin hingga 24 Juli 2024.

Menurut Fahmi, petugas pemutakhiran data tersebut akan memvalidasi data pemilih di lapangan dengan pengecekan data kependudukan, dan akan mencoret konstituen yang tidak memenuhi syarat.