TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan Bank Tanah tengah berfokus pada program penyediaan minimal 30 persen lahan untuk reforma agraria. Ia menyebut, saat ini Bank Tanah memiliki tiga lokasi yang digunakan untuk program reforma agraria. Yakni, di Penajam Paser Utara (PPU) dengan tanah seluas 1.883 hektare, Poso seluas 1.550 hektare, serta Cianjur seluas 203 hektare.

“Implementasi reforma agraria terdekat saat ini adalah PPU yang mana lokasinya berdekatan dengan IKN,” ucap Parman dalam acara FGD “Pengembangan Program Reforma Agraria Badan Bank Tanah”, Kamis, 24 Oktober 2024.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana mengatakan, program reforma agraria ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di bidang pertanahan.

Ia mengklaim, melalui reforma agrarian, pemerintah akan terus menciptakan keadilan di bidang pertanahan. Oleh karena itu, ia menyerukan agar Bank Tanah serius dalam menjalankan program ini.

“Terus hadirkan keadilan untuk semua, tanah untuk rakyat. Pada akhirnya kita ingin Indonesia 5, 10 tahun, selamanya menjadi negara yang benar-benar nyaman bagi warganya,” kata Suyus.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat cukup banyak masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang dijadikan tersangka di konflik agraria di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombang mencatat ada 9 orang petani dari Desa Seleloang yang ditetapkan sebagai tersangka dan 4 warga di desa Tamelow Sepak yag jadi tersangka selama 2024.

Uli mengklaim, ia kaget melihat banyaknya tersangka konflik agraria di wilayah IKN di Kabupaten Penajam Paser tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menemui perwakilan masyarakat Tamelow, yang dijadikan tersangka penyerobotan lahan, di kantor Komnas HAM, Kamis, 17 Oktober.

“Jumlah itu dari dua laporan," kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 18 Oktober 2024.

Sembilan petani Desa Seleloang yang ditetapkan sebagai tersangka, saat ini berstatus dalam masa penangguhan penahanan. Mereka dituduh melakukan kekerasan terhadap petugas keamanan saat pembebasan lahan proyek untuk Bandara VVIP IKN. Atas penetapan tersangka itu, mereka kemudian melapor ke Komnas HAM.

Sementara empat orang warga masyarakat Temelow ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalimantan Timur pada 14 Oktober lalu atas dugaan penyerobotan lahan hak guna bangunan (HGB) milik PT International Timber Corporation Indonesia (ITCI) Kartika Utama. Padahal masyarakat menyatakan mereka telah tinggal di Penajam Paser Utara sejak 1979, sebelum PT ITCI.

Melihat banyak masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka di kasus agraria di wilayah IKN, Uli mengatakan Komnas HAM akan mendorong agar semua konflik diselesaikan melalui pendekatan mekanisme tanah objek reforma agraria (TORA).

Jihan Ristiyanti berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Harga tanah di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir akibat pembangunan pusat pemerintahan baru itu. Jika sebelumnya nilai jual objek tanah hanya kisaran Rp5 ribu per meter persegi, saat ini harga tanah bisa mencapai Rp350 ribu per meter persegi.

Itu sebabnya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menyesuaikan zona nilai tanah di daerah yang akrab disapa Benuo Taka itu sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Peraturan bupati mengenai tata cara pembentukan indeks rata-rata harga zona nilai tanah menjadi payung hukum penyesuaian zona nilai tanah," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Penajam Paser Utara Hadi Saputro di Penajam, Rabu, 18 September 2024.

Penyesuaian zona nilai tanah berdampak pada peningkatan PAD sektor Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dokumen Peraturan Bupati tersebut sudah dikirim ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk dievaluasi. "Akhir tahun ini, kami targetkan perbup sudah bisa disahkan," ujarnya.

Perbub tersebut merupakan turunan dari aturan di atasnya, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bapenda Kabupaten Penajam Paser Utara bersama Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) setempat, menurut dia, dan kecamatan telah melakukan survei untuk menentukan zona nilai tanah berdasarkan harga terkini.

Sasaran survei kawasan strategis cepat tumbuh seperti kawasan industri, perumahan, permukiman dan jasa, seperti zona yang berada di sekitar Bandara Nusantara dengan harga tanah ditetapkan Rp300.000 per meter persegi.

Seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu kenaikan harga tanah. Sebelumnya nilai jual objek tanah hanya kisaran Rp5.000 per meter persegi dan saat ini harga tanah bisa mencapai Rp350.000 per meter persegi.

Dengan demikian, diperlukan penyesuaian zona nilai tanah untuk memberikan kepastian menyangkut harga tanah bagi masyarakat maupun investor karena mengacu harga pasar terkini.

Penetapan zona nilai tanah tersebut menjadi acuan harga bagi masyarakat yang hendak menjual tanah dan pembeli, sehingga masyarakat tidak dirugikan dan potensi PAD sektor PBB-P2 dan BPHTB ikut meningkat, kata Hadi Saputro.

Warga Tuntut Sertifikat Hak Milik

Sementara itu, warga Kawasan Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, menggelar aksi hari ini, Rabu, 18 September 2024. Aksi ketiga ini dilakukan buntut persoalan lahan yang hingga kini belum selesai.

Koordinator Gerakan Solidaritas Masyarakt PPU, Yusuf Ibrahim, mengatakan aksi tersebut akan dilakukan di Kantor Bupati PPU dan Kantor Badan Pertanahan Nasional. Ia mengklaim akan ada 500 hingga 1.000 warga yang bakal turun ke jalan. Rencananya, aksi dimulai pukul 09.00 WITA.

“Tuntutannya, pertama, kami tolak hak pakai (tanah) dan HGB (hak guna bangunan) untuk masyarakat. Kami minta SHM (sertifikat hak milik)” kata Ibrahim ketika dihubungi Tempo pada Selasa, 17 September 2024.

Tuntutan lainnya, warga meminta rekomendasi kepastian kepemilikan lahan warga yang terdampak pembangunan IKN, seperti untuk proyek tol. Menurut Ibrahim, belum adanya surat rekomendasi kepemilikan lahan warga menjadi kendala pembayaran ganti rugi. Padahal, tanah tersebut sudah dimiliki warga secara turun temurun, sebelum akhirnya terdampak pembangunan ibu kota baru.

“Kami menuntut pembayaran ganti rugi lahan warga yang sudah digusur,” ujar Ibrahim.

Adapun soal ganti rugi lahan terdampak proyek IKN, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Danis Sumadilaga menyatakan pemerintah akan membayarkan ganti rugi untuk warga setelah tahapan proses pembebasan tanah selesai seluruhnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Harga tanah di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir akibat pembangunan pusat pemerintahan baru itu. Jika sebelumnya nilai jual objek tanah hanya kisaran Rp5 ribu per meter persegi, saat ini harga tanah bisa mencapai Rp350 ribu per meter persegi.

Itu sebabnya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menyesuaikan zona nilai tanah di daerah yang akrab disapa Benuo Taka itu sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Peraturan bupati mengenai tata cara pembentukan indeks rata-rata harga zona nilai tanah menjadi payung hukum penyesuaian zona nilai tanah," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Penajam Paser Utara Hadi Saputro di Penajam, Rabu, 18 September 2024.

Penyesuaian zona nilai tanah berdampak pada peningkatan PAD sektor Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dokumen Peraturan Bupati tersebut sudah dikirim ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk dievaluasi. "Akhir tahun ini, kami targetkan perbup sudah bisa disahkan," ujarnya.

Perbub tersebut merupakan turunan dari aturan di atasnya, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bapenda Kabupaten Penajam Paser Utara bersama Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) setempat, menurut dia, dan kecamatan telah melakukan survei untuk menentukan zona nilai tanah berdasarkan harga terkini.

Sasaran survei kawasan strategis cepat tumbuh seperti kawasan industri, perumahan, permukiman dan jasa, seperti zona yang berada di sekitar Bandara Nusantara dengan harga tanah ditetapkan Rp300.000 per meter persegi.

Seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu kenaikan harga tanah. Sebelumnya nilai jual objek tanah hanya kisaran Rp5.000 per meter persegi dan saat ini harga tanah bisa mencapai Rp350.000 per meter persegi.

Dengan demikian, diperlukan penyesuaian zona nilai tanah untuk memberikan kepastian menyangkut harga tanah bagi masyarakat maupun investor karena mengacu harga pasar terkini.

Penetapan zona nilai tanah tersebut menjadi acuan harga bagi masyarakat yang hendak menjual tanah dan pembeli, sehingga masyarakat tidak dirugikan dan potensi PAD sektor PBB-P2 dan BPHTB ikut meningkat, kata Hadi Saputro.

Warga Tuntut Sertifikat Hak Milik

Sementara itu, warga Kawasan Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, menggelar aksi hari ini, Rabu, 18 September 2024. Aksi ketiga ini dilakukan buntut persoalan lahan yang hingga kini belum selesai.

Koordinator Gerakan Solidaritas Masyarakt PPU, Yusuf Ibrahim, mengatakan aksi tersebut akan dilakukan di Kantor Bupati PPU dan Kantor Badan Pertanahan Nasional. Ia mengklaim akan ada 500 hingga 1.000 warga yang bakal turun ke jalan. Rencananya, aksi dimulai pukul 09.00 WITA.

“Tuntutannya, pertama, kami tolak hak pakai (tanah) dan HGB (hak guna bangunan) untuk masyarakat. Kami minta SHM (sertifikat hak milik)” kata Ibrahim ketika dihubungi Tempo pada Selasa, 17 September 2024.

Tuntutan lainnya, warga meminta rekomendasi kepastian kepemilikan lahan warga yang terdampak pembangunan IKN, seperti untuk proyek tol. Menurut Ibrahim, belum adanya surat rekomendasi kepemilikan lahan warga menjadi kendala pembayaran ganti rugi. Padahal, tanah tersebut sudah dimiliki warga secara turun temurun, sebelum akhirnya terdampak pembangunan ibu kota baru.

“Kami menuntut pembayaran ganti rugi lahan warga yang sudah digusur,” ujar Ibrahim.

Adapun soal ganti rugi lahan terdampak proyek IKN, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Danis Sumadilaga menyatakan pemerintah akan membayarkan ganti rugi untuk warga setelah tahapan proses pembebasan tanah selesai seluruhnya.

PPU - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno melanjutkan komitmennya dalam memajukan pariwisata nasional dengan mengunjungi Pantai Nipah-Nipah di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Senin (12/8/2024). Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kerja setelah mengikuti rapat Kabinet Indonesia Maju (KIM) perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pantai Nipah-Nipah, yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah, baru-baru ini masuk dalam daftar 50 desa wisata terbaik se-Indonesia pada Program Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Sandiaga menegaskan bahwa kehadirannya di PPU merupakan bentuk apresiasi terhadap pencapaian ini.

"Saya datang ke sini karena Pantai Nipah-Nipah masuk dalam daftar 50 desa wisata terbaik Indonesia," ujar Sandiaga.

Menurutnya, Kelurahan Nipah-Nipah memang layak mendapatkan pengakuan tersebut. Selain keindahan Pantai Sipakario Nipah-Nipah, daerah ini juga memiliki sejumlah objek wisata menarik lainnya seperti Rumah Adat Rekan Tatau, Taman Bunga Rozaline, dan Alun-alun Pemkab PPU.

Sandiaga memastikan bahwa Kementerian Parekraf berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kabupaten PPU dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata. Dukungan ini mencakup fasilitas pariwisata berkelanjutan, serta pelestarian lingkungan dan budaya lokal.

"Kami komitmen berikan dukungan berupa fasilitas pariwisata berkelanjutan dari aspek alam maupun pelestarian lingkungan dan budaya di PPU," jelasnya.

Selain itu, Sandiaga juga menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, dunia usaha, media, dan berbagai komunitas dalam mengembangkan pariwisata PPU. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempersiapkan PPU sebagai destinasi wisata yang siap menyambut peran barunya sebagai serambi Ibu Kota Nusantara.

"Kita akan menyiapkan pendampingan untuk wisata di Kabupaten PPU pada tahun ini, sebagai daerah mitra IKN dan bisa menjadi bagian wisata ibu kota baru Indonesia," tambahnya.

Kunjungan Sandiaga ke PPU diawali dengan prosesi adat tepung tawar oleh pemuka adat Paser, serta sambutan tari-tarian yang menggambarkan kekayaan budaya lokal. Sandiaga mengaku sangat terkesan dengan kearifan lokal dan budaya yang masih kental di PPU, yang menurutnya menjadi salah satu daya tarik utama bagi pengembangan pariwisata daerah ini.

Jakarta: Presiden Joko Widodo meninjau Hotel Nusantara yang akan diresmikan pada 17 Agustus 2024, pada hari ketiga di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa, 30 Juli 2024.

Setibanya di hotel, Jokowi meninjau langsung sejumlah fasilitas yang ada, mulai dari lobi, tempat makan, hingga kamar tidur.

Assistant Director of Sales Hotel Nusantara, Hazel Yehezkiel Pauranan mengatakan Hotel Nusantara yang berkapasitas 191 kamar tersebut belum beroperasi penuh saat ini, namun akan diresmikan pada 17 Agustus bertepatan dengan HUT ke-79 Republik Indonesia.

"Kami sudah mulai beroperasi belum sepenuhnya itu dari tanggal 28 Juli 2024, walaupun masih belum semua kamar siap untuk digunakan," kata Hazel berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta.

Hazel merinci Hotel Nusantara sudah selesai dibangun setelah dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Presiden Jokowi pada 21 September 2023.

Saat ini, hanya terdapat proses pengerjaan furnishing di area lobi hotel. "Saat ini masih on progress furnishing di lobby, kalau Nusa Restaurant-nya sudah operasi," kata Hazel.

Saat meninjau progres pembangunan Hotel Nusantara pada 20 Desember 2023 lalu, Presiden Jokowi optimistis pembangunan hotel tersebut dapat rampung serta digunakan pada Agustus 2024.

Saat itu, Presiden menyebut bahwa progres pembangunan hotel tersebut telah mencapai 34 persen. "Kalau melihat seperti ini akan selesai kira-kira sebelum Agustus (2024)," kata Presiden. Dok. BPMI Setpres

(WWD)

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunggah foto ruang kerja dan ruang tidur di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN) di akun media sosial Instagram @jokowi pada Selasa, 30 Juli 2024.

Ada tiga foto yang diunggah di akun Instagram @jokowi. Foto pertama, terlihat Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang sedang duduk di ruang kerjanya. Kepala Negara juga tampak mengecek beberapa lembar surat yang berada di atas meja ruang kerjanya itu.

Sementara foto selanjutnya, terlihat Jokowi yang juga mengenakan kemeja putih lengan panjang sedang duduk di atas tempat tidur yang berada di ruang tidurnya.

Sedangkan foto terakhir, Jokowi juga masih berada di ruang tidurnya, namun dengan posisi yang berbeda. Ia tampak duduk santai di depan tempat tidurnya.

"Mengawali hari di kantor IKN dengan energi, pola pikir dan semangat baru. Langkah awal yang memberikan harapan dan peluang baru untuk masa depan Indonesia yang lebih baik," tulis Jokowi dalam unggahannya tersebut.

Untuk diketahui, pada Selasa hari ini merupakan hari kedua Presiden berkantor di Istana Garuda IKN. Di hari pertama, Senin, 29 Juli, Presiden melakukan rapat dengan Otorita IKN dan Menteri Perhubungan serta menerima jajaran pemerintah daerah di Kaltim.

Sementara pada hari kedua, Selasa hari ini, Presiden menerima pengusaha lokal di sekitar IKN yang terdiri atas Kadin Daerah Provinsi Kaltim, Kadin Daerah Balikpapan, Kadin Daerah Samarinda, Kadin Daerah Penajam Paser Utara, Hipmi Provinsi Kaltim, Hipmi Balikpapan, Hipmi Samarinda, dan Hipmi Penajam Paser Utara.

Setelah menerima pengusaha lokal, Kepala Negara dijadwalkan lanjut menerima jajaran pengamanan dari unsur TNI dan Polri. Dok. Instagram/@jokowi

(WWD)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Gafur Mas'ud membawa uang Rp 3 miliar dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Samarinda, Selasa (23/7/2024).

Kepala Satuan Tugas Penuntutan XI KPK Gina Saraswati mengatakan, uang Rp 3 miliar yang dibawa oleh Abdul Gafur merupakan bagian dari pengembalian uang hasil korupsi yang dilakukan oleh Abdul Gafur.

“Salah satu yang menjadi fakta persidangan, yakni inisiatif dari terdakwa sendiri menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp 3 miliar yang dinyatakan di depan persidangan,” kata Gina dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Rabu (24/7/2024).

Momen tersebut terjadi saat pengadilan menggelar sidang agenda pemeriksaan terdakwa AGM terkait dugaan korupsi penyertaan dana modal Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka.

Gina mengungkapkan, uang Rp 3 miliar itu dibawa pihak Abdul Gafur dalam plastik hitam berukuran besar.

Majelis hakim memerintahkan agar bungkusan itu tidak dibuka di tempat karena alasan keamanan.

Setelah sidang ditutup, jaksa KPK mengonfirmasi kepada kuasa hukum Abdul Gafur soal jumlah uang yang hendak dikembalikan itu.

“Bahwa bungkusan plastik hitam tersebut menurut penasehat hukum terdakwa berjumlah Rp 3 miliar,” ujar Gina.

Kemudian, jaksa KPK menyarankan Abdul Gafur dan kuasa hukumnya mengirimkan uang tersebut ke rekening penampungan KPK.

Jaksa KPK lalu meminta konfirmasi kepada petugas di bagian rekening penampungan KPK.

“(Benar) uang yang masuk Rp 3 miliar,” kata Gina.

Gina menyatakan, KPK akan mempertimbangkan tindakan AGM yang bersedia menyerahkan uang hasil korupsi ke lembaga antirasuah dalam pertimbangan surat tuntutan.

“Dijadwalkan di persidangan selanjutnya, 6 Agustus,” kata Gina.

Sebelumnya, Abdul Gafur telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dalam kasus suap terkait proyek perizinan di Kabupaten PPU.

Sementara itu, Abdul Gafur kini kembali disidang karena diduga telah melakukan perbuatan yang merugikan negara dalam pencairan penyertaan modal dari Perumda Benuo Taka senilai puluhan miliar.

Jaksa KPK mengungkapkan, Abdul Gafur menikmati uang Rp 6,2 miliar dari hasil korupsi puluhan miliar tersebut.