Gaya hidup generasi milenial yang saat ini cenderung konsumtif semakin mempersempit peluang mereka memiliki kehidupan mapan di masa depan. Godaan berbagai macam tren makanan, media sosial, dan tuntutan lingkungan sosial turut mempengaruhi perilaku konsumtif mereka.

Salah satu tantangan yang dihadapi milenial saat ini adalah kepemilikan rumah. Pasalnya harga tanah setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Hal ini juga diikuti oleh inflasi yang membuat harga-harga bahan material yang terus naik.

Meskipun demikian, keinginan untuk memiliki rumah bagi generasi milenial tetap kuat terutama sebagai bentuk investasi jangka panjang dan stabilitas di masa depan.

Melihat kebutuhan ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memberikan solusi bagi masyarakat terutama generasi milenial dengan menawarkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dibuat untuk membantu milenial mendapatkan rumah impian mereka.

Pada program ini, KPR BRI memungkinkan nasabah untuk memilih jangka waktu atau tenor dan suku bunga sesuai kebutuhan, sehingga membeli rumah tidak perlu lagi merasa khawatir. Terdapat beberapa pilihan tenor mulai dari 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun, hingga 20 tahun. Adapun detailnya sebagai berikut:

1. Berjenjang 8 tahun

Tahun ke 1 s.d 3 : 5,10% per tahun

Tahun ke 4 s.d 6 : 9,50% per tahun

Tahun ke 7 s.d 8 : 11,50% per tahun

Selanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 8 tahun.

2. Berjenjang 10 tahun

Tahun ke 1 s.d 3 : 5,00% per tahun

Tahun ke 4 s.d 6 : 9,00% per tahun

Tahun ke 7 s.d 10 : 11,00% per tahun

Selanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 10 tahun

3. Berjenjang 15 tahun

Tahun ke 1 s.d 3 : 4,50% per tahun

Tahun ke 4 s.d 6 : 8,30% per tahun

Tahun ke 7 s.d 15 : 10,30% per tahun

Selanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 15 tahun

4. Berjenjang 20 tahun

Tahun ke 1 s.d 3 : 3,95% per tahun

Tahun ke 4 s.d 6 : 8,00% per tahun

Tahun ke 7 s.d 20 : 10,25% per tahun

Selanjutnya counter Rate dengan minimal tenor kredit 20 tahun

5. Maksimum Tenor Kredit adalah 25 Tahun untuk Fix Income dan 20 Tahun untuk Non Fix Income.

6. Pengendapan dana 1x angsuran dalam bentuk tabungan yang diblokir minimal selama masa fixed rate

Selain itu, pengajuan KPR BRI dapat dilakukan secara online melalui Homespot, sehingga prosesnya akan lebih cepat dan efisien. Tentunya ini sesuai dengan gaya hidup generasi saat ini yang serba digital dan yang menginginkan pelayanan praktis

Dengan program ini, BRI tidak hanya mendukung impian milenial untuk memiliki rumah sendiri, tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat tetap menjaga keseimbangan finansial di tengah gaya hidup modern.

Tunggu apa lagi? Segera manfaatkan promo suku bunga berjenjang KPR BRI untuk miliki hunian impian Anda sebelum 31 Desember 2024. Info selengkapnya dapat kunjungi link berikut.

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan tegas kepada para investor, baik investor asing maupun dalam negeri. Ia meminta investor segera berinvestasi dan memulai proyek di IKN.

Investor jangan menunggu terlalu lama untuk investasi di IKN, sebab harga tanah di IKN tahun ini masih murah-murahnya. Tahun depan, bisa saja harga tanah di IKN naik berlipat-lipat.

"Hati-hati, harga tanah memang sekarang masih murah, harga tanahnya masih murah pada tahun ini, tapi tahun depan kita tidak tahu. Harga tanahnya bisa naik lipat dua kali, tiga kali, lima kali, 10 kali. Maka saya ingatkan kalau ingin investasi tahun ini," sebut Jokowi saat meresmikan groundbreaking Delonix Nusantara, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, investasi di IKN dijamin untung. Buktinya, sudah mulai banyak investor asing masuk ke ibu kota baru.

"Kelihatan sekali bahwa mulai berdatangan investasi-investasi dari mancanegara yang berikan kepercayaan bahwa Nusantara adalah lokasi yang menarik untuk sebuah investasi," sebut Jokowi.

Bahkan ada satu investor asing yang murni berinvestasi di Indonesia tanpa bermitra dengan perusahaan lokal. Perusahaannya adalah Delonix Group dari China yang hari ini proyeknya diresmikan Jokowi pembangunannya.

Delonix membuka proyek properti mixed use. Suntikan dana yang diberikan mencapai Rp 500 miliar dan akan membangun kawasan di lahan seluas 24.000 meter persegi. Mulai dari membangun hotel hingga perkantoran.

"Dengan bekal pengalaman Delonix yang telah operasikan beragam portofolio yang mencakup 9 merk inti hotel dan resort ternama dan lebih dari 1600 properti hotel di berbagai negara. Delonix Nusantara akan berkembang pesat di IKN dan jadi bagian kemajuan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia," ujar Jokowi.

Pasar industri kedatangan lahan baru seluas 40 hektar yang berada di beberapa daerah seperti Cilegon dan Bekasi. Kedua daerah tersebut adalah pemasok lahan baru terbesar pada kuartal I 2024. Meningkatnya jumlah pasokan lahan industri membuat penjualannya naik sebesar 0,05%. Lantas, berapa harga lahan industri terbaru?

Menurut Konsultan Real Estate, Leads Property dalam laporan tren pasar properti 2024 kuartal terbaru, rata-rata harga tanah mengalami kenaikan sebesar 1,2% QoQ yakni Rp 2,89 juta per meter persegi.

Dalam bagan harga lahan industri selama 5 tahun terakhir, harga lahan di Jakarta menjadi yang tertinggi yakni sekitar Rp 5.752.000 per meter persegi dan tidak pernah turun. Sementara di daerah lain hanya berkisar Rp 1 juta sampai Rp 3,25 juta per meter persegi dan tidak ada yang pernah mencapai Rp 3,5 juta per meter persegi.

Untuk lebih jelasnya, berikut harga lahan industri di Jakarta dan sekitarnya per Juni 2024.

• Jakarta: Rp 5.752.000 per meter persegi.
• Bekasi: Rp 3.060.000 per meter persegi.
• Bogor: Rp 3.000.000 per meter persegi.
• Tangerang: Rp 2.900.000 per meter persegi.
• Karawang dan Purwakarta: Rp 2.545.000 per meter persegi.
• Cilegon: Rp 2.262.500 per meter persegi.
• Serang: Rp 2.000.000 per meter persegi.

Total keseluruhan pasokan lahan di Jakarta dan sekitarnya untuk industri sebesar 13.642 hektare. Persebarannya meliputi Bekasi 44%, Karawang dan Purwakarta 30%, Serang 8%, Cilegon 7%, Jakarta dan Tangerang sama-sama 5%, dan yang paling kecil stoknya berada di Bogor yakni hanya 1%.

Maka tidak heran, daerah yang paling banyak dicari untuk kawasan industri adalah Bekasi dan Karawang. Dengan sektor data center kembali menjadi pembeli terbesar lahan industri di sana yakni sebesar 47%, disusul sektor otomotif dan FMCG atau fast-moving consumer goods yang berasal dari investor asing dan lokal.

"Bekasi semakin terbatas untuk cadangan lahan, pembebasan lahan pun akan terbatas di Karawang sehingga berpotensi menyebabkan kenaikan harga secara bertahap di Karawang ke depannya," kata Leads Property seperti yang dikutip dalam pernyataan tertulis pada Sabtu (27/7/2024).

Jakarta Takkan Lagi Jadi Ibu Kota, Harga Tanah-Properti Bakal Turun?

Jakarta Takkan Lagi Jadi Ibu Kota, Harga Tanah-Properti Bakal Turun?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono membocorkan harga jual tanah di ibu kota baru. Berapa harganya?

Ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Basuki awalnya menjelaskan bahwa harga jual lahan di IKN sudah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) pada 2023 dan sudah di-review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Basuki kemudian menjelaskan bahwa harga tanah di IKN berbeda-beda dan tergantung lokasi, tapi berada di rentang harga antara Rp 400 ribu sampai Rp 800 ribu per meter persegi.

"Macam-macam, tergantung (lokasi) antara Rp 400.000 sampai Rp 800.000 per meter," ungkap Basuki, Jumat malam (12/7/2024).

Basuki pun mengatakan bahwa lokasi tanah sudah ditetapkan harganya tersebut berada di Zona 1A Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

"Ya (1A). Tapi itu sudah ditetapkan 2023 kemarin," jelasnya.

Investor yang membeli tanah di IKN pun bakal mendapatkan hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL). Namun, Basuki menuturkan bahwa pihaknya saat ini belum bisa memberi HGB murni sebab OIKN belum berbentuk pemerintah daerah khusus (Pemdasus).

Jika OIKN kelak menjadi Pemdasus, Basuki memastikan investor yang sudah mendapat HGB di atas HPL pun bisa kembali mengajukan HGB murni kepada OIKN.

"Makanya kalau sudah Pemdasus itu (HGB Murni) bisa diajukan lagi," pungkasnya.

Pemerintah merilis aturan baru soal percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Aturan itu adalah Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) 11 Juli yang lalu.

Aturan soal pertanahan menjadi salah satu yang banyak dibahas dalam beleid tersebut. Salah satunya adalah wewenang Kelapa Otorita IKN untuk menerapkan nilai dan harga tanah di IKN.

Dilihat detikcom, Jumat (12/7/2024), hal itu tercantum dalam Pasal 6 beleid tersebut. Kepala Otorita disebut dapat menetapkan nilai tanah di lbu Kota Nusantara untuk pengelolaan aset dalam pengendali (ADP) dan pelaksanaan investasi di Ibu Kota Nusantara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ADP sendiri adalah tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

"Nilai tanah yang ditetapkan oleh Kepala Otorita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Zona Penilaian Tanah yang mengacu pada perhitungan nilai tanah oleh Penilai Publik," tulis pasal 6 beleid tersebut.

Nilai tanah yang telah ditetapkan oleh Kepala Otorita akan menjadi acuan bagi Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan untuk menetapkan Zona Nilai Tanah. Hal itu akan dipublikasikan untuk kepentingan lain.

Nantinya, Kepala Otorita juga dapat memberikan pengelolaan tanah ADP kepada pelaku usaha pelopor dengan pengenaan kontribusi tarif sampai dengan Rp 0 ataupun melalui pembayaran kontribusi secara angsuran.

Pelaku usaha pelopor sendiri ditetapkan oleh Kepala Otorita dalam rangka bentuk investasi yang bersumber dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam pasal 5.

Pelaku usaha pelopor ditetapkan dengan dua kriteria. Pertama pelaku usaha itu telah menyatakan minat dan menandatangani letter of intent dengan Otorita lbu Kota Nusantara.

Kriteria ke dua adalah pelaku usaha tadi harus bersedia memulai pelaksanaan pembangunan di Ibu Kota Nusantara paling lama lima tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.