REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga hari terakhir ini diramaikan dengan pencatutan data dukungan untuk pasangan calon dari jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (Dharma-Kun), untuk Pilkada DKI Jakarta. Tidak hanya masyarakat biasa yang dicatut penggunaan KTP-nya untuk memberikan dukungan duet Dharma-Kun, anak Anies baswedan pun dicatut namanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi DKI Jakarta belum dapat memastikan apakah satu-satunya paslon dari jalur independen ini akan ditetapkan pada hari Senin (19/8/2024), sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan. KPU kini terkesan melempar 'bola panas' polemik pencatutan KTP warga Jakarta tanpa izin untuk syarat dukungan bakal calon independen Dharma-Kun, kepada Bawaslu.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya saat jumpa pers Sabtu (17/8/2024) di kantor KPU DKI Jakarta mengatakan, penetapan baru akan dilakukan usai rapat pleno yang akan digelar lusa, yakni Senin (19/8/2024).

"Keputusan lolos tidaknya paslon independen Dharma-Kun masih tanggal 19 Agustus melalui rapat pleno KPU Provinsi DKI Jakarta. Menuju tahapan penetapan, kita menunggu rekomendasi dari Bawaslu, kalau ada yang perlu ditindaklanjuti, kalau ada banyak laporan masyarakat akan ditindaklanjuti," ujar Dody.

Berdasarkan data dukungan yang sudah memenuhi syarat yang diverifikasi faktual oleh KPU DKI Jakarta terbaru ada 677.468 surat dukungan. Angka tersebut sudah melebihi dari batas minimal surat dukungan yang berjumlah sekitar 618 ribu surat dukungan.

Jadi ada selisih lebih dari 60 ribu surat dukungan. Jadi pasangan ini akan terganjal untuk maju sebagai calon independen jika ada lebih dari 60 ribu orang yang melakukan komplain. Namun jika dibawah itu sepertinya akan melaju mulus. Namun KPU DKI kembali menegaskan akan menunggu masukan dari Bawaslu DKI Jakarta.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan kalau KPU DKI Jakarta sudah bekerja sesuai prosedur yang ada. Tidak hanya ujug-ujug yang menimbulkan keriuhan tentang pencatutan surat dukungan. "Kita sudah melakukan kerja sesuai prosedur, verifikasi baik administrasi maupun faktual juga sudah kita lakukan secara bertahap."

Anggota KPU DKI Jakarta Astri Megatari menambahkan, "kita amati respons masyarakat, yang datanya digunakan atau dicatut. Kalau ada pengaduan bisa ke Bawaslu DKI Jakarta, kita juga sudah buka posko dan hotline. Atas hasil aduan tersebut, akan kita tindak lanjuti. Hingga masa penetapan 19 Agustus 2024."

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta buka suara soal data nomor induk kependudukan (NIK) sejumlah warga yang menjadi pendukung pasangan calon perseorangan, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, di situs infopemilu.kpu.go.id. KPU mengeklaim situs itu masih menampilkan data dukungan yang memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, data dukungan yang telah memenuhi syarat verifikasi administrasi, tapi tidak memenuhi syarat verifikasi faktual, masih tercantum memenuhi syarat di situs infopemilu.kpu.go.id hingga Jumat (16/8/2024) siang. Padahal, KPU telah melakukan verifikasi faktual terhadap data dukungan yang diserahkan Dharma-Kun.

"Data itu ada yang lolos tahap verfikasi administasi, lolos faktual berarti benar-benar mendukung. Ada yang lolos administrasi, tapi enggak lolos faktual, berarti dia tidak mendukung sebenernya. Nah itu tercampur didalam infopemilu," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat sore.

Dody mengatakan, pihaknya sudah memberikan masukan kepada KPU RI untuk melakukan pembaruan. Dengan begitu, data yang muncul di situs infopemilu.kpu.go.id hanya yang sudah lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

"Kami sih sudah sampaikan ke KPU RI ya soal updating-nya. Kan di luar jangkauan atau kapasitas kami, tapi hal-hal yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat tadi sudah kami sampaikan seperti itu," ujar Dody.

Kendati demikian, sejumlah warga mengaku tak didatangi petugas KPU untuk diverifikasi faktual. Padahal, datanya masuk menjadi pendukung Dharma-Kun.

Dody mengeklaim, pihaknya telah melakukan verifikasi faktual satu per satu terhadap data yang telah dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi. Namun, ia meminta warga yang merasa dicatut untuk membuat laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta.

Ihwal proses pengumpulan data oleh Dharma-Kun, Dody mengaku tak tahu. Pasalnya, KPU hanya menerima data dukungan berupa fotokopi KTP dari pasangan calon perseorangan. Setelah menerima data itu, KPU bertugas untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk memastikan data warga yang diserahkan itu benar-benar mendukung pasangan calon tersebut.

"Terkait sumber data atau KTP, tentu kami sebagai end user. Jadi KPU ini end user. Soal sumber data KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal pasangan calon, sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan," kata dia.