JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, sebanyak 197.054 anak Indonesia kecanduan judi online.

Data tersebut berdasarkan catatan dari Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2024.

"Berdasarkan data PPATK, tercatat sebanyak 197.054 kasus kecanduan judi online pada kalangan anak di bawah umur di Indonesia," ujar Budi Arie dalam paparannya di acara sarasehan dengan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

KOMPAS.com/Rahel Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di Gedung MPR/DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Adapun anak-anak yang kecanduan judi online tersebut berusia 11 sampai 19 tahun.

Berdasarkan data itu, anak-anak yang kecanduan judi online terpantau sudah melakukan deposit judi online senilai total Rp 293 miliar.

Adapun jumlah transaksi secara keseluruhan yang dilakukan anak-anak itu sebanyak 2,2 juta transaksi.

Dalam paparannya, Budi Arie juga mengungkapkan tingginya angka perceraian akibat adiksi masyarakat terhadap judi online.

Angka tersebut berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilaporkan pada 2024 ini.

Dari data yang ada, tingginya angka perceraian akibat judi online sudah terpantau sejak 2019.

"Meningkatnya adiksi judi online dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi seperti naiknya angka perceraian didasari oleh permasalahan adiksi judi online. Karena di tahun 2019 terdapat 1.947 kasus perceraian karena judi online," ungkap Budi Arie.

"(Angka perceraian) Sempat menurun di tahun 2020 (648 kasus), tapi angka tersebut naik kembali secara signifikan di tahun 2023, (menjadi) 1.572 angka perceraian," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, sebanyak 197.054 anak Indonesia kecanduan judi online.

Data tersebut berdasarkan catatan dari Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2024.

"Berdasarkan data PPATK, tercatat sebanyak 197.054 kasus kecanduan judi online pada kalangan anak di bawah umur di Indonesia," ujar Budi Arie dalam paparannya di acara sarasehan dengan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

KOMPAS.com/Rahel Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di Gedung MPR/DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Adapun anak-anak yang kecanduan judi online tersebut berusia 11 sampai 19 tahun.

Berdasarkan data itu, anak-anak yang kecanduan judi online terpantau sudah melakukan deposit judi online senilai total Rp 293 miliar.

Adapun jumlah transaksi secara keseluruhan yang dilakukan anak-anak itu sebanyak 2,2 juta transaksi.

Dalam paparannya, Budi Arie juga mengungkapkan tingginya angka perceraian akibat adiksi masyarakat terhadap judi online.

Angka tersebut berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilaporkan pada 2024 ini.

Dari data yang ada, tingginya angka perceraian akibat judi online sudah terpantau sejak 2019.

"Meningkatnya adiksi judi online dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi seperti naiknya angka perceraian didasari oleh permasalahan adiksi judi online. Karena di tahun 2019 terdapat 1.947 kasus perceraian karena judi online," ungkap Budi Arie.

"(Angka perceraian) Sempat menurun di tahun 2020 (648 kasus), tapi angka tersebut naik kembali secara signifikan di tahun 2023, (menjadi) 1.572 angka perceraian," tuturnya.

KOMPAS.com/M. Elgana Mubarokah Ilustrasi judi online

Di mana pada periode 2016-2022, para pelaku judi online di Inggris telah menghabiskan rata-rata 5,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS) per tahunnya untuk judi online.

Hal ini mengakibatkan kerugian terhadap efektivitas ekonomi Inggris sebesar 1,7 miliar dolar AS.

"Tidak hanya di Inggris, dampak judi online juga dirasakan di Amerika Serikat terhitung 3 hingga 4 tahun sejak dilegalkan aktifitas judi online di tahun 2018," tutur Budi.

"Terjadi peningkatan jumlah kebangkrutan pada sebanyak 30 persen usaha di beberapa negara bagian dikarenakan penurunan kesehatan finansial di negara bagian yang melegalkan judi online," tambahnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Judi online saat ini disebut berkamuflase seolah-olah merupakan gim daring atau game online. Untuk mengantisipasi hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan beberapa langkah.

Mulai dari menyiapkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024 tentang klasifikasi gim hingga berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) untuk pembinaan pada anak-anak yang sudah terpapar gim online menjadi bagian dari langkah-langkah tersebut. "Jadi langkah yang dilakukan Kementerian Kominfo, pertama-tama adalah menciptakan dan menerbitkan regulasi ya, itu sudah. Regulasi sudah ada sejak Februari 2024, jadi sudah diundangkan bahkan sebelum Satgas (Pemberantasan Perjudian Daring) terbentuk," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Hadirnya regulasi tersebut menurut Usman mengharuskan para pengembang gim untuk bisa secara mandiri melakukan klasifikasi gim berdasarkan usia mulai dari kategori untuk usia 3 tahun, hingga akhirnya hingga untuk 18 tahun ke atas. Selain memastikan agar gim bisa diawasi oleh orang tua agar bisa dimainkan anak sesuai umur lewat gawainya, aturan itu juga menyebutkan bahwa gim yang mengandung konten perjudian tidak diperkenankan untuk usia berapa pun.

Meski begitu tetap saja, bandar judi online dinilai berani mengamuflasekan judi menjadi game online sehingga akhirnya anak tetap berpotensi menjadi korban. Oleh karena itu, orang tua juga perlu untuk melakukan pengawasan judi online yang berkamuflase menjadi game online dengan memperhatikan beberapa ciri-ciri khas.

"Jadi ada konten judi online tapi dia mempromosikan diri seolah-olah gameonline, nah cirinya itu biasanya ada top up dana dulu untuk bermain dan dijanjikan menang. Itu sudah perlu dicurigai sebagai judi online," kata Wakil Ketua Harian Pencegahan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring itu.

Selanjutnya, langkah lain yang diambil Kementerian Kominfo untuk melindungi anak-anak dari jeratan judi online ialah dengan berkolaborasi aktif menggandeng kementerian terkait dalam hal ini Kementerian PPPA.

Kementerian Kominfo membantu penyebaran informasi mengenai program bernama SAPA dari KemenPPPA yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat pengaduan anak yang terpapar judi online.

"Program ini adalah program ramah anak, di situ anak-anak di minta untuk berani bicara, setidaknya ke orang tuanya dulu ya, Baru sesudah itu orang tua bisa melaporkan SAPA ada hotline-nya ini termasuk juga dalam konteks korban judi online. KemenPPPA siap melakukan atau memberi konsultasi kepada anak-anak yang terlibat," kata Usman.

Di samping itu, penguatan kerja sama juga dilakukan dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Selain itu, kami membuka ruang kerja sama dengan menggalang partisipasi masyarakat luas, kita mendorong orang tua untuk betul-betul mengawasi anaknya agar mereka terhindar dari judi online," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Judi online saat ini disebut berkamuflase seolah-olah merupakan gim daring atau game online. Untuk mengantisipasi hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan beberapa langkah.

Mulai dari menyiapkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024 tentang klasifikasi gim hingga berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) untuk pembinaan pada anak-anak yang sudah terpapar gim online menjadi bagian dari langkah-langkah tersebut. "Jadi langkah yang dilakukan Kementerian Kominfo, pertama-tama adalah menciptakan dan menerbitkan regulasi ya, itu sudah. Regulasi sudah ada sejak Februari 2024, jadi sudah diundangkan bahkan sebelum Satgas (Pemberantasan Perjudian Daring) terbentuk," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Hadirnya regulasi tersebut menurut Usman mengharuskan para pengembang gim untuk bisa secara mandiri melakukan klasifikasi gim berdasarkan usia mulai dari kategori untuk usia 3 tahun, hingga akhirnya hingga untuk 18 tahun ke atas. Selain memastikan agar gim bisa diawasi oleh orang tua agar bisa dimainkan anak sesuai umur lewat gawainya, aturan itu juga menyebutkan bahwa gim yang mengandung konten perjudian tidak diperkenankan untuk usia berapa pun.

Meski begitu tetap saja, bandar judi online dinilai berani mengamuflasekan judi menjadi game online sehingga akhirnya anak tetap berpotensi menjadi korban. Oleh karena itu, orang tua juga perlu untuk melakukan pengawasan judi online yang berkamuflase menjadi game online dengan memperhatikan beberapa ciri-ciri khas.

"Jadi ada konten judi online tapi dia mempromosikan diri seolah-olah gameonline, nah cirinya itu biasanya ada top up dana dulu untuk bermain dan dijanjikan menang. Itu sudah perlu dicurigai sebagai judi online," kata Wakil Ketua Harian Pencegahan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring itu.

Selanjutnya, langkah lain yang diambil Kementerian Kominfo untuk melindungi anak-anak dari jeratan judi online ialah dengan berkolaborasi aktif menggandeng kementerian terkait dalam hal ini Kementerian PPPA.

Kementerian Kominfo membantu penyebaran informasi mengenai program bernama SAPA dari KemenPPPA yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat pengaduan anak yang terpapar judi online.

"Program ini adalah program ramah anak, di situ anak-anak di minta untuk berani bicara, setidaknya ke orang tuanya dulu ya, Baru sesudah itu orang tua bisa melaporkan SAPA ada hotline-nya ini termasuk juga dalam konteks korban judi online. KemenPPPA siap melakukan atau memberi konsultasi kepada anak-anak yang terlibat," kata Usman.

Di samping itu, penguatan kerja sama juga dilakukan dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Selain itu, kami membuka ruang kerja sama dengan menggalang partisipasi masyarakat luas, kita mendorong orang tua untuk betul-betul mengawasi anaknya agar mereka terhindar dari judi online," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dokter spesialis jiwa konsultan dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta menyampaikan bahwa keinginan untuk memperoleh uang dan kesenangan segera mendorong orang mengakses layanan peminjaman uang dan judi online. Dalam acara diskusi yang diikuti secara daring dari Jakarta, Jumat, Dr. dr. Kristiana Siste Sp.K.J Subsp. AD(K) mengemukakan bahwa pinjaman online maupun judi online sama-sama bisa mendatangkan uang dan kesenangan segera.

"Yang mendasari kebutuhan secara instan, yang ingin mendapatkan uang secara segera dan mendapatkan kesenangan secara segera," kata Siste, dokter pendidik di Program Studi Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Awalnya, bisa saja judi online dianggap sebagai jalan memperoleh uang secara instan untuk melunasi utang. Namun, perasaan senang saat menang dan mendapat uang selanjutnya dapat membuat orang jadi ingin terus melakukannya.

"'Kalau aku sudah menang sekali, aku bisa berhenti', namun kenyataannya ketika menang atau kalah dia tidak akan berhenti bermain judi, sehingga ini membawa kita pada suatu ranah tentang adiksi," kata Siste.

Siste menjelaskan, bahwa kecanduan terjadi karena interaksi kompleks yang melibatkan faktor perilaku, genetik, dan sirkuit otak. Otak bagian depan yang belum matang, ia mengatakan, membuat orang berusia remaja dan dewasa muda berisiko tinggi melakukan perilaku impulsif yang selanjutnya dapat membuat mereka mengalami adiksi.

"Ketika emosinya labil, tapi otak bagian depannya belum mature, maka terjadi perilaku-perilaku impulsif yang dia gunakan untuk memperbaiki emosinya, salah satunya ke judi online," katanya.

Siste memandang kecanduan judi online sebagai masalah kesehatan jiwa serius yang penanganannya membutuhkan dukungan dari tenaga profesional. "Memang masalahnya bukan masalah yang kecil untuk kecanduan judi ini," katanya.

"Kalau kita lihat, dua persen dari populasi Indonesia itu jumlahnya sangat banyak. Jadi, ini benar adalah masalah serius, bahkan saya bisa mengatakan sebagai bencana nasional dalam hal ini," ia menambahkan.

Jumlah kasus kecanduan judi online di Indonesia tercatat terus meningkat pada 2024. Kristiana Siste, mengatakan jumlah pasien kecanduan judi online yang melakukan perawatan ke klinik adiksi meningkat tajam hingga dua kali lipat dibandingkan pada 2023.

Dokter Kristiana mencatat, pasien kecanduan judi online yang telah dirawat inap di RSCM jumlahnya hampir mencapai 100 orang. Sementara pasien rawat jalannya, kata dia, bisa menyentuh angka 200 orang.

“Kalau dibandingkan dengan tahun 2023, peningkatan itu terjadi sekitar dua kali lipat dibandingkan dengan 2023 untuk jumlah pasien yang berobat di RSCM. Artinya, kasus ini meningkat dua kali lipat dan awareness untuk berobat ke layanan juga meningkat,” kata dokter Kristiana dalam diskusi media pada Jumat (26/7/2024).

Kristiana menjelaskan pasien kecanduan judi online yang berobat di klinik adiksi RSCM rata-rata berusia 29 tahun dan berasal dari berbagai kalangan ekonomi. Adapun jika merujuk pada penelitian yang dilakukan Kristiana pada 2021, ditemukan bahwa mayoritas orang mengalami kecanduan judi online berusia antara 18-25 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah kasus kecanduan judi online di Indonesia terus meningkat pada 2024. Kepala Divisi Psikiatri RSCM Jakarta, dr Kristiana Siste, mengatakan jumlah pasien kecanduan judi online yang melakukan perawatan ke klinik adiksi meningkat tajam hingga dua kali lipat dibandingkan tahun 2023.

Dokter Kristiana mencatat, pasien kecanduan judi online yang telah dirawat inap di RSCM jumlahnya hampir mencapai 100 orang. Sementara pasien rawat jalannya, kata dia, bisa menyentuh angka 200 orang.

“Kalau dibandingkan dengan tahun 2023, peningkatan itu terjadi sekitar dua kali lipat dibandingkan dengan 2023 untuk jumlah pasien yang berobat di RSCM. Artinya, kasus ini meningkat dua kali lipat dan awareness untuk berobat ke layanan juga meningkat,” kata dokter Kristiana dalam diskusi media pada Jumat (26/7/2024).

Kristiana menjelaskan pasien kecanduan judi online yang berobat di klinik adiksi RSCM rata-rata berusia 29 tahun dan berasal dari berbagai kalangan ekonomi. Adapun jika merujuk pada penelitian yang dilakukan Kristiana pada 2021, ditemukan bahwa mayoritas orang mengalami kecanduan judi online berusia antara 18-25 tahun.

"Usianya relatif sangat muda. Banyak di antara pasien yang awalnya itu hanya iseng saja, tergoda untuk mendapatkan uang secara instan atau memang sedang kepepet. Namun mereka akhirnya sampai kecanduan dan terlilit dalam masalah finansial akibat judi online," kata Kristiana.

Untuk tata laksana pengobatan pada pecandu judi online, Kristiana menjelaskan bahwa pasien akan diberikan dua macam pengobatan yaitu psikoterapi dan obat-obatan. Psikoterapi tersebut mencakup terapi kognitif-perilaku yang bertujuan untuk mengubah memperbaiki perilaku impulsive, terapi untuk mengubah pola pikir yang salah, serta keinginan serba instan dalam mendapatkan uang.

Menurut Kristiana, terapi tersebut dilakukan minimal selama 3 bulan. Lalu kemudian akan dievaluasi, dan dilanjutkan enam bulan ke depan. Setelah itu, pasien akan dipantau hingga 12 bulan. Menurut dia, pemantauan itu penting dilakukan masih ada peluang pasien mengalami kekambuhan.

“Bahkan keinginan untuk berjudi pun trafiknya itu kalau ditelusuri di penelitian itu tidak akan hilang sampai 5 tahun dia lepas berjudi. Sehingga memang angka kekambuhan itu masih ada. Jadi 3 bulan, lanjut evaluasi, 6 bulan terapi lagi, dan 12 bulan ke depan dilakukan pemantauan,” kata dokter Kristiana yang juga menjabat sebagai Psikiater Konsultan Adiksi di RSCM.

Ia mengatakan adiksi judi online adalah masalah bersama. Pasalnya, satu orang yang mengalami kecanduan judi online, maka terdapat tujuh orang terdekat yang biasanya ikut terdampak. Dampaknya bukan hanya uang, namun juga kesehatan, sosial, legal, dan kultur.

“Jadi memang tata laksana yang komprehensif untuk pecandu judi online ini harus didukung oleh pemerintah, karena cara ini bisa menjadi salah satu cara efektif untuk mengobati adiksi atau kecanduan dari judi online,” kata Kristiana.

JAKARTA, investor.id – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyatakan, kecanduan judi online (judol) memiliki tingkat bahaya yang sama dengan kecanduan narskoba. Karena itu, penanganan masalah judi online tidak sekadar memberantas situs-situs pembuat judi online, perlu pula melakukan terapi kesehatan untuk para pelaku judi online apalagi yang sudah kecanduan.

Psikiater Konsultan Adiksi dan Kepala Divisi Psikiatri RSCM Jakarta, Kristiana Siste Kurniasanti mengatakan, kecanduan judol merupakan masalah kronis yang memiliki dampak buruk terutama pada kesehatan mental individunya. Sama halnya dengan masalah kecemasan, stress dan depresi, kecanduan judol juga memicu perubahan perilaku individu yang mengalami.

Menurutnya, sudah banyak yang berdatangan ke RSCM sejak 2021 untuk memperoleh penanganan, dan terus meningkat hingga kini. Kemudahan akses website judol, semarak iklan judol hingga bertebaran tawaran pinjol ternyata meningkatkan penambahan pasien dengan masalah adiksi perilaku.

"Rata-rata pasien yang datang di usia remaja (mahasiswa) hingga dewasa (pekerja) di umur 25 tahun," ungkapnya dalam acara Media Briefing bertajuk ‘Masalah Adiksi Perilaku Judi Online’, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Kristiana menyatakan orang yang mengalami kecanduan judol akan mengalami kerusakan sel di area otak. Kerusakan ini yang dikatakanya sama dengan orang yang mengalami kecanduan zat atau narkoba. Dimana katanya, pada otak pasien yang sakit ini, dia hanya akan mengigat momen "kemenangan" nya dalam judol, dan tidak mengingat jumlah kerugian yang ditanggung.

"Pada kecanduan judi dia selalu mengigat kemenangan yang ada yakni Rp 80 juta tapi, kalo dihitung lagi kerugiannya bisa mencapai Rp 2 M, sehingga, dia merasa perlu melakukan (judol atau trading cripto). Padahal seharusnya berkerja itu berdasakan skill bukan peluang," tambahnya.

Pada akhirnya, yang akan turut menanggung kesulitan akibat judol ataupun trading ataupun game online ini adalah orang sekitar terutama keluarga. Karena itu, dia mengimbau keluarga, dan pemerintah dapat mendukung pasien agar dapat melakukan terapi pengobatan.

"Menurut saya pemberian sembako ke pemain judol bukan solusi, butuh kerjasama dan support Pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan subsisi pengobatan jenis ini," jelasnya.

Dia menambahkan pengobatan yang mesti dijalani pasien adalah metode 3, 6 dan 12. Dimana pada bulan 3 dan 6 pengobatan dengan obat dan terapi, selanjutnya pemantauan selama 12 bulan. Ini perlu dilakukan secara konsisten agar masalah kecanduan tersebut dapat teratasi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengklarifikasi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya 1.000 anggota DPR RI dan DPRD yang terlibat judi online. Khusus di DPR RI, Habiburokhman mengeklaim informasi tersebut tidak benar.

"Jadi, tidak ada sama sekali anggota DPR yang terbukti bermain judi online," kata Habiburokhman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (22/7/2024). Politikus Gerindra itu lantas menjelaskan bahwa yang terindikasi judi daring itu adalah sekitar 50 pegawai di lingkungan DPR RI, dan bukan anggota DPR RI.

"Informasi yang disampaikan PPATK adalah 58 karyawan di DPR RI dan hanya ada dua terduga anggota DPR yang bermain judi online. Namun, setelah didalami, informasi tersebut sangat sumir dan kemungkinan besar tidak benar. Kedua orang yang disebut adalah aktivis penentang judi, jadi tidak cukup bukti bahwa mereka terlibat," ujarnya.

Klarifikasi tersebut, kata dia, didasari oleh surat resmi dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhulkam) Hadi Tjahjanto yang bersumber dari data PPATK. "Kami sudah mendapatkan surat dari menkopolhukam yang sumber informasinya adalah PPATK. Surat tersebut diantarkan langsung oleh seorang deputi PPATK. Tidak benar ada puluhan, ratusan, atau ribuan anggota DPR RI yang main judi online," tuturnya.

Dia berharap klarifikasi tersebut dapat meredakan spekulasi dan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat mengenai keterlibatan anggota DPR RI dalam aktivitas judi daring. Dia menekankan pula pentingnya informasi yang akurat dan tidak menimbulkan keresahan publik.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, ada lebih dari 1.000 orang di lembaga legislatif pusat dan daerah atau DPR dan DPRD yang terlibat judi online atau daring. Ivan menjelaskan, angka yang dipotret PPATK itu terdiri dari legislator yang duduk di DPR dan DPRD, serta mereka yang bekerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR maupun DPRD. Dia menyebut transaksi judi daring di lingkungan DPR dan DPRD mencapai lebih dari 63 ribu transaksi dengan nominal perputaran dana hingga Rp 25 miliar.

"Ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD, sama Sekretariat Kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya hampir Rp 25 miliar," ungkap Ivan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).

Data itu disampaikan Ivan menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman perihal fenomena judi daring yang kian marak hingga anggota sejumlah institusi ikut terpapar, dan apakah sudah merembet di lingkungan legislatif. "Kita juga ingin tahu apakah di DPR ini anggota DPR ada juga yang terdeteksi bermain judi online ya, kita minta ini minta infonya," ucap Habiburokhman saat rapat tersebut.

Ivan pun meminta agar anggota DPR yang terlibat atau bermain judi online untuk diproses secara kode etik ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. "Kan datanya ada nih pak profesi legislatif, mungkin terkait DPR RI kan kita ada MKD DPR, saya anggota MKD juga kebetulan, kita minta tolong dikasih saja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ivan menegaskan, PPATK sudah mengantongi detail data-data perorangan dari beragam kluster profesi. Termasuk, legislator yang terlibat judi daring dan siap untuk menyerahkannya.

"Kemudian memang ada pejabat daerah, pensiunan, profesional lainnya, dokter, wartawan ada, notaris, segala macam itu ada, itu kami sampaikan ke masing-masing instansi, nama, domisili kediaman, nomor handphone, tanggal lahir, semua ada di sini, ada lengkap, dia transaksinya di wilayah mana saja ada lengkap. Jadi kalau kami ikut saja kalau dipanggil MKD atau kalau kemudian harus dibuka di sini dalam forum tertutup kami ikut," ucap Ivan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pemerintah berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online. Langkah ini ditempuh sebagai upaya untuk mencegah dampak penyebaran judi online di Tanah Air. Satgas ini pun hendaknya beroperasi massif secara hirarkis hingga bawah.

Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, M H Said Abdullah, mustahil membersihkan kotoran dengan sapu yang kotor. “Oleh sebab itu paling prioritas membersihkan aparat TNI, Polri dan birokrasi dari segala bentuk perjudian,” kata dia.

Pararel dengan langkah tersebut, kata Said, perlu gerakan kebudayaan. Sebab perang melawan perjudian tidak bisa hanya di aras negara. Gerakan kebudayaan hanya akan muncul bila Satgas bisa memberikan kerja nyata dengan membuktikan penangkapan besar besaran para pemain judi yang melibatkan seluruh kepangkatan tinggi dari TNI, Polri dan birokrasi.

“Keteladanan ini akan membangkitkan kepercayaan rakyat sebagai bagian dari kekuatan semesta. Kekuatan semesta inilah fondasi gerakan kebudayaan untuk melawan dan menghindarkan diri dari seluruh kegiatan perjudian,” ujar dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan sejak kegiatan perjudian resmi ditutup pada 1993, tidak serta merta kegiatan perjudian terhenti. Banyak cerita beragam kegiatan perjudian masih berlangsung, baik skala kampung dengan nilai transaksi recehan, hingga judi kelas atas dengan transaksi jumbo.

Dia menjelaskan, berkembangnya internet di Indonesia, sejalan dengan pembangunan infrastruktur digital yang dijalankan oleh pemerintah sepuluh tahun terakhir rupanya juga menjadi wahana yang dimanfaatkan oleh penjudi.

Dia menyebut, internet menjadi fasilitas yang mempermudah kegiatan perjudian secara online. Apalagi smartphone dengan koneksi internet telah massif hingga ke pelosok desa.

Google dalam survei terbarunya, Think Tech, Rise of Foldables: The Next Big Thing Ipin Smartphone menyebutkan jumlah ponsel aktif di Indonesia saat ini mencapai 354 juta perangkat. “Judi online (Judol) telah menjelma bara dalam sekam,” kata dia.

Dia mengutip pernyataan Dirjen Aptika Kominfo menyampaikan telah menutup paksa situs judol lebih dari dua juta situs. Namun bagai cendawan di musim hujan, tumbuh kembali dengan fantastis. Penetrasi judol berdampak sosial massif. Kabarnya 70 persen perceraian di Cianjur ada kontribusi efek judol.

Bahkan aparat TNI dan Polri juga terpapar dengan kegiatan judol. Seorang polwan membakar hidup hidup suaminya yang juga polisi karena kegiatan judol dari suaminya.

Lebih heboh lagi, PPATK menyampaikan kegiatan judol juga ada di Gedung DPR, dan sedang di selidiki oleh Mahkamah Kehormatan DPR adanya dugaan anggota DPR terlibat judol. “Kita harapkan sekali lagi Satgas ini menghasilkan kerja yang nyata bukan sekedar aksi gimmick,” ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gangguan perjudian daring atau online diklasifikasikan dalam kategori yang sama dengan kecandusn penggunaan zat. Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional RS Marzoeki Mahdi, Nova Riyanti Yusuf mengatakan penelitian menunjukkan banyak kesamaan gangguan antara keduanya.

Nova menjelaskan fenomena itu diklasifikasikan sebagai gangguan mental dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Edisi Kelima (DSM-5) sebagai gangguan perjudian. Dalam keterangan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) beberapa waktu lalu, dia menjelaskan kecanduan judi daring adalah kondisi ketika perilaku tersebut sudah menjadi candu dan mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang.

Adapun gangguan itu, kata dia, ditandai dengan pola perilaku perjudian yang berulang dan terjadi baik secara luring maupun daring. Merujuk pada DSM-5, kriteria diagnostik gangguan ini, antara lain seseorang akan merasa gelisah dan mudah tersinggung saat mencoba mengurangi atau berhenti bermain judi.

“Kecanduan judi pun bisa berdampak luas, terutama karena berkaitan dengan uang. Salah satu kriteria diagnostiknya adalah penggunaan uang yang semakin banyak untuk berjudi, terutama judi online,” katanya.

Kriteria diagnostik lain dari gangguan perjudian, lanjutnya, yakni upaya berulang kali untuk berhenti berjudi yang gagal. Menurutnya, sejalan dengan informasi Klasifikasi Penyakit Internasional dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), individu dengan gangguan itu sering menemui kegagalan yang signifikan dalam upayanya mengendalikan atau mengurangi kebiasaan berjudi.

Selain itu, kata dia, individu dengan gangguan perjudian dapat meningkatkan jumlah uang yang dipertaruhkan dari waktu ke waktu untuk mempertahankan atau melampaui kesenangan atau menghindari kebosanan. Selain itu, kata dia, individu dengan gangguan perjudian dapat terlibat dalam perilaku curang untuk menyembunyikan kerugian mereka dari orang yang mereka cintai, atau berusaha mendapatkan uang untuk membayar utang.

“Seseorang yang mengalami gambling disorder dapat menunjukkan gangguan substansial dalam pola makan, tidur, olahraga, dan perilaku terkait kesehatan lainnya yang berdampak terhadap kesehatan fisik dan mental,” ucap Nova.

Nova mengatakan beberapa individu dengan gangguan itu dapat terlibat dalam perjudian sebagai respons terhadap perasaan depresi, kecemasan, kebosanan, atau kesepian. Menurut Klasifikasi Penyakit Internasional dari WHO, kata dia, gangguan perjudian biasanya terjadi bersamaan dengan gangguan akibat penggunaan zat, gangguan suasana hati, gangguan kecemasan atau gangguan terkait ketakutan, dan gangguan kepribadian.

REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dalam beberapa bulan terakhir menangani tiga pasien korban judi online yang rutin melakukan konsultasi melalui psikiater di rumah sakit tersebut.

Dirut RSUD Pagelaran dr Jan Izaac Ferdinandus mengatakan RSUD Pagelaran sudah sejak lama membuka bagian pelayanan spesialis kejiwaan khusus untuk menangani warga yang ingin berkonsultasi akibat kecanduan judi online.

"Tiga pasien kecanduan judi online yang rutin melakukan konsultasi selama beberapa bulan terakhir hanya sebatas konsultasi karena kami belum memiliki tempat rehabilitasi," katanya.

Dia menjelaskan pasien yang kecanduan dapat disebut mengalami komplikasi seperti gangguan kecemasan (anxiety) atau kecemasan berlebih ketika tidak bermain judi online dalam hitungan jam atau hari.

Warga yang ingin mendapatkan pelayanan konsultasi atau memeriksakan diri ke rumah sakit akibat kecanduan judi online dapat datang setiap hari Sabtu ke RSUD Pagelaran.

"Silakan bagi warga yang mengalami kecanduan judi online untuk datang ke poli jiwa RSUD Pagelaran setiap Sabtu guna mendapat pelayanan medis dari psikiater agar dapat kembali sembuh," katanya.

Dia menambahkan, RSUD Pagelaran membuka pelayanan medis bagi pasien kecanduanjudi online untuk menormalkan kembali mentalnya. Pelayanan medis bagi pecandu judi online di rumah sakit yang terletak di wilayah selatan Cianjur itu baru sebatas konsultasi dengan target ke depan juga menyiapkan tempat untuk rehabilitasi.

"Dibukanya pelayanan khusus kecanduan judi online karena banyaknya pasien yang mengeluhkan gangguan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)," kata Jan.