TEMPO.CO, Jakarta -Petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menangkap satu kapal berbendera Vietnam. Kapal ini ditangkap saat melakukan pencurian ikan di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono mengatakan penangkapan kapal asing pencuri ikan dilakukan pada 17 Agustus 2024. Kapal ini melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap trawl yang dilarang karena dapat merusak ekosistem laut. "Informasinya kami peroleh dari kelompok masyarakat pengawas nelayan Natuna Utara," kata Pung melalui sambungan telepon, Rabu, 21 Agustus 2024. Pung saat ini tengah meninjau kapal tersebut yang dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam.

Menurut Pung, awalnya masyarakat pengawas di laut Natuna Utara mengirim video perihal kapal-kapal nelayan Vietnam masuk di perairan Indonesia tersebut. Dari informasi itu aparat langsung mengejar kapal tersebut. "Semuanya lari, tapi satu kapal tertangkap," kata dia.

Satu kapal Vietnam yang tertangkap itu langsung diseret ke Pangkalan PSDKP Batam. Sementara Pung mengatakan, ada dua kapal lainnya yang berhasil melarikan diri. "Yang tertangkap ini ada sembilan orang," ujar dia. Sembilan orang ini termasuk nakhoda kapal.

Pung menyatakan, ukuran kapal yang berhasil ditangkap berukuran 120 gros ton. Kapal yang ditangkap ini memuat hasil curian sekitar 1 ton ikan pelagis. Dia memperkirakan kapal Vietnam itu sudah cukup lama mencuri ikan di Laut Natuna Utara itu. "Kalau operasinya mungkin sudah lama karena naik-turun," ucap Pung. Ia memastikan dari sembilan pelaut yang ditangkap ini tak ada warga Indonesia.

IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggagalkan sejumlah upaya pencurian ikan atau illegal fishing sepanjang semester I-2024. Dari upaya tersebut, kerugian negara yang bisa dicegah mencapai Rp 3,1 triliun.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, mengatakan angka tersebut diperoleh dari hasil pengawasan laut armada PSDKP di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Total kerugian yang berhasil diselamatkan ini mencakup dari total variabel sumber daya ikan (produksi), Pendapatan Negara (PNBP) dan pajak, tenaga kerja, serta Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Selama 28 hari pengawasan laut, 109 hari pengawasan udara dengan Pesawat Airborne Surveillance kami berhasil memeriksa 2.535 kapal diperiksa kepatuhannya, 102 Obyek kelautan diperiksa kepatuhannya. Sementara itu terdapat 112 kapal perikanan yang dihentikan diduga melakukan pelanggaran,” katanya, Rabu (7/8/2024).

Jumlah kapal yang diamankan di sepanjang paruh pertama tahun ini meningkatkan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada semester I-2023, terdapat 76 kapal perikanan yang diamankan dengan rincian sebanyak 66 unit kapal lokal dan 9 kapal asing.

Dari sektor Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP berhasil menangani 105 kasus sepanjang 2024, di antaranya 87 kasus ruang laut, 9 kasus destructive fishing, 6 kasus ikan dilindungi, dan 3 kasus kerusakan kapal kandas.

“Dari berbagai pelanggaran bidang kelautan dan pengelolaan ruang laut, rata-rata pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan perizinan dasar pemanfaatan ruang laut, kemudian tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha, serta melakukan penangkapan menggunakan bahan dan alat yang merusak ekosistem," kata Pung.

Selain berhasil menyelamatkan kerugian dari aktivitas illegal fishing, KKP bersama aparat penegak hukum (APH) telah menggagalkan penyelundupan BBL Ilegal sebanyak 23 kali di 11 lokasi.

“Sebanyak 2 juta BBL dengan nilai yang berhasil diselamatkan sebesar Rp.277 miliar,” tuturnya

Adapun pemerintah memperbaharui kebijakan tata kelola BBL dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7/2024. Hal itu dinilai langkah tepat karena bisa menjadi solusi mengatasi maraknya penyelundupan BBL.

(Febrina Ratna)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menyelamatkan uang negara Rp 3,1 triliun dari aktivitas pelaku illegal fishing hingga semester I tahun 2024.

Angka tersebut diperoleh dari total variabel sumber daya ikan (produksi), Pendapatan Negara (PNBP dan pajak), tenaga kerja, serta Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berhasil diselamatkan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menjelaskan, angka tersebut diperoleh dari hasil pengawasan laut armada PSDKP di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

"Selama 28 hari pengawasan laut, 109 hari pengawasan udara dengan Pesawat Airborne Surveillance kami berhasil memeriksa 2.535 kapal diperiksa kepatuhannya, 102 Obyek kelautan diperiksa kepatuhannya. Sementara itu terdapat 112 kapal perikanan (15 KIA dan 97 KII) yang dihentikan diduga melakukan pelanggaran," katanya dalam keterangannya, Selasa (6/8/2024).

Angka tersebut jika dibandingkan tahun semester I tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 terdapat 76 kapal perikanan yang diamankan 66 unit KII dan 9 KIA.

Dari sektor Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP berhasil menangani 105 kasus sepanjang 2024, diantaranya 87 kasus ruang laut, 9 kasus destructive fishing, 6 kasus ikan dilindungi dan 3 kasus kerusakan kapal kandas.

"Dari berbagai pelanggaran bidang kelautan dan pengelolaan ruang laut, rata-rata pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan perizinan dasar pemanfaatan ruang laut, kemudian tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha (pemanfaatan ikan dilindungi dan pulau-pulau kecil). Melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan dan alat yang merusak ekosistem serta menimbulkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya," katanya.

Kami juga bersama aparat penegak hukum (APH) terus berkomitmen untuk menyelamatkan kerugian negara dari penyelundupan BBL Ilegal yang telah menggagalkan sebanyak 23 kali di 11 lokasi.

"Sebanyak 2 juta BBL dengan nilai yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 277 miliar," ujar Ipunk.

Berdasarkan data PSDKP, sepanjang tahun 2023 jumlah BBL yang berhasil diselamatkan aparat penegak hukum dari para pelaku penyelundupan lebih dari 1,34 juta ekor.

Seperti diketahui pemerintah memperbaharui kebijakan tata kelola BBL dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7/2024 dinilai langkah tepat. Regulasi dinilai ini bisa menjadi solusi mengatasi maraknya penyelundupan BBL.

Perdagangan benur secara resmi lebih baik dilakukan karena selama ini praktik penyelundupan tetap terjadi meski pemerintah telah melarang ekspor BBL. Penyelundupan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi negara.