Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi penerbit surat utang syariah terbesar di dunia atau yang disebut dengan sukuk. Nilainya kurang lebih mencapai US$ 5 miliar.

Perry mengatakan nilai sukuk tersebut terbilang masih kecil dibandingkan dengan kebutuhan investasi masyarakat Indonesia terhadap instrumen syariah yang aman dan sesuai nilai Islam.

"Indonesia adalah penerbit sukuk tertinggi, kita mungkin sekitar US$ 5 miliar, yang kedua adalah Islamic Development Bank (IsDB) dan lainnya. Tapi kita butuh lebih banyak lagi," kata Perry dalam BI, IILM, IFSB Joint High Level Seminar and Investor Forum di Jakarta Convention Center, Kamis (31/10/2024).

Perry menyebut besaran surat berharga syariah itu belum cukup untuk memajukan sektor keuangan syariah. Padahal sukuk sebagai instrumen surat berharga yang sudah stabil.

"Karena tanpa sukuk, bagaimana kita bisa memajukan sektor keuangan syariah? Karena sukuk sudah mapan, produknya sudah ada, yang kita butuhkan adalah bagaimana mewujudkan permintaan ini, mengajari mereka, membantu mereka untuk menerbitkan lebih banyak sukuk," ucap Perry.

Menurutnya, hal ini menjadi pekerjaan rumah otoritas negara-negara Islam untuk berinovasi mengembangkan sukuk sebagai instrumen investasi yang memberikan likuiditas besar dan bisa dalam jangka pendek.

"Tidak hanya menjadi penerbit, tapi bagaimana sukuk tersebut dapat digunakan untuk likuiditas. Dalam aspek ini, lebih kepada bagaimana membantu negara dan korporasi serta umat untuk bisa menciptakan lebih banyak sukuk yang menawarkan takaful dan juga waqaf," tuturnya.

Perry menilai kebutuhan akan sukuk ke depan bakal semakin besar. Pasalnya permintaan terhadap sukuk dari ritel khususnya anak-anak muda muslim semakin tinggi seiring berkembang pesatnya teknologi.

"Ini yang membuat tidur saya setiap malam semakin sulit. Tidak hanya memikirkan inovasi, digitalisasi, layanan keuangan yang terintegrasi, tetapi sebagai gubernur bank sentral, bagaimana saya bisa membuat kebijakan untuk menciptakan itu semua?" tutur Perry.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berencana menerbitkan 537 badan usaha perkebunan sawit yang belum punya sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Ini merupakan salah satu program prioritas dalam seratus hari pertamanya sebagai Menteri.

"Menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha atau HGU, untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan atau IUP kelapa sawit tapi belum punya HGU," kata Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Ia menjelaskan kondisi ini terjadi karena adanya perubahan isi dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang pada awalnya memperbolehkan para pengusaha perkebunan sawit ini untuk beroperasi hanya dengan IUP.

Namun pada 2016 isi pasal ini kemudian sedikit diubah yang membuat para pengusaha tersebut juga harus memiliki sertifikat HGU untuk bisa beroperasi. Namun dalam praktiknya hingga 2024, para pengusaha nakal ini belum memiliki HGU, yang jika ditotal lahannya mencapai 2,5 juta hektare.

"Akibat keputusan itu ada 537 badan hukum dari tahun 2016 bulan Oktober sampai sekarang ini, sampai tahun 2024 ada yang menanam kelapa sawit punya izin IUP tapi tidak punya HGU. Nah ini yang mau kita tertibkan dalam 100 hari ini harus tuntas," terangnya.

"Kalau ditotal jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 2,5 juta hektar, ini yang APL, Area Penggunaan Lain, bukan di kawasan hutan, yang di kawasan lain lagi itu di ranah rezimnya Kementerian Kehutanan," papar Nusron lagi.

Meski begitu, ia belum bisa memastikan apakah 537 badan usaha ini merupakan bagian dari para pengusaha sawit nakal yang membuat pemerintah kebocoran anggaran hingga Rp 300 triliun seperti yang diungkapkan oleh adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Sebab menurutnya permasalahan di sektor perkebunan sawit ini terbagi menjadi dua. Satu masalah perkebunan sawit di Area Penggunaan Lain (APL) yang berada di bawah pengawasan kementeriannya, dan satu lagi terkait perkebunan sawit di hutan yang menjadi wewenang Kementerian Kehutanan.

Untuk itu Nusron mengaku pihaknya masih harus melakukan pencocokan data dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dahulu.

"Sedang saya cocokkan dengan data BPKP. Karena masalah sawit ini ada dua. Ada yang lahan hutan, yang ditanamin tapi masuk kawasan hutan, itu jumlahnya tanya sama Menteri Kehutanan. Ada lahan APL, area penggunaan lain, non-hutan. Itu tadi saya katakan 2,5 juta hektare itu di kami," papar Nusron.

"Nah apakah jumlahnya yang itu (Rp 300 triliun) sedang kami cocokkan dengan BPKP. Nanti malam saya ketemu beliau," ucapnya lagi.

Sanksi Menanti Pengusaha Sawit Nakal

Nusron mengatakan para pengusaha nakal ini nantinya akan diberi sanksi oleh pemerintah karena beroperasi tanpa memiliki HGU. Menurutnya sanksi yang diberikan salah satunya bisa berupa denda pajak yang jumlahnya masih dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"2,5 juta hektare ini sejak tahun 2016, katakanlah tahun 2017 sampai tahun 2024 ini di bulan Oktober ini kan sudah 7 tahun (2024-2017) mereka menanam, berusaha tanpa izin dan di bukan haknya, kan ini tentunya harus ada sanksi, ada hukuman," kata Nusron.

"Ini sanksinya berapa, hukumnya apa, bentuknya apa, kalau soal sanksinya urusannya pajak. Tapi kalau soal jumlahnya berapa dendanya berapa sedang dihitung oleh BPKP berapa dia harus membayar dan sebagainya," ucapnya lagi.

Di luar pengenaan denda pajak itu, Nusron mengatakan pihaknya belum tentu akan memberikan atau menerbitkan HGU yang diperlukan para pengusaha ini. Sebab menurutnya selama ini para pengusaha perkebunan sawit itu terbukti tidak taat peraturan dengan tidak mengajukan penerbitan sertifikat HGU sejak 2016 hingga 2024 ini.

"Pertanyaannya adalah di kami, masa dia sudah melanggar selama 7 tahun, belum bayar denda selama 7 tahun, menikmati hasil yang bukan haknya kemudian mengajukan pendaftaran (HGU) dan kemudian kita kasih hak kepada mereka yang sudah betul-betul tidak menunjukkan itikad dan ketaatan," terang Nusron.

"Nah ini yang mau kita tuntaskan, jadi bukan berarti pemahamannya 537 itu kita perpanjang (dapat HGU) belum tentu. Tergantung itikad baiknya dan keputusan politik yang diambil pemerintah," paparnya lagi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan sebanyak 537 badan usaha perkebunan sawit beroperasi tanpa memiliki sertifikat hak guna usaha (HGU). Kondisi ini mengakibatkan negara mengalami kerugian dari sisi penerimaan pajak.

Meski begitu, Nusron belum bisa memastikan apakah 537 badan usaha ini merupakan bagian dari para pengusaha sawit nakal yang membuat pemerintah kebocoran anggaran hingga Rp 300 triliun. Karena pihaknya masih harus melakukan pencocokan data dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dahulu.

Sebab menurutnya permasalahan di sektor perkebunan sawit ini terbagi menjadi dua. Satu masalah perkebunan sawit di Area Penggunaan Lain (APL) yang berada di bawah pengawasan kementeriannya, dan satu lagi terkait perkebunan sawit di hutan yang menjadi wewenang Kementerian Kehutanan.

"Sedang saya cocokkan dengan data BPKP. Karena masalah sawit ini ada dua. Ada yang lahan hutan, yang ditanamin tapi masuk kawasan hutan, itu jumlahnya tanya sama Menteri Kehutanan. Ada lahan APL, area penggunaan lain, non-hutan. Itu tadi saya katakan 2,5 juta hektare itu di kami," kata Nusron saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (30/10/2024).

"Nah apakah jumlahnya yang itu (Rp 300 triliun) sedang kami cocokkan dengan BPKP. Nanti malam saya ketemu beliau," ucapnya lagi.

Di luar itu, ia memastikan pemerintah akan memberikan sanksi kepada para pengusaha perkebunan sawit nakal tersebut. Sanksi yang dimaksud mulai dari pengenaan denda pajak hingga penahanan pendaftaran hingga penerbitan sertifikat HGU.

"Soal sanksinya itu nanti sedang dihitung, sanksi dendanya sedang dihitung oleh BPKP. Soal masalah hukumnya itu nanti menjadi ranahnya pak Jaksa Agung" kata Nusron.

Tetapi yang jelas kami saat ini sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan, pendaftaran maupun penegbitan HGU-nya. Karena menurut ketentuan masalah ini harus selesai pada 3 Desember (2024)," jelasnya lagi.

Perlu diketahui sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan jumlah penerimaan pajak yang gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun.

Menurutnya kebocoran pendapatan negara itu terjadi lantaran pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," terang Hashim, Selasa (8/10/2024) lalu.

"Kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," ujarnya.

Lihat Video: Video Menteri ATR/BPN: Kami Menginisiasi Mafia Tanah Dimiskinkan!

[Gambas:Video 20detik]

Kertas HVS masih menjadi kebutuhan operasional berbagai sektor. Mulai dari bisnis seperti percetakan, kantor pemerintahan, hingga perusahaan membutuhkan kertas dalam jumlah besar untuk menunjang aktivitas harian mereka.

Tapi, tahukah jikaharga kertas hvstidak selalu stabil. Sebab, harga kertas HVS kerap mengalami perubahan signifikan.

Maka dari itu, mengetahui tentang harga kertas HVS menjadi penting untuk bisnis. Sebab, Lonjakan harga secara tiba-tiba bisa berdampak besar pada anggaran dan profitabilitas bisnis.

Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga serta menyiapkan strategi yang tepat menjadi kunci agar bisnis dapat beradaptasi dengan kondisi pasar. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang fluktuasi harga kertas hvs.

1.Faktor Utama Penyebab Fluktuasi Harga Kertas HVS

Harga kertas HVS dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan industri. Pasokan bahan baku seperti pulp menjadi salah satu hal utama yang memengaruhi harga kertas HVS.

Pulp yang berasal dari serat kayu merupakan bahan dasar dalam pembuatan kertas. Ketika terjadi penurunan pasokan kayu, harga pulp pastinya akan naik.

Tentu, ini secara langsung akan berdampak pada harga kertas. Belum lagi, negara-negara seperti Kanada, Finlandia, dan Brazil yang menjadi produsen utama bahan baku seringkali melakukan pembatasan penebangan hutan atau ekspor kayu untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Selain itu, krisis energi global turut memengaruhi harga kertas. Sebab, produksi kertas membutuhkan konsumsi energi dalam jumlah besar.

Pabrik-pabrik kertas bergantung pada gas, listrik, dan air untuk menjalankan mesin produksi. Ketika harga energi naik atau peningkatan harga bahan bakar maka tentu biaya operasional pabrik ikut meningkat dan berimbas pada harga kertas di pasar.

Pengaruh fluktuasi mata uang juga menjadi faktor lain yang mempengaruhi harga kertas HVS. Di Indonesia, banyak bahan baku kertas diimpor dari luar negeri.

Maka, ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS, biaya impor meningkat dan harga kertas di pasar domestik ikut terdampak.

Permintaan pasar juga berperan penting dalam pergerakan harga kertas HVS. Setiap kali ada peningkatan permintaan kertas, seperti pada awal tahun ajaran baru di sekolah dan universitas atau ketika penerbitan buku meningkat menjelang musim liburan, harga kertas mengalami kenaikan.

Hal ini menunjukkan bahwa dinamika antara pasokan dan permintaan sangat mempengaruhi harga di pasar.

2.Dampak Kenaikan Harga Kertas pada Bisnis

Naiknya harga kertas HVS dapat menjadi sebab berbagai masalah bagi bisnis. Bagi perusahaan percetakan misalkan, biaya operasional mereka akan meningkat dan memaksa mereka untuk menyesuaikan harga produk.

Padahal, menaikkan harga tidak selalu menjadi solusi karena pasar yang kompetitif membuat konsumen lebih sensitif terhadap perubahan harga.

Akibatnya, perusahaan terpaksa harus memilih antara menaikkan atau menahan harga dan mengorbankan margin keuntungan. Pengurangan margin keuntungan menjadi salah satu dampak paling umum dari fluktuasi harga kertas.

Sebagai contoh misalnya, jika biaya kertas naik dari Rp 50.000 menjadi Rp 70.000 per ream, total biaya operasional melonjak, sementara menjaga harga tetap berisiko mengurangi margin dari 72,5% menjadi 62,5%.

Untuk menjaga besaran keuntungan, perusahaan memang bisa menaikkan harga produk. Tetapi ini berisiko menurunkan permintaan di pasar yang kompetitif.

Akhirnya, banyak bisnis memilih menahan harga dan menerima penurunan margin untuk mempertahankan pangsa pasar.

3. Strategi Bisnis dalam Menghadapi Fluktuasi Harga Kertas

Untuk mengurangi dampak negatif fluktuasi harga, perusahaan harus menerapkan berbagai strategi yang cerdas. Salah satunya adalah pembelian dalam jumlah besar saat harga kertas stabil.

Sebab, pembelian kertas HVS dalam skala besar memberikan harga grosir yang lebih rendai. Selain itu, membeli kertas dalam skala besar juga menjamin ketersediaan stok untuk beberapa waktu ke depan.

Cara lain yang dapat dilakukan adalah menjalin kontrak jangka panjang dengan pemasok. Ini merupakan cara yang sangat efektif.

Sebab, dengan kontrak ini, bisnis bisa mengunci harga untuk jangka waktu tertentu dan memastikan pasokan tetap terjamin meski terjadi perubahan harga di pasar. Kerja sama jangka panjang dengan pemasok juga membuka peluang untuk mendapatkan penawaran khusus dan prioritas dalam pengiriman.

Selain itu, diversifikasi pemasok menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko. Mengandalkan satu pemasok saja membuat bisnis rentan terhadap masalah pasokan atau kenaikan harga.

Karena itu, ada baiknya untuk memiliki beberapa pemasok supaya perusahaan memiliki lebih banyak opsi dalam memilih harga terbaik dan lebih fleksibel saat pasar mengalami perubahan.

Pengurangan penggunaan kertas melalui digitalisasi dokumen juga bisa menjadi solusi jangka panjang. Tentu, ini akan menghemat biaya kertas dalam jangka panjang. Di sisi lain, mengubah penggunaan kertas ke digital juga menjadi upaya untuk lebih ramah lingkungan.

4. Prediksi Tren Harga Kertas HVS ke Depan

Melihat kondisi pasar saat ini, ada beberapa tren yang dapat diprediksi terkait harga kertas HVS di masa depan:

1. Kenaikan Berkelanjutan dalam Jangka Pendek

Karena krisis energi yang terus berlangsung serta ketidakpastian geopolitik di wilayah-wilayah penghasil bahan baku, harga kertas HVS diperkirakanakan terus naik dalam jangka pendek. Sebab, negara-negara penghasil pulp seperti Kanada dan Finlandia sedang membatasi ekspor kayu untuk menjaga keseimbangan ekosistem, yang juga berkontribusi pada kenaikan harga bahan baku.

2. Stabilisasi dalam Jangka Panjang

Di sisi lain, tren digitalisasi semakin menguat dan penggunaan kertas menurun di berbagai sektor. Khususnya di sektor pemerintahan dan pendidikan.

Karena itu, permintaan akan kertas fisik dapat berkurang secara signifikan.

Hal ini bisa mengarah pada stabilisasi atau bahkan penurunan harga dalam jangka panjang. Selain itu, jika negara-negara penghasil energi alternatif berhasil menstabilkan pasokan energi dengan biaya lebih rendah, biaya produksi kertas juga mungkin akan turun.

3. Inovasi dalam Produksi Kertas Ramah Lingkungan

Banyak produsen kertas saat ini sedang mencari alternatif bahan baku yang lebih ramah lingkungan dan lebih murah. Bahan baku alternatif tersebut seperti serat non-kayu (bambu, tebu, dll).

Jika teknologi ini berhasil diimplementasikan secara luas, tentu bisa mengurangi ketergantungan pada bahan baku tradisional seperti pulp kayu dan dapat menekan biaya produksi.

Harga kertas HVS yang fluktuatif bisa menjadi tantangan bagi bisnis yang mengandalkan bahan ini dalam operasional harian mereka. Namun, dengan pemahaman yang baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan penerapan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengurangi dampak negatif dari fluktuasi harga.

Pembelian dalam jumlah besar, diversifikasi pemasok, dan digitalisasi adalah beberapa solusi yang bisa diimplementasikan. Dengan perencanaan yang matang, bisnis dapat memastikan keberlanjutan operasional dan tetap kompetitif di pasar, bahkan dalam kondisi pasar yang tidak stabil.

Produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS), Boeing hampir mendapatkan dana sekitar US$ 15 miliar atau setara Rp 233 triliun (kurs Rp 15.569) melalui penerbitan saham biasa dan obligasi wajib konversi. Upaya ini diambil untuk memperkuat keuangan di tengah krisis yang makin parah karena adanya pemogokan kerja.

Melansir dari Reuters, Kamis (17/10/2024) baru-baru ini perusahaan tersebut telah mengajukan dokumen kepada regulator pasar modal di AS untuk menghimpun dana hingga US$ 25 miliar. Pengumpulan dana ini melalui tawaran saham dan utang dengan mempertaruhkan peringkat kredit investasinya. Meski begitu, salah satu sumber informasi Reuters menilai dana sebesar US$ 15 miliar mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di perusahaan tersebut.

Selain itu, Boeing juga sedang mempertimbangkan transaksi keuangan terstruktur untuk mengumpulkan dana hingga US$ 5 miliar. Namun, Boeing tidak segera menanggapi rencana tersebut.

Perusahaan dirgantara tersebut telah mengalami krisis beruntun, mulai dari pengetatan pengawasan oleh regulator, pembatasan produksi, hingga hilangnya kepercayaan pelanggan sejak tragedi pesawat 737 MAX.

Boeing telah menghabiskan banyak uang sepanjang tahun. Untuk itu, mereka mengumumkan akan menghimpun dana melalui pasar modal. Perusahaan tersebut juga telah mendapatkan perjanjian kredit senilai US$10 miliar dengan konsorsium bank-bank besar AS, seperti Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan.

Empat sumber investor dan perbankan mengatakan perwakilan dari pemberi pinjaman tersebut tengah menanyakan minat terhadap penawaran gabungan saham baru dan obligasi konservasi wajib, obligasi hibrida yang dapat dikonversi menjadi ekuitas pada atau sebelum tanggal ditentukan. Sekitar US$10 miliar dalam bentuk saham baru sedang dipertimbangkan untuk dijual oleh perusahaan tersebut dan hampir US$ 5 miliar dalam bentuk obligasi konservasi wajib.

Salah satu dari empat sumber mengatakan kesepakatan itu dijadwalkan akan ditetapkan setelah laporan laba kuartal ketiga Boeing pada 23 Oktober.