Jakarta -

PT Fast Food Indonesia yang merupakan pemegang merek dagang KFC di Indonesia mengalami kerugian besar. Perusahaan berkode saham FAST itu telah menutup puluhan gerai dan memutus kerja ribuan karyawannya.

Melansir laporan keuangan Kuartal III KFC tahun 2024, Jumat (8/11/2024), FAST mencetak kerugian sebesar Rp 557,08 miliar. Ruginya makin bengkak bila dibandingkan waktu yang sama setahun lalu, kenaikannya menyentuh 266,59% dari sebelumnya cuma mencatat rugi Rp 152,41 miliar.

Kerugian ini disebut terjadi karena dua hal. Pertama pemulihan usaha dari kondisi COVID-19 yang belum maksimal. Kedua, panasnya situasi pasar akibat krisis timur tengah, KFC menjadi salah satu sasaran gelombang boikot di tengah masyarakat.

"Kondisi ini merupakan dampak berkepanjangan dari pemulihan Grup dari pandemi COVID-19, di mana penjualan belum mencapai tingkat yang diharapkan oleh manajemen, dan situasi pasar memburuk akibat dampak dari Krisis Timur Tengah. Dua masalah ini telah berdampak negatif terhadap hasil Grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024," tulis manajemen dalam laporan keuangan.

Imbas kerugian berlipat-lipat itu, KFC terpaksa melakukan efisiensi usaha dengan menutup gerainya dan melakukan PHK pada karyawan.

Dalam laporan yang sama disebutkan, per 30 September 2024, Perusahaan hanya mengoperasikan sisa 715 gerai restoran di seluruh Indonesia. Padahal, di Desember 2023 ada 762 gerai yang dioperasikan, artinya ada sekitar 47 gerai yang tak lagi dioperasikan alias ditutup.

Dari sisi jumlah karyawan, per 30 September 2024 seluruh grup usaha FAST mempunyai total 13.715 karyawan. Jumlahnya turun jauh dari data di 31 Desember 2023 yang mencapai 15.989 karyawan, artinya ada pengurangan karyawan hingga 2.274 karyawan.

(hal/fdl)

Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mencopot para manajer di daerah yang distribusi pupuknya bermasalah. Hal ini dikatakannya usai menerima laporan sejumlah kepala desa.

Laporan itu disampaikan secara langsung dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman. Acara ini dihadiri 1.300 kepala desa se-pulau Sumatera dan Jawa.

Pada kesempatan itu, Amran memanggil sejumlah kepala desa yang mengaku belum menerima tambahan distribusi pupuk ke atas panggung untuk berdialog. Amran mengingatkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penambahan kuota pupuk menjadi 100%.

"Pak Presiden sudah tambah kuota 100% se-Indonesia. Kedua, kemarin ada utang petani-nelayan dengan macet 10 tahun itu diputihkan. Begitu sayangnya pada petani, UMKM, masyarakat kecil, perintah Pak Presiden," ujar Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Sejumlah kepala desa menyampaikan keluhannya, mulai dari kepala desa dari Cilacap hingga Bondowoso. Beberapa di antara mereka mengaku tidak mengetahui bahwa kuota pupuk telah ditambah menjadi 100%.

"Saya dari Desa Bokor, Bondowoso. Kita belum tahu ada tambahan 100%. Namun hari ini sedang perbaikan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)," kata salah seorang perwakilan desa tersebut.

Kepala desa yang berasal dari Cilacap, mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi ada bantuan pupuk. Sedangkan, kepala desa dari Banten mengaku kesulitan mendapatkan pupuk.

"Saya Kades Tugu, Banten. Belum ada (tambahan pupuk). Kesusahan mendapatkan pupuk sampai hari ini,"ujar salah seorang perwakilan dari desa tersebut.

Mendengar respons tersebut, Amran memanggil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi untuk segera menghubungi para manajer distributor pupuk dan mengecek kondisi ini.

"Pupuk tidak boleh dipolitisasi. Ini kepentingan rakyat kecil. Coba dicek Pak Dirut, ini harus diselesaikan," kata Amran.

Amran juga mengambil langkah tegas dengan meminta agar para manajer di area yang bermasalah ini untuk segera dicopot dari jabatannya. Hal ini mengingat seharusnya surat keputusan (SK) untuk penyaluran pupuk ke daerah sudah selesai dari Juli, namun sebagian daerah masih belum mendapatkan pupuk.

"Pak Dirut tolong manajernya copot deh. Coba cek masing-masing yang nggak sampai dicopot. Ini perintah. Titik. Aku minta daerah dicek, yang dicek nanti bermasalah, dicopot. Ini perintah, nggak bisa ditawar," tegas Amran.

Selain itu, Amran juga memastikan bahwa permasalahan ini akan diselesaikannya dalam 1-2 minggu ke depan. Ia mengingatkan, apabila terjadi hambatan dan masalah di sektor pangan, termasuk menyangkut pupuk, bisa berdampak besar ke negara.

"Kalau tidak ada pangan, negara bermasalah. Sekarang tingkat dunia sudah bermasalah, ada saudara kita kelaparan 720 juta, hampir 1 miliar kelaparan di dunia sekarang. Kemudian Indonesia ada iklim ekstrem, El Nino, La Nina, ini sangat berbahaya untuk kita," kata Amran.

"Kalau krisis ekonomi kita mampu bertahan, krisis COVID-19 kita bertahan. Semua kerjasama aparat pemerintah, APH, kita bisa atasi, tapi kalau krisis pangan, akan melompat krisis politik dan negara bisa bermasalah," sambungnya.

(shc/ara)

Jakarta -

Penelitian terbaru Bank Pembangunan Asia (ADB) mengungkapkan dampak perubahan iklim (climate change) bisa mengurangi produk domestik bruto (PDB) di negara-negara berkembang Asia-Pasifik sebesar 17% pada 2070. Hal itu berdasarkan skenario emisi gas rumah kaca tingkat tinggi yang diperkirakan meningkat menjadi 41% pada 2100.

Penelitian baru tersebut disajikan dalam edisi perdana Laporan Iklim Asia-Pasifik ADB, yang merinci serangkaian dampak yang mengancam kawasan tersebut. Naiknya permukaan air laut dan turunnya produktivitas tenaga kerja akan menyebabkan kerugian terbesar, dengan pendapatan lebih rendah dan ekonomi yang terpukul.

"Perubahan iklim telah memperparah kehancuran akibat badai tropis, gelombang panas dan banjir di wilayah tersebut, yang berkontribusi terhadap penderitaan manusia dan tantangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Jika krisis iklim terus meningkat, diperkirakan hingga 300 juta orang di wilayah tersebut terancam oleh banjir pesisir. Tidak hanya itu, aset yang ada di wilayah pesisir senilai triliunan dolar disebut dapat rusak setiap tahunnya pada tahun 2070.

"Tindakan yang mendesak dan terkoordinasi dengan baik untuk mengatasi dampak ini diperlukan sebelum terlambat," tutur Asakawa.

Laporan ini menawarkan rekomendasi kebijakan yang menjanjikan kepada pemerintah di negara-negara berkembang anggota ADB, tentang cara mengurangi emisi gas rumah kaca dengan biaya rendah.

Dalam studi persepsi perubahan iklim ADB tahun ini, 91% responden di 14 ekonomi regional memandang bahwa pemanasan global sebagai masalah serius. Banyak yang menginginkan agar tindakan pemerintah lebih ambisius.

Respons adaptasi dinilai perlu dipercepat untuk mengatasi risiko iklim yang terus meningkat, bersamaan dengan keharusan untuk meningkatkan pendanaan iklim yang berfokus pada adaptasi.

Laporan tersebut menilai kebutuhan investasi tahunan bagi negara-negara di kawasan untuk beradaptasi dengan pemanasan global antara US$ 102 miliar sampai US$ 431 miliar, melebihi US$ 34 miliar pendanaan yang diperhitungkan pada 2021-2022.

"Reformasi regulasi pemerintah dan peningkatan pengakuan risiko iklim membantu menarik sumber baru modal iklim swasta, tetapi arus investasi swasta yang jauh lebih besar diperlukan," ucapnya.

ADB berkomitmen untuk mencapai kawasan Asia-Pasifik yang sejahtera, inklusif, tangguh dan berkelanjutan, sambil mempertahankan upayanya untuk memberantas kemiskinan ekstrim. Didirikan pada tahun 1966, ADB memiliki 69 anggota di mana 49 di antaranya dari kawasan tersebut.

(aid/eds)

Jakarta -

Swasembada pangan memang menjadi salah satu tujuan besar bagi Indonesia, terutama dalam upaya memastikan ketersediaan pangan nasional tanpa ketergantungan pada impor. Upaya mewujudkan swasembada pangan telah menjadi salah satu fokus utama berbagai pemerintahan dari masa ke masa, sejak era Presiden Soeharto hingga Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan komparasi capaian swasembada pangan di era Presiden Jokowi dengan pencapaian di era Presiden Soeharto. Menurutnya, capaian keduanya sama-sama luar biasa dan mampu memenuhi kecukupan pangan rakyat.

"Swasembada di era pemerintahan sekarang (Presiden Jokowi) itu tiga kali 2017-2019 dan 2020 dan itu tidak ada impor beras medium dengan perbandingan penduduknya 200 juta (jiwa). Artinya apa? upaya kita luar biasa kalau kita mau mengkomparasi dengan tahun 1984. Saya kira kebijakan pangan Pak Harto hebat dan pemerintahan sekarang juga hebat," ujar Amran dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari ANTARA.

Amran merujuk pada definisi swasembada yang digunakan oleh Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO). Berdasarkan ketetapan FAO pada 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional.

Era Soeharto

Pada tahun 1984, di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras yang diakui oleh Food and Agriculture Organization (FAO). Bahkan, Indonesia saat itu dapat menyumbangkan 100.000 ton beras untuk membantu korban kelaparan di beberapa negara Eropa.

Capaian ini merupakan hasil dari upaya swasembada pangan yang telah dicanangkan sejak 1973. Selama periode 1970-an hingga 1980-an, pemerintah melakukan investasi besar-besaran di bidang infrastruktur pertanian, seperti pembangunan waduk, bendungan, dan irigasi.

Selain itu, teknologi pertanian mulai diperkenalkan dan disebarluaskan kepada petani melalui kegiatan penyuluhan. Pemerintah menempatkan penyuluh pertanian di tingkat desa dan membentuk kelompok-kelompok petani. Salah satu program khas pada masa Orde Baru adalah kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca, pemirsa), yang menjadi forum dialog langsung antara petani, nelayan, dan peternak dengan menteri atau bahkan Presiden Soeharto.

Pada era Soeharto, kebijakan pembangunan pertanian difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan pokok tanpa bergantung pada impor. Pemerintah menunjukkan tekad kuat untuk mencapai swasembada beras melalui kebijakan, program, serta penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai. Para sarjana pertanian dilibatkan untuk mendukung program tersebut baik di lapangan maupun di lembaga penelitian.

Selain sumber daya manusia dan pendanaan, masyarakat terutama petani juga dimobilisasi untuk meningkatkan produksi pertanian. Pada masa ini, Indonesia diuntungkan dengan adanya benih unggul dari program revolusi hijau, yang diadopsi secara serius oleh Soeharto. Kebijakan ini dijalankan dengan menyediakan SDM, dana, dan mobilisasi besar-besaran.

Berkat program pertanian era Soeharto, Indonesia yang pernah menjadi salah satu pengimpor beras terbesar pada tahun 1966, berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Dari produksi beras sebesar 12,2 juta ton pada tahun 1969, Indonesia mampu meningkatkan produksi hingga mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984, mencukupi kebutuhan pangan nasional.

Era Jokowi

Selama satu dekade kepemimpinannya, Presiden Jokowi menjadikan kedaulatan pangan sebagai salah satu janji kampanye yang terus diprioritaskan. Sejak periode pertama, Jokowi telah berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Meski begitu, Jokowi menilai upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan merupakan proses yang panjang karena dihadapkan dengan tantangan iklim dan perubahan cuaca.

"Ini proses panjang ya swasembada pangan itu. Tidak hanya, kadang sudah baik, turun lagi karena iklim yang enggak menentu," kata Jokowi dikutip dari Antara.

Ia menambahkan saat produksi pertanian sudah meningkat, kemudian turun lagi karena fenomena iklim, seperti El Nino dan La Nina. Menurutnya, faktor iklim sangat berpengaruh terhadap produktivitas pertanian tidak hanya di Indonesia, tetapi semua negara di dunia.

"Saya kira iklim sangat mempengaruhi produktivitas di semua negara dan dalam dua tahun ini negara-negara yang biasanya produksinya berlebih itu pun juga mengalami penurunan yang tajam," katanya.

Di bawah kepemimpinannya, Jokowi meluncurkan berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan di antaranya melalui modernisasi sektor pertanian, pembangunan infrastruktur hingga diversifikasi pangan.

Modernisasi Pertanian

Pemerintah telah berkomitmen untuk meninggalkan pola lama bertani yang identik dengan pekerjaan kasar, menggantinya dengan pendekatan teknologi yang lebih modern. Teknologi ini memungkinkan petani masa kini untuk bekerja tanpa harus menyentuh tanah secara langsung.

Salah satu contoh penerapan modernisasi di bidang pertanian adalah penggunaan alat tanam modern dan sistem hidroponik. Melalui teknologi ini, para petani milenial, meskipun memiliki lahan terbatas, mampu meraih pendapatan yang signifikan hingga ratusan juta rupiah. Dengan menerapkan Internet of Things (IoT) dan sistem hidroponik yang bisa dikendalikan dari jarak jauh melalui perangkat Android, para petani dapat mengurangi kebutuhan berkotor-kotor dalam pekerjaan mereka.

Pemerintah juga menggandeng petani milenial dan mahasiswa dalam upaya meningkatkan produksi dan mengantisipasi situasi darurat pangan, menunjukkan perhatian tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia. Dengan begitu, petani muda dengan wawasan luas dan pemahaman teknologi yang lebih baik, diharapkan dapat berkontribusi besar dalam proses modernisasi pertanian Indonesia.

Petani Bojongemas, Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, kini tengah panen padi. Mereka menggunakan alat mesin pertanian (Alsintan) untuk memanen padi. Foto: Wisma Putra

Upaya menarik minat generasi milenial untuk terjun langsung ke sektor pertanian juga didukung dengan bantuan mekanisasi alat dan mesin pertanian (alsintan). Pemberian alsintan ini bertujuan mengubah pandangan calon petani muda, menunjukkan bahwa pertanian dapat dikelola secara modern.

Selain itu, mekanisasi alsintan terbukti mampu menekan biaya produksi. Sebagai perbandingan, pengolahan tanah secara tradisional dengan cangkul membutuhkan tenaga 30-40 orang per hari, dengan waktu kerja total antara 240 hingga 400 jam per hektare, serta biaya berkisar antara Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta. Namun, dengan penggunaan traktor, proses pengolahan tanah hanya membutuhkan dua tenaga kerja dengan waktu kerja sekitar 16 jam per hektare, dan biaya yang lebih rendah, yaitu antara Rp 900.000 hingga Rp1 juta.

Di sektor hilir, petani juga didorong memanfaatkan teknologi saat pascapanen agar memperoleh keuntungan sebanyaknya. Transaksi produk pertanian melalui situs marketplace, misalnya, dapat mengurangi rantai pasok sampai ke tingkat konsumen dan memperluas wilayah pemasaran. Beberapa marketplace yang pernah hadir di antaranya Agromaret, TaniHub, aplikasi Petani, Sayurbox dan LimaKilo.

Melalui aplikasi, petani dapat langsung menjual produk pertaniannya dengan pembeli, baik individu maupun korporasi (supermarket, hypermarket, hotel, dan restoran).

Infrastruktur Pertanian

Pembangunan infrastruktur pangan menjadi fokus dalam upaya peningkatan produksi pangan nasional melalui beberapa langkah strategis. Langkah-langkah tersebut meliputi pembangunan embung, irigasi, mekanisasi, serta pembukaan lahan pertanian baru melalui optimalisasi lahan rawa.

Presiden Joko Widodo, dalam sebuah acara di Jakarta pada 31 Juli 2024 menyampaikan bahwa infrastruktur bukan hanya mencakup sektor-sektor konstruksi dan energi, tetapi juga sektor pertanian. Pendanaan infrastruktur, selain di Kementerian PUPR, juga dialokasikan di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan. Atas kontribusi terhadap pembangunan nasional, Jokowi dianugerahi gelar Bapak Konstruksi Indonesia, sebuah penghargaan yang mengapresiasi fokusnya pada pembangunan infrastruktur yang mencakup berbagai sektor.

Selain itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima penghargaan atas dedikasi dalam membangun infrastruktur pertanian selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Tercatat, Kementerian Pertanian berhasil melaksanakan pembangunan yang masif di bidang pertanian berkat refocusing anggaran pada 2015-2017. Dana sebesar Rp 12,2 triliun dialihkan dari kegiatan seremonial untuk pembangunan infrastruktur pertanian, termasuk irigasi dan mekanisasi.

Pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, sekitar 3,4 juta hektare irigasi baru dibangun dan diperbaiki, dilengkapi dengan modernisasi alat pertanian. Bantuan berupa lebih dari 300 ribu unit alat dan mesin pertanian didistribusikan kepada petani di seluruh Indonesia. Selain itu, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan lebih dari 4.000 embung, yang terbukti meningkatkan produktivitas lahan.

Peningkatan produksi pangan nasional juga berpengaruh pada Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian yang terus mengalami peningkatan dari Rp 880,40 triliun pada 2014 menjadi Rp 1.005,40 triliun pada 2018. Peningkatan produktivitas pangan ini memungkinkan Indonesia mencapai swasembada beras pada 2017, 2019, dan 2020, termasuk swasembada untuk komoditas jagung, bawang merah, cabai, daging ayam, dan telur.

Amran terus melakukan terobosan dalam infrastruktur pertanian, seperti program pompanisasi untuk mengatasi dampak kekeringan dan mengoptimalkan lahan rawa yang sebelumnya kurang dimanfaatkan. Program pompanisasi ini telah menerapkan lebih dari 63 ribu unit pompa yang ditargetkan mencapai 75 ribu unit di seluruh Indonesia. Dampak dari program ini memungkinkan petani meningkatkan frekuensi tanam hingga tiga kali lipat, terutama di wilayah-wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Selain itu, upaya mengoptimalkan lahan rawa dilakukan di daerah Papua Selatan dan Sumatera Selatan untuk meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun yang bekerja sama dengan TNI. Upaya tersebut tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memanfaatkan sumber daya lahan yang sebelumnya belum terkelola secara maksimal.

Peningkatan infrastruktur pertanian diiringi dengan pemanfaatan varietas-varietas unggul padi serta program intensifikasi dan ekstensifikasi memacu peningkatan produksi pertanian beras di Tanah Air agar Indonesia berhasil berswasembada.

Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food Estate)

Salah satu program unggulan Jokowi dalam swasembada pangan adalah Food Estate atau Kawasan Sentra Produksi Pangan. Pengembangan food estate ini menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 dalam rangka memperkuat dan menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani, terutama di masa pandemi Covid-19 dan di tengah terjadinya perubahan iklim.

Adanya lumbung pangan di setiap daerah merupakan indikasi menguatnya kemandirian pangan yang berdampak positif terhadap ketahanan pangan nasional. Indonesia telah memiliki 4.868 lumbung pangan masyarakat (LPM) yang tersebar di 388 Kabupaten dan 33 Provinsi di Indonesia.

Kebun Jagung Food Estate Gunung Mas Kalimantan Tengah Foto: Dok. Kementerian Pertanian

Dikutip dari Kementerian Pertanian, dengan pengembangan food estate, pengelolaan pertanian tidak lagi dengan cara biasa atau konvensional, tetapi dilakukan pada skala usaha yang luas (economy of scale) dengan penerapan inovasi teknologi serta pengembangan kelembagaan dan infrastruktur pendukung.

Implementasi pengembangan food estate, telah diawali dengan membangun food estate di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak tahun 2020. Adapun berikut wilayah-wilayah yang sudah terbangun food estate.

1. Kalimantan Tengah

Pengembangan food estate telah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2020 pada areal lahan sawah eksisting sekitar 30.000 hektar (ha), yang tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10.000 ha dan Kabupaten Kapuas 20.000 ha.

Pengembangan food estate Kalimantan Tengah pada tahun 2021 diperluas menjadi 44.135 hektar. Selama periode tahun 2020-2021 kegiatan food estate Kalimantan Tengah telah memberikan hasil cukup baik, diindikasikan oleh adanya peningkatan produktivitas dan produksi dari komoditas yang dikembangkan.

Direncanakan mulai tahun 2022, pengembangan food estate Kalimantan Tengah terus diperluas untuk mencapai target 70.000 ha. Perluasan tersebut dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan pembangunan jaringan tata air yang dilakukan oleh Kementerian PUPR selama periode 2022-2024.

2. Kabupaten Sumba Tengah

Pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sasaran luas areal pengembangan pada tahun 2022-2024 ditetapkan bertahap. Pada tahun 2022, direncanakan seluas 4.709 ha, tahun 2023 menjadi 6.350 ha dan pada tahun 2024 menjadi 10.000 ha yang terdiri dari luas padi 6.000 ha dan jagung 4.000 hektar.

3. Kabupaten Gresik

Pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas mangga yang dikombinasikan dengan intercropping jagung, kacang tanah, kacang hijau dan jeruk nipis, serta integrated farming jagung dengan sapi dan domba.

Bentuk kegiatan berupa intensifikasi untuk tanaman/ternak yang sudah eksis serta ektensifikasi. Sasaran pengembangan komoditas mangga sebagai tanaman utama seluas 100 ha pada tahun 2022, dilanjutkan menjadi 700 ha tahun 2023, dan menjadi 1.175 ha pada tahun terakhir kegiatan (2024).

4. Kabupaten Garut

Pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas cabai, bawang merah dan kentang. Target luas areal intensifikasi dimulai dari 230 ha di 2022 meningkat menjadi 590 ha di 2023 dan akhirnya menjadi 1.000 ha di 2024.

5. Kabupaten Temanggung

Pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas bawang merah, bawang putih dan cabai. Sasaran pengembangan food estate pada tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu masing-masing seluas 400 hektar, dan pada tahun 2024 dikembangkan 200 hektar, sehingga total menjadi 1000 hektar.

Penghargaan Tertinggi FAO

Belum lama ini, organisasi pangan dan pertanian dunia atau FAO memberikan penghargaan tertinggi terhadap Presiden Joko Widodo berupa Agricola Medal. Diketahui, baru dua Presiden RI yang mendapatkan penghargaan itu, yakni Jokowi dan Soeharto.

Jokowi diberi penghargaan tersebut karena dinilai mampu menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Jokowi dianggap mampu menjaga tren swasembada pangan di sektor beras, karena selama empat tahun pada 2017, 2019, 2020, dan 2021 tak ada impor beras medium.

Sebagai informasi, Agricola Medal yang dalam bahasa Latin berarti 'petani' dianugerahkan oleh FAO kepada tokoh-tokoh dunia yang dianggap berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan global. Penghargaan ini sejalan dengan tujuan utama FAO dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030.

Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia telah menunjukkan perkembangan pesat dalam transformasi sistem pertanian dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan. Bahkan di tengah tantangan global seperti pandemi COVID-19.

"Selama pandemi COVID-19, sektor pertanian telah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan sebesar 2,2 persen. Tingkat kemiskinan di Indonesia juga terus menunjukkan penurunan yang konsisten," ungkapnya.

Saat menerima penghargaan itu dari Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu, Jokowi mengatakan sektor pertanian di Indonesia saat pandemi Covid-19 mampu tetap tumbuh 1,7% di 2023, memberikan kontribusi 12,5% bagi PDB nasional.

"Semua itu tidak lepas dari peran serta seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan ketahanan kemandirian bangsa," kata Jokowi.

Meskipun banyak upaya telah dilakukan, mewujudkan swasembada pangan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam, alih fungsi lahan pertanian menjadi area pemukiman atau industri, dan keterbatasan akses petani pada teknologi canggih. Di samping itu, persaingan harga dengan komoditas impor yang seringkali lebih murah juga menjadi kendala dalam mencapai kemandirian pangan.

Tekad Prabowo Percepat Wujudkan Indonesia Swasembada Pangan

Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan ketahanan dan kemandirian pangan menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya, ketahanan pangan adalah langkah strategis yang esensial untuk menjamin kesejahteraan dan kemandirian bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

"Saya tekankan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai swasembada pangan. Kita harus mampu memenuhi dan memproduksi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo saat menyampaikan pidato perdananya di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024)

Didukung oleh para ahli, Presiden Prabowo menargetkan bahwa dalam 4-5 tahun mendatang, Indonesia akan mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri dan siap menjadi lumbung pangan dunia. Ia juga mengingatkan risiko ketergantungan pada impor pangan, terutama dalam situasi krisis global.

"Kita tidak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar. Dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli," tegasnya.

Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi nasional untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, serta mengajak seluruh pemimpin dan masyarakat untuk bersinergi demi mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan nasional.

Isu-isu global seperti perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi, dan kemajuan teknologi juga menjadi perhatian utama dalam strategi ketahanan pangan jangka panjang.

"Ini adalah masa depan bangsa, dan kita semua harus terlibat dalam membangunnya," tambahnya.

Untuk mengejar target swasembada pangan, berbagai langkah konkret telah disusun dengan melibatkan sinergi antara kementerian, lembaga, hingga sektor swasta. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan strategi Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan dalam lima tahun. Salah satunya dengan pemanfaatan lahan di luar Pulau Jawa. Menurut Zulhas, agak sulit membuka lumbung pangan di Jawa saat ini.

"Oleh karena itu memang masa depan untuk nanem padi, gula, dan jagung itu ada di Papua. Sekarang kita lagi coba di kembangkan garis besarnya di Merauke," kata Zulhas usai pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

Zulhas mengatakan Pulau Sulawesi juga menyimpan potensi sebagai lumbung pangan. Begitu pula sebagian Pulau Sumatera. Dia sedang mengkaji kemungkinan pembukaan lumbung pangan berdasarkan klaster. Misalnya, cengkeh dan cokelat di Sulawesi; kopi, lada, dan kelapa di Sumatera.

"Jadi, bukan hanya beras, tidak hanya gula, tidak hanya jagung, tetapi juga komoditas protein," ujarnya.

Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Menteri Amran Sulaiman juga berkomitmen meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Pihaknya telah menyusun langkah strategis yang tertuang dalam blueprint swasembada pangan. Hal ini disampaikan Amran saat memberikan materi program swasembada pangan pada rangkaian acara Retreat bagi para Menteri Kabinet Merah Putih di Magelang, Sabtu (26/10).

"Pada tahun 2024 Kementan telah melakukan refocusing anggaran untuk mencapai target produksi beras, sebagai bagian dari upaya percepatan produksi pangan. Pemerintah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. Melalui optimalisasi ini memberikan dampak surplus produksi 1,13 juta ton beras dengan nilai total mencapai Rp. 13,57 triliun. Kebijakan yang tepat ini berhasil meningkatkan produksi beras di Agustus-Oktober 2024 yang tercatat BPS," kata Amran.

Selain itu, Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian untuk memastikan keberhasilan swasembada pangan, Kementerian Pertanian mengimplementasikan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Kementan juga akan melakukan revitalisasi terhadap bendungan baru untuk mendukung pengairan yang efektif dan efisien.

Di sisi lain, petani milenial dan generasi Z dilibatkan secara aktif dalam transformasi pertanian, dengan memanfaatkan potensi geografis dan topografi serta menyesuaikan dengan iklim dan budaya lokal. Dengan beralih ke pertanian modern, diharapkan biaya produksi dapat ditekan hingga 50% dan produksi meningkat hingga 100%.

Selain itu, Amran mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama lintas kementerian, seperti dengan Menteri BUMN Erick Thohir, untuk mengoptimalkan sumber daya dan investasi jangka panjang dalam sektor pertanian dan infrastruktur pendukung. Erick menyoroti peran BUMN untuk mendukung akses permodalan dan teknologi bagi petani.

Di sektor logistik, para pengusaha berjanji memperkuat rantai pasok pangan dengan mengoptimalkan transportasi dan distribusi untuk meminimalkan biaya dan mempersingkat waktu pengiriman. Selain itu, Badan Bank Tanah juga saat ini sudah menyiapkan lahan untuk mendorong swasembada pangan, seperti Luhu di Maluku, Poso di Sulawesi Tengah, hingga Tapanuli Selatan di Sumatera Utara.

Dukungan juga datang dari Polri, yang merencanakan merekrut lulusan SMK pertanian sebagai bintara. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis di sektor pangan serta memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk berperan dalam sektor pertanian.

Kolaborasi yang melibatkan sektor pemerintah, swasta, serta lembaga pendidikan ini bertujuan untuk mendorong Indonesia mencapai ketahanan dan swasembada pangan dalam jangka waktu lima tahun ke depan, sebagai bagian dari strategi besar Prabowo untuk mencapai kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor.

(prf/ega)

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Minggu siang, 27 Oktober 2024 dimulai dari ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex dapat menimbulkan efek domino yang mengguncang sektor industri tekstil nasional.

Disusul, PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex saat ini sedang melakukan upaya kasasi setelah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, mengatakan perusahaan yang saat ini memiliki liabilitas lebih dari Rp 25 triliun ini berupaya tetap beroperasi agar bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan homologasi.

Selanjutnya, pemerintah Prabowo akan mencetak sawah baru seluas 150 ribu hektare di Kalimantan Tengah pada 2025. Langkah ini merupakan tahap awal dari proyek lumbung pangan atau food estate yang direncanakan akan mencapai luas 3 juta hektare hingga 2029.

Berikutnya, kapal yang ditumpangi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami kecelakaan di perairan laut Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Kamis lalu, 24 Oktober 2024.

Terakhir, Pendiri Ruang Setara (Rasera) Project, Aulia Hakim, meminta pemerintah bertanggung jawab atas kecelakaan kerja berulang di kawasan industri penghiliran nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sritex Dinyatakan Pailit, Ekonom: PHK Massal Industri Tekstil....

<!--more-->

1. Sritex Dinyatakan Pailit, Ekonom: PHK Massal Industri Tekstil Picu Krisis Sosial

Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex dapat menimbulkan efek domino yang mengguncang sektor industri tekstil nasional.

Ia menyebut, situasi yang dialami Sritex saat ini merupakan cerminan dari kesulitan industri tekstil dalam negeri. Ahmad menuturkan, dampak langsung dari putusan pailit Sritex adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20 ribu pekerja.

"Badai PHK ini tidak bisa dianggap remeh. Sebab ampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh pekerja yang terkena PHK, tapi juga industri tekstil secara keseluruhan," ujarnya saat dihubungi Tempo, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Sritex Tetap Beroperasi meski Terus Merugi, Berikut Daftar Utang Perseroan ke 28 Bank

PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex saat ini sedang melakukan upaya kasasi setelah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, mengatakan perusahaan yang saat ini memiliki liabilitas lebih dari Rp 25 triliun ini berupaya tetap beroperasi agar bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan homologasi.

“Perseroan akan terus beroperasi secara normal dan terus berupaya meningkatkan produksi,” kata Welly dalam keterangan resminya, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Seperti diketahui, Sritex mencatatkan kinerja keuangan yang buruk selama beberapa tahun belakangan. Sengketa yang sempat bergulir di Pengadilan Niaga Semarang hingga berakhir putusan pailit merupakan gugatan dari salah satu kreditur, yakni PT Indo Bharat Rayon (IBR). Sritex memiliki utang usaha kepada IBR sebesar Rp Rp 100.308.838.984.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Genjot Food Estate, Pemerintah Prabowo akan Cetak Sawah 150 Ribu Hektare....

<!--more-->

3. Genjot Food Estate, Pemerintah Prabowo akan Cetak Sawah 150 Ribu Hektare di Kalimantan Tengah Tahun Depan

Pemerintah Prabowo akan mencetak sawah baru seluas 150 ribu hektare di Kalimantan Tengah pada 2025. Langkah ini merupakan tahap awal dari proyek lumbung pangan atau food estate yang direncanakan akan mencapai luas 3 juta hektare hingga 2029.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Andi Nur Alam Syah, mengatakan, proses cetak sawah akan memanfaatkan rawa dan lahan suboptimal lainnya. Menurut dia, kebijakan ini merupakan keniscayaan karena lahan produktif terus menyusut sementara kebutuhan pangan semakin meningkat.

“Kami fokus memanfaatkan lahan potensial yang belum tergarap optimal, seperti rawa dan lahan suboptimal, untuk mendukung produksi pangan nasional,” ujar Andi lewat keterangan tertulis yang dikutip Ahad, 27 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Ini Kronologi Kapal yang Ditumpangi Petugas KPK dan KKP Alami Kecelakaan di Jembrana

Kapal yang ditumpangi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami kecelakaan di perairan laut Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Kamis lalu, 24 Oktober 2024. Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu, menjelaskan soal kronologi insiden itu.

Dia mengatakan, awalnya kapal yang ditumpangi tim Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK dan tim KKP, sedang melaksanakan observasi lapangan ke lokasi budi daya lobster di Jembrana, Bali. Namun, kata Haeru, saat itu ombak di wilayah perairan laut Jembrana cukup besar sehingga menyebabkan kapal yang ditumpangi sekitar sembilan orang itu terbalik.

“Seluruh penumpang langsung mendapatkan pertolongan pertama di Puskesmas Mendoyo. Pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Negara saat ini mendapatkan penanganan medis yang memadai dan kondisi dipantau secara berkala,” ujar Haeru dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Ahad, 27 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Aktivis Lingkungan Minta Pemerintah Bertanggung Jawab atas Kecelakaan Kerja....

<!--more-->

5. Aktivis Lingkungan Minta Pemerintah Bertanggung Jawab atas Kecelakaan Kerja Berulang di Kawasan IMIP

Pendiri Ruang Setara (Rasera) Project, Aulia Hakim, meminta pemerintah bertanggung jawab atas kecelakaan kerja berulang di kawasan industri penghiliran nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah. Hal ini menyusul insiden ledakan di PT Dexin Steel Indonesia (DSI) pada Jumat, 25 Oktober 2024, yang menyebabkan satu pekerja meninggal.

“Penegakan hukum dan evaluasi badan pengawas K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) harus segera dilakukan,” kata Aulia melalui pernyataan tertulis kepada Tempo, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Aulia mengatakan kecelakaan kerja yang terjadi di IMIP merupakan kegagalann pemerintah dalam melindungi pekerja. Terlebih, kecelakaan Jumat kemarin bukan kali pertama terjadi di IMIP. Dalam catatan, salah satu kecelakaan terbesar yang menewaskan 21 buruh pernah terjadi pada 24 Desember 2023 di Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau PT ITSS.

Berita selengkapnya baca di sini.

Jakarta -

Krisis properti China belum menunjukkan perbaikan meski pemerintah negeri berjuluk tirai bambu itu telah memberikan berbagai insentif. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah kredit macet perbankan untuk pinjaman di sektor tersebut.

Salah satunya seperti yang dialami oleh raksasa perbankan asal Inggris, HSBC. Di mana eksposur perusahaan terhadap kredit macet pinjaman properti komersial di Hong Kong melonjak hampir enam kali lipat.

Melansir dari Financial Time, Sabtu (26/10/2024), jumlah kredit macet sektor properti yang dimiliki bank tersebut per 30 Juni 2024 kemarin sudah mencapai US$ 3,2 miliar atau setara Rp 50,06 triliun (kurs Rp 15.646/dolar AS).

Jumlah itu naik dari US$ 576 juta atau Rp 9,01 pada awal 2024. Di mana total kredit macet senilai US$ 3,2 miliar itu merupakan 9% dari total pinjaman real estate komersial HSBC di Hong Kong.

Padahal selama ini Hong Kong merupakan pasar terbesar HSBC untuk pinjaman real estat komersial, yang mencakup 45% dari keseluruhan portofolionya. Dibandingkan dengan portofolio pinjaman sektor properti mereka di kampung halaman, Inggris, yang hanya 18%.

Meningkatnya gagal bayar atau kredit macet ini merupakan tanda bagaimana sektor properti komersial di Hong Kong terus menyusut, meskipun pusat keuangan Asia Timur tersebut selama bertahun-tahun telah menjadi salah satu pasar real estat termahal di dunia.

Sama dengan HSBC, bank asal Inggris lainnya seperti Standard Chartered memiliki lebih banyak eksposur terhadap pinjaman properti komersial di Hong Kong daripada wilayah lain mana pun.

Bank itu melaporkan peningkatan proporsi peminjam dengan peringkat lebih rendah dalam pendapatan terbarunya. Meskipun jumlah kredit macet untuk pinjaman real estate mereka tampak tidak mengalami kenaikan yang signifikan alias masih baik-baik saja.

Namu. Standard Chartered mengatakan pada bulan Juli bahwa mereka tetap memangkas eksposur tanpa jaminan terhadap peminjam real estat komersial Hong Kong sebesar 19% sejak akhir tahun 2022.

Di luar itu analis properti di UBS, Mark Leung, berpendapat sektor properti di Hong Kong akan terus meredup dalam beberapa waktu ke depan sama seperti yang dialami China. Hal ini akan terlihat dari banyaknya penurunan nilai aset bagi pengembang Hong Kong dalam waktu dekat.

"Untuk perkantoran, sewa kemungkinan akan terus turun karena masalah pasokan yang meningkat, dan kekosongan bisa meningkat," katanya.

(hns/hns)

JAKARTA - Industri tekstil atau garmen di Indonesia tengah menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu perusahaan tekstil terbesar, PT Sri Rejeki Isman Tbk ( Sritex ), baru-baru ini resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (PN) Semarang, dengan utang mencapai Rp24 triliun.

Dampak langsung dari keputusan ini, sekira 20.000 pekerja Sritex terancam PHK. Di luar itu, efek domino yang terjadi dinilai bisa mengguncang seluruh sektor industri garmen di Indonesia. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, runtuhnya salah satu pemain besar industri tekstil dalam negeri ini menjadi alarm bagi Pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera bertindak mengatasi krisis yang terjadi.

"Dalam beberapa tahun terakhir, industri garmen Indonesia sudah berada di bawah tekanan. Globalisasi, perubahan pola konsumsi, ketatnya persaingan internasional, dan pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan pada industri ini," ungkap Achmad dalam keterangannya kepada SINDOnews, Sabtu (26/10/2024).

Peroslan itu masih ditambah lagi dengan ketergantungan yang tinggi pada pasar ekspor dan rantai pasok global yang terganggu oleh berbagai faktor eksternal, termasuk perang dagang antara Amerika Serikat dan China serta kenaikan biaya produksi di dalam negeri.

Kepailitan Sritex, kata Achmad, adalah puncak dari masalah yang telah lama mengintai. Dengan beban utang yang besar, ketergantungan pada permintaan global, serta tekanan dari kenaikan upah minimum, Sritex akhirnya tidak mampu lagi bertahan.

"Dalam konteks ini, situasi yang dialami Sritex bukan hanya masalah internal perusahaan, tetapi cerminan dari kesulitan yang dihadapi oleh industri garmen secara keseluruhan di Indonesia," ujarnya.

PHK massal di sektor garmen, lanjut dia, bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga sosial. Ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak hanya berpengaruh pada daya beli mereka, tetapi juga akan memengaruhi stabilitas sosial di kawasan industri yang sangat bergantung pada keberadaan perusahaan-perusahaan tekstil besar.

"Banyak dari pekerja yang terkena PHK adalah tulang punggung keluarga, dan jika mereka kehilangan penghasilan, dampaknya akan berlipat ganda," tandasnya.

Selain itu, mayoritas pekerja di sektor garmen adalah perempuan, dan kehilangan pekerjaan dalam skala besar seperti ini akan memperburuk kesenjangan gender dalam tenaga kerja dan meningkatkan tingkat kemiskinan perempuan di Indonesia. Mneurut Achmad, ini adalah isu yang perlu dihadapi dengan serius, mengingat industri tekstil adalah salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia.

"Sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto menghadapi tugas berat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, terutama dalam mengatasi dampak dari krisis di sektor garmen ini," cetusnya.

Menurut Achmad, ada beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh Prabowo dan pemerintahannya untuk meredam dampak buruk dari badai PHK di industri garmen dan tekstil, yakni:

Paket Bantuan untuk Pekerja yang Terkena Dampak

Langkah pertama dan mendesak menurutnya adalah memastikan bahwa pekerja yang terkena PHK mendapat dukungan yang memadai. Pemerintah harus segera mengeluarkan paket bantuan sosial khusus untuk pekerja di sektor garmen yang terdampak. Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau subsidi bagi keluarga yang kehilangan penghasilan harus segera disalurkan untuk mencegah terjadinya krisis sosial yang lebih luas.

Selain itu, program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) harus diperluas agar para pekerja dapat mengakses peluang pekerjaan di sektor lain. Misalnya, pekerja garmen yang memiliki keterampilan menjahit atau produksi tekstil dapat dilatih untuk beralih ke industri lain yang sedang berkembang, seperti industri kreatif atau teknologi.

Restrukturisasi Utang dan Dukungan Bagi Perusahaan Tekstil

Krisis di Sritex menunjukkan betapa rentannya industri tekstil terhadap tekanan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu berkoordinasi dengan bank-bank dan lembaga keuangan untuk memberikan skema restrukturisasi utang yang lebih fleksibel bagi perusahaan tekstil yang mengalami kesulitan.

"Pendekatan ini diperlukan untuk mencegah lebih banyak perusahaan tekstil yang terjerumus dalam kebangkrutan," tandasnya.

Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif pajak dan subsidi energi bagi perusahaan tekstil untuk membantu mereka menurunkan biaya produksi. Industri garmen sangat padat karya, sehingga biaya produksi yang lebih rendah akan membantu perusahaan-perusahaan ini bertahan dan tetap kompetitif di pasar global.

Mendorong Konsolidasi dan Kolaborasi Industri

Industri tekstil Indonesia saat ini tersebar dan cenderung terfragmentasi, dengan banyaknya perusahaan kecil hingga menengah yang beroperasi secara independen. Pemerintah harus mendorong konsolidasi di sektor ini, dengan memfasilitasi kolaborasi antara perusahaan-perusahaan besar dan kecil.

Dengan konsolidasi, industri tekstil dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan daya saing global.

Pemerintah juga dapat membentuk klaster industri tekstil yang terintegrasi, di mana perusahaan-perusahaan tekstil dapat beroperasi secara bersama-sama dalam satu ekosistem, dengan akses yang lebih mudah ke infrastruktur, bahan baku, dan teknologi produksi terbaru.

Penguatan Pasar Domestik

Selama ini, industri garmen Indonesia sangat bergantung pada pasar ekspor. Ketergantungan ini membuat industri rentan terhadap fluktuasi permintaan global dan ketidakpastian ekonomi internasional. Untuk itu, Pemerintahan Prabowo menurutnya perlu mendorong penguatan pasar domestik sebagai salah satu strategi untuk menjaga stabilitas industri tekstil.

Program seperti kampanye ?Bangga Buatan Indonesia? harus terus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung produk lokal. Selain itu, pemerintah harus mendorong sektor retail dan fashion domestik untuk lebih mengutamakan penggunaan produk tekstil dalam negeri, yang pada gilirannya akan mendukung industri tekstil nasional.

Inovasi dan Teknologi

Di era persaingan global saat ini, industri tekstil Indonesia harus bertransformasi dengan mengadopsi teknologi dan inovasi. Prabowo harus memfasilitasi investasi dalam teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi, seperti penggunaan mesin otomatisasi, material ramah lingkungan, serta teknologi penghematan energi.

Pemerintah juga perlu mendukung riset dan pengembangan (R&D) di sektor tekstil, dengan menyediakan insentif bagi perusahaan yang berinovasi dalam menciptakan produk tekstil yang bernilai tambah tinggi, seperti kain berbahan organik atau tekstil teknologi tinggi untuk keperluan medis dan olah raga.

"Dengan langkah-langkah yang tepat, mulai dari memberikan bantuan sosial dan pelatihan ulang bagi pekerja, mendukung restrukturisasi utang perusahaan tekstil, mendorong konsolidasi industri, memperkuat pasar domestik, serta memfasilitasi adopsi teknologi dan inovasi, Prabowo dapat membantu industri tekstil Indonesia bangkit kembali," ujar Achmad.

Dia mengingatkan, industri ini memiliki potensi besar untuk tetap menjadi salah satu pilar penting ekonomi nasional. Namun, imbuh dia, dibutuhkan intervensi yang cepat dan tepat dari pemerintah agar industri yang tengah mengalami krisis ini dapat bertahan dan berkembang di masa depan.

Telah satu tahun konflik di Gaza berlangsung, tapi tanda-tanda penurunan eskalasi belum juga nampak. Sementara warga sipil di Gaza terus berjatuhan. Mereka kehilangan akses kehidupan yang layak, mulai dari makanan hingga layanan kesehatan.

Ketua Dewan Pembina MER-C Indonesia, dr. Sarbini Abdul Murad, yang sempat mengurus RS Indonesia di Gaza menyebut, satu-satunya solusi bagi warga Gaza adalah terjadinya gencatan senjata permanen.

"Ya kita mengharapkan bahwa sesegera, sesegera ada gencatan senjata permanen. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau nggak ada genjatan permanen, maka semua itu nggak bisa kita realisasikan," kata Murad dalam podcast DipTalk yang tayang di kumparan.

Pada krisis ini, Israel begitu membatasi akses dan pasokan masuk ke Gaza. Murad menjelaskan, setiap bantuan yang masuk melalui beberapa negara seperti Yordania pun tak luput dari pemeriksaan Israel.

"Nah melalui sekarang di Yordania, dipatahin Israel. Lo bawa ini, ini, ini nggak boleh. Nah itu dia, akses. Ya jadi apa yang bisa kita harapkan dari akses ini? Karena semua sekarang sudah dikunci dan Israel memegang kuncinya. Dan makin ganas sih kalau aku bilang," kata Murad.

Maka diperlukan gencatan senjata permanen. Semua pihak sepakat, dan menahan diri dalam jangka beberapa tahun untuk tidak saling melepas tembakan atau serangan.

Dengan demikian, Gaza bisa dibangun kembali dan segala kesukaran akibat perang setidaknya bisa diatasi.

"Banyak hal bisa kita lakukan. Rekonstruksi ulang Gaza keseluruhannya. Kemudian pengobatan orang. Kemudian bangun rumah sakit, sekolah, dan sebagainya, Itu bisa dilakukan dengan sistematis," ucap Murad.

JAKARTA - Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional ( IMF ) dan Bank Dunia dimulai di Washington DC pada hari Senin (21/10), dengan pertemuan-pertemuan yang akan berlangsung hingga hari Sabtu, diharapkan akan berfokus pada krisis utang global dan cara-cara untuk menyelamatkan tatanan keuangan internasional yang dipimpin AS.

AS menyumbang lebih dari sepertiga dari utang publik global yang meroket sebesar USD100 triliun, dengan pinjaman negara sebesar USD35,75 triliun (dan terus meningkat) secara bertahap menempatkan raksasa ekonomi tersebut dalam bahaya karena pangsa PDB globalnya berdasarkan PPP turun hingga di bawah 15% - pencapaian terendah sejak Depresi Besar tahun 1930-an, dan turun dari rekor tertinggi sebanyak 50% (dalam nominal) pada pertengahan tahun 1940-an dan penciptaan Sistem Bretton Woods untuk pertukaran internasional.

"Negara-negara mencari cara dan sarana untuk melakukan perdagangan dan bisnis di luar arsitektur keuangan yang didominasi AS, karena mereka muak dengan AS yang mendiktekan persyaratan kepada banyak negara, terutama dengan mencegah negara-negara melakukan bisnis dengan negara-negara yang terkena sanksi AS," ujar Chintamani Mahapatra, pendiri dan ketua Kalinga Institute of Indo-Pacific Studies, seperti dilansir Sputnik, Selasa (22/10/2024).

Menurut dia, pada dasarnya banyak negara saat ini tidak punya pilihan lain untuk melakukan bisnis dengan negara-negara yang terkena sanksi AS, bahkan jika mereka tidak mendukung sanksi AS. Mahapatra menambahkan, mata uang China - yuan yang terus meningkat peranannya secara global masih harus menempuh jalan panjang sebelum dapat muncul sebagai mata uang internasional yang kredibel. Di sisi lain, menurutnya lembaga-lembaga yang dipimpin AS seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO pasti akan melakukan segala cara untuk memastikan bahwa AS dan sekutunya mempertahankan dominasi mereka dalam ekosistem keuangan global.

"Negara-negara Barat yang bersatu akan berusaha untuk tidak membiarkan sistem alternatif bangkit. Dan negara-negara non-Barat hampir tidak bersatu. Negara-negara memiliki saling ketergantungan yang kompleks," kata pengamat tersebut. "Jadi, orang tidak dapat menulis obituari sistem yang didominasi dolar saat ini. Ekonomi lain harus meningkat ke titik di mana dominasi relatif AS semakin menurun, dan dalam hal itu sistem alternatif akan mudah muncul," tambahnya.

Untuk meruntuhkan dominasi dolar menurutnya langkah pertama yang harus ditempuh adalah mencoba menciptakan sistem keuangan alternatif untuk perdagangan global, sehingga sistem pembayaran dapat berbeda dari arsitektur keuangan saat ini yang didominasi oleh Amerika Serikat. Namun, imbuh dia, de-dolarisasi tidaklah mudah.

"Negara-negara ekonomi berkembang harus menyelesaikan perbedaan politik dan keamanan bilateral mereka sebelum berusaha menciptakan tatanan de-dolarisasi berdasarkan non-diskriminasi, kesetaraan, dan keadilan," tegas Mahapatra.

Sejauh menyangkut fokus agenda IMF/Bank Dunia pada utang, pengamat ini menekankan bahwa selama hegemoni dolar dipertahankan, utang yang terus meningkat di AS akan menciptakan risiko besar bagi ekonomi global. "Meskipun AS, ekonomi global terbesar, menghadapi utang publik yang besar, ekonomi AS tidak mungkin menderita banyak. Bagaimanapun, Federal Reserve AS mencetak dolar dan bukan negara lain. Namun, penurunan atau turbulensi ekonomi AS karena utang yang besar dan tidak berkelanjutan akan berdampak global dan dengan demikian negara-negara berusaha menghindari guncangan sebagai reaksi alami," kata Mahapatra.

Mneurut dia, ekonomi global akan berubah menjadi turbulensi, jika ekonomi AS goyah. Hal ini sebagian karena dominasi dolar AS dalam perdagangan dan transaksi global. Sistem keuangan dunia dikendalikan oleh AS karena kekuatan dan pengaruh mata uangnya.

"Perdagangan internasional tidak mungkin terjadi tanpa negara-negara memasuki sistem keuangan yang dikendalikan AS dan hal itu tercermin dengan baik dalam sanksi AS yang mencegah negara lain melakukan transaksi. Ada batasan pertukaran mata uang dan perdagangan barter dalam ekosistem ekonomi global kontemporer," jelas Mahapatra.

Meski demikian, pengalaman Rusia sejak 2014, dan khususnya setelah 2022 serta penerapan lebih dari 20.000 sanksi terhadap negara tersebut oleh Barat, telah menunjukkan bahwa setidaknya negara-negara yang lebih besar memiliki kemampuan, dan sarana, untuk menerobos blokade perdagangan berbasis dolar.

Pada KTT BRICS minggu ini di Kazan, Rusia akan berusaha menunjukkan kepada mitranya cara-cara sistematis untuk meningkatkan perdagangan dalam mata uang nasional, dan memperkuat jaringan perbankan.

Jakarta -

Peningkatan harga kakao melonjak dua kali lipat sejak awal tahun ini, dan masih berada pada puncak harga tertingginya. Kenaikan harga kakao menyebabkan krisis bahan baku bagi para produsen permen dan cokelat yang tengah dikejar momen Halloween, waktu produksi cokelat terbesar dalam setahun. Bukan tidak mungkin, konsumen akan cenderung kesulitan menemukan permen dan cokelat pada momen Halloween tahun ini.

Sector Manger Well's Fargo Fargo's Agri-Food Institute David Branch menyatakan bahwa kakao tidak seperti komoditas lain. Tumbuhan ini memerlukan spesifikasi khusus untuk bisa tumbuh. Di tiga tahun terakhir, serangkaian cuaca buruk melanda Afrika Barat yang merupakan salah satu area dengan produksi 70% suplai kokoa secara global.

Peningkatan temperatur yang disebabkan badai El Nino menyebabkan stres pada tanaman kakao. Tidak cuma itu, tanaman kakao juga terinfeksi jamur yang juga mengurangi hasil panen International Cocoa Organization per Agustus 2024 sebesar 14,2%.

Salah satu produsen cokelat terbesar, Hersheys menyatakan, keuntungan yang didapat sebesar US$ 287,8 miliar terkontraksi sebesar 48,7% dibandingkan tahun lalu. Presiden Perusahaan Hersheys Michele Buck bilang bahwa harga kakao diprediksi masih akan mengarah ke harga yang lebih tinggi.

"Sejauh ini cuaca mulai membaik untuk produksi kakao tahun ini, dan akan membantu menambah suplai. Kami berharap harga kakao akan turun seiring dengan hal ini," ujar Branch, dikutip dari CNN, Minggu (21/10).

Seiring dengan sekelumit permasalahan produksi kakao yang diperkirakan terjadi hingga September 2025, produsen permen dan coklat berupaya mencari solusi dengan mengurangi gramasi produk namun dengan harga yang sama. Cara lainnya adalah dengan mengurangi penggunaan cokelat pada makanan seperti wafer atau kacang.

Produsen permen Mars menyatakan bahwa cokelat masih mendominasi preferensi konsumen. Maka, Mars memperluas produksinya dengan permen buah atau permen lunak edisi khusus Halloween untuk menyiasati kelangkaan kakao.

Dengan hal ini, National Confectioner's Association (NCA) 2024 State of Treating Report menyatakan adanya peningkatan penjualan dan produksi permen non-kakao sebesar 12,1%, sedangkan pertumbuhan penjualan coklat hanya 5,8% per 2023. Namun, penjualan cokelat masih menyokong lebih dari setengah penjualan, dengan nominal sebesar 25,9 triliun per 2023.

(eds/eds)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi(Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan berpamitan dari jabatannya yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut berada di kabinet Jokowi sejak periode pertama. Dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, dia pun menyampaikan terima kasih sekaligus mengenang bagaimana dia bekerja 10 tahun bersama Jokowi.

"Di ujung penugasan saya selama hampir 10 tahun dengan Presiden Joko Widodo, hari ini tanggal 19 Oktober 2024. Selama 10 tahun hampir menikmati begitu banyak persoalan-persoalan yang timbul dan dapat kita selesaikan bersama-sama," kata Luhut dalam video yang diunggahnya, Sabtu (19/10/2024).

Dia pun mengenang bagaimana pemerintahan Jokowi melawan krisis COVID-19. Luhut juga berterima kasih kepada jajaran Kemenko Marinves, pemerintah daerah dan penegak hukum yang bersatu padu mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian kala itu.

"Yang lebih khusus sebenarnya menyangkut COVID-19 yang betul-betul mencekam waktu itu. Tapi bersyukur bahwa itu semua bisa kita lewati dengan baik karena bantuan anak-anak muda di kantor saya dan masyarakat lain, Bupati, Polsek, Koramil, Kodim, semuanya saya mungkin tidak bisa sebut satu-satu," lanjutnya.

Selain itu, Luhut juga mengaku bangga karena selama 10 tahun bersama jajarannya di kementerian yang dia pimpin dapat menyelesaikan berbagai program, terutama terkait digitalisasi. Pemerintah juga berhasil memangkas puluhan ribu aplikasi dan dijadikan satu portal.

"Misalnya dalam pendigitalisasian, e-katalog, simbaran, dan juga government technology yang kita panjukan 27.000 apps menjadi hanya satu portal. Itu saya kira pencapaian anak-anak muda Indonesia luar biasa. Dan bahwa negeri kita makin efisien dan kita juga menjadi lebih padu, mengurangi korupsi dan sudah terlihat sekarang banyak sekali," ungkapnya.

Luhut mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena telah memberikan kesempatan bagi dirinya untuk menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan maupun eksekusi.

"Mulai besok tanggal 20, saya sudah tidak jadi menteri lagi, Menko lagi. Dari lubuk hati yang paling dalam. Saya minta maaf dan terima kasih kita masih berteman, bersahabat di dalam pertemuan-pertemuan lain yang tentu tidak mesti dengan kegiatan dinas," terangnya.

Dia juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya selama dirinya menjadi Menko Marinves, terutama para jajarannya hingga semua pihak di daerah.

"Yang saya pikir kalau tanpa mereka atau tanpa anak-anak muda di kantor saya dan juga teman-teman di pelosok tanah air, itu mungkin tidak bisa saya capai. Terima kasih, salam hangat dari saya, Luhut Binsar Pandjaitan," tutupnya.

(ada/fdl)

JAKARTA - Perbandingan utang antara negara adidaya seperti China dengan negara berkembang seperti Indonesia memiliki ukuran yang berbeda dengan konsekuensi yang beragam bagi masing-masing negara.

China, sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, memiliki total utang yang sangat besar. Namun, perlu diingat bahwa ukuran ekonomi China juga sangat besar sehingga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mereka relatif lebih terkendali dibandingkan Indonesia.

Utang China sebagian besar digunakan mendanai proyek-proyek infrastruktur besar-besaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara, utang Indonesia digunakan berbagai keperluan mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pembiayaan defisit anggaran.

Berdasarkan laporan State Administration of Foreign Exchange China pada akhir Maret 2024, utang luar negeri China mencapai RMB17,827 triliun atau setara Rp39.000 triliun. Terdiri dari utang jangka pendek dan jangka panjang. Utang jangka pendek mencapai RMB10007,4 miliar sedangkan utang jangka panjang mencapai RMB7819,7 miliar.

Utang China juga dibagi berdasarkan sektor institusional terdiri dari utang pemerintah pusat mencapai RMB830,6 miliar. Utang bank mencapai RMB7747,2 miliar. Utang sektor lainnya mencapai RMB6214,6 miliar. Pada 2023, rasio utang Pemerintah China terhadap PDB mencapai 83,60%, yang merupakan rekor tertinggi sejak 1997.

Pada 2022 utang Pemerintah China mencapai 77% dari PDB. Beberapa ahli khawatir bahwa utang China telah melonjak dengan kecepatan yang dapat menyebabkan krisis keuangan dan kemerosotan ekonomi.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, utang Indonesia mencapai sebesar Rp8.461,93 triliun per akhir Agustus 2024. Sesuai porsinya sebesar 88,07% atau Rp7.452,56 triliun utang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dan sebesar 11,93% atau Rp1.009,37 triliun berasal dari pinjaman. Pinjaman luar negeri itu terdiri dari bilateral sebesar Rp264,05 triliun, multilateral Rp578,76 triliun dan commercial banks sebesar Rp126,94 triliun.