JAKARTA - PT Jakarta International Container Terminal ( JICT ) meraih dua penghargaan KSOP Utama Tanjung Priok Award 2024 yang diselenggarakan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok.

Dua penghargaan ini diberikan kepada JICT sebagai perusahaan terinformatif melalui media sosial dan perusahaan pembayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terbesar.

Menurut Direktur Utama PT JICT Ade Hartono, PNBP merupakan bentuk kepatuhan JICT untuk berkontribusi kepada perekonomian negara dan pembangunan nasional.

?Kami bersyukur atas apresiasi yang diberikan oleh KSOP Utama Tanjung Priok. Penghargaan ini akan semakin memotivasi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan menjalankan bisnis yang bertanggung jawab, transparan, serta berkelanjutan,? ujar Ade Hartono saat menerima penghargaan di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Ade menambahkan JICT juga terus mengedepankan layanan informatif bagi seluruh pemangku kepentingan melalui sistem komunikasi yang efektif dan inovatif.

"Kami ingin memastikan kemudahan akses informasi dan transparansi operasional bagi pelanggan dan mitra kerja Terminal Petikemas terbesar di Indonesia ini," ujar Ade.

Award tahunan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan apresiasi dan dukungan kepada para stakeholder atas upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada para pengguna jasa di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merevisi target penerimaan negara bukan pajak ( PNBP ) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Dividen BUMN yang masuk dalam pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) ditarget mencapai Rp90 triliun di 2025. Jumlah itu naik Rp4 triliun dari target sebelumnya.

"Ini yang akan menjadi tambahan dari pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan dari Rp86 triliun ke Rp90 triliun," ujar dia, saat rapat RUU APBN 2025 dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (4/9/2024).

Baca Juga: DPR Desak Tukin PNS Dipangkas, Sri Mulyani: Kita Akan Pikirkan

Dia menambahkan, ada kenaikan pos PNBP lainnya sekitar Rp4,26 triliun yang disumbangkan oleh beberapa kementerian lembaga (k/l) penting yang memang selama ini menjadi penyumbang dari PNPB tersebut.

Rinciannya, dari Kominfo naik Rp510 miliar, Polri naik Rp11,41 triliun ke Rp14 triliun sehingga terjadi kenaikan Rp2,59 triliun. Sementara, Kementerian Perhubungan terdapat kenaikan dari Rp8,11 triliun ke Rp9 triliun berarti naik Rp890 miliar dan Kementerian Hukum dan HAM naik dari Rp8,34 triliun ke Rp8,6 triliun atau ada kenaikan Rp0,26 triliun atau Rp260 miliar.

Baca Juga: Thomas Djiwandono: Saya Masuk Kementerian Keuangan untuk Belajar

"Dengan demikian dari sisi penerimaan negara bukan pajak ada kenaikan Rp8,26 triliun, yaitu tadi dari kekayaan negara dipisahkan Rp4 triliun dan PNBB dari Kementerian lembaga sebesar Rp4,26 triliun," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan mineral dan batu bara atau minerba pada 2025 diperkirakan akan makin menyusut bila dibandingkan dengan tahun ini.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, pendapatan sumber daya alam (SDA) pertambangan minerba diproyeksikan mencapai Rp87,48 triliun.

Target pendapatan dari minerba tahun depan tersebut terkontraksi atau turun 14,3% dari outlook tahun 2024 yang mencapai Rp102,06 triliun.

“Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh tren pergerakan harga minerba di pasar internasional,” dikutip dari Buku II Nota Keuangan dan RAPBN TA 2025, Jumat (16/8/2024).

Adapun, tren moderasi harga komoditas minerba diperkirakan akan terus berlanjut hingga 2025.

Pendapatan SDA pertambangan minerba sebagai kontributor terbesar pada pendapatan SDA nonmigas, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 63,9% dalam periode 2020– 2023. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2022 sebesar 147,1% yang disebabkan oleh peningkatan harga komoditas minerba, terutama batu bara.

Rata-rata harga batu bara acuan (HBA) pada 2022 sebesar US$276,6 per ton, lebih tinggi dari rata-rata HBA pada 2021 yang sebesar US$121,5 per ton.

Sementara itu, pada 2024, pendapatan SDA pertambangan minerba diperkirakan akan terkontraksi 21% menjadi Rp102,06 triliun yang disebabkan oleh tren moderasi harga komoditas.

Adapun, dalam rangka untuk mencapai target penerimaan pada 2025, pemerintah bakal menerapkan sejumlah kebijakan. Pertama, melakukan peningkatan kerja sama antarinstansi terkait, antara lain audit kewajiban PNBP SDA minerba, kerja sama informasi data ekspor minerba, bimbingan dan pengawasan terhadap pemegang izin usaha pertambangan (IUP) Minerba.

Kedua, melakukan optimalisasi pengelolaan batu bara agar memperoleh pendapatan yang lebih optimal.

Ketiga, implementasi Automatic Blocking System (ABS) dalam rangka optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor minerba.

Keempat, adanya pemanfaatan dari Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara antarkementerian dan lembaga (Simbara) yang lebih optimal dalam rangka efektivitas pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib bayar, serta tata kelola hulu-hilir yang lebih baik.

Poin kelima, adanya bimbingan teknis kepada perusahaan mineral dan batu bara serta pemerintah daerah terkait tata cara pemungutan, perhitungan, dan pembayaran PNBP minerba.

Keenam, diseminasi dan penguatan implementasi peraturan baru sektor minerba seperti PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku, PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

Terakhir, adanya pemberian sanksi terkait ketidakpatuhan atas pemenuhan domestic market obligation (DMO) batu bara dan atas pemenuhan target komitmen pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).