Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah disarankan untuk menghadirkan regulasi yang lebih fleksibel guna mendorong penetrasi internet di Tanah Air. Target peningkatan penetrasi hingga 800 basis points (bps) pada 2030 merupakan hal yang dapat dicapai dengan dukungan kebijakan.

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan peluang pemerintah untuk mengejar target penetrasi internet 86% cukup terbuka, jika dilakukan dengan kebijakan berbasis data, dan dengan pendekatan yang menyeluruh.

Pemerintah perlu menggandeng seluruh pemangku kepentingan agar target besar penetrasi internet dapat tercapai.

Dari sisi regulasi, kata Sigit, pemerintah juga harus mampu menghadirkan kebijakan yang fleksibel serta mengeluarkan kebijakan yang inovatif untuk mempermudah pemerataan jaringan internet.

“Tantangannya adalah perlu proporsi yang sesuai terkait perhatian terhadap inklusi digital, potensi digital dan seterusnya. Kemudian tantangan lainnya, melakukan terobosan kebijakan dan regulasi terkait digital,” kata Sigit kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Untuk diketahui, selama 10 tahun atau periode 2014-2024, pemerintah berhasil meningkatkan penetrasi internet dari 38% menjadi 78%. Pekerjaan ini belum selesai. Pemerintah kembali ingin meningkatkan penetrasi internet menjadi 86% pada 2030.

Tidak jauh berbeda, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Jerry Mangasas Swandy juga menaruh perhatian pada regulasi. menurutnya, selain fleksibel, regulasi juga harus terintegrasi.

Dia mengatakan perizinan penggelaran jaringan serat optik yang rumit dan mahal jadi tantangan perusahaan swasta dalam memperluas penetrasi internet.

Infrastruktur internet dianggap sebagai sesuatu yang mahal sehingga pemerintah daerah menarik retribusi kepada para pelaku yang kemudian berdampak pada ketidakmampuan pelaku usaha untuk menggelar lagi infrastruktur internet kembali.

“Masih terjadi tumpang tindih regulasi pusat dan daerah terhadap objek fiber optik menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda,” kata Jerry kepada Bisnis, Senin (30/9/2024).

Jerry mengatakan proses perizinan yang belum ter-simplifikasi dari pusat hingga daerah serta adanya perizinan baik dari dinas pekerjaan umum nasional, provinsi hingga kabupaten/kota juga membuat biaya dan waktu penggelaran menjadi lebih mahal serta lama, sehingga pelaku usaha kehilang potensi pasar mereka.

“Hal tersebut sangat berpengaruh dalam proses konektivitas dengan cepat dalam penggelaran serat optik di Indonesia,” kata Jerry.

Jerry berharap agar target penetrasi internet 86% dapat tercapai, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama. Seluruh pemangku kepentingan juga harus mengakselerasi pemanfaatan dana universal service obligation (USO) dan utilisasi Palapa Ring demi keandalan transformasi digital Indonesia.

“Selain itu perlu sinkronisasi peta jalan digital Indonesia,” kata Jerry.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk mendorong penetrasi internet hingga 86% pada 2030 bakal berjalan sulit terealisasi jika tidak diimbangi dengan kepastian dan relaksasi regulasi.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Jerry Mangasas Swandy mengatakan perizinan penggelaran jaringan serat optik yang rumit dan mahal jadi tantangan perusahaan swasta dalam memperluas penetrasi internet.

Infrastruktur internet dianggap sebagai sesuatu yang mahal sehingga pemerintah daerah menarik retribusi kepada para pelaku yang kemudian berdampak pada ketidakmampuan pelaku usaha untuk menggelar lagi infrastruktur internet kembali.

“Masih terjadi tumpang tindih regulasi pusat dan daerah terhadap objek fiber optik menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda,” kata Jerry kepada Bisnis, Senin (30/9/2024).

Jerry mengatakan proses perizinan yang belum ter-simplifikasi dari pusat hingga daerah serta adanya perizinan baik dari dinas pekerjaan umum nasional, provinsi hingga kabupaten/kota juga membuat biaya dan waktu penggelaran menjadi lebih mahal serta lama, sehingga pelaku usaha kehilang potensi pasar mereka.

“Hal tersebut sangat berpengaruh dalam proses konektivitas dengan cepat dalam penggelaran serat optik di Indonesia,” kata Jerry.

Jerry berharap agar target penetrasi internet 86% dapat tercapai, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama. Seluruh pemangku kepentingan juga harus mengakselerasi pemanfaatan dana universal service obligation (USO) dan utilisasi Palapa Ring demi keandalan transformasi digital Indonesia.

“Selain itu perlu sinkronisasi peta jalan digital Indonesia,” kata Jerry.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berharap penetrasi internet Indonesia dapat meningkat 800 basis points (bps) atau naik dari 78% pada 2023 menjadi 86% pada 2030.

Dalam dokumen Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030, pemerintah telah menyiapkan 61 inisiatif pengembangan ekonomi digital dalam jangka waktu 7 tahun mendatang atau hingga 2030 guna mencapai target tersebut.

Dalam kata sambutan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh dalam era ekonomi digital, mengingat jumlah populasi penduduk Indonesia mencapai sekitar 270 juta orang, dengan lebih dari 78% populasi Indonesia telah memiliki akses ke internet, dan jumlah pengguna internet aktif mencapai lebih dari 215 juta orang.

Airlangga mengingatkan di balik jumlah populasi yang besar tersebut, potensi Indonesia terbuka lebar untuk meraup ekonomi digital.

“Selain itu, pada 2030, negara kita juga akan mengalami puncak bonus demografi. Untuk itu, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk bersama-sama mengoptimalkan potensi ini guna memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA -Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berharap penetrasi internetIndonesia dapat meningkat 800 basis points (bps) atau naik dari 78% pada 2023 menjadi 86% pada 2030.

Dalam dokumen Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030, pemerintah telah menyiapkan 61 inisiatif pengembangan ekonomi digital dalam jangka waktu 7 tahun mendatang atau hingga 2030.

Penentuan inisiatif tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak dan waktu yang diperlukan untuk implementasinya. Proses penentuan inisiatif melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah, Pelaku Usaha Digital, Asosiasi, serta Organisasi Swasta.

Pemerintah juga menyusun Peta Jalan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital, yang salah satu pilarnya mencangkup pilar Infrastruktur. Pemerintah berencana mengebut pembangunan akses internet berkecepatan tinggi yang inklusif melalui solusi konektivitas yang maju. Dengan Key Performance Indicator (KPI) pada 2030 yaitu perluasan cakupan internet hingga 86% pada 2030.

““Pengembangan ekonomi digital adalah Infrastruktur, dengan aspirasi untuk menciptakan konektivitas internet berkecepatan tinggi yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, andal, dan terjangkau, sehingga mendukung penerapan use-case digital yang luas,” tulis dalam dokumen Buku Putih yang diterima Bisnis, Senin (30/9/2024).

Tidak hanya itu, pilar infrastruktur sebagai pilar pertama dalam pengembangan ekonomi digital juga memfokuskan pada peningkatan mutu jaringan. Pemerintah berambisi untuk meningkatkan peringkat kecepatan internet Indonesia dari peringkat ke-101 dunia pada 2023 menjadi peringkat 50 pada 2030.

Terakhir, fokus pemerintah di sisi pilar Infrastruktur adalah pengembangan pusat data. Pemerintah ingin Indonesia menjadi hub pusat data dan menjadikan Indonesia sebagai pusat komputasi regional yang mampu mengakomodasi kenaikan lalu lintas data.

“KPI Strategis 5MW Data Center per juta populasi pada 2030, naik dari 1 MW per juta populasi pada 2020,” tulis dalam Buku Putih.

Dalam kata sambutan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh dalam era ekonomi digital, mengingat jumlah populasi penduduk Indonesia mencapai sekitar 270 juta orang, dengan lebih dari 78% populasi Indonesia telah memiliki akses ke internet, dan jumlah pengguna internet aktif mencapai lebih dari 215 juta orang.

Airlangga mengingatkan di balik jumlah populasi yang besar tersebut, potensi Indonesia terbuka lebar untuk meraup ekonomi digital.

“Selain itu, pada 2030, negara kita juga akan mengalami puncak bonus demografi. Untuk itu, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk bersama-sama mengoptimalkan potensi ini guna memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Airlangga.