JAKARTA, investor.id - Apple Inc dan Google LLC, dua raksasa produsen produk teknologi informasi (TI) asal Amerika Serikat, diminta untuk tunduk terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia (RI).

Hal tersebut diperlukan untuk merespons kebijakan pemerintah yang telah melarang penjualan smartphone iPhone 16 dari Apple dan Google Pixel di pasar Indonesia. Keduanya dinilai belum memenuhi komitmen investasi dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 40%.

Jakarta: Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji ulang semua regulasi di Indonesia. Instruksi ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri.

Supratman menyebut Prabowo ingin seluruh regulasi ini disinkronisasi demi menciptakan harmonisasi menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini ia ungkapkan dalam rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI di gedung Nusantara II, Senin 4 November 2024.

"Khusus kepada faktor regulasi saya ingin sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa yang pertama, Presiden menugaskan kepada kami untuk melakukan upaya review terhadap seluruh undang-undang, peraturan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah peraturan menteri," kata Supratman.
“Agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi supaya satu langkah dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045,” tambahnya.

Supratman juga menekankan pentingnya dukungan DPR untuk menjalankan arahan ini. Ia berharap kolaborasi yang baik antara kementeriannya dengan Komisi XIII DPR dapat mempercepat proses ini.

Supratman menegaskan bahwa Kementerian Hukum berkomitmen untuk menjadi institusi yang lebih transparan dan akuntabel. Ia menyatakan kementeriannya akan berupaya mendukung setiap program pemerintah yang digagas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, guna mencapai tujuan bersama bagi kemajuan bangsa.

"Saya berharap mudah-mudahan dengan dukungan teman-teman di Komisi XIII sebagai komisi yang baru ini akan kita bersinergi," ujarnya.

Target Khusus Kemenkum Juni 2025

Pada kesempatan itu, Supratman juga menyinggung pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian baru. Regulasi terkait kementerian-kementerian baru ini ditargetkan rampung maksimal pada Juni 2025.

Menurut Supratman, tim transisi yang diketuai oleh Pak Ambeg sudah dibentuk untuk memuluskan proses ini. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi percontohan bagi kementerian-kementerian lainnya dalam merespons kebijakan baru.

"Alhamdulillah sekarang kami telah membentuk tim transisi dan diketuai oleh Pak Ambeg untuk bagaimana memuluskan dan menjadi percontohan bagi kementerian-kementerian yang lain," ujar Supratman. Ia menambahkan bahwa tim ini bertugas memastikan kementerian baru bisa bekerja efektif dan efisien.

Supratman mengungkapkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya memang terlalu besar dan kompleks. Dengan pemecahan ini, ia berharap efektivitas dan efisiensi pelayanan semakin meningkat.

"Dulu Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebuah kementerian yang sangat gemuk ya. Mungkin kementerian nomor dua terbanyak dari sisi sumber daya manusia setelah Kementerian Keuangan," pungkasnya.

Baca juga: Usai Bertemu Prabowo-Jokowi di Solo, Elektabilitas Ridwan Kamil Bakal Terdongkrak


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan sejumlah tantangan di sektor industri financial technology (fintech) Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto.

Djoko menyebut ada empat tantangan yang dihadapi pelaku industri fintech dalam negeri. Pertama, keberlanjutan bisnis. Menurutnya, keberlanjutan bisnis dapat dilihat dari dua aspek, yakni tata kelola perusahaan dan permodalan.

"Nah banyak sekali perusahaan fintech yang berhenti di tengah jalan karena memang kurangnya tata kelola yang memandai. Dan juga permodalan atau kurang menarik buat investor untuk bisa menanamkan dananya untuk bisnis ini. Dan belum lagi kalau kita melihat dari data bahwa investor yang menginvestasikan dananya di fintech itu sekarang ini cenderung turun di tahun 2023 kemarin," kata Djoko dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Meski begitu, dia menerangkan beberapa perusahaan fintech tengah membidik investor asing. Hal ini berdasarkan hasil dari survey yang dilakukan oleh Asosiasi Financial Technology Indonesia (AFTECH).

Kemudian tantangan selanjutnya, yakni sumber daya manusia (SDM) atau talent. Dia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan bonus demografi. Pihaknya pun mengupayakan bagaimana SDM ini dapat memanfaatkan teknologi digital.

"Nah kemudian tantangan berikutnya adalah kaitan dengan kemitraan dan kolaborasi. Nah ini juga yang menjadi tantangan kita bagaimana kita tetap terus bisa melakukan kemitraan atau kolaborasi ini dalam kegiatan apapun, any activities," imbuh dia.

Dia menerangkan pihaknya telah meluncurkan peta jalan terkait pengembangan dan penguatan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Di mana di dalamnya tertuang untuk pengembangan ITSK akan menekankan pada konsep pentahelix innovation hub yang melibatkan berbagai pihak, seperti perusahaan fintech, institusi/lembaga jasa keuangan, media, hingga akademisi. Kemudian dia menekankan pentingnya menciptakan regulasi yang memadai untuk industri fintech.

"Nah, kenapa lingkungan regulasi ini sangat penting? Ini karena tidak terlepas dari adanya inovasi yang terus berjalan dan terus berjalan tanpa kita ketahui barang itu apa. Dan sudah sangat lazim bahwa inovasi itu datangnya pasti lebih duluan dibandingkan dengan regulasi. Nah, jadi tidak pernah inovasi itu menunggu regulasinya ada nggak ya? Nggak. Selalu inovasi lahir duluan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah cukup kemampuan untuk bisa meng-embrace itu semua? Apakah kita sudah punya kemampuan dan infrastruktur untuk bisa merangkul semua inovasi yang terjadi di dunia digital ini? Khususnya yang terkait dengan finansial," jelasnya.

(kil/kil)

Jakarta -

Bisnis ekspor-impor merupakan salah satu peluang usaha yang menjanjikan di era globalisasi ini. Dengan menjual produk ke pasar luar negeri atau mengimpor barang untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, pelaku bisnis dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan omset.

Namun, memulai bisnis ekspor-impor bukanlah hal yang sederhana. Ada berbagai hal yang perlu dipersiapkan agar bisnis ini dapat berjalan lancar.

Bagi yang tertarik memulai bisnis ekspor-impor, berikut adalah beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan, serta bagaimana memilih solusi valas yang tepat sehingga bisa membantu mempermudah proses transaksi internasional dengan cepat dan aman.

1. Pahami Regulasi Ekspor dan Impor

Langkah pertama dalam memulai bisnis ekspor-impor adalah memahami regulasi ekspor dan impor yang berlaku di Indonesia dan negara tujuan. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda mengenai barang-barang yang boleh diekspor atau diimpor, prosedur bea cukai, hingga perizinan yang dibutuhkan.

Misalnya, produk makanan dan minuman mungkin memerlukan sertifikasi khusus untuk memastikan bahwa barang tersebut memenuhi standar kesehatan negara tujuan. Di Indonesia, diperlukan mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sertifikasi lain yang relevan dengan produk yang akan diekspor atau diimpor.

Pastikan untuk selalu mengikuti regulasi yang berlaku agar proses pengiriman barang tidak mengalami kendala di perbatasan. Melakukan riset tentang peraturan di negara tujuan juga akan membantu Anda menghindari risiko barang tertahan di bea cukai.

2. Tentukan Pasar yang Tepat

Memilih pasar yang tepat adalah kunci sukses dalam bisnis ekspor-impor. Pastikan untuk menargetkan negara yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk.

Misalnya, produk tekstil dan kerajinan tangan dari Indonesia memiliki pasar yang potensial di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, sementara produk elektronik dan bahan baku sering dicari di negara-negara Asia Tenggara.

Untuk menentukan pasar yang tepat, Anda perlu melakukan analisis pasar dan riset tentang tren produk di negara tujuan. Ini bisa dilakukan dengan mengikuti pameran perdagangan internasional, bergabung dalam komunitas bisnis, atau menggunakan data dari badan-badan perdagangan seperti Kementerian Perdagangan RI.

3. Jalin Kerja Sama dengan Supplier dan Distributor

Bekerja sama dengan supplier dan distributor yang dapat diandalkan adalah langkah penting dalam bisnis ekspor-impor. Jika melakukan impor, pastikan supplier di luar negeri memiliki reputasi baik dan mampu memenuhi permintaan barang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati
.
Sebaliknya, jika mengekspor produk, penting untuk memiliki distributor yang kuat di negara tujuan. Distributor yang memiliki jaringan luas di pasar lokal akan membantu produk Anda lebih cepat dikenal dan diterima oleh konsumen di negara tersebut.

Kerja sama yang baik dengan mitra bisnis juga akan memudahkan Anda dalam mengelola logistik dan distribusi barang dari Indonesia ke negara tujuan, sehingga barang dapat diterima tepat waktu dan dalam kondisi baik.

4. Gunakan Solusi Transfer Valas untuk Transaksi Internasional

Bisnis ekspor-impor membutuhkan transaksi keuangan lintas negara yang efisien. Mulai dari pembayaran kepada supplier, penerimaan pembayaran dari pembeli, hingga pembayaran biaya pengiriman, semuanya harus dilakukan dengan cara yang aman dan cepat. Untuk itu, penting bagi pelaku bisnis untuk menggunakan solusi transfer valas yang dapat diandalkan.

Aplikasi Livin' by Mandiri menawarkan layanan Transfer Valas yang dirancang untuk memudahkan transaksi internasional. Dengan fitur ini, Anda bisa melakukan transfer uang ke berbagai negara secara real-time (untuk mata uang tertentu), dan tersedia 24/7, sehingga Anda dapat mengirim uang kapan saja tanpa terhalang oleh perbedaan waktu atau jam operasional bank.

Livin' by Mandiri juga menawarkan biaya transfer yang rendah dan kurs yang kompetitif, sehingga pelaku bisnis bisa menghemat pengeluaran untuk setiap transaksi. Hal ini sangat penting dalam bisnis ekspor-impor, karena perbedaan kurs dan biaya transfer bisa mempengaruhi keuntungan secara signifikan.

Selain itu, Livin' by Mandiri menawarkan transfer ke 17 mata uang asing tujuan, seperti US Dollar (USD), Euro (EUR), Singapore Dollar (SGD), dan British Pound Sterling (GBP). Aplikasi ini juga baru saja menambahkan 7 mata uang asing tujuan baru, yaitu Japanese Yen (JPY), Korean Won (KRW), Malaysian Ringgit (MYR), Swiss Franc (CHF), United Arab Emirates Dirham (AED), Vietnamese Dong (VND), dan Philippine Peso (PHP). Selain itu Anda juga bisa mengirim mata uang USD ke seluruh dunia.

Dengan banyaknya pilihan mata uang ini, pebisnis bisa melakukan pembayaran ke berbagai negara dengan mudah dan aman.

5. Atur Strategi Pemasaran Internasional

Setelah memahami regulasi dan membangun jaringan dengan supplier dan distributor, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi pemasaran internasional yang efektif. Gunakan media sosial, e-commerce, dan website untuk mempromosikan produk Anda kepada calon pembeli di luar negeri.

Pelajari juga kebiasaan konsumen di negara tujuan. Misalnya, konsumen di Jepang sangat memperhatikan kualitas dan kemasan produk, sementara konsumen di negara-negara Asia Tenggara mungkin lebih sensitif terhadap harga.

Menyesuaikan strategi pemasaran dengan karakteristik pasar akan membantu produk lebih cepat diterima di negara tujuan.

6. Jaga Hubungan Baik dengan Mitra Bisnis Internasional

Dalam bisnis ekspor-impor, menjaga hubungan baik dengan mitra bisnis adalah kunci untuk membangun reputasi dan kepercayaan. Pastikan untuk selalu berkomunikasi dengan transparan mengenai kualitas produk, waktu pengiriman, dan pembayaran.

Dengan hubungan yang baik, Anda bisa membangun kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan.

Aplikasi Livin' by Mandiri bisa membantu memastikan pebisnis dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada mitra tepat waktu. Dengan transfer valas yang cepat dan tanpa hambatan, Anda bisa mengelola transaksi dengan lebih efisien.

Memulai bisnis ekspor-impor membutuhkan persiapan yang matang, mulai dari memahami regulasi hingga memilih mitra bisnis yang tepat. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari solusi keuangan seperti Transfer Valas di Livin' by Mandiri, pebisnis bisa memastikan setiap transaksi berjalan dengan lancar dan efisien.

Fitur transfer uang antar negara yang cepat, murah, dan aman akan membantu Anda fokus pada pengembangan bisnis dan mencapai kesuksesan di pasar internasional.

Siap memulai bisnis ekspor-impor? Download aplikasi Livin' by Mandiri sekarang juga dan nikmati kemudahan transfer valas ke berbagai mata uang tujuan.

Tersedia di Google Play Store dan App Store.

(prf/ega)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden AS, Joe Biden, menyelesaikan regulasi pembatasan investasi oleh individu dan perusahaan AS pada teknologi canggih di China, termasuk semikonduktor, komputasi kuantum, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Mengutip Bloomberg pada Selasa (29/10/2024), peraturan tersebut dikeluarkan setelah melalui pertimbangan selama lebih dari satu tahun. Regulasi itu melarang sejumlah investasi pada industri-industri tersebut dan mengharuskan pemerintah AS untuk diberitahu mengenai investasi lainnya.

Tujuan dari regulasi tersebut adalah untuk mencegah modal dan pengetahuan Amerika Serikat membantu China mengembangkan teknologi penting yang dapat memberi Beijing keunggulan militer.

“Investasi AS, termasuk manfaat tidak berwujud seperti bantuan manajerial dan akses terhadap investasi dan jaringan bakat yang sering kali menyertai aliran modal tersebut, tidak boleh digunakan untuk membantu negara-negara yang menjadi perhatian dalam mengembangkan kemampuan militer, intelijen, dan dunia maya mereka,” kata Paul Rosen, asisten Menteri Keuangan untuk keamanan investasi dalam siaran pers.

Kerangka kerja final, yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari, sebagian besar sesuai dengan proposal yang diumumkan pada bulan Juni, dengan kejelasan tambahan mengenai parameter teknologi dari peraturan tersebut dan ekspektasi pemerintah AS seputar kepatuhan.

Misalnya, seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan, peraturan tersebut melarang investasi Amerika pada perusahaan-perusahaan China yang berfokus pada teknologi semikonduktor canggih. Namun, peraturan itu hanya mewajibkan pemberitahuan investasi pada perusahaan-perusahaan China yang berfokus pada apa yang disebut chip lama, yang merupakan komponen generasi lama yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan China.

AS sudah membatasi ekspor chip canggih ke Tiongkok, dan peraturan investasi dirancang untuk melengkapi pembatasan perdagangan yang sudah ada.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian ,mengatakan negaranya “sangat menyesalkan dan dengan tegas menolak” pembatasan yang dilakukan AS.

China mengajukan keluhan diplomatik kepada AS mengenai masalah ini, kata Lin pada konferensi pers rutin di Beijing, dan akan melakukan apa yang diperlukan untuk secara tegas menjunjung tinggi hak dan kepentingan sah pihaknya.

Sementara itu, peraturan seputar investasi AI bergantung pada kekuatan komputasi yang digunakan untuk melatih sistem AI tersebut, serta tujuan penggunaannya.

Aturan tersebut melarang individu dan perusahaan Amerika memperoleh ekuitas di perusahaan AI China yang berfokus pada aplikasi militer; berinvestasi pada model AI dengan aplikasi lain dapat dikenakan larangan atau persyaratan pemberitahuan.

Terdapat pengecualian untuk kategori aliran modal tertentu, termasuk surat berharga yang diperdagangkan secara publik dan investasi mitra terbatas tertentu. Secara garis besar, kata pejabat itu, aturan tersebut dimaksudkan untuk menangkap pola investasi seperti yang diidentifikasi dalam laporan tahun 2023 dari Center for Security and Emerging Technology, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Washington.

Para peneliti menemukan bahwa orang Amerika berpartisipasi dalam 17% transaksi investasi global dengan perusahaan AI China antara tahun 2015 dan 2021. Dari kesepakatan tersebut, sekitar sembilan dari 10 berada pada tahap modal ventura.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mendesak adanya revisi terkait regulasi biaya potongan aplikasi. Igun menginginkan regulator merevisi regulasi biaya potongan aplikasi ojek online atau ojol yang saat ini 20 persen agar dipangkas menjadi maksimal 10 persen.

"Perusahaan-perusahaan aplikasi mengambil hak-hak pengemudi ojolnya secara berlebihan," kata Igun dalam keterangannya seperti dikutip pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Igun menyebutkan ada 4 juta lebih pengemudi ojek daring yang menggantungkan hidupnya dari nilai potongan biaya aplikasi. Sedangkan di sisi lain, oknum perusahaan aplikasi dalam praktiknya secara acak mengutip potongan biaya aplikasi melebihi regulasi 20 persen, bahkan hingga mencapai 40 persen.

"Sudah sepantasnya kami menyebutnya sebagai praktik pencurian uang digital ataupun korupsi digital dari hak pengemudi ojol yang jumlahnya jutaan ini," ucap Igun.

Menurut dia, regulasi terkait perhitungan biaya jasa ojek daring, termasuk potongan biaya aplikasi telah diatur sebelumnya dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 667 tahun 2022, dimana potongan biaya aplikasi maksimal 15 persem. Namun masih di tahun yang sama, regulasi tersebut diubah menjadi Kepmenhub Nomor KP 1001 tahun 2022 yang membuat potongan biaya aplikasi menjadi maksimal 20 persen.

"Menjadi maksimal 20 persen dengan berbagai alibi bisnis dan pertimbangan dari pihak aplikator," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menyebut akan terus memperjuangkan revisi potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen. Ia juga menilai perlu ada ketegasan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai potongan biaya aplikasi ini.

Bisnis perusahaan aplikator, menurut dia, sudah luar biasa besar dengan pembagian hasil 10 persen untuk perusahaan aplikasi dan 90 persen untuk pengemudi. Maka ia menegaskan, revisi potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen adalah harga mati yang tidak ada bisa ditawar.

"Asosiasi akan melawan regulasi yang sudah dibuat sebelumnya dan perjuangkan revisi potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen," ujarnya.

Jakarta: Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharapkan bisa memberikan cakrawala baru. Salah satunya harapan dalam merumuskan regulasi.

Harapan baru itu banyak dinantikan di masa kepemimpinan Presiden ke-8 Republik Indonesia. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto, yang berharap untuk pemerintahan baru bisa lebih memperhatikan masyarakat pertembakauan dan mulai melibatkan seluruh pihak terkait ketika melakukan merumuskan suatu kebijakan.

“Kami sangat berharap pemerintah baru dapat mengakomodir seluruh pihak terkait agar kebijakan dan regulasi win/win (dapat menyesuaikan semua pihak), tidak mematikan, tetapi memberi solusi” ujarnya kepada wartawan, di Jakarta, Selasa 29 Oktober 2024.
Ia merujuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau) yang dirumuskan secara tiba-tiba. Di penghujung masa pemerintahan sebelumnya, Kementerian Kesehatan justru menyusun aturan yang dilakukan dengan terburu-buru dan tidak melibatkan seluruh pihak terdampak, termasuk buruh yang bisa terkena imbas karena adanya potensi kerugian dari industri apabila aturan tersebut diterapkan.

RPMK Tembakau mendapat penolakan dari industri dan para pekerja, salah satunya karena terdapat pengaturan mengenai standardisasi kemasan yang akan menyamaratakan seluruh kemasan produk tembakau. Aturan ini berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, yang nantinya berdampak domino terhadap proses produksi dan pekerja yang terlibat.

Sekitar 6 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya pada industri berpotensi kehilangan pekerjaan, hingga adanya risiko penutupan pabrik seperti yang sedang terjadi di industri lainnya apabila tidak segera mendapat perhatian pemerintah.

“Sudah seharusnya seluruh pihak terdampak diundang dan didengar masukannya bila tidak ingin ada polemik yang meluas, (terlebih) polemik RPMK belum selesai. Pada saat kami unras (unjuk rasa) 10 Oktober lalu, disepakati tertulis kami akan diundang, diberi ruang, didengar, dan dipertimbangkan pandangan-pandangan kami, tetapi kami masih dijanjikan untuk dapat bertemu” ujar Sudarto.

Proses pembentukan regulasi yang selama ini terjadi menurutnya belum banyak melibatkan pemangku kepentingan terkait. Tanpa adanya keterlibatan tersebut, regulasi yang dihasilkan pun berpotensi membawa dampak yang tidak diinginkan bagi mereka yang tidak dilibatkan, serta tidak memenuhi unsur keadilan.

Seperti diketahui, Presiden terpilih periode 2025–2029 Prabowo Subianto telah resmi dilantik pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Memulai masa kepemimpinannya, 58 menteri baru turut diangkat untuk menjalankan pemerintahan. Meski begitu, beberapa posisi menteri diisi oleh nama yang sama, termasuk Menteri Kesehatan yang tetap berada di bawah komando Budi Gunadi Sadikin.

Saat pertama kali memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024 lalu, Prabowo mengatakan bahwa perlindungan terhadap masyarakat menjadi hal yang paling utama, sehingga seluruh menteri dan lembaga negara lainnya juga harus mampu mewujudkan hal ini.

“Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Ini saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu, untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita," pungkas Prabowo.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk melindungi jutaan petani tembakau dari berbagai ancaman global dan regulasi yang dinilai mengancam kelangsungan ekonomi petani tembakau di Indonesia.

Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji mengungkapkan, saat ini industri hasil tembakau legal telah diawasi dan diatur dengan lebih dari 480 peraturan yang ketat, baik sisi fiskal maupun nonfiskal yang meliputi peraturan daerah, peraturan bupati/wali kota/gubernur, sampai kementerian dan perundang-undangan.

Belum lagi terbitnya PP 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang menuai penolakan dari banyak kalangan, termasuk penolakan dari ekosistem pertembakauan.

"Padatnya regulasi aturan yang dibebankan IHT legal nasional tersebut, akan berdampak pula bagi kelangsungan hidup jutaan petani tembakau yang selama ini bergantung pada pabrikan rokok," ujar Agus Parmuji dihubungi di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Agus Parmuji menegaskan, demi melindungi jutaan petani tembakau yang selama ini sebagai soko guru ekonomi bangsa, pihaknya menitipkan 5 PR besar pada Presiden Prabowo Subianto. Pertama, pemerintah Indonesia tidak perlu mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Mengingat posisi Indonesia seperti halnya beberapa negara lain di dunia yang mata pencaharian masyarakatnya banyak yang bergantung dari sektor pertembakauan.

Menurutnya, kerangka FCTC jika diterapkan di Indonesia akan mematikan tenaga kerja, petani, buruh, yang juga bakal menekan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu, justru bertolak belakang dengan visi misi Asta Cita yang ingin menyerap jutaan tenaga kerja demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pihaknya juga mendukung visi Presiden Prabowo yang akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

"Kami berharap Presiden Prabowo tidak meratifikasi FCTC. Suara rakyat wajib didengar oleh Pemerintah Indonesia, utamanya mereka yang hajat hidupnya bergantung pada industri hasil tembakau," tegasnya.

Kedua, meminta Presiden Prabowo agar Harga Jual Eceran (HJE) rokok tidak berubah pada tahun 2025, serta tidak ada kenaikan PPN menjadi 12 persen.

"Tujuannya demi menjaga penjualan dalam kondisi turunnya daya beli masyarakat. Hal itu sejalan dengan program 100 hari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menargetkan bisa kembali membangkitkan daya beli masyarakat yang tengah lesu," katanya.

Memurut Agus Parmuji, fenomena downtrading ditandai oleh para konsumen yang beralih mengonsumsi produk rokok dengan harga lebih murah, termasuk rokok ilegal, mengancam pasar rokok legal karena adanya tekanan kebijakan nonfiskal dan fiskal, belum lagi turunnya produksi dan melambatnya kinerja penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) yang memerlukan kebijakan mitigasi.

"Jutaan petani tembakau berharap adanya keseimbangan antara fungsi pengendalian dan fungsi penerimaan ke depan," imbuhnya.

Ketiga, tarif CHT untuk tahun 2025, 2026 dan tahun 2027 tidak naik guna menjaga kelangsungan proses pemulihan industri hasil tembakau legal nasional.

Diakui Agus Parmuji, IHT nasional selama ini berpotensi besar terhadap penyediaan tenaga kerja, juga berkontribusi ekonomi ke negara (cukai hasil tembakau dan pajak). Hal ini agar dijadikan perhatian besar Presiden Prabowo karena mencari pengganti dari sumbangan ekonomi tembakau tidak mudah.

Keempat, menolak penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai dan mendekatkan disparitas tarif antar layer. Hal itu akan menjadi ancaman harga rokok legal semakin tidak terbeli, dan perokok beralih ke rokok ilegal.

"Dengan simplifikasi, tentu yang diuntungkan adalah perusahaan rokok dengan brand internasional, dimana produk-produknya sangat sedikit menggunakan tembakau lokal hasil panen petani. Bila itu diterapkan, bisa menjadi kiamat ekonomi bagi petani tembakau," terangnya.

Kelima, memohon peraturan yang seimbang antara rokok elektronik dan rokok kretek. Hal ini mengingat tarif cukai rokok elektronik lebih murah dari rokok kretek.

"Kontribusi dari IHT nasional memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Industri ini memiliki hubungan kerja yang bersifat kegotongroyongan antara petani tembakau dan industri rokok baik skala besar, menengah, maupun kecil," pungkasnya.

(rrd/rir)

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pembenahan regulasi menjadi salah satu fokus utama dalam 100 hari kepemimpinannya.

Bahlil menjelaskan, reformasi regulasi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, menarik investasi dan meningkatkan pelayanan publik.

Menurutnya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi.

Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil dalam siaran pers, Minggu (27/10).

Selain di sektor Migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor Mineral dan Batubara (Minerba), di mana banyak aturan yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet. Kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," ujarnya.

Menanggapi arahan ini, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menegaskan bahwa penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.

"Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM," imbuh Agus.

Agus juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

"Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi," jelasnya.

Melalui upaya-upaya ini, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

"Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," pungkas Agus.

Jakarta -

Percepatan penyederhanaan regulasi di sektor energi dan sumber daya mineral bakal menjadi fokus kebijakan utama bagi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Setidaknya 100 hari ke depan, urusan penyederhanaan regulasi bakal menjadi sasaran kerja utamanya sebagai menteri.

Bahlil ingin meningkatkan efisiensi, menarik investasi, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik. Dia menegaskan penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritas dalam rangka mempercepat investasi, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi. Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Selain di sektor Migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor Mineral dan Batubara (Minerba), katanya masih banyak aturan yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet. Kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," ujar Bahlil.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menambahkan penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.

"Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM," imbuh Agus.

Agus juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

"Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi," jelasnya.

Melalui upaya-upaya ini, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

"Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," pungkas Agus.

(kil/kil)

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mempercepat upaya penyederhanaan regulasi dalam sektor energi dan sumber daya mineral, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, menarik investasi, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritas dalam rangka mempercepat investasi, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi. Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil dalam keterangan resmi, Jumat (25/10).

Selain di sektor migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor mineral dan batubara (minerba). Banyak aturan di sektor ini yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet. Kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," ujarnya.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menegaskan penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.

"Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM," ujar Agus.

Agus menambahkan pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah. Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, saat ini berupaya memastikan proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi.

Melalui upaya-upaya ini, kata Agus, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

"Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," imbuh Agus.

Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Khusus Jakarta menilai aturan kemasan polos tanpa merek bagi rokok elektronik yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik berpotensi semakin mempersulit keberlangsungan industri di tengah tertekannya perekonomian nasional.

Kadin mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes), selaku penggagas, untuk mengkaji ulang beleid tersebut bahkan menganulir rencana penerbitan RPMK ini.

Ketua Umum KADIN Daerah Khusus Jakarta, Diana Dewi, mengatakan aturan tersebut sangat diskriminatif bagi para pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait di industri hasil tembakau, termasuk rokok elektronik.

"Tentunya Kemenkes tidak saja perlu mempertimbangkan, tapi menganulir rencana penerbitan RPMK tersebut. Kami sarankan, Kemenkes membicarakan dulu hal tersebut, baik dengan pelaku usaha, stakeholders keuangan, pengamat, serikat pekerja dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan," kata Diana Dewi, dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Diana meyakini, jika aturan tersebut tetap dipaksakan, maka produk-produk tembakau dan rokok elektronik ilegal akan semakin marak di pasaran. Sebab, produsen tidak boleh menampilkan identitas merek. Kondisi tersebut berpotensi memicu peralihan konsumsi dan mempersulit pemerintah dalam melakukan pengawasan. Dampak terbesarnya adalah tergerusnya penerimaan negara dari cukai.

"Sulit melakukan pengawasan di lapangan karena tak ada merek pada produk yang dijual. Juga berpotensi munculnya duplikasi-duplikasi produk yang tidak bisa dijamin kualitasnya, di mana masyarakat akan sulit membedakan mana produk yang asli dan mana yang palsu. Selain itu, dengan mudah akan masuk barang-barang ilegal," tuturnya.

Kondisi tersebut tentu memperburuk keberlangsungan industri rokok elektronik yang akan berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Apalagi mayoritas pelaku usaha di sektor ini merupakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Oleh karenanya, KADIN Daerah Khusus Jakarta meminta agar Kemenkes lebih bijaksana dalam merancang regulasi agar tidak mematikan pelaku usaha.

Secara umum, Diana menambahkan kondisi perekonomian Indonesia belum stabil. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu memperhatikan pelaku usaha, termasuk UMKM, agar tidak dibebankan dengan aturan-aturan baru yang berpotensi memunculkan banyak masalah. "Kami mendorong Kemenkes untuk lebih membuka diri dan mau menerima koreksi dari sejumlah pihak. Terhadap aturan tersebut, ada baiknya ditinjau ulang," tegasnya.

Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto sangat menyayangkan upaya Kemenkes mendorong regulasi yang menimbulkan tantangan besar bagi industri rokok elektronik cair dan padat. Senada dengan Diana, jika tidak ditinjau ulang, menurut Budiyanto, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kontribusi cukai rokok elektronik, yang tentunya akan berdampak negatif terhadap pencapaian target ekonomi nasional.

"Kami berharap KADIN dan pemerintah dapat bekerja sama untuk meninjau kembali demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan," kata Budiyanto.

Simak: YLKI Sambut Baik Larangan Penjualan Rokok Eceran

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rir)