Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengatakan daya beli kelas menengah saat ini menurun. Hal itu terlihat dari pola belanja yang lebih memilih barang dengan harga terjangkau.

"Dari tren belanjanya udah kelihatan. Sekarang kita melihat uang yang dipegang kelas menengah makin kecil. Makanya kenapa toko seperti Miniso, KKV, DIY, kan penjualannya luar biasa karena mereka jualnya per item harganya lebih kecil," kata Ketua DPP APPBI Alphonzus Wijaja di PIK Avenue, Jakarta Utara, Kamis (8/8).

Ia mengatakan kelas menengah memang masih tetap belanja, tetapi melirik produk yang harganya lebih murah. Sementara produk yang mahal mulai ditinggalkan karena jumlah uang yang menipis.

Karena itu, katanya, peritel harus mengatur strategi menghadapi pelemahan daya beli kelas menengah bawah. Ia mengatakan peritel sebaiknya tidak menjual produk harganya terlalu mahal sehingga sulit dijangkau kelas menengah bawah.

Sementara untuk pemerintah, ia berharap tidak menetapkan kebijakan yang bisa semakin menekan daya beli seperti iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), dan asuransi wajib kendaraan bermotor.

"Itu kan semua berpotensi menurunkan daya beli. Kita berusaha minta ke pemerintah, tolong iklim usahanya jangan semakin negatif," katanya.

Daya beli kelas menengah memberikan sinyal melemah. Tanda-tandanya sudah terlihat.

Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini mengatakan daya beli masyarakat turun, terutama kelas menengah, tercermin dari deflasi yang terjadi di Indonesia selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), deflasi pada Mei sebesar -0,03 persen, pada Juni -0,08 persen dan meningkat pada Juli 2024 sebesar -0,18 persen.

Menurut Didik, deflasi kedengarannya menguntungkan bagi konsumen karena harga yang lebih rendah. Tetapi ini bisa menjadi alarm tanda bahaya bagi perekonomian.

"Deflasi kedengarannya menguntungkan bagi konsumen karena harga yang lebih rendah, tetapi ini merupakan fenomena makro ekonomi di mana ekonomi masyarakat sedang tidak berdaya untuk membeli barang-barang kebutuhannya," ujar Didik dalam keterangan, Jumat (2/8).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengungkapkan, pendirian mal di Ibu Kota Nusantara (IKN) harus dibarengi dengan insentif permodalan agar mal dapat berdiri di sana.

Hal itu lantaran jumlah populasi masyarakat di IKN masih sedikit yang dikhawatirkan tingkat pengunjung ke mal juga sedikit.

“Populasi di IKN masih belum banyak, sehingga dibutuhkan permodalan yang sifatnya ringan agar membantu pengelola mal yang harus menanggung beban yang cukup berat di IKN," ujarnya di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Menurut Alphonzus pendirian mal berbeda dengan pembangunan kantor. Sebab, minimnya populasi akan membuat jumlah kunjungan mal kecil yang akhirnya membuat nilai transaksi di mal minim.

“Pusat belanja itu perlu pelanggan, perlu customer artinya apa? Pusat belanja itu perlu populasi, perlu penduduk. Jadi saya kira mungkin saat ini di IKN populasinya kan belum banyak, jadi saya kira kalau membangun pusat perbelanjaan ini tentunya memiliki tantangan sendiri,” jelasnya.

“Karena pusat belanja itu untuk bisa hidup usahanya itu dia perlu konsumen, perlu populasi. Jadi saya kira mungkin untuk tahap pertama di IKN, mungkin pusat belanjanya tidak terlalu besar dulu, ukurannya kecil dan sebagainya. Tapi intinya adalah pusat belanja itu perlu populasi. Sedangkan di IKN populasinya kan masih belum banyak,” sambungnya.

Untuk diketahui, Otorita IKN telah memberikan berbagai insentif kepada investor pelopor di IKN.

Di antaranya adalah insentif tax holiday penanaman modal, fasilitas PPh di Financial Center IKN, Superdeduction Vokasional, hingga pengurangan PPh hak atas tanah dan bangunan.

Insentif ini pun tercantum dalam PMK Nomor 28 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).