Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Keributan antara Korea Selatan dan Korea Utara kini telah sampai ke wilayah perang di Ukraina. Setelah kabar bahwa Pyongyang mengirim tentara ke Rusia, kini Seoul memperingatkan bahwa mereka juga mampu mengirim senjata ke Ukraina.

Perang Korea secara teknis memang belum berakhir. Konflik bersenjata berakhir pada tahun 1953 lewat perjanjian khusus selevel gencatan senjata. Secara resmi, tidak ada ada perjanjian damai yang pernah ditandatangani.

Belakangan ini perseteruan dua Korea kembali memanas. Pergerakan militer di utara pun terlihat semakin gencar.

Setelah masalah pengiriman drone, kini kabar tentang pengiriman pasukan ke medan perang Ukraina juga menjadi pemantik perselisihan.

Pejabat kepresidenan Korea Selatan, yang berbicara secara anonim, mengatakan pemerintahnya telah mempertimbangkan beberapa langkah yang bisa diambil demi membantu Ukraina.

Langkah-langkah yang mungkin diambil termasuk koridor diplomatik, ekonomi dan militer, hingga pengiriman senjata ke Ukraina, baik yang bersifat defensif maupun ofensif.

Tonton:Intelijen Korea Selatan: Korea Utara Kirim Pasukan dalam Jumlah Besar ke Rusia

​Pengiriman Tentara Korea Utara ke Rusia

Pekan lalu, badan intelijen Korea Selatan mengatakan bahwa mereka telah mengonfirmasi bahwa Korea Utara mengirim 1.500 pasukan operasi khusus ke Rusia pada bulan Oktober 2024.

Laporan itu didukung oleh pernyataan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang mengatakan bahwa intelijennya mengetahui adanya 10.000 tentara Korea Utara yang sedang disiapkan untuk bergabung dengan pasukan Rusia.

Pada hari Selasa (22/10), Korea Selatan memperingatkan bahwa mereka dapat mempertimbangkan untuk memasok senjata ke Ukraina sebagai respons atas dukungan militer Korea Utara di Rusia.

Pernyataan tersebut sepertinya hanya gertakan agar Rusia tidak mendatangkan pasukan Korea Utara untuk berperang melawan Ukraina.

Di saat yang sama, pihak Korea Selatan sepertinya juga khawatir bahwa Rusia akan memberikan teknologi militer canggih ke Korea Utara sebagai bentuk balas budi.

Mengutip AP, diplomat Korea Selatan di Dewan Keamanan PBB mengecam dugaan pengiriman pasukan oleh Korea Utara. Kantor Kepresidenan Korea Selatan bahkan menggambarkan Korea Utara sebagai “kelompok kriminal” yang memaksa pemuda-pemudinya untuk menjadi tentara bayaran.

Sumber: Al Jazeera | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menyerukan penghentian pengiriman senjata ke Israel yang telah membom Gaza selama setahun terakhir ini. Bahkan, baru-baru ini, Israel melancarkan operasi militer terhadap Lebanon.

“Saya pikir hari ini, prioritasnya adalah kita kembali ke solusi politik, bahwa kita berhenti mengirimkan senjata untuk berperang di Gaza,” kata Macron kepada penyiar France Inter pada hari Sabtu.

“Prancis tidak mengirimkan [senjata] apa pun,” tambahnya selama wawancara yang direkam awal minggu ini.

Mengutip Al Jazeera, meskipun Prancis bukan penyedia senjata utama untuk Israel, suaranya sebagai pemain kunci di Uni Eropa dan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa membawa pengaruh yang signifikan di tengah upaya internasional untuk mencapai solusi politik atas konflik di Gaza.

Pada bulan September, Inggris juga mengumumkan bahwa mereka menangguhkan beberapa ekspor senjata ke Israel, dengan alasan “risiko yang jelas” bahwa senjata tersebut dapat digunakan dalam pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Macron menegaskan kembali kekhawatirannya atas serangan dahsyat Israel di Gaza yang terus berlanjut meskipun ada seruan berulang kali untuk gencatan senjata.

“Saya pikir kami tidak didengar. Saya pikir itu adalah kesalahan, termasuk untuk keamanan Israel,” katanya, seraya menambahkan bahwa konflik itu mengarah pada “kebencian”.

Macron juga mengkritik keputusan Netanyahu untuk mengirim pasukan ke operasi darat di Lebanon, dengan mengatakan prioritasnya seharusnya adalah “menghindari eskalasi”.

“Rakyat Lebanon tidak boleh dikorbankan, Lebanon tidak boleh menjadi Gaza lainnya,” katanya.

Sementara itu, Netanyahu dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya mengatakan saat Israel memerangi kekuatan barbarisme yang dipimpin oleh Iran, semua negara beradab harus berdiri teguh di sisi Israel.

“Namun, Presiden Macron dan para pemimpin Barat lainnya sekarang menyerukan embargo senjata terhadap Israel. Mereka harus malu,” kata Netanyahu.

Kantor Macron menanggapi dengan sebuah pernyataan pada hari Sabtu, menyebut Prancis sebagai “sahabat setia Israel” dan menggambarkan reaksi Netanyahu sebagai reaksi yang berlebihan dan terpisah dari persahabatan antara Prancis dan Israel.

Pernyataan Macron dipandang sebagai pesan bagi Israel dan sekutu mereka, Amerika Serikat, yang merupakan pemasok senjata terbesar bagi Israel.

Pada bulan Mei, Departemen Luar Negeri AS mengatakan tidak memiliki cukup bukti untuk memblokir pengiriman senjata. Akan tetapi AS menilai bahwa Israel telah menggunakan senjata dengan cara yang tidak sesuai dengan standar hukum humaniter.

Qatar, mediator utama dalam pembicaraan gencatan senjata Gaza, mengatakan pernyataan Macron adalah langkah penting dan dihargai untuk menghentikan perang.

Yordania juga menyambut baik pernyataan pemimpin Prancis itu dan menekankan pentingnya memberlakukan larangan penuh atas ekspor senjata ke Israel dan "konsekuensi nyata" atas tindakan negara itu.

Komentar Macron muncul saat Menteri Luar Negerinya Jean-Noel Barrot sedang dalam perjalanan empat hari ke Timur Tengah, yang akan berakhir pada hari Senin di Israel, saat Paris berupaya memainkan peran dalam menghidupkan kembali upaya diplomatik untuk mencapai gencatan senjata.