Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan (Hippindo) membeberkan potensi kerugian yang akan ditimbulkan dari aturan penjualan rokok terbaru dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024.

Adapun, dalam pasal 434 PP No.28/2024 tertuang adanya larangan penjualan rokok secara eceran atau batangan dan zona larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan bahwa penjualan rokok di ritel modern, seperti minimarket dan supermarket rata-rata mencapai 15% dari pendapatan. Secara total, dia menyebut, nilai penjualan rokok di ritel modern bisa mencapai Rp40 triliun.

Menurutnya, dengan adanya aturan zona larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan dapat menggerus hingga 53% penjualan rokok di ritel modern.

"Kita bisa kehilangan penjualan 53% toko kami enggak boleh jual kalau zonasi ini berjalan, berarti itu akan kehilangan pendapatan Rp21 triliun, angka yang besar sekali," ujar Budihardjo, Selasa (13/8/2024).

Menurutnya, selama ini para pelaku usaha ritel modern telah taat terhadap berbagai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Termasuk menaati batas usia minimum pembeli rokok, yaitu 21 tahun dan posisi rak rokok yang tidak ditampilkan secara terbuka.

Budihardjo pun membeberkan bahwa pihaknya bakal bertemu dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membahas lebih lanjut ihwal keberatan para pengusaha ritel terhadap PP No.28/2024 yang terbit pada akhir Juli 2024.

"Jadi harapan kami untuk ditinjau ulang dan jangan dijalankan dulu sambil menunggu untuk diskusi lagi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan pelaksana dari UU No.17/2023 tentang Kesehatan melalui PP No.28/2024. Dalam pasal 434 ayat 1 beleid itu disebutkan adanya larangan individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Tak hanya itu, dalam beleid tersebut juga membatasi penjualan rokok yang dilarang dengan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Bisnis.com, JAKARTA- Permusuhan terhadap produk tembakau seperti rokok semakin agresif, seiring penerbitan peraturan pelaksana UU No.17/2023 tentang Kesehatan. Teranyar, pemerintah telah menerbitkan PP No.28/2024 sebagai aturan pelaksana, yang salah satunya melarang penjualan rokok secara eceran, per batang.

Pemerintah menyebut tujuan pelarangan tersebut merupakan upaya menekan angka prevalesi, khususnya untuk perokok usia dini. Pada pasal 434 ayat 1 huruf c, PP No.28/2024, tertulis larangan “penjualan secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.”

Di sisi lain, penjual rokok eceran mayoritas adalah pedagang asongan, tersebar hingga pelosok desa. Pembeli rokok pun jauh-jauh hari telah dibatasi secara usia.

Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan, seperti apakah peraturan tersebut akan berjalan efektif? Mengingat ‘kenakalan’ terutama usia remaja pun mendatangkan banyak akal, siapapun bisa membeli rokok secara bungkusan dengan berbagai cara seperti urunan, hingga menitipkannya kepada orang lebih dewasa.

Persoalan pelik lainnya, aturan ini menyasar para pedagang kecil asongan hingga gerai warung kelontong, sehingga memunculkan kesan merugikan perekonomian rakyat jelata. Sejauh ini hanya gerai modern yang membatasi penjualan rokok secara bungkusan.

Selain kendala dalam hal pelaksanaan, PP tersebut pun tidak memasukkan sanksi secara gamblang. Hanya saja, sanksi dijatuhkan kepada pihak yang memproduksi tembakau dan rokok elektrik dengan menggunakan bahan tambahan tidak aman untuk kesehatan.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan penerbitan PP kesehatan tersebut sebatas bermotif mematikan industri hasil tembakau (IHT). Terlebih jauh, imbasnya terhadap pedagang eceran hingga petani tembakau.

Dia menilai tidak ada relevansi antara konsumsi rokok dengan penjualan di tingkat pedagang eceran. Larangan penjualan rokok eceran justruk akan mematikan pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari sana.

“Kalau sampai eceran-eceran ini diatur itu ngapain? Nggak ada urgensi, yang diatur itu cukup industrinya saja, mengapa samapi ke tingkat paling bawah, nanti malah memunculkan rokok selundupan,” ungkap Trubus.

Hal ini, menurutnya sangat paradoks terhadap kepentingan pemerintah kepada industri tembakau. Kepentingan itu, jelas Trubus, terkait penerimaan cukai hingga pembukaan lapangan kerja.

Rokok dan turunan tembakau masih jadi andalan penyumbang penerimaan cukai. Pada 2023, pemerintah bahkan menjaring penerimaan cukai rokok hingga Rp213,48 triliun, 91,78% dari target APBN 2023.

Cukai Hasil Tembakau alias CHT memiliki nilai jumbo dibandingkan cukai produk lainnya. Pada saat bersamaan cukai minuman alcohol, hanya menyumbang sekitar Rp8,10 triliun.

Tidak hanya itu, rantai produksi industri tembakau juga jadi gantungan hidup banyak orang. Tercatat, hingga sekarang terdapat 6,1 juta orang berpenghasilan di setiap rantai produksi tembakau.

Pengamat Perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengungkapkan penerbitan PP Kesehatan secara tidak langsung akan menekan penerimaan cukai ke depannya. Hal itu telah tercermin dari penerimaan CHT yang menurun pada tahun lalu.

“Ketika konsumsi berkurang, otomatis penerimaan cukai rokok akan berkurang. Kita lihat saja efektivitas kebijakan ini,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (30/7/2024).

Persoalan kemudian, peneribatan PP Kesehatan inipun jadi tanda tanya besar bagi pemerintah, yang perlahan mengibaratkan penjualan rokok selayaknya barang haram. Alhasil, siapkah pemerintah memitigasi risiko berkurangnya penerimaan cukai hingga industri gulung tikar, bagaimana nasib 6,1 juta pekerja tembakau?