SAMPANG, iNews.id - Gubuk kumuh yang ditempati Nenek Supradani (75) pensiunan guru di Jalan Agus Salim, Kelurahan Banyuanyar, Kabupaten Sampang, ternyata tempat lahir Pahlawan NasionalHalim Perdanakusuma.

Sosok pahlawan yang namanya diabadikan menjadi nama Bandara Halim Perdanakusuma itu lahir di Sampang pada 18 November 1922.

Rumah tempat kelahiran pahlawan nasional tersebut tampak seperti bangunan zaman dulu. Di dalam ruangan terdapat ukiran yang masih bagus.

Nenek Supradani (75) menuturkan, Halim Perdanakusuma lahir di gubuk yang sekarang ditempatinya.

"Saya masih cicitnya beliau, ibu saya masih ada aliran darah dengannya dari Sumenep."Tuturnya Jum'at (2/8/2024).

Setelah berbincang dengan saudaranya di Sumenep, Supradani dikasih foto dan riwayat gubuk yang kini dia tempati.

"Saya dikasih foto bapaknya Halim Perdanakusuma dan riwayat rumah yang saya tempati sekarang,” katanya.

"Beliau bukan hanya pernah tinggal disini tapi beliau lahir ditempat ini."Tegasnya

Lurah Banyuanyar, Mohhammad Ajir membenarkan bahwa Nenek Supradani sudah lama tinggal di rumah bersejarah itu.

"Ceritanya memang ibu itu masih keluarga Halim Perdana Kusuma , ya lahir dan besar di rumah itu. Sayangnya rumah tersebut tidak dirawat, pemerintah tidak bisa intervensi karena milik pribadi," katanya.

Editor: Kastolani Marzuki

JAMBI, iNews.id - Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengaku akan pasang badan membela Asniati (60) pensiunan guru TK yang viral diminta kembalikan uang kelebihan gaji sebesar Rp75 juta kepada Pemkab Muarojambi. Dia membela pensiunan pahlawan tanpa tanda jasa tersebut bahkan siap membayarkan uang yang diminta dikembalikan bila tidak ada solusi dari pemkab.

Edi mengatakan, Rp75 juta tersebut merupakan uang gaji Asniati selama 2 tahun mengajar. Guru tersebut telah dipensiunkan 2 tahun lalu tanpa pemberitahuan.

Edi juga menilai, gaji yang selama ini diterima Asniati merupakan haknya karena telah mengajar.

“Selama 2 tahun itu juga dia aktif mengajar sehingga saya menilai ibu tersebut berhak menerima uangnya. Kenapa harus dikembalikan? Kecuali, kalau dia tidak mengajar kemudian menerima gaji, itu jelas salah,” ujarnya, Sabtu (6/7/2024).

Bahkan Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi menyebut Asniati tidak perlu mengembalikan uang tersebut. Dia juga meminta kepada Pemkab Muarojambi bertanggungjawab terhadap persoalan ini. 

Tidak hanya itu, Edi menyebut jika Asniati masih dibebankan untuk pengembalian uang. Dia akan pasang badan kalau perlu membayarkan uang tersebut.

“Ibu Asniati tidak perlu mengembalikan uang itu, pemkab harusnya yang bertanggungjawab dengan kelalaian ini. Kalau pemkab tidak mampu mencarikan solusinya, saya siap mengganti uang tersebut,” kata Edi.

Di samping itu, dia menilai dari apa yang terjadi pada Asniati ini juga terdapat kelalaian yang dilakukan Pemkab Muarojambi, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD). 

Selanjutnya, Edi meminta evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Muarojambi berkaitan dengan pendataan guru.

“Kami minta ini jadi pembelajaran pemkab, bagaimana soal pendataan guru aktif dan guru pensiun, kemudian soal administratif sehingga kejadian ini tidak terulang," tuturnya. 

"Saya minta ini segera diselesaikan, kasihan sudah mengabdi dan mencerdaskan anak bangsa, di usia pensiun ini harus memikirkan persoalan itu,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jambi Al Haris menemui Asniati dan mendengar langsung duduk masalah di kediamannya Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Muarojambi, Jambi. 

"Itu hanya missadministrasi dan sudah clear. Memang ada kesalahan sistem karena ada perpindahan dari sistem lama. Kalau memang uangnya harus dikembalikan, saya yang akan membayar nanti," katanya.

Kader PAN ini juga mengingatkan pada semua komponen pengurus daerah Provinsi Jambi untuk membantu para guru, terutama mereka yang memasuki usia pensiun menghindari kesalahan data di kemudian hari.

Editor: Donald Karouw

Muarojambi: Heboh kasus seorang guru taman kanak-kanak di Kabupaten Muarojambi, Jambi, yang harus mengembalikan uang gajinya sebesar Rp75 juta mendapat perhatian jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jambi.

Hal itu diperkuat dengan kedatangan beberapa anggota dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Muarojambi, Jumat sore, 5 Juli 2024.

Sempat mengejutkan beberapa pegawai, terlihat kedatangan personel Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi dilayani oleh Sekretaris BKD Muarojambi Hasbullah dan Kabid Pengangkatan dan Data Pegawai Rini Herawati.

Baca juga: Miris, Ngajar Hingga Usia 60 Tahun Pensiunan Guru TK Diminta Kembalikan Gaji Rp75 Juta

Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Jambi, Kompol M Amin Nasution membenarkan hal itu kepada wartawan di Jambi.
Menurutnya kedatangan tim dari Polda Jambi ke Kantor BKD Muaro Jambi, berkaitan dengan kasus guru TK Asniati, 60 tahun, yang diminta pemerintah setempat untuk mengembalikan uang sekitar Rp75 Juta, atas kelebihan pembayaran gaji selama dua tahun.

"Tim dari Polda Jambi ingin mengetahui akar permasalahan kasus dimaksud. Hal itu perlu dilakukan, lantaran menyangkut keuangan negara," ujarnya,

Tidak hanya pengumpulan informasi dan data ke Kantor BKD, Polda Jambi juga akan berkoordinasi dengan Kantor Regional VII Badan Keuangan Negara Palembang.

(MEL)

Jambi: Warga menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi, yang memaksa Asniati, 60, untuk mengembalikan uang gaji sebesar Rp75 Juta yang dituding terlanjur diberikan kepada Asniati, guru Sekolah TK Negeri 3 Sungai Bertam, Kecamatan Jaluko, Muarojambi.

"Walaupun sayo bukan anak kuliahan, jelas yang salah pemerintah, melalui instansinya yang terkait. Masa iya dimintai pengembalian, kasihan ibu guru Asniati. Logikanya di mana? Dan dari informasi yang heboh beredar, beliau kan mengajar terus, sampai usia enam puluh tahun, " ungkap seorang warga Kabupaten Muarojambi.

Nasib buruk yang menimpa Asniati viral di media sosial semenjak Rabu, 3 Juli kemarin. Awalnya dikabarkan, Asniati tidak bisa mengurus dokumen dan hak pensiunnya (2024), gara-gara pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Muarojambi, menyatakan usia pensiun Asniati bermasalah.
Sekda Pemkab Muarojambi Budhi Hartono, juga tidak memihak kepada Asniati. Menurut Budhi Hartono, Asniati diminta tetap mengembalikan uang gaji selama dua tahun sebesar Rp75 Juta, dan masalah tersebut kata Budhi murni akibat kelalaian Asniati. Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi Saiful Roswandi mengimbau Asniati segera melaporkan kasus tersebut ke Ombudsman, untuk diusut terang-benderang.

"Laporkan saja ke Ombudsman. Biar nanti terlihat titik terangnya. Dan apa solusi terbaiknya," ujarnya.

Ombudsman Perwakilan Jambi siap menindaklanjuti masalah ini jika ditemukan maladministrasi dalam prosesnya. Syahdan, karir Asniati sebagai tenaga pendidik dimulai pada 1991 saat ia menjadi guru honorer di TK tersebut dengan ijazah SMA. Pada 2008, ia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun Surat Keputusan (SK) pengangkatannya baru diterima pada 2009.

Selama belasan tahun, Asniati dengan setia mendidik murid-murid TK hingga usia 60 tahun. Namun, harapannya untuk menikmati masa pensiun serta dana yang pensiun terancam sirna. Karena ia diminta mengembalikan kelebihan pembayaran gaji selama dua tahun seperti yang ditudingkan instansi di Pemerintah Kabupaten Muarojambi.

Masalah ini berawal dari perbedaan data usia pensiun di berbagai instansi pemerintah. Menurut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muaro Jambi, Asniati seharusnya pensiun pada usia 60 tahun.

"Di Taspen memang 60 tahun, di BPKAD juga 60 tahun, tetapi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saya dinyatakan pensiun pada usia 58 tahun," ungkap Asniati.

Apabila memang seharusnya pensiun pada usia 58 tahun, Asniati mempertanyakan mengapa tidak ada surat yang menyatakan dirinya pensiun pada 2022. Asniati tetap mendidik murid-murid TK hingga usia 60 tahun. Sampai sekarang, Asniati mengaku tidak bisa mengurus pensiunnya karena SK Pensiun Penuh (PP) tidak dapat diproses di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

(WHS)