Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pentagon memperingatkan tidak akan menerapkan batasan baru atas penggunaan senjata Amerika oleh Ukraina, jika tentara Korea Utara yang berkumpul di Rusia bergabung dalam konflik militer.

Melansir Fox News, pernyataan tersebut muncul setelah Departemen Pertahanan AS mengumumkan pada pertengahan Oktober bahwa mereka akan memberi Ukraina pasokan dan senjata senilai US$ 425 juta untuk mempertahankan diri dari pasukan Rusia, termasuk rudal dan amunisi artileri.

Hal tersebut terungkap saat Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh ditanya oleh seorang reporter minggu ini.

Reporter tersebut menanyakan apakah AS akan membatasi pasokan senjata yang dapat digunakan Ukraina jika sekelompok tentara Korea Utara ikut bergabung dalam perang Rusia.

"Tidak," jawabnya.

Dia menambahkan, "Jika mereka berada dalam medan tempur, mereka melawan Ukraina, yang berjuang untuk wilayah kedaulatan mereka. Dan kami telah membuat komitmen kepada Ukraina bahwa kami akan terus mendukung mereka dengan apa pun yang diperlukan."

Pentagon saat ini memperkirakan bahwa sekitar 10.000 tentara Korea Utara telah memasuki Rusia.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan pada hari Rabu bahwa AS telah berkomunikasi langsung dengan para pejabat dan dengan pemerintah Tiongkok untuk memperjelas kekhawatiran AS tentang hubungan militer yang semakin dalam antara Rusia dan Korea Utara.

Sebelumnya, Sekretaris Pers Pentagon Mayjen Pat Ryder pada hari Selasa (29/10/2024) mengatakan, sebagian dari tentara Korea Utara tersebut telah bergerak mendekati Ukraina menuju Oblast Kursk Rusia, dekat perbatasan dengan Ukraina.

"Sekitar beberapa ribu, dengan jumlah yang lebih kecil sudah ada di wilayah Kursk. Kami tetap khawatir bahwa Rusia bermaksud menggunakan tentara ini dalam pertempuran atau untuk mendukung operasi tempur melawan pasukan Ukraina di Kursk. Kami terus memantau dengan saksama dan berkonsultasi dengan mitra Ukraina kami, serta sekutu dan mitra lainnya," kata Ryder.

Ryder mengatakan, pergerakan pasukan Korea Utara merupakan indikasi situasi mengerikan yang dihadapi Rusia, dalam hal pasokan tentara di garis depan.

"Mereka telah mengalami banyak korban dalam perang ini dan fakta bahwa mereka sekarang perlu mengalihdayakan pasukan asing, untuk membantu mendukung pasukan mereka di dalam Rusia menunjukkan bahwa ada beberapa pertanyaan serius dalam hal kemampuan mereka untuk terus memenuhi kebutuhan personel mereka," katanya.

Washington: Kementerian Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon mengonfirmasi bahwa sekelompok kecil tentara Korea Utara telah tiba di wilayah Kursk, Rusia, di dekat perbatasan Ukraina. Konfirmasi ini semakin meningkatkan ketegangan dalam perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung sejak Februari 2022.

Mayor Jenderal Angkatan Udara AS Pat Ryder mengungkapkan bahwa DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea) telah mengirim sekitar 10.000 tentara untuk berlatih di Rusia timur. Menurutnya, sebagian dari pasukan tersebut kini telah pindah lebih dekat ke Ukraina, dengan beberapa ribu di antaranya berada di Oblast Kursk, dekat perbatasan Ukraina.

"Sebagian kecil tentara Korea Utara sudah hadir di wilayah Kursk," kata Ryder, dilansir dari Anadolu Agency, Rabu, 30 Oktober 2024.
Ryder juga menekankan bahwa jumlah tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan total pasukan Korea Utara yang telah dikirim ke Rusia.

Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, telah mengonfirmasi kehadiran tentara Korea Utara di Kursk, menyebutnya sebagai "perluasan berbahaya" dalam konflik yang masih berlangsung. Ryder menegaskan bahwa AS "masih khawatir" tentang kemungkinan Rusia menggunakan pasukan Korea Utara dalam pertempuran melawan Ukraina.

"Kami terus memantau dengan cermat dan berkonsultasi dengan mitra Ukraina serta sekutu dan mitra lainnya," tambahnya.

Rutte mengindikasikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan yang cermat dan berkonsultasi dengan mitra Ukraina serta sekutu lainnya.

Presiden AS Joe Biden telah menyatakan kekhawatirannya mengenai pelatihan tentara Korea Utara di Rusia.

Menanggapi pertanyaan mengenai apakah Ukraina sebaiknya menyerang tentara Korea Utara yang hadir di Kursk, Biden menyatakan bahwa tindakan tersebut hanya perlu dilakukan jika pasukan tersebut melintasi perbatasan ke wilayah Ukraina.

Kehadiran pasukan Korea Utara semakin mempersulit upaya penyelesaian damai perang Rusia-Ukraina, yang dapat memiliki dampak signifikan pada dinamika di Eropa Timur. (Angel Rinella)

Baca juga: Pentagon: Pasukan Korea Utara di Rusia Mulai Dekati Perbatasan Ukraina


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Washington: Sekitar 10.000 tentara Korea Utara disebut Kementerian Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon telah dikirim ke Rusia untuk berlatih dan berperang melawan Ukraina dalam "beberapa pekan ke depan."

Pengumuman ini secara signifikan meningkatkan perkiraan jumlah tentara yang dikerahkan Korea Utara ke Rusia, dan meningkatkan kekhawatiran bahwa perang di Ukraina dapat meluas sebagai akibat dari intervensi militer Pyongyang.

Sebagian dari 10.000 tentara Korea Utara yang dikerahkan ke Rusia timur untuk pelatihan – naik dari perkiraan awal AS sebanyak 3.000 pekan lalu – telah bergerak mendekati perbatasan Ukraina, kata juru bicara Pentagon Sabrina Singh.
“Mereka telah bergerak mendekati Ukraina, dan kami semakin khawatir bahwa Rusia bermaksud menggunakan tentara ini dalam pertempuran atau untuk mendukung operasi tempur melawan pasukan Ukraina di Oblast Kursk Rusia di dekat perbatasan dengan Ukraina,” ucapnya kepada awak media, seperti dilansir dari Al Jazeera, Selasa, 29 Oktober 2024.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengatakan pengerahan militer Korea Utara mengancam keamanan nasional negaranya dan masyarakat internasional. Ia menyebut pengiriman ini sebagai kerja sama militer "ilegal" antara Rusia dan Korea Utara.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte telah mengatakan bahwa pengerahan tentara Korea Utara merupakan "eskalasi signifikan" dalam konflik Ukraina, dan merupakan "perluasan perang Rusia yang berbahaya."

"Kerja sama militer yang semakin dalam antara Rusia dan Korea Utara merupakan ancaman bagi keamanan Indo-Pasifik dan Euro-Atlantik," tutur Rutte kepada wartawan setelah pembicaraan dengan delegasi Korea Selatan tentang isu Korea Utara.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara tidak mengonfirmasi laporan media tentang pengerahan pasukan ke Rusia, tetapi mengatakan jika Pyongyang telah mengambil tindakan seperti itu, ia yakin hal tersebut tetap sejalan dengan norma-norma internasional.

Baca juga: Korut Tegaskan Tidak Pernah Kirim Pasukan untuk Bantu Rusia


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -WASHINGTON/TAIPEI. Pada Jumat (25/10/2024), Amerika Serikat menyetujui penjualan paket senjata senilai US$ 2 miliar ke Taiwan.

Menurut Pentagon, nilai tersebut sudah termasuk sistem rudal pertahanan udara canggih yang diuji coba di Ukraina.

Reuters melaporkan, Amerika Serikat terikat oleh hukum untuk menyediakan Taiwan yang sarana untuk mempertahankan diri meskipun tidak ada hubungan diplomatik formal. Kondisi ini terus-menerus membuat Beijing marah.

Sebagai tanggapannya, China telah meningkatkan tekanan militer terhadap Taiwan, termasuk mengadakan putaran baru latihan perang di sekitar pulau itu minggu lalu. Latihan militer ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan sejak Lai Ching-te menjabat sebagai presiden Taiwan pada bulan Mei.

Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon mengatakan penjualan baru itu terdiri dari sistem rudal dan sistem radar senilai US$ 1,16 miliar yang diperkirakan bernilai US$ 828 juta. Menurut Pentagon, kontraktor utama untuk sistem rudal itu adalah RTX Corp.

"Penjualan yang diusulkan ini melayani kepentingan nasional, ekonomi, dan keamanan AS dengan mendukung upaya berkelanjutan penerima untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya dan mempertahankan kemampuan pertahanan yang kredibel," katanya dalam sebuah pernyataan.

Pentagon juga menegaskan, "Penjualan yang diusulkan akan membantu meningkatkan keamanan penerima dan membantu menjaga stabilitas politik, keseimbangan militer, dan kemajuan ekonomi di kawasan tersebut."

Penjualan sistem rudal tersebut adalah untuk tiga solusi pertahanan udara jarak menengah National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) yang mencakup rudal permukaan ke udara AMRAAM Extended Range yang canggih, tambahnya.

Sistem NASAMS telah diuji dalam pertempuran di Ukraina dan merupakan peningkatan signifikan dalam kemampuan pertahanan udara yang diekspor Amerika Serikat ke Taiwan karena permintaan akan sistem tersebut melonjak.

Seorang sumber pemerintah AS mengatakan kepada Reuters dengan syarat anonim bahwa NASAMS adalah senjata baru bagi Taiwan, dengan Australia dan Indonesia sebagai satu-satunya negara lain di kawasan tersebut yang saat ini mengoperasikannya.

Kementerian Pertahanan Taiwan menyambut baik pengumuman tersebut, dengan mencatat penggunaan NASAMS yang "terbukti" di Ukraina dan mengatakan bahwa hal itu akan membantu kemampuan pertahanan udara Taiwan dalam menghadapi manuver militer Tiongkok yang sering terjadi.

Militer Taiwan memperkuat persenjataannya agar mampu menghadapi serangan apa pun dari Tiongkok dengan lebih baik, termasuk membangun kapal selamnya sendiri untuk mempertahankan jalur pasokan maritim yang vital.

Pemerintah Tiongkok pada hari Sabtu terus menyerang Lai, mengecam komentar yang dibuatnya pada hari Jumat di pulau garis depan yang sensitif tentang bagaimana tidak ada "kekuatan eksternal" yang dapat mengubah masa depan Taiwan.

"Tidak akan ada masa depan untuk 'kemerdekaan Taiwan'. Masa depan Taiwan terletak pada penyatuan kembali tanah air secara menyeluruh," kata Kantor Urusan Taiwan Tiongkok dalam sebuah pernyataan.

Tonton:Peringatan Taiwan ke China: Blokade Tiongkok akan Menjadi Tindakan Perang

Washington: Seiring kondisi yang masih sangat tidak stabil di Timur Tengah menyusul serangan balasan Israel terhadap target militer di Iran, Amerika Serikat (AS) memperingatkan Teheran agar tidak melancarkan serangan balasan lagi ke musuh bebuyutannya itu.

Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon menyatakan bahwa serangan Israel pada Sabtu kemarin dimaksudkan untuk menandai berakhirnya permusuhan antara kedua negara, setelah Iran meluncurkan salvo rudal ke Israel pada 1 Oktober.

"Iran tidak boleh membuat kesalahan dengan menanggapi serangan Israel, yang seharusnya menandai berakhirnya aksi saling serang ini," kata Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, mengutip dari laman India Today,
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel memilih targetnya di Iran berdasarkan kepentingan nasional, bukan sebagai tanggapan atas perintah AS. Pernyataannya tersebut merupakan tanggapan atas laporan media yang mengklaim bahwa Israel telah menahan diri untuk tidak menyerang fasilitas gas dan minyak Iran karena tekanan AS.

"Israel memilih target serangan terlebih dahulu berdasarkan kepentingan nasionalnya dan bukan berdasarkan perintah Amerika. Beginilah adanya, dan beginilah adanya nanti,” kata kantor PM Israel.

Menurut para ahli, citra satelit menunjukkan bahwa serangan udara Israel menghantam gedung-gedung yang digunakan Iran untuk mencampur bahan bakar padat bagi rudal balistik.

Seorang mantan inspektur senjata PBB mengatakan bahwa Israel menyerang Parchin, sebuah kompleks militer besar di dekat Teheran, dan juga mencatat bahwa serangan tersebut mungkin telah "secara signifikan menghambat kemampuan Iran untuk memproduksi rudal secara massal."

Setelah serangan itu, beberapa pertemuan tingkat tinggi diadakan di Teheran untuk menentukan ruang lingkup respons Iran. Teheran tampaknya mengecilkan skala dari serangan itu, dengan mengatakan kerusakannya "sangat minimal" seraya menambahkan bahwa beberapa pangkalan Garda Revolusi di dalam dan sekitar Teheran juga terkena serangan.

Sementara itu pada Sabtu malam, tentara Israel melonggarkan pembatasan keselamatan tertentu bagi penduduk di Israel utara, yang menunjukkan bahwa mereka tidak mengantisipasi serangan skala besar langsung dari Iran atau proksi regionalnya. Keputusan itu dibuat setelah "penilaian situasional," menurut pejabat di Tel Aviv.

Kelompok militan yang didukung Iran di Lebanon, Hizbullah, memperingatkan penduduk dari puluhan "permukiman" Israel untuk segera mengungsi. Kelompok itu, dalam sebuah peringatan video, mengatakan mereka telah menjadi target yang sah karena adanya pasukan Israel yang disiagakan di sana.

Baca juga: UEA dan Arab Saudi Sama-Sama Kecam Keras Serangan Israel ke Iran


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Perusahaan teknologi asal China DJI menggugat Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon pada Jumat (18/10) usai namanya masuk ke dalam daftar perusahaan yang diduga bekerja sama dengan militer China.

Pihak DJI menegaskan bahwa penilaian itu salah dan telah menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan.

DJI, produsen drone terbesar di dunia yang menjual lebih dari 50 persen drone komersial AS, meminta Hakim Distrik AS di Washington DC untuk memerintahkan pencopotan perusahaan dari daftar Pentagon. Dalam daftar tersebut, DJI disebut sebagai 'perusahaan militer China'.

Pihak DJI juga memohon agar perusahaan disebut tidak dimiliki ataupun dikendalikan oleh militer China.

Penempatan DJI ke dalam daftar itu menjadi peringatan bagi entitas dan perusahaan AS akan risiko keamanan nasional dalam melakukan bisnis dengan mereka.

Gugatan DJI berbunyi dikarenakan keputusan yang melanggar hukum dan salah arah dari Pentagon, perusahaan telah 'kehilangan kesepakatan bisnis, dicap sebagai ancaman keamanan nasional, dan dilarang melakukan kontrak dengan beberapa lembaga pemerintah federal.'

"Pelanggan AS dan internasional telah mengakhiri kontrak yang ada dengan DJI dan menolak untuk menandatangani kontrak baru," bunyi gugatan itu lebih lanjut, melansir Reuters.

Namun, pihak Pentagon belum memberikan komentar terkait gugatan ini.

DJI mengaku gugatan dilancarkan karena Pentagon memutuskan untuk tidak melibatkan perusahaan dalam pengajuan nama dalam daftar selama lebih dari 16 bulan. Oleh karena itu, DJI mengatakan perusahaan tidak memiliki alternatif lain selain mencari bantuan di pengadilan federal.

Di tengah hubungan yang tegang antara kedua negara tersebut, daftar yang diperbarui itu adalah salah satu dari berbagai tindakan yang telah diambil AS dalam beberapa tahun terakhir untuk menyoroti dan membatasi perusahaan-perusahaan China yang disebut dapat memperkuat militer Beijing.

Tak hanya DJI, banyak perusahaan besar China lainnya yang masuk dalam daftar tersebut, termasuk perusahaan penerbangan AVIC, pembuat chip memori YMTC, China Mobile, dan perusahaan energi CNOOC.

DJI tengah menghadapi tekanan yang semakin meningkat di AS. Awal pekan ini DJI mengatakan bahwa Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menghentikan impor beberapa drone DJI untuk masuk ke negara tersebut, dengan alasan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur.

Padahal, DJI mengatakan tidak ada kerja paksa yang terlibat dalam setiap tahap pembuatannya.

Anggota parlemen AS telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran bahwa drone DJI menimbulkan risiko transmisi data, pengawasan, dan keamanan nasional. DJI sendiri telah menampik tudingan tersebut.

Pada September, DPR AS memilih untuk melarang drone baru dari DJI beroperasi di AS. RUU tersebut menunggu tindakan Senat AS.

Departemen Perdagangan juga mengatakan bahwa mereka sedang mencari komentar tentang apakah akan memberlakukan pembatasan pada drone China yang secara efektif akan melarangnya di AS.

Sanaa: Pentagon mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat (AS) telah melancarkan serangkaian serangan presisi yang menargetkan lima lokasi penyimpanan senjata di wilayah Yaman yang dikuasai oleh kelompok Pemberontak Houthi.

Serangan ini dilakukan oleh pasukan AS, termasuk penggunaan pembom jarak jauh, untuk menghancurkan fasilitas bawah tanah yang menyimpan komponen senjata. Senjata tersebut dilaporkan digunakan untuk menyerang kapal sipil dan militer di wilayah Laut Merah dan Teluk Aden.

Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, dalam keterangannya menyatakan bahwa serangan ini menunjukkan kemampuan AS dalam menargetkan lokasi-lokasi yang berbahaya bagi keamanannya.
Ia menegaskan bahwa serangan terhadap Houthi, yang didukung oleh Iran, bertujuan untuk menjauhkan fasilitas-fasilitas tersebut dari jangkauan musuh.

Sejak November lalu, kelompok Houthi telah melancarkan sekitar 100 serangan terhadap kapal di perairan Laut Merah dan Teluk Aden, bahkan menenggelamkan dua kapal. Houthi menyatakan bahwa serangan mereka merupakan aksi balasan atas operasi militer Israel di Gaza.

Komando Pusat AS, yang memimpin operasi militer di Timur Tengah, menyebutkan bahwa tidak ada indikasi awal korban sipil dalam serangan ini. Dalam operasi tersebut, Angkatan Udara dan Angkatan Laut AS, termasuk pesawat pengebom siluman jarak jauh, turut dikerahkan.

Serangan Houthi di Laut Merah telah memaksa banyak perusahaan pelayaran besar menghindari jalur perairan ini, yang berdampak negatif pada perdagangan internasional. Menanggapi hal ini, Austin menyatakan bahwa serangan AS bertujuan melemahkan kemampuan Houthi untuk melanjutkan tindakan destabilisasi mereka.

“Atas arahan Presiden Biden, saya mengesahkan serangan ini untuk melindungi dan mempertahankan pasukan serta personel AS di salah satu jalur perairan paling kritis di dunia,” kata Austin dikutip dari BBC, Kamis, 17 Oktober 2024.

Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, menjelaskan bahwa serangan tersebut dilakukan atas perintah langsung dari Presiden Biden dengan tujuan utama melindungi keamanan pasukan dan personel Amerika yang berada di sekitar wilayah perairan strategis.

Jalur perairan tersebut dianggap sangat penting bagi kepentingan global karena perannya dalam perdagangan internasional dan stabilitas keamanan di Timur Tengah. Melalui serangan ini, AS berupaya mencegah ancaman terhadap keselamatan personel militernya serta menjaga kepentingan strategisnya di kawasan tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa AS akan terus menegaskan konsekuensi serius atas tindakan Houthi yang dianggap ilegal dan gegabah. (Angel Rinella)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pentagon telah mengonfirmasi bahwa mereka akan mengirim sistem antirudal canggih yang dioperasikan oleh pasukan AS ke Israel.

Melansir BBC, para pejabat AS mengatakan baterai Terminal High-Altitude Area Defense (Thaad) akan memperkuat pertahanan udara Israel setelah serangan rudal Iran di negara itu awal bulan ini.

Presiden Joe Biden mengatakan bahwa sistem itu dimaksudkan "untuk membela Israel". Banyak yang memperkirakan, system tersebut akan digunakan untuk membalas serangan Iran yang melibatkan lebih dari 180 rudal balistik yang ditembakkan ke Israel pada 1 Oktober 2024 lalu.

Langkah tersebut telah menjadi fokus perhatian karena melibatkan penempatan pasukan Amerika di Israel.

Sudah ada sejumlah kecil pasukan AS di negara itu. Meski demikian, pengerahan baru sekitar 100 pasukan ini berdampak signifikan karena menandakan keterlibatan AS lebih lanjut dalam perang regional yang meluas.

Pentagon mengatakan, tim pendahulu dan komponen yang dibutuhkan untuk baterai tersebut tiba di Israel pada hari Senin.

Sementara, personel dan suku cadang lebih lanjut akan menyusul dalam beberapa hari mendatang. Menurut sebuah pernyataan yang dirilis Pentagon, baterai tersebut akan beroperasi dalam "waktu dekat".

Jurnalis Israel Avi Scharf, yang secara rutin memantau data pelacakan penerbangan, mengatakan dua pesawat angkut militer AS C-17 terbang dari Alabama ke pangkalan Angkatan Udara Israel di Nevatim semalam, kemungkinan membawa peralatan Thaad.

Masih belum jelas apakah pengerahan Thaad merupakan bagian dari perencanaan kontingensi AS untuk menjembatani celah yang diidentifikasi dalam pertahanan udara Israel, atau apakah hal itu menunjukkan meningkatnya kekhawatiran di Washington akan serangan Israel yang lebih kuat terhadap Iran.

Presiden Biden menentang segala serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, serta infrastruktur minyak atau energinya, di tengah kekhawatiran bahwa hal itu akan memicu konflik yang semakin memburuk dan memengaruhi ekonomi global.

Apa pun latar belakang keputusan tersebut, hal itu menandakan Israel semakin membutuhkan bantuan pertahanan AS di tengah meluasnya perang Timur Tengah.

Rudal balistik seperti Fattah-1 yang digunakan Iran awal bulan ini ditembakkan ke atas ke atmosfer Bumi, tempat lintasannya berubah dan turun menuju sasarannya. Salah satu keunggulan militernya adalah kecepatannya yang luar biasa dibandingkan dengan rudal jelajah atau pesawat tanpa awak.

Mengenal system Thaad

Sistem Thaad sangat efektif melawan rudal balistik, menurut produsen Lockheed Martin, pembuat senjata terbesar AS.

Raytheon, perusahaan senjata Amerika lainnya, membangun radar canggihnya.

Sistem tersebut memiliki enam peluncur yang dipasang di truk, dengan delapan pencegat pada setiap peluncur. Biayanya sekitar US$ 1 miliar per baterai dan membutuhkan sekitar 100 awak untuk mengoperasikannya.

Thaad banyak dicari termasuk oleh Ukraina untuk melawan serangan rudal Rusia.

Arab Saudi telah memesannya. Bahkan dilaporkan, negara kerajaan itu menginginkan lebih banyak lagi Thaad sebagai bagian dari keuntungan besar senjata Amerika atas imbalan pengakuan resminya terhadap Israel: sebuah kesepakatan yang disebut "normalisasi" yang sebagian besar tertunda setelah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober.

Tonton:Amerika Kerahkan Tentara dan Sistem Pertahanan Udara Canggih THAAD ke Israel

Israel membutuhkan Thaad

Mengutip NBC, Brigjen Zvika Haimovich, mantan kepala Pertahanan Udara Israel, mengatakan Israel memperkirakan bakal ada serangan rudal yang lebih besar dari Iran pada "tahap berikutnya," setelah Teheran menembakkan lebih dari 180 rudal ke Israel pada 1 Oktober.

Ia mengatakan Israel membutuhkan Thaad dan sistem pertahanan Iron Dome miliknya sendiri, untuk menghadapi serangan apa pun.

"Anda selalu membutuhkan lebih banyak kekuatan," kata Haimovich kepada NBC News.

Dia menambahkan, "Kami mencoba memprediksi masa depan bahwa Iran akan menggunakan lagi metode salvo besar ini, bahkan lebih besar dari 200 rudal ini."

AS telah membantu pertahanan Israel dari serangan rudal Iran dengan memberikan dukungan dari kapal perang dan jet tempur di Timur Tengah.

Namun, kehadiran peralatan dan pasukan AS di dalam Israel akan memperdalam keterlibatan Amerika dalam krisis tersebut.

Meskipun Thaad tidak akan serta merta mencegah serangan mematikan Hizbullah pada hari Minggu, Haimovich mengatakan hal itu akan membantu meringankan beban pertahanan udara negara yang sudah kewalahan.

"Mereka adalah ancaman yang paling menantang dan paling rumit yang kami rasakan," katanya tentang pesawat nirawak.

"Mereka sangat kecil. Ketinggiannya rendah. Kecepatannya rendah, tantangan besar untuk pendeteksiannya. Kami mendapati pasukan pertahanan kami membentang dari selatan ke utara, dari timur ke barat, berhadapan dengan UAV, rudal jelajah, roket, dan rudal secara bersamaan,” imbuhnya.

Tanggapan Iran

NBC melaporkan, Menteri luar negeri Iran, Abbas Araqchi, menanggapi berita tentang Thaad dengan memperingatkan bahwa AS membahayakan nyawa pasukannya dengan mengerahkan mereka untuk mengoperasikan sistem rudal di Israel.

“Meskipun kami telah melakukan upaya luar biasa dalam beberapa hari terakhir untuk menahan perang habis-habisan di wilayah kami, saya katakan dengan jelas bahwa kami tidak memiliki garis merah dalam membela rakyat dan kepentingan kami,” tulis Araqchi di X.

Fawaz Gerges, seorang profesor hubungan internasional di London School of Economics, mengatakan kepada NBC News bahwa Presiden Joe Biden mengirim pesan kepada Iran bahwa AS akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi Israel. Akan tetapi dia memperingatkan bahwa tindakan tersebut berisiko meningkatkan konflik regional.

"Strategi ini berisiko memicu perang regional yang lebih luas," katanya. "Ini adalah kebalikan dari apa yang telah coba dilakukan oleh pemerintahan Biden."

Kedatangan Dukungan THAAD dan AS mungkin meringankan beban sistem pertahanan Israel, tetapi ketergantungan terbaru Israel pada sekutunya untuk perlindungan mungkin juga menunjukkan keretakan yang tampak pada pertahanannya, yang sebelumnya dianggap tidak dapat ditembus.

“Hizbullah hampir bangkit Kembali. Kedatangan dukungan AS mencerminkan buruknya pencegahan Israel. Dari sudut pandang Hizbullah, Israel rentan dan dapat dilumpuhkan," imbuh Gerges.

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID -WASHINGTON, D.C. — Amerika Serikat mengerahkan baterai Sistem Pertahanan Udara Tingkat-Tinggi Area (THAAD) dan personel militer ke Israel guna memperkuat sistem pertahanan udara negara itu.

Keputusan AS ini diumumkan oleh Mayjen Patrick Ryder, Sekretaris Pers Pentagon, pada Minggu (13/10) seperti dikutip dari laman resmi Pentagon. Keputusan AS ini sebagai respons atas serangan Iran terhadap Israel pada 13 April dan 1 Oktober 2024.

Pengerahan pasukan dan senjata ini merupakan bagian dari komitmen Amerika Serikat dalam mendukung keamanan Israel serta melindungi warga Amerika di kawasan tersebut dari potensi serangan rudal balistik lanjutan.

Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, mengotorisasi langkah ini berdasarkan arahan Presiden Joe Biden, menyusul ketegangan yang meningkat antara Israel dan Iran.

Sekitar 100 tentara AS akan ditempatkan di Israel untuk mengoperasikan baterai THAAD tersebut. THAAD, yang dirancang untuk menghadapi rudal balistik, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pertahanan udara Israel dan membantu negara itu merespons ancaman serangan di masa mendatang.

"Ini bukan pertama kalinya Amerika Serikat mengerahkan baterai THAAD ke kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, sistem ini juga pernah dikerahkan ke Israel pada 2019 dalam rangka latihan dan integrasi pertahanan udara," ujar Ryder.

Sementara mengutip kantor berita CNN, dalam beberapa bulan terakhir, AS telah memperkuat kehadiran militernya di Timur Tengah, terutama sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Selain THAAD, AS juga telah mengirim kapal perang dan kapal induk tambahan ke Mediterania timur dan Laut Arab serta menambah pasukan di Siprus untuk antisipasi evakuasi darurat.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan telah berbicara dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Rabu lalu. Dalam percakapan tersebut, Biden menekankan bahwa respons Israel terhadap Iran harus dilakukan secara "proporsional," serta meminta agar Israel tidak menargetkan fasilitas nuklir atau ladang minyak Iran.

Pengerahan ini menggarisbawahi peningkatan ketegangan di kawasan dan kesiapan AS untuk mendukung Israel dalam menghadapi ancaman dari Iran maupun kelompok milisi yang beraliansi dengan negara tersebut.

Pentagon, markas besar Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, mengatakan operasi darat Israel di Lebanon tak tampak mendesak dan belum akan terjadi segera. Mereka juga menepis tuduhan keterlibatan negaranya dalam operasi serangan Israel ke Lebanon.

Pernyataan itu disampaikan deputi juru bicara Pentagon Sabrina Singh pada Rabu (25/9), usai kepala militer Israel menyatakan pihaknya tengah mempersiapkan serangan darat terhadap parpol berideologi Syiah, Hizbullah.

"Saya yakin konteksnya adalah dalam hal serangan darat sepertinya tidak akan terjadi sesuatu yang mendesak. Tapi tanyakan ke Israel tentang operasi mereka sendiri," kata Singh kepada wartawan, seperti dikutip dari AFP.

Menurutnya, AS tidak ingin melihat tindakan apa pun yang dapat menyebabkan eskalasi lebih lanjut di kawasan itu.

"Kami masih yakin bahwa masih ada waktu dan ruang untuk diplomasi. Kami ingin melihat adanya resolusi diplomatik dan suatu penyelesaian untuk mencegah perang habis-habisan," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Singh juga mengatakan AS tidak mendukung operasi Israel di Lebanon, termasuk soal dukungan intelijen.

"Jika menyangkut Lebanon, militer AS tidak terlibat dalam operasi Israel," tegasnya, seperti dikutip dari Anadolu.

Namun, Singh mengkonfirmasi bahwa AS mengirim sejumlah kecil personel militer tambahan ke kawasan tersebut.

"Saya tidak dapat mengkonfirmasi jumlahnya. Saya tidak bisa memberi tahu lebih spesifik," tambahnya.

Israel menggempur Lebanon dengan ratusan serangan dalam beberapa hari terakhir. Serangan udaranya pada Senin (23/9) lalu menewaskan sedikitnya 558 orang. Hari tersebut menjadi hari paling mematikan sejak perang saudara Lebanon 1975-1990.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berjanji operasi militer negaranya tak akan berhenti sampai penduduk Israel utara yang mengungsi akibat Hizbullah dapat kembali ke rumah mereka dengan aman.

Washington: Sebuah kapal tanker yang membawa lebih dari 150.000 ton atau 1 juta barel minyak mentah telah diserang pemberontak Houthi di Laut Merah pekan lalu, dan kobaran apinya masih juga menyala hingga saat ini. Pentagon menduga ada kebocoran minyak di kapal tersebut.

Upaya penyelamatan kapal berbendera Yunani, MV Sounion, terhambat ancaman serangan lanjutan dari Houthi. Selama ini, Houthi kerap menyerang beberapa kapal di Laut Merah dalam upaya mendukung Palestina dalam perang di Gaza.

Sejak meletusnya perang di Gaza pada Oktober 2023, Houthi asal Yaman telah menenggelamkan dua kapal dan menewaskan setidaknya dua kru.

Meski seringkali klaim mereka tidak terbukti, Houthi mengatakan bahwa mereka hanya menargetkan kapal-kapal terkait Israel, AS, atau Inggris.

MV Sounion pertama kali diserang tembakan dari dua perahu kecil pada Rabu pekan lalu, yang diikuti tiga proyektil yang menyebabkan kebakaran dan mematikan mesin kapal, menurut Kantor UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Sebanyak 25 kru berhasil diselamatkan kapal perang Eropa sehari setelah serangan dan dibawa ke Djibouti. Kapal tanker tersebut kemudian kembali diserang, Houthi mengunggah video yang menunjukkan mereka sedang membakar kapal itu.

Pentagon telah mengirimkan dua kapal penarik untuk mengevakuasi kapal. Saat ini, AS bekerja sama dengan mitra regional untuk mencoba mengurangi dampak lingkungan dari dugaan kebocoran minyak. (Nithania Septianingsih)

Baca juga: Houthi Dukung Serangan Hizbullah, Ancam Serang Israel Lagi

(WIL)

Pentagon pada Jumat (2/8) mengatakan militer AS akan mengerahkan jet tempur dan kapal perang Angkatan Laut tambahan ke Timur Tengah. Dikutip dari Reuters, Washington berusaha untuk memperkuat pertahanan menyusul ancaman dari Iran dan sekutunya, Hamas dan Hizbullah.

AS bersiap menghadapi Iran yang akan menepati janjinya untuk merespons pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, 2 hari lalu di Teheran. Tewasnya Haniyeh merupakan salah satu rangkaian pembunuhan tokoh senior di kelompok militan Palestina saat perang antara Israel dan Hamas berkecamuk.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin telah menyetujui pengiriman kapal penjelajah dan kapal penghancur tambahan, yang dapat menembak jatuh rudal balistik, ke Timur Tengah dan Eropa. AS juga mengirim satu skuadron jet tempur tambahan ke Timur Tengah.

"Austin telah memerintahkan penyesuaian postur militer AS yang dirancang untuk meningkatkan perlindungan pasukan, untuk meningkatkan dukungan terhadap pertahanan Israel, dan untuk memastikan AS siap merespons berbagai kemungkinan," kata Pentagon dalam pernyataannya.

Ada spekulasi bahwa Pentagon tidak akan mengganti kelompok kapal penyerang, USS Theodore Roosevelt, di Timur Tengah setelah menyelesaikan penempatannya yang sedang berlangsung. Namun, Austin memutuskan untuk merotasi kelompok penyerang di USS Abraham Lincoln untuk menggantikannya.

Pernyataan Pentagon juga menambahkan bahwa mereka akan meningkatkan kesiapan untuk mengerahkan lebih banyak pertahanan rudal balistik berbasis darat.

Militer AS juga mengintensifkan penempatan sebelum 13 April, ketika Iran melancarkan serangan di wilayah Israel menggunakan drone dan rudal. Namun, ancaman dari Hizbullah di Libanon dapat menghadirkan tantangan unuk untuk usaha apa pun yang dilakukan AS untuk mencegah drone dan rudal, mengingat persenjataan kelompok itu luas dan kedekatannya dengan Israel.

Saat itu, Israel sukses melumpuhkan hampir semua sekitar 300 drone dan rudal dengan bantuan AS dan sekutu lainnya.

Gedung Putih mengatakan, Presiden AS Joe Biden dalam sambungan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Kamis (1/8) mendiskusikan penempatan baru pertahanan militer AS untuk mendukung Israel melawan ancaman seperti rudal dan drone.

Iran dan Hamas menuduh Israel melakukan pembunuhan terhadap pemimpin masing-masing dan bersumpah untuk balas dendam. Israel mengeklaim tidak bertanggung jawab atas kematian kedua tokoh itu atau membantahnya.

Kematian Haniyeh merupakan salah satu dari serangkaian pembunuhan tokoh Hamas ketika perang di Gaza memasuki bulan ke-11 dan kekhawatiran muncul bahwa konflik menyebar ke seluruh Timur Tengah.

Sebelumnya, juru bicara Pentagon Sabrina Singh mengatakan AS tidak percaya eskalasi akan terjadi.

"Saya rasa sikap kami tegas dalam pesan kami bahwa tentu saja kami tidak ingin melihat ketegangan yang meningkat dan kami percaya ada jalan keluar di sini dan itu adalah kesepakatan gencatan senjata," kata Singh.

Delegasi Israel akan berkunjung ke Kairo dalam beberapa hari ke depan untuk negosiasi guna mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera.