Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan telah menyempurnakan kurikulum silabus. Untuk ini Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PPSDMPL) meminta para pengajar di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang agar berfokus pada pengembangan kompetensi dan softskills.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala PPSDMPL, Ahmad saat memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang bertempat di Auditorium Balai Mas Pardi PIP Semarang.

Menurutnya, pihaknya telah menetapkan beberapa agenda antara lain penyempurnaan kurikulum silabus yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, peningkatan dan pengembangan kompetensi pengasuh mahasiswa. Selain itu juga evaluasi dan pengembangan kompetensi dosen, peningkatan pengawasan dan pengawalan di lingkungan UPT/sekolah, serta penggunaan anggaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan softskills, penyediaan sarana prasarana, serta digitalisasi layanan dan pembelajaran.
"Guna menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan aman bagi peserta didik, kita akan berfokus pada penyediaan layanan konseling psikologi, menjalin kerja sama pentahelix dalam pencegahan tindak kekerasan, penyediaan layanan informasi dan fasilitas keterlibatan orang tua, serta penyediaan akses pengaduan dan pengawasan berbasis digital," kata Ahmad dikutip dari siaran persnya, Jumat, 8 November 2024.

Ahmad juga menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja PIP Semarang berupa peningkatan jumlah peserta pelatihan, implementasi program inovatif yang mampu meningkatkan efisiensi operasional, dan kerja sama dengan berbagai instansi untuk pengembangan Sumber Daya Manusia serta memperluas jangkauan penempatan peserta didik.

“Capaian kinerja tersebut tentunya merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai dan jajaran manajemen PIP Semarang yang berkomitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur PIP Semarang, Mafrisal mengatakan, kegiatan pengarahan ini diselenggarakan untuk memperoleh pencerahan serta informasi terkini mengenai arah kebijakan Kementerian Perhubungan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi seiring dengan kepemimpinan yang baru di Kementerian Perhubungan.

Ahmad menyampaikan pesan kepada seluruh pegawai PIP Semarang yang hadir, bahwa sangat penting bagi pegawai untuk ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan kepelautan. "Sebab dengan memiliki kompetensi tersebut pegawai akan memiliki peluang yang lebih besar dalam pengembangan karir serta diharapkan dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan selaku regulator transpotasi laut,” tutupnya.

Baca juga: Poltekpel Banten Buka Sipencatar Non Ikatan Dinas Diklat Pelaut, Ini Persyaratannya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan validitas penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kini menetapkan standar penyajian, pelaporan, serta akses data melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bagian Perencanaan Ditjen Hubla ini bertujuan memastikan data fasilitas dan kinerja pelabuhan tersedia secara efisien dan terstruktur untuk mendukung pimpinan dalam menentukan langkah-langkah kebijakan yang relevan dan responsif.

Selain itu, Surat Edaran ini menjadi langkah awal untuk mendukung implementasi program atau kegiatan berbasis Asta Cita agar dapat berjalan optimal dan selaras dengan kondisi eksisting saat ini maupun kebutuhan pengembangan yang diperlukan kedepannya.

"Standarisasi ini merupakan bagian dari upaya strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan pimpinan dapat diakses secara cepat, jelas, dan terstruktur," ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Pandjaitan dalam siaran pers ditulis Rabu (6/11/2024).

Lollan menambahkan, dengan penyajian data yang representatif, unit kerja bisa menyampaikan data mereka dengan cara yang seragam, dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan.

"Implementasi standarisasi ini tidak hanya sekedar teknis, tetapi juga memberikan kemudahan bagi seluruh unit kerja di bawah Ditjen Hubla untuk menghimpun data dan informasi melalui database yang terintegrasi di Google Drive," tandasnya.

Dalam sistem ini, setiap unit kerja dapat mengakses format pelaporan dalam bentuk PowerPoint yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan, memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang disajikan.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa melalui sistem tersebut, semua pihak dapat memahami data secara seragam, sehingga meminimalisir interpretasi yang berbeda.

"Kami berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga memperkuat transparansi dan validitas data dalam proses pengambilan keputusan," tambahnya.

Standarisasi pelaporan ini, lanjut Lollan, akan sangat membantu dalam merancang kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

"Dengan data yang tertata dan terkumpul dengan baik, pimpinan dapat memahami isu-isu strategis di bidang transportasi laut dan menyesuaikan kebijakan yang lebih diterima publik," ujar Lollan.

Di sisi lain, pengumpulan data yang telah disederhanakan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melacak dan mengukur efektivitas kebijakan yang telah berjalan.

Pada kesempatan tersebut Lollan juga menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan layanan transportasi laut yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

"Kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan kebijakan bukan hanya menguntungkan internal organisasi, tetapi juga merupakan langkah nyata untuk memastikan kebutuhan publik di sektor perhubungan laut dapat terpenuhi dengan baik, sesuai harapan masyarakat," tutupnya.

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara terkait pertumbuhan ekonomi yang tidak sampai 5% pada kuartal III-2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi ekonomi tercatat di level 4,95% secara tahunan (year on year/yoy).

Angka pertumbuhan di bawah 5%, menurut Airlangga, lantaran masih tingginya ketidakpastian berbagai tantangan global. Termasuk penurunan jumlah kelas menengah yang membuat terjadinya pelemahan daya beli.

"Tingginya ketidakpastian di berbagai tantangan global baik itu eskalasi di Timur Tengah, perang Ukraina yang belum selesai, tensi geopolitik masih tinggi, ditambah lagi ketidakpastian hasil pemilu di Amerika Serikat besok. Kita juga melihat pelemahan kelas menengah termasuk di Amerika sehingga demand terhadap produk relatif menurun," kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Airlangga berharap realisasi pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2024 masih bisa sesuai target pemerintah yakni 5,2%. Berdasarkan data historis, kuartal III memang cenderung menurun dibandingkan kuartal-kuartal lainnya.

"Tentunya kita berharap kuartal IV bisa lebih baik. Kalau kita bandingkan dengan tiga kuartal tahun lalu dengan tiga kuartal sekarang kita masih tumbuh 5,03%. Artinya, dengan pertumbuhan 5,03%, kita masih bisa berharap perekonomian kita bisa jaga di akhir tahun masih di level 5% sesuai dengan APBN," ucap Airlangga.

Airlangga menambahkan pertumbuhan ekonomi tidak sampai 5% di kuartal III-2024 karena tak ada faktor musiman sebagai pendorongnya seperti libur panjang atau perayaan Hari Besar Keagamaan Idul Fitri/Idul Adha.

Meski begitu, ia menilai kondisi ekonomi Indonesia lebih baik pertumbuhannya dibandingkan Singapura, Arab Saudi dan Meksiko.

"Kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita lihat Singapura juga relatif rendah di 4,1%, Arab Saudi 2,8%, dan Meksiko 1,5%. Pertumbuhan kita ini diikuti dengan inflasi yang rendah yang 1,7% dan kita juga punya rasio utang terkendali di bawah 40% yaitu di 39,4%," jelas Airlangga.

(aid/hns)

Jakarta -

Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang berhasil lolos tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan melanjutkan proses Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Karenanya informasi seputar kisi-kisi SKB CPNS 2024 menjadi penting untuk diketahui.

Kisi-kisi SKB CPNS 2024 menjadi semakin penting mengingat ini merupakan tahap seleksi akhir yang menjadi penentuan apakah peserta dinyatakan diterima atau tidak menjadi calon abdi negara.

Berdasarkan Surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Seleksi CPNS BKN Tahun 2024, proses pengumuman kelulusan SKD CPNS 2024 dijadwalkan pada 17-19 November 2024.

Kemudian untuk pelaksanaan SKB non CAT akan berlangsung pada 20 November-17 Desember 2024, dan pelaksanaan SKB dengan CAT dimulai pada 9-20 Desember 2024.

Kisi-kisi SKB CPNS 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024 dijelaskan Peserta yang berhak mengikuti tahapan SKB yakni dinyatakan lulus SKD dengan ketentuan berperingkat baik yaitu masuk ranking tiga kali jumlah kebutuhan jabatan dan memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar.

Artinya jika jumlah jabatan yang diperlukan 3 orang, maka peserta yang bisa mengikuti tes SKB adalah mereka yang masuk 9 besar dan memenuhi nilai ambang batas SKD. Atau jika jumlah kebutuhan formasi capai 10 orang, maka mereka yang mengikuti SKB CPNS 2024 adalah peserta yang masuk 30 besar, dan sebagainya.

Kemudian dalam Pasal 33 aturan tersebut dijelaskan kisi-kisi SKB CPNS 2024 atau materi yang diujikan disusun oleh instansi pembina JF untuk Jabatan Fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada CAT BKN.

Sedangkan untuk kisi-kisi SKB CPNS 2024 Jabatan Pelaksana disusun oleh instansi teknis Jabatan Pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan JF terkait.

Lebih lanjut dalam Pasal 34 tertulis selain Materi SKB dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, materi SKB dapat berupa:

a. psikotes;
b. tes potensi akademik;
c. tes kemampuan bahasa asing;
d. tes kesehatan jiwa;
e. tes kesegaran jasmani/tes kesamaptaan;
f. tes praktek kerja;
g. uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi;
h. wawancara; dan/atau
i. tes lain sesuai persyaratan Jabatan.

"Selain melaksanakan SKB dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pusat dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak 3 jenis/bentuk tes lain pada tiap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, setelah mendapat persetujuan Menteri," tulis Ayat (2) Pasal 35 aturan tersebut.

Dalam hal Instansi Pusat melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal 35, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. SKB tambahan diberikan bobot kumulatif paling tinggi 50% dari nilai SKB secara keseluruhan; dan

b. dalam hal terdapat jenis/bentuk tes wawancara pada SKB selain dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot paling tinggi 10% dari nilai SKB secara keseluruhan.

Begitu juga untuk CPNS 2024 Pemerintah Daerah yang terdapat Jabatan yang bersifat sangat teknis/keahlian khusus, Instansi Daerah dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak nenis/bentuk tes lain. Namun SKB tambahan sebagaimana dimaksud tidak merupakan tes wawancara.

Dalam hal Instansi Daerah melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. SKB dengan CAT BKN merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 60% dari nilai SKB secara keseluruhan; dan

b. SKB tambahan diberikan bobot paling tinggi 40% dari nilai SKB secara keseluruhan.

"Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN menyusun pedoman SKB tambahan," tulis Ayat (1) Pasal 37 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024.

Pada akhirnya informasi lain terkait kisi-kisi SKB CPNS 2024 akan sangat beragam, bergantung pada masing-masing instansi atau formasi yang dipilih. Untuk itu penting bagi peserta seleksi CPNS 2024 untuk terus memperhatikan seluruh informasi terkait formasi yang dipilihnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta semua pemangku kepentingan bersikap bijaksana dalam menyikapi pembahasan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan diputuskan pemerintah pada November mendatang. Pasalnya, penetapan UMP 2025 sangat menentukan minat investasi asing di tengah upaya Pemerintahan baru mencari suntikan dana guna melanjutkan pembangunan.

Bob Azam, Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

"Dalam menetapkan UMP yang baru sebaiknya tetap gunakan formula PP 51, jangan berubah lagi formulanya. Karena kepastian hukum itu bukan hanya penting bagi dunia usaha, tetapi juga untuk pekerja dan para investor juga," ujar Bob dalam keterangannya ditulis Kamis (31/10/2024).

Ia mencontohkan, apabila ada investor asing yang berminat menanamkan modal di Indonesia pasti akan menghitung berapa besar biaya operasional termasuk gaji pekerja minimal selama 5 tahun ke depan. Jika rumusan perhitungan penetapan UMP berubah setiap tahun, maka hal tersebut bisa memicu investor asing lebih memilih berinvestasi di negara tetangga.

"Bagaimana cara menghitung labour cost selama 5 tahun ke depan kalau tiap tahun ditetapkan semau-maunya. Kalau upah dinaikkan tinggi dalam situasi permintaan yang lemah saat ini, mustahil bagi perusahaan menaikkan harga jual produknya. Opsinya adalah menekan margin. Tetapi kalau margin dikurangi terlalu besar, investor tidak akan masuk. Mereka akan menghitung potensi margin lebih besar jika investasi di Vietnam misalnya. Jadi ini semua harus kita pertimbangkan," papar Bob.

Dia menyebut, Apindo mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Sebagai bagian dari rakyat, Apindo sependapat bahwa buruh juga menjadi target yang perlu dinaikkan daya belinya agar ekonomi negara berputar lebih kencang.

Oleh karena itu, Apindo menurutnya tidak mempermasalahkan aksi demonstrasi sejumlah kelompok buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 8-10%.

"Dari sisi ini kita sangat setuju, bahwa harus ditingkatkan pendapatannya. Tetapi yang sifatnya sustain, jangan sampai sekarang naik tinggi tetapi kemudian kehilangan pekerjaan karena perusahaannya rugi. Kenaikan yang tidak sustain itu adalah yang kenaikan UMP-nya melebihi produktivitas. Suatu perusahaan katakanlah produktivitasnya 5%, lalu upahnya naik 7%, selisih 2% nya itu pasti akan dilempar ke harga jual produk. Jadi kalau kita naikkan tinggi upah buruh, lalu harga-harga ikutan naik, ujungnya tidak ada artinya," ujarnya.

Menurut Bob, UMP 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak bisa diterapkan secara merata di semua daerah. Sebab kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan di tiap daerah berbeda. Oleh karena itu, Apindo terus mendorong seluruh anggotanya untuk terus memperkuat hubungan bipartit dengan para pekerja demi mendapatkan titik temu besaran upah yang ideal di setiap perusahaan.

"Komunikasi bipartit bisa menjadi solusi soal besaran upah ini dengan menyepakati Struktur Upah dan Skala Upah (SUSU). Kami mendorong anggota Apindo untuk membangun SUSU berdasarkan kompetensi. Caranya setiap perusahaan berdiskusi dengan serikat pekerja untuk membangun struktur skala upah. Nantinya serikat akan memberi masukan dan pendapat kepada perusahaan sampai terjadi kesepakatan. Jadi jangan hanya fokus pada UMP nasional saja, tetapi di tingkat perusahaan juga harus ada dialog," kata Bob.

SUSU tersebut nantinya akan berbeda di setiap perusahaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. "Kalau keuangan perusahaannya bagus, lalu profesionalisme pekerjanya bagus silakan bisa dibicarakan. Tetapi kalau perusahannya tidak bagus, mungkin akan menahan diri," imbuhnya.

Ia menambahkan, di bidang industri dikenal istilah Kaitz index, yaitu salah satu metode internasional yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya upah minimum di suatu wilayah. Caranya adalah dengan membandingkan upah minimum yang ditetapkan dengan upah rata-rata riil yang diterima pekerja di daerah tersebut.

Bob menyebut angka ideal Kaitz index adalah 0,4 sampai 0,6 atau 40% sampai 60% upah rata-rata dibandingkan dengan upah minimum.

"Di Indonesia angka indeksnya itu hampir 1,2. Artinya upah minimum yang ditetapkan malah lebih tinggi dari upah rata-rata yang riil diterima pekerja. Karena masalahnya ada di pembahasan bipartit yang tidak jalan. Struktur terkecil dari hubungan industrial di Indonesia tidak terbangun, akibatnya jadi titik negatif investasi negara kita. Tanpa adanya investasi dari luar mana bisa, karena investasi itu perlu konsistensi regulasi," pungkas Bob.

Kemnaker sendiri memastikan akan menetapkan UMP 2025 pada November 2024. Menaker Yassierli menyebut pembahasan soal UMP masih berjalan saat rapat kerja dengan Komisi IX di Gedung DPR.

Kemnaker menurutnya akan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai basis dalam menentukan UMP 2025 berdasarkan simulasi, perhitungan inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.

"Kita tunggu dulu data dari BPS sesudah itu kita lihat perhitungannya seperti apa, skenarionya seperti apa," ungkapnya.

Pemerintah menurutnya belum memutuskan formulasi perhitungan UMP 2025. Namun, ia menyebut formulasi perhitungan UMP tahun-tahun sebelumnya adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu/α) seperti yang diatur dalam PP Nomor 51.

Dalam pasal 26 beleid tersebut, formula perhitungan Upah Minimum mencakup tiga variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α atau alfa). Indeks tertentu berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

(kil/kil)

Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pengumuman kelulusan seleksi administrasi Pegawai Pemeritah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 sudah ditunggu-tunggu oleh pelamar.

Pengumuman seleksi administrasi PPPK 2024 dilakukan mulai Rabu (30/10/2024) hingga 1 November 2024. Bagi yang dinyatakan lulus, maka berhak mengikuti tes Seleksi Kompetensi.

Peserta sudah bisa memantau laman sscasn.bkn.go.id dan laman instansi masing-masing mulai 30 Oktober 2024 pukul 00.00 WIB hingga 1 November 2024 pukul 23.59 WIB. Berikut cara ceknya.

Cara cek pengumuman administrasi PPPK 2024 di laman SSCASN:

1. Klik laman https://sscasn.bkn.go.id

2. Klik "Masuk” Login dengan NIK dan password yang sudah didaftarkan

3. Maka akan muncul informasi mengenai lolos tidaknya peserta dalam tahap seleksi administrasi PPPK 2024.

Cara cek pengumuman administrasi PPPK 2024 melalui Laman Resmi

Pelamar juga melihat pengumuman hasil seleksi administrasi PPPK 2024 di laman Instansi masing-masing. Pelamar tinggal unduh PDF oleh kementerian atau lembaga yang membuka PPPK 2024.

Tampilan Lulus Seleksi Administrasi PPPK 2024

Bagi peserta yang dinyatakan lulus atau memenuhi syarat seleksi administrasi, akan muncul pemberitahuan "Selamat! Anda lulus tahap administrasi berkas" pada bagian bawah halaman.

Tahapan Selanjutnya Setelah Lulus Seleksi Administrasi PPPK 2024

Setelah seleksi administrasi, peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu seleksi kompetensi.

Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Selanjutnya akan ada Wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta.

Jadwal PPPK 2024

Periode I

• Pengumuman seleksi: 30 September-19 Oktober 2024
• Pendaftaran seleksi: 1-20 Oktober 2024
• Seleksi administrasi: 1-29 Oktober 2024
• Pengumuman hasil seleksi administrasi: 30 Oktober-1 November 2024
• Masa sanggah: 2-4 November 2024
• Jawab sanggah: 2-6 November 2024
• Pengumuman pasca masa sanggah: 5-11 November 2024
• Penarikan data final: 12-14 November 2024
• Penjadwalan seleksi kompetensi: 15-25 November 2024
• Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi: 26 November-1 Desember 2024
• Pelaksanaan seleksi kompetensi: 2-19 Desember 2024
• Pengolahan nilai seleksi kompetensi: 7-23 Desember 2024
• Pengumuman hasil kelulusan: 24-31 Desember 2024
• Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan: 10-21 Desember 2024
• Integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan: 13-28 Desember 2024
• Pengumuman hasil kelulusan: 24-31 Desember 2024
• Pengisian DRH NI PPPK: 1-31 Januari 2025
• Usul penetapan NI PPPK: 1-28 Februari 2025.

Periode II

• Pengumuman seleksi: 1-30 November 2024
• Pendaftaran seleksi: 17 November-31 Desember 2024
• Seleksi administrasi: 16 Desember 2024- 3 Februari 2025
• Pengumuman hasil seleksi administras: 4-18 Februari 2025
• Masa sanggah: 19-21 Februari 2025 Jawab sanggah: 20-27 Februari 2025
• Pengumuman pasca masa sanggah: 22-28 Februari 2025
• Penarikan data final: 1-7 Maret 2025
• Pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi: 8-23 Maret 2025
• Penjadwalan seleksi kompetensi: 24 Maret-8 April 2025
• Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi: 9-16 April 2025
• Pelaksanaan seleksi kompetensi: 17 April-16 Mei 2025
• Pengolahan nilai seleksi kompetensi: 22 April-21 Mei 2025
• Pengumuman hasil kelulusan: 22-31 Mei 2025
• Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan: 25 April-17 Mei 2025
• Integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan: 30 April-22 Mei 2025
• Pengumuman hasil kelulusan: 22-31 Mei 2025
• Pengisian DRH NI PPPK: 1-30 Juni 2025
• Usul penetapan NI PPPK: 1-31 Juli 2025.

Tonton:Ingin Jadi PPPK Nakes Tahun 2024? Ini Syarat dan Tipsnya!

Artikel ini sudah tayang di ompas.tv, berjudul: Ini Tanda Lulus Seleksi Administrasi PPPK 2024, di sscasn.bkn.go.id, Simak Tahapan Selanjutnya

Reporter: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 tahap 1 saat ini masih menunggu jadwal ujian yang akan mereka ikuti.

Pada tahap 1 ini, pendaftaran dibuka mulai 1 Oktober hingga 20 Oktober 2024, khusus untuk pelamar prioritas seperti eks Tenaga Honorer Kategori II (THK II) dan tenaga non-ASN yang telah tercatat di pangkalan data BKN.

Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi berhak mengikuti tahap berikutnya, yaitu tes atau seleksi kompetensi.

Bagi pelamar PPPK 2024 tahap 1, berikut jadwal ujian yang perlu diperhatikan. Pengumuman penjadwalan Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan pada 15 hingga 25 November 2024.

Setelah itu, pada 26 November hingga 1 Desember 2024, panitia akan merilis daftar peserta beserta waktu dan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi.

Pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi dijadwalkan berlangsung dari 2 hingga 19 Desember 2024.

Setelah ujian, proses pengolahan nilai akan berlangsung dari 7 hingga 23 Desember 2024. Pengumuman hasil kelulusan akan disampaikan pada 24 hingga 31 Desember 2024.

Ada juga tahapan tambahan berupa seleksi kompetensi teknis yang akan dilaksanakan dari 10 hingga 21 Desember 2024.

Pelamar yang akan mengikuti ujian wajib membawa Kartu Ujian PPPK 2024, yang berisi informasi penting seperti hari, tanggal, sesi ujian, waktu, dan lokasi ujian.

Kartu ini menjadi bukti resmi bahwa pelamar terdaftar sebagai peserta. Tanpa kartu tersebut, peserta tidak akan diizinkan mengikuti ujian.

Pengumuman jadwal dan lokasi ujian akan tersedia mulai 26 November hingga 1 Desember 2024.

Pelamar bisa mencetak kartu ujian setelah pengumuman tersebut dirilis oleh BKN.

Berikut langkah-langkah untuk mencetak kartu ujian PPPK 2024:

• Akses laman SSCASN di http://sscasn.bkn.go.id;
• Masuk menggunakan NIK dan kata sandi;
• Masukkan kode CAPTCHA dengan benar;
• Buka halaman "Resume Pendaftaran" di SSCASN;
• Klik tombol "Cetak Kartu Peserta Ujian";
• Kartu ujian akan terunduh secara otomatis;
• Cetak kartu yang telah diunduh dan bawa pada saat ujian.
• Pastikan untuk selalu memeriksa informasi terbaru terkait jadwal dan prosedur ujian di laman resmi BKN.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: Dimulai Bulan Depan, Begini Cara Cetak Kartu Ujian PPPK 2024

Jakarta -

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkap adanya potensi sumber LPG yang belum tergarap. Jika potensi itu dikembangkan, maka bisa menambah produksi LPG 1 juta ton per tahun dan bisa mengurangi impor.

"Kita sudah mengidentifikasi nanti potensi-potensi LPG itu ada di daerah mana saja.Ini sudah ada, sehingga kira-kira potensinya satu tahun kira-kira bisa nambah berapa," kata Dwi di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

"Ini kalau kita memperlihatkan sekitar 1 juta ton tambahan produksi LPG setahun. Kalau ini bisa dikembangkan semua," tambahnya.

Dwi mengatakan, potensi LPG itu selama ini tidak dikembangkan karena beberapa alasan, salah satunya karena harga beli LPG yang relatif rendah.

"Sehingga orang mau investasi di sini menjadi tidak ekonomis. Nah, ini sekarang sudah oleh mereka, oleh Pak Menteri sudah diminta agar ada perbaikan," katanya.

Meski potensi itu tergarap, potensi LPG tersebut belum bisa menutup impor LPG. Sebagaimana diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut, konsumsi LPG per tahun sekitar 8 juta ton. Sementara, kapasitas produksi LPG dalam negeri sekitar 1,7 juta ton. Kemudian, impor LPG antara 6-7 juta ton.

Untuk mengurangi impor itu, salah satu cara yang bisa diterapkan ialah penggunaan gas pipa.

"(Produksi) 2 juta, nanti akan 1 juta.Program pemerintah yang lain adalah yang mengganti ini dengan CNG,dengan gas pipa. Oleh karena itu nanti akan didorong untuk siapa yang invest membangun jaringan gas pipa ini. Jadi kalau, dan tentu saja kita harapkan setiap kali pengembang,itu bukan hanya pipa air yang dibangun di situ,harusnya gas juga dibangun," paparnya.

(acd/ara)

Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap harga rata-rata nasional Minyakita naik 7,6% di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi Rp 16.900 per liter.

"Gap harga riil dan rata rata nasional 7,6%. Kalau harga rata rata nasional saat ini Rp 16.900/liter di mana HET (Minyakita) Rp 15.700/liter," kata Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Bambang Wisnubroto dalam rapat inflasi daerah dikutip dari YouTube Kemendagri RI, Senin (28/10/2024).

Bambang mengatakan kenaikan ini menjadi perhatian Kemendag, terutama pada daerah-daerah di wilayah Indonesia Timur.

"Ini menjadi atensi kami, kami memberikan perhatian khusus pada wilayah Nusa Tenggara dan Maluku-Papua yang gapnya di atas 10% (di atas HET) , Nusa Tenggara 11,5%, Maluku-Papua 13,4%. Ini menjadi atensi kami," terangnya.

Bambang juga mengungkap, terdapat 30 daerah yang mengalami kenaikan harga Minyakita menjadi Rp 18.000-20.000/liter.

"30 daerah menjadi prioritas intervensi. Mohon bantuan dinas perdagangan segera melakukan intervensi. Harga minyakita (30 daerah) di atas Rp 18.000 per liter mulai dari Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Simeulue," terangnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap masalah pada PT Pindad, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi lainnya. Mulai dari masalah keuangan hingga pengelolaan dana pensiun pegawai.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun 2021 hingga semester I-2023 kepada PT Pindad, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi lainnya. Laporan disampaikan langsung kepada jajaran Direksi PT Pindad di Kantor Pusat BPK, Senin (21/10).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah PT Pindad terbebani biaya ekonomi dan mengalami financial distress," ungkap Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Merespons temuan itu, PT Pindad buka suara. Dalam keterangan tertulis, Pindad mengapresiasi atensi BPK yang menyoroti adanya penurunan nilai investasi pasca pandemi COVID-19.

Perlu dipahami pula suatu investasi dapat mengalami fluktuasi, demikian pula yang terjadi pada Dana Pensiun Pindad.

Atas hal tersebut, manajemen PT Pindad selaku pendiri telah mengambil langkah strategis agar dapat menyelesaikan temuan sesuai dengan
rekomendasi BPK.

Manajemen PT Pindad bersama Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Pindad secara intensif juga senantiasa berkoordinasi berkenaan dengan tata kelola untuk mengawal investasi Dana Pensiun secara cermat agar Dana Pensiun Pindad menjadi lebih baik.

"Salah satu langkah penyelamatan yang telah dilakukan Pengurus Dana Pensiun adalah segera menarik investasi saham yang mengalami tren penurunan," tutur Pindad.

Rekomendasi BPK

Dalam penyampaian LHP, BPK RI memberikan rekomendasi kepada manajemen PT Pindad untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar menjadi lebih laik lagi, utamanya terhadap kinerja keuangan Pindad yang terbebani biaya ekonomi atau biasa disebut dengan financial distress.

Kondisi ini dihadapkan langsung dengan karakter khusus dalam mengelola cash flow operation perusahaan yang berbeda jika dibandingkan dengan industri manufaktur pada umumnya.

Hal-hal yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain rigid-nya proses produksi dan penggunaan material khusus untuk dapat memenuhi spesifikasi militer, serta waktu penyelesaian produksi yang cukup panjang hingga lintas tahun.

Hal ini tentunya akan memengaruhi kinerja keuangan tahunan Pindad, salah satunya tercermin pada beban keuangan berupa cost of fund yang cukup tinggi.

Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, menegaskan menyambut baik rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di PT Pindad.

"Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebelum audit ini dan akan terus meningkatkan kinerja agar senantiasa sejalan dengan tata kelola terbaik," kata Abraham

(hns/hns)

JAKARTA - Pertamina East Natuna (PEN) melakukan survei seismik sebagai bagian dari proyek eksplorasi migas lepas pantai di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Survei seismik tiga dimensi (3D) mulai kuartal-IV tahun 2024 dengan mencakup kawasan seluas 1.166 km persegi di Laut Natuna Utara.

Direktur Utama Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa Wisnu Hindadari menjelaskan program kerja ini mencakup survei seismik tiga dimensi (3D) Arwana dengan teknik akuisisi 3D marine broadband.

Teknik ini untuk memperoleh data seismik bawah permukaan yang lebih rinci dan komprehensif, serta dapat dipergunakan untuk pengembangan kegiatan eksplorasi di Wilayah Kerja (WK) East Natuna. Usai survei rampung, aktivitas dilanjutkan dengan pengolahan data seismik yang akan dikerjakan hingga 2025.

"Pertamina East Natuna fokus pada kegiatan eksplorasi migas di WK East Natuna, yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada ketahanan energi nasional," kata Wisnu dalam pernyataannya, dikutip Rabu (22/10/2024).

Sebagai informasi, Pertamina East Natuna merupakan anak perusahaan Pertamina Hulu Energi yang pengelolaannya diberikan kepada Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa. Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa pun telah mengantongi dukungan pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi dengan SKK Migas serta dari Pemerintah Kabupaten Natuna.

Dia menjelaskan pertemuan dengan pemerintah daerah dan kegiatan sosialisasi dengan berbagai lapisan masyarakat telah diselenggarakan awal September lalu di Ranai Kota, Kabupaten Natuna.

Seiring dengan kegiatan survei seismik dan rencana pengembangan eksplorasi ini, dia berharap sektor migas dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di kawasan yang terletak di perbatasan tiga negara Asia tenggara. Selain itu, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

Sementara, Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda menyambut gembira rencana kerja Pertamina East Natuna. Pihaknya memberikan dukungan penuh untuk seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari tahap survei hingga proyek pengembangan eksplorasi migas di perairan Natuna. "Kami pastinya mendukung setiap kegiatan Pertamina untuk keberhasilan proyek ini," kata Rodhial.

IDXChannel - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pemerintah akan menyiapkan sejumlah insentif untuk meningkatkan jumlah transmigran.

Insentif tersebut mencakup alokasi lahan hingga pembekalan kompetensi.

"Tentu kita akan dukung dan support, ada beberapa daerah seperti misalnya di Papua Selatan atau Merauke, untuk beras, tanaman padi, dan sebagainya," kata Iftitah di Kantor Kementerian Transmigrasi di Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Adapun untuk tahap awal sudah disiapkan sebanyak 121 kepala keluarga yang akan mengikuti program transmigrasi perdana pada Pemerintahan Prabowo. Lokasi tujuan yang dipilih yaitu daerah Poso dan beberapa daerah lainnya.

"Tapi yang saya sudah data tadi, kemungkinan paling dekat bulan November, ini kan pemerintahan ini kan keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya," kata dia.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) Danton Ginting Munthe merinci insentif yang disiapkan salah satunya tanah seluas 2 hektare per kepala keluarga.

Selanjutnya pelatihan untuk peningkatan kompetensi kepada para transmigran. Harapannya program pelatihan ini bisa memberikan mata pencaharian yang baru bagi para transmigran yang bertempat tinggal di wilayah baru tersebut.

Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan pembekalan selama para transmigran tinggal di lokasi baru. Pemerintah juga akan memberikan jaminan hidup kepada para transmigran selama satu tahun penuh.

"Kemudian juga ada bantuan paket-paket pembinaan yang lain," kata Ginting.

(NIA DEVIYANA