Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Prabowo Subianto disebut akan mempertimbangkan penundaan kenaikan PPN menjadi 12%. Dengan begitu, sejumlah strategi telah disiapkan untuk mendongkrak penerimaan pajak.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran Anggawira mengatakan pemerintahan di era Prabowo akan mempertimbangkan untuk menunda kenaikan PPN menjadi 12%. Hal itu menurutnya akan membantu menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang sering dibeli oleh masyarakat kelas menengah.

“Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan untuk menunda PPN 12%,” ungkap Anggawira kepada Kontan, Kamis (10/10).

Anggawira menyebutkan, faktor yang pertama adalah kondisi Ekonomi saat ini. Perekonomian Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan seperti melemahnya sektor manufaktur, deflasi, serta penurunan daya beli masyarakat. Pemerintahan Prabowo mungkin akan mempertimbangkan penundaan ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah inflasi yang dapat memperlambat pemulihan ekonomi.

Kedua terkait daya Beli dan Konsumsi Rumah Tangga. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdampak langsung pada harga barang dan jasa. Kenaikan tarif PPN dapat membebani masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang menjadi motor penggerak konsumsi. Oleh karena itu, penundaan tarif bisa menjadi langkah untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga.

Ketiga, mempertimbangkan kondisi Bisnis. Dunia usaha juga membutuhkan dukungan agar tidak terbebani oleh kenaikan pajak di tengah pemulihan pasca-pandemi. Penundaan tarif PPN bisa memberikan ruang bagi sektor swasta untuk tumbuh lebih cepat.

“Penundaan tarif PPN 12% tentunya akan berdampak pada target penerimaan negara dari sektor pajak, mengingat PPN merupakan salah satu sumber penerimaan yang signifikan,” ujarnya.

Angga mengatakan pemerintah harus bersiap terhadap kemungkinan terjadinya defisit yang lebih besar jika penundaan dilakukan tanpa strategi penerimaan yang jelas. Di sisi lain, penundaan ini berpotensi menjaga stabilitas harga dan konsumsi, yang bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan konsumsi yang terjaga, aktivitas bisnis dapat berjalan lebih baik, dan pada gilirannya, perekonomian dapat kembali pulih lebih cepat.

Dengan mempertimbangkan penundaan kenaikan PPN menjadi 12% tersebut, Anggawira mengungkapkan pemerintahan Prabowo telah menyiapkan sejumlah strategi untuk tetap menjadi penerimaan pajak.

Perluasan Basis Pajak

Pemerintahan Prabowo bisa menyiasati penurunan penerimaan dari PPN dengan memperluas basis pajak, misalnya melalui pengenaan pajak kepada sektor-sektor baru atau meningkatkan kepatuhan pajak di sektor-sektor informal dan digital. Pertama adalah penguatan Administrasi Pajak. Digitalisasi dan perbaikan sistem administrasi pajak juga bisa menjadi upaya untuk meningkatkan penerimaan tanpa perlu menaikkan tarif PPN.

Kedua, Diversifikasi Sumber Penerimaan. Selain PPN, pemerintah bisa menggali potensi penerimaan lain seperti dari sektor pajak penghasilan, cukai, serta potensi pajak baru dari ekonomi hijau atau sektor yang masih kurang optimal digarap, seperti pajak karbon dan pajak kekayaan.

“Selain itu juga Optimalisasi BUMN dan Investasi. Meningkatkan kontribusi BUMN dan memperbaiki iklim investasi juga bisa menjadi strategi jangka panjang untuk meningkatkan penerimaan negara secara lebih berkelanjutan,” jelasnya.

JAKARTA, investor.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 44,33 poin (0,59%) ke level 7.524,4 pada penutupan sesi I, Jumat (11/10/2024). Pilarmas Investindo Sekuritas mengatakan, penundaan kenaikan PPN jadi pemicu penguatan IHSG hari ini.

Pilarmas menjelaskan, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran kembali menyampaikan bahwa pemerintah Prabowo-Gibran akan mempertimbangkan untuk menunda kenaikan PPN menjadi 12%. Penundaan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa.

“Ini menunjukkan bahwa penundaan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menjaga daya beli rumah tangga dan inflasi, sehingga dapat menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah ketidakpastian global,” tulis Pilarmas dalam risetnya, Jumat (11/10/2024).

Selain itu, lanjut Pilarmas, juga disampaikan bahwa Prabowo Subianto berencana menghapus pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16%, yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5%.

Sementara itu, lanjut Pilarmas, indeks saham Asia mayoritas menguat karena pasar fokus pada keputusan Bank of Korea (BOK) yang memangkas suku bunganya untuk pertama kalinya dalam empat tahun. BOK memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 3,25%.

Pemangkasan itu dilakukan setelah ekonomi Korea Selatan menyusut sebesar 0,2% kuartal-ke-kuartal pada kuartal II. Ditambah lagi, setelah laju inflasi Korea Selatan menyentuh level terendah dalam lebih dari tiga tahun, yaitu sebesar 1,6% pada September, jauh di bawah target BOK sebesar 2%.

Pemangkasan Suku Bunga

Inflasi tersebut menunjukkan tren stabilisasi yang jelas, sehingga memberikan opsi pemangkasan suku bunga acuan. “Pasar menilai kebijakan BOK tersebut sebagai normalisasi tingkat daya beli masyarakat sebagai upaya pemulihan pertumbuhan ekonomi,” tambah Pilarmas.

Tidak hanya itu, lanjut Pilarmas, Pasar juga fokus pada agenda konferensi Menteri Keuangan China besok hari waktu setempat. Sebab, pasar menantikan paket stimulus fiskal yang akan dilakukan pemerintah China sebagai upaya meningkatkan perekonomiannya.

Pada sesi pertama hari ini, saham-saham yang mengalami kenaikan terbesar JSPT, ISEA, INPS, PURI, ASRI. Sedangkan saham-saham yang mengalami penurunan terbesar LIVE, IFSH, FLMC, TAYS, NANO.

Pilarmas merekomendasikan saham CTRA untuk perdagangan pada sesi II. “Kami merekomendasikan CTRA buy dengan support dan resistance di level 1.330 -1.470,” tutup Pilarmas.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News