JAKARTA, investor.id – Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diperkirakan akan mencapai 5,1%. Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global yang eskalatif.

“Kebijakan pemerintah terus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, stabilitas harga, dan berbagai program perlindungan sosial sebagai penopang utama aktivitas ekonomi,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV Tahun 2024 di Gedung Thamrin, Bank Indonesia (BI) pada Jumat (18/10/2024).

Dia mengatakan ada empat langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. Pertama, program perlindungan sosial, antara lain dengan program Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan subsidi energi.

“Selain itu, dilakukan juga upaya stabilisasi harga pangan serta pemberian bantuan alat mesin dan pertanian,” kata Sri Mulyani.

Kedua, stimulus fiskal bagi sektor strategis yang mempunyai daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi terus diberikan. Penguatan insentif fiskal untuk sektor perumahan direalisasikan melalui relaksasi PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) dari 50% menjadi 100% untuk periode September hingga Desember 2024.

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan peningkatan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi] Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit.

“Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi MBR, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi,” tutur Sri Mulyani.

Melindungi Industri Tekstil

Ketiga, dukungan akselerasi transformasi industri, khususnya sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif fiskal guna memperkuat rantai pasok global, peningkatan ekspor, serta menciptakan lapangan kerja dengan upah layak.

Untuk melindungi industri tekstil nasional, pemerintah juga memberlakukan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain dan terhadap impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, masing-masing selama tiga tahun.

“Kebijakan-kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan,” terang Sri Mulyani.

Keempat, penguatan ketahanan fiskal, melalui pengelolaan fiskal yang prudent serta menjaga cash buffer di level yang memadai untuk mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih relatif tinggi.

“Di tengah dinamika risiko global, perekonomian Indonesia tetap baik. Perekonomian domestik pada kuartal III-2024 diperkirakan tumbuh di atas 5% yoy, melanjutkan kinerja positif kuartal II- 2024 didorong konsumsi rumah tangga dan investasi,” pungkas Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Prabowo Subianto disebut akan mempertimbangkan penundaan kenaikan PPN menjadi 12%. Dengan begitu, sejumlah strategi telah disiapkan untuk mendongkrak penerimaan pajak.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran Anggawira mengatakan pemerintahan di era Prabowo akan mempertimbangkan untuk menunda kenaikan PPN menjadi 12%. Hal itu menurutnya akan membantu menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang sering dibeli oleh masyarakat kelas menengah.

“Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan untuk menunda PPN 12%,” ungkap Anggawira kepada Kontan, Kamis (10/10).

Anggawira menyebutkan, faktor yang pertama adalah kondisi Ekonomi saat ini. Perekonomian Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan seperti melemahnya sektor manufaktur, deflasi, serta penurunan daya beli masyarakat. Pemerintahan Prabowo mungkin akan mempertimbangkan penundaan ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah inflasi yang dapat memperlambat pemulihan ekonomi.

Kedua terkait daya Beli dan Konsumsi Rumah Tangga. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdampak langsung pada harga barang dan jasa. Kenaikan tarif PPN dapat membebani masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang menjadi motor penggerak konsumsi. Oleh karena itu, penundaan tarif bisa menjadi langkah untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga.

Ketiga, mempertimbangkan kondisi Bisnis. Dunia usaha juga membutuhkan dukungan agar tidak terbebani oleh kenaikan pajak di tengah pemulihan pasca-pandemi. Penundaan tarif PPN bisa memberikan ruang bagi sektor swasta untuk tumbuh lebih cepat.

“Penundaan tarif PPN 12% tentunya akan berdampak pada target penerimaan negara dari sektor pajak, mengingat PPN merupakan salah satu sumber penerimaan yang signifikan,” ujarnya.

Angga mengatakan pemerintah harus bersiap terhadap kemungkinan terjadinya defisit yang lebih besar jika penundaan dilakukan tanpa strategi penerimaan yang jelas. Di sisi lain, penundaan ini berpotensi menjaga stabilitas harga dan konsumsi, yang bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan konsumsi yang terjaga, aktivitas bisnis dapat berjalan lebih baik, dan pada gilirannya, perekonomian dapat kembali pulih lebih cepat.

Dengan mempertimbangkan penundaan kenaikan PPN menjadi 12% tersebut, Anggawira mengungkapkan pemerintahan Prabowo telah menyiapkan sejumlah strategi untuk tetap menjadi penerimaan pajak.

Perluasan Basis Pajak

Pemerintahan Prabowo bisa menyiasati penurunan penerimaan dari PPN dengan memperluas basis pajak, misalnya melalui pengenaan pajak kepada sektor-sektor baru atau meningkatkan kepatuhan pajak di sektor-sektor informal dan digital. Pertama adalah penguatan Administrasi Pajak. Digitalisasi dan perbaikan sistem administrasi pajak juga bisa menjadi upaya untuk meningkatkan penerimaan tanpa perlu menaikkan tarif PPN.

Kedua, Diversifikasi Sumber Penerimaan. Selain PPN, pemerintah bisa menggali potensi penerimaan lain seperti dari sektor pajak penghasilan, cukai, serta potensi pajak baru dari ekonomi hijau atau sektor yang masih kurang optimal digarap, seperti pajak karbon dan pajak kekayaan.

“Selain itu juga Optimalisasi BUMN dan Investasi. Meningkatkan kontribusi BUMN dan memperbaiki iklim investasi juga bisa menjadi strategi jangka panjang untuk meningkatkan penerimaan negara secara lebih berkelanjutan,” jelasnya.

Terjaganya level inflasi hingga September 2024 diharapkan dapat memberikan sinyal positif akan terjaganya daya beli masyarakat dan stabilitas harga.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis inflasi pada September 2024 tetap terjaga, dengan inflasi tercatat sebesar 1,84 persen (year-on-year/yoy) yang masih dalam sasaran pemerintah 2,5±1 persen.

“Terjaganya level inflasi hingga September 2024 diharapkan dapat memberikan sinyal positif akan terjaganya daya beli masyarakat dan stabilitas harga,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu, di Jakarta, Kamis.

Perlambatan masih terus berlanjut sejak April 2024, didorong oleh penurunan sebagian besar harga pangan dan bensin nonsubsidi.

Inflasi harga bergejolak (volatile food) terus melambat menjadi 1,43 persen (yoy) yang didorong oleh melimpahnya stok pangan, terutama cabai merah dan cabai rawit di berbagai daerah karena musim panen.

Harga beras yang bergerak stabil dan panen komoditas hortikultura juga mendorong kembali terjadinya deflasi untuk bulan kelima berturut-turut. “Harga pangan yang terus melandai mendukung terjaganya akses pangan bagi masyarakat,” kata Febrio.

Namun, Pemerintah tetap mewaspadai potensi terjadinya kelebihan pasokan. Selain itu, Pemerintah juga akan terus bersiaga dalam mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan gejolak pada harga pangan. Hal itu dilakukan melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Di sisi lain, inflasi harga diatur pemerintah (administered price) juga tercatat mengalami perlambatan menjadi 1,40 persen (yoy), dipengaruhi oleh penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Berbeda dengan keduanya, inflasi inti tercatat naik menjadi sebesar 2,09 persen (yoy). Kenaikan ini didorong oleh kelompok perawatan pribadi, pendidikan, perumahan, serta rekreasi.

“Inflasi inti yang masih terjaga juga sejalan dengan tren pertumbuhan kredit konsumsi yang masih meningkat, di mana Agustus tercatat sebesar 11,4 persen yoy,” ujar Febrio.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mengumumkan inflasi tahunan mencapai 1,84 persen (yoy) pada September 2024. Sementara inflasi bulanan tercatat sebesar 0,12 persen (month-to-month/mtm) dan inflasi tahun kalender 0,74 persen (year-to-date/ytd).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-SOLO. Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Perry Warjiyo membeberkan beberapa rekomendasi kebijakan hilirisasi pangan di Indonesia di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun rekomendasi ini telah tertuang dalam buku Kajian Kebijakan Publik 5.0 yang telah disusun oleh ISEI dengan tema Akselerasi Transformasi Indonesia Strategi Penguatan Hilirisasi Pangan.

Perry mengatakan hilirisasi pangan di Indonesia dapat diterapkan secara bertahap. Di jangka pendek, pemerintah dapat memfokuskan hilirisasi pangan pada komoditas yang dapat membantu dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan juga stabilitas harga.

"Beberapa komoditas yang dapat dipercepat hilirisasi antara lain beras, cabai, bawang merah dan juga ikan," ujar Perry dalam Pembukaan Kongres ISEI XXII dan Seminar Nasional 2024, Kamis (19/9).

Sementara dalam jangka menengah panjang, Pery yang juga menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI) mengatakan, hilirisasi pangan dapat diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian defisit transaksi berjalan.

Beberapa komoditas yang dapat dilakukan hilirisasi pangan antara lain rumput laut, sawit dan tebu.

"Tentunya keberhasilan hilirisasi pangan perlu didukung oleh berbagai strategi kunci lainnya yang mencakup kelembagaan, perdagangan, kebijakan di daerah hingga strategi pembiayaan," katanya.

Mengutip paparannya, strategi pembiayaan tersebut meliputi pengembangan model bisnis pembiayaan yang tepat sesuai karakteristik masing-masing komoditas, peningkatan akses pembiayaan pelaku usaha serta penguatan formulasi kebijakan melalui skema insentif pembiayaan.