BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengajak pemerintah daerah semangat dalam pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC).

Pratikno menggarisbawahi tingginya angka TBC di Indonesia sebagai ancaman serius yang membutuhkan perhatian khusus.

“Kita termasuk salah satu negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia. Hal ini harus kita berikan perhatian yang sangat khusus,” kata Pratikno dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Pratikno menekankan pentingnya peran serta pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program pemberantasan TBC secara komprehensif.

Menurutnya, Pemda perlu mengaktifkan tim-tim khusus yang berfokus pada pemberantasan penyakit ini.

Dia menyarankan setiap memasukkan program pemberantasan TBC dalam perencanaan dan penganggaran. Dukungan di tingkat daerah diyakini memperkuat gerak cepat program ini di seluruh Indonesia.

“Kita butuh dukungan penuh dari Bapak-Ibu Kepala Daerah untuk mengaktifkan tim pemberantasan TBC di daerah. Ini harus menjadi prioritas bersama,” ujar Pratikno.

Menurutnya, tanpa adanya aksi lapangan yang terencana dan didukung oleh anggaran memadai, sulit menurunkan angka kasus TBC secara signifikan.

Pratikno menyebutkan perlunya dukungan anggaran dari Pemda, terutama dalam aksi-aksi lapangan seperti pengaktifan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan pos pelayanan terpadu (Posyandu) sebagai garda terdepan.

Peran puskesmas menjadi sangat penting dalam melakukan pemeriksaan awal dan pemantauan pasien, sehingga rantai penularan TBC bisa ditekan.

Selaras dengan pernyataan Pratikno program ini merupakan bagian dari langkah quick win yang menjadi prioritas pemerintah dalam waktu dekat.

Pemerintah menargetkan penurunan angka TBC dengan cepat, mengingat penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada produktivitas tenaga kerja Indonesia.

“Program quick win ini tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintah daerah,” ucap Pratikno.