JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo tidak terkejut dengan adanya laporan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang disalahgunakan orangtua untuk kredit motor.

Purwo mengatakan, fenomena dana KJP digunakan orangtua di luar keperluan pendidikan itu merupakan "lagu lama" yang terus terulang.

"Itu lagu lama, Pak Pj Gubernur sudah bilang, bukan dari sekarang (ditemukan penyalahgunaan KJP), dari kemarin-kemarin, (tahun sebelumnya)," kata Purwo saat dikonfirmasi, Rabu (30/7/2024).

Karena terus ditemukannya KJP yang disalahgunakan, Pemprov bakal lebih selektif memilih penerima bantuan sosial pendidikan itu.

Selain soal ketepatan sasaran, kata Purwo, Pemprov juga bakal memeriksa ke penerima bantuan terkait penggunaan dana KJP.

"Ketepatan sasaran, nge-push terus pendidikan agar tepat sasaran itu sehingga hal tersebut enggak terjadi lagi ya," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga menuturkan penyalahgunaan KJP bukan merupakan hal baru.

"Ya itu sudah lagu lama, sudah terlalu lama," kata Heru saat ditemui awak media di Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Heru tak terkejut jika ada oknum orangtua siswa yang menggunakan uang KJP untuk membeli rokok, motor, atau barang-barang lain yang tidak berkaitan dengan pendidikan anak.

"Ada yang beli untuk rokok, untuk bensin, untuk cicil motor, tujuannya enggak tercapai," ujar Heru.

Karena itu, Pemprov dan DPRD DKI masih terus menggodok wacana program sekolah gratis di Jakarta, termasuk sekolah swasta.

"Maka konsepnya, kami (pemprov) nanti dengan DPRD bersama-sama untuk sekolah (swasta) gratis," imbuh mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bukan merupakan hal baru.

"Ya itu sudah lagu lama, sudah terlalu lama," kata Heru saat ditemui awak media di Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Heru tak terkejut jika ada oknum orangtua siswa yang menggunakan uang bantuan sosial pendidikan itu untuk membeli rokok, motor, atau barang-barang lain yang tidak berkaitan dengan pendidikan anak.

"Ada yang beli untuk rokok, untuk bensin, untuk cicil motor, tujuannya enggak tercapai," ujar Heru.

Merespons hal tersebut, kata Heru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI masih terus menggodok wacana program sekolah gratis di Jakarta, termasuk sekolah swasta.

"Maka konsepnya, kami (pemprov) nanti dengan DPRD bersama-sama untuk sekolah (swasta) gratis," imbuh mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menerima laporan dari para orangtua murid mengenai dugaan penyalahgunaan KJP.

Mereka melaporkan adanya sejumlah orangtua murid yang menggunakan KJP untuk kredit motor, televisi, dan barang-barang lainnya.

"Banyak KJP yang dipakai orangtua bukan untuk anak di bidang pendidikan, tapi untuk kredit motor, kredit televisi, kredit baju, dan itu uangnya berbunga," kata Jhonny saat dihubungi wartawan, Senin (29/7/2024).

Jhonny mengatakan, para oknum orangtua ini tak segan untuk membeli barang yang tidak berkaitan dengan pendidikan sang anak secara kredit. Padahal, kredit barang tersebut berbunga.

"Mereka pinjam (uang) sama seseorang, pembayarannya pakai itu (KJP). Nah, dengan cara seperti itu, itu pun bunga, mereka bayar bunga juga," ujar Jhonny.

Sebab itu, Jhonny meminta Pempov DKI Jakarta untuk segera merealisasikan sekolah gratis, termasuk sekolah swasta.

Dengan demikian, menurut dia, KJP bisa dihapus sehingga tidak akan ada lagi penyalahgunaan.

"Makanya menurut saya lebih bagus digratiskan saja sekolah-sekolah ini. Tarik lagi itu yang namanya KJP itu. Enggak guna" tuturnya.