Jakarta: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersinergi dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) memperluas pemanfaatan ke segmen informal. Per 1 Oktober 2024, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan perumahan dari Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada sektor informal/pekerja mandiri sebanyak 25.229 unit rumah senilai Rp3,04 triliun.

“Kami berharap sinergi dapat terjalin dengan baik dalam rangka perluasan kepesertaan pekerja mandiri,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dikutip dari Antara, Selasam 15 Oktober 2024.

BP Tapera dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menjalin kesepahaman bersama dengan menandatangani nota kesepahaman bersama tentang Sinergi Program Pembiayaan Ultra mikro dan Tabungan Perumahan Rakyat dalam rangka pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama PIP Ismed Saputra berkomitmen untuk bersama mewujudkan sinergitas antara BP Tapera dan PIP dalam memberdayakan UMKM melalui sinergi Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan tabungan perumahan rakyat.

Sinergi ini menjadi menarik karena kedua lembaga ini sama-sama memiliki peran menyalurkan dana pembiayaan dengan segmen yang relatif sama dan berdampak positif untuk mereduksi tingkat kemiskinan masyarakat di Indonesia dengan porsinya masing-masing.

Baca juga: Gaji Rp12 Juta Dapat Rumah Subsidi FLPP? Ini Tanggapan Menteri Basuki

Heru Pudyo Nugroho mengatakan pertukaran data dan informasi terkait pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan tabungan perumahan rakyat dapat berjalan dengan baik dan memperluas akses baik dari sisi pembiayaan UMi maupun tabungan perumahan rakyat dalam rangka pemberdayaan UMKM.

“Nasabah yang sudah mendapat pembiayaan UMi akan diajak untuk menjadi peserta Tapera karena “semua bisa punya pensiun”, selanjutnya secara resiprokal nasabah UMi jika sudah terdaftar menjadi peserta juga bisa mendapatkan manfaat dari BP Tapera,” ujar Heru.

Pada 2025, BP Tapera fokus untuk penetrasi kepesertaan bagi masyarakat informal dalam mendapatkan pembiayaan perumahan subsidi. Di sisi lain, Pusat Investasi Pemerintah sebagai koordinator pendanaan (coordinated fund) akan membiayai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

PIP itu sendiri merupakan Badan Layanan Umum (BLU) dari Kementerian Keuangan yang mengelola dana bergulir dengan fokus pada kelompok pembiayaan ultra mikro.

Pembiayaan yang disalurkan untuk kelompok ini maksimal senilai Rp20 juta. Selanjutnya LKBB ini akan menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terutama untuk usaha rintisan (start up) UMKM.

Sementara itu, Direktur Utama PIP Ismed Saputra menyampaikan bahwa sejak digulirkan tahun 2017 sampai dengan akhir September 2024, pembiayaan UMi telah menjangkau 11,3 juta pelaku usaha ultra mikro di 510 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dengan 96 LKBB dan nilai penyaluran mencapai Rp43,56 triliun.

“Pelaksanaan perluasan penyaluran UMi dan pemberdayaan UMKM dapat dikolaborasikan oleh PIP kepada berbagai pihak. Salah satunya BP Tapera yang memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat untuk peningkatan dan perluasan akses perumahan,” ujar Ismed Saputra.

Menurut dia, BP Tapera telah memiliki ekosistem dalam kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat dimana datanya dapat dielaborasi lebih dalam untuk keperluan analisis dan klasterisasi dalam keperluan penyaluran Pembiayaan UMi.

Begitupun sebaliknya, PIP telah memiliki ekosistem yang mapan terkait pembiayaan UMi bukan hanya terdiri atas para debitur UMi, namun juga pihak lain yang mendukung seperti Manajemen LKBB penyalur, AO/Pendamping UMi, dan sebagainya.

Hal ini dapat dikolaborasikan dalam penyediaan akses dan/atau manfaat Tabungan Perumahan Rakyat khususnya pada penyediaan rumah/kemudahan kepemilikan rumah.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat hingga periode Agustus 2024 pemerintah telah menyalurkan sebanyak 119.100 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa total nilai yang digelontorkan untuk merealisasikan penyaluran rumah murah tersebut mencapai Rp14,69 triliun.

“Terhitung per Agustus 2024 BP Tapera telah menyalurkan sebanyak 119.100 unit rumah bagi MBR senilai Rp14,699 triliun,” kata Heru dalam keterangan resmi, dikutip Senin (23/9/2024).

Heru menjelaskan, penyaluran rumah bagi MBR sebanyak 119.100 unit terdiri dari 115.065 unit rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp14,02 triliun.

Sementara sisanya yakni sebanyak 4.035 unit rumah disalurkan lewat pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp671,45 miliar.

Adapun, penyaluran FLPP tahun 2024 telah tersebar di 33 provinsi di 387 kabupaten/kota. Terdiri dari 9.830 perumahan yang dibangun oleh 6.635 pengembang yang telah bekerja sama dengan 37 bank penyalur.

Heru menegaskan, saat ini pihaknya tengah berupaya mencapai target penyaluran FLPP sepanjang 2024 sebagaimana diamanahkan pemerintah.

Seiring dengan hal itu, Komisioner BP Tapera menghimbau kepada Bank Himbara agar dapat memperhatikan kualitas penyaluran kredit rumah, agar kiranya sesuai dengan aturan dan ketentuan pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah juga telah menambah anggaran senilai Rp4,3 triliun untuk pengadaan 34.000 kuota penyaluran FLPP 2024 hingga menjadi 200.000 unit.

Semulanya, total alokasi anggaran FLPP dianggarkan sebanyak 166.000 unit senilai Rp13,72 triliun. Dengan demikian, total anggaran yang diguyur pemerintah untuk menalangi biaya kuota rumah subsidi tahun ini sebesar Rp18 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), masih belum dapat memastikan kelanjutan rencana penambahan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diproyeksi habis dalam kurun 2 bulan ke depan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima jawaban usulan penambahan kuota FLPP dari Kementerian Keuangan.

Akan tetapi, dia mengaku maklum, karena realisasi penambahan kuota FLPP pada tahun ini perlu mempertimbangkan ruang fiskal yang ada.

"Ya kita lihat penerimaan negara juga ruang fiskal yang memungkinkan," kata Zainal saat ditemui di Perumahan Pesona Kahuripan, Rabu (31/7/2024).

Dia menjelaskan, Kementerian PUPR telah telah mengajukan penambahan kuota FLPP dapat mencapai 229.000 unit atau sama seperti tahun sebelumnya.

"Tahun lalu kita sudah mencapai 229.000 unit, nanti kita cek kira-kira masih punya cukup ruang [atau tidak]. Tapi pada dasarnya kita kan ingin bukan hanya sama [dengan kuota tahun lalu] kalau bisa lebih banyak lagi. Nanti kita diskusi lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto, menyatakan bahwa posisi kuota FLPP diperkirakan bakal habis pada September 2024.

Joko menegaskan, kejelasan pemberian penambahan KPR FLPP seakan menjadi pertaruhan akhir di ujung pemerintahan Jokowi. Di mana, pemerintah perlu membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas para penyelenggara negara.

“Bayangkan kalau untuk sekarang, dengan 200.000 atau 165.000 [unit kuota FLPP] atau berkurang dari tahun lalu, berarti itu message [pesan] yang kurang bagus terhadap kepastian kebijakan, lebih-lebih berarti tidak ada keberpihakan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang rumah subsidi tengah cemas menanti keputusan pemerintah terkait dengan usulan penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi. Pasalnya, sang Bendahara Negara yakni Sri Mulyani Indrawati masih tak bergeming merespons usulan tersebut.

Asal tahu saja, kuota rumah bersubsidi yang dialokasikan pemerintah sepanjang 2024 sebesar 166.000 unit, sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 13 Juni 2024 serapannya telah mencapai 80.950 unit.