Jakarta: Astra Land Indonesia (ALI) dan Sinar Mas Land melalui PT Ruby Karya Sejahtera Altea BLVD semakin memperkuat komitmen untuk menyediakan solusi pembiayaan rumah yang mudah dan terjangkau. Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan perbankan.

Dalam upaya memperluas akses bagi calon pembeli, Altea BLVD kini menjalin kerja sama dengan sepuluh bank di Indonesia untuk menghadirkan berbagai program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan suku bunga kompetitif dan fitur eksklusif bagi pembeli Altea BLVD.

Sales Head Altea BLVD Vania Ariyani, menyatakan lolaborasi dengan sepuluh bank besar ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi calon pembeli dalam memilih opsi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Kami percaya bahwa dengan langkah ini, kami dapat memperluas jangkauan pasar dan memperkuat citra Altea BLVD sebagai hunian yang ramah lingkungan dan berkualitas tinggi,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Oktober 2024.

Melalui program suku bunga khusus dan inisiatif Green KPR, Altea BLVD tidak hanya menawarkan solusi pembiayaan yang menarik tetapi juga mendukung prinsip keberlanjutan.

“Komitmen kami terhadap keberlanjutan dan inovasi dalam setiap aspek proyek ini diharapkan dapat menarik minat lebih banyak pembeli yang menghargai lingkungan dan kualitas hidup yang lebih baik,” ujar dia.

Baca juga: Astra Land dan Sinar Mas Kembangkan Hunian Ramah Lingkungan

Bank-bank yang terlibat dalam kerjasama ini mencakup Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Permata, Bank BNI, Maybank, UOB, OCBC, Bank Jasa Jakarta, Bank BRI dan Bank Panin, dengan beberapa bank lainnya.

Melalui kolaborasi ini, Altea BLVD menawarkan Fix 1th 1,45 persen eff.p.a. min tenor 5 Tahun dan Suku Bunga Mulai dari 2,75 persen flat s.d 3 tahun, dan masih banyak lagi, serta program “Green KPR” dari beberapa bank sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Platinum Greenship Certification yang telah diraih Altea BLVD.

Sebagai bagian dari pengembangan berkelanjutan, Altea BLVD telah memperkenalkan Cluster Rivara, yang dijadwalkan diluncurkan pada akhir 2024. Cluster Rivara menghadirkan hunian aman, nyaman, dan ramah lingkungan, dengan berbagai pilihan unit yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat urban.

Cluster ini menawarkan beberapa tipe unit seperti Rivara 8 dengan ukuran 8 x 14 meter persegi, Rivara 7 (7 x 12), hingga Rivara 6 (6 x 12), serta unit eksklusif Rivara 8 Villa yang terkoneksi langsung dengan River Boulevard, memberikan pengalaman rekreasi dalam suasana alami.

Setiap unit dilengkapi dengan fasilitas inovatif seperti sistem keamanan canggih berbasis face detection pada gerbang utama centralized gate, serta pengawasan 24/7 untuk memastikan keamanan penghuni.

Keunggulan fasilitas dan konsep ramah lingkungan ini semakin relevan di tengah tren penurunan suku bunga yang terjadi belakangan ini, yang turut memberikan dampak positif bagi calon pembeli.

Penurunan suku bunga KPR memungkinkan cicilan menjadi lebih terjangkau, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat terhadap properti berkualitas seperti Altea BLVD.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta - Menjaga daya dukung lingkungan menjadi pakem utama dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Tak terkecuali pada sektor pembiayaan perumahan, yang kini menyasar pada insentif pengadaan rumah rendah emisi.

Kebijakan ini diproyeksikan dapat berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, meningkatkan kualitas hidup penghuni dan hemat biaya operasional. Bank BTN menjadi lembaga keuangan yang menjadi pelopor pendukung pemerintah dalam pembangunan rumah ramah lingkungan.

Oleh karena itu, detikcom memberikan anugerah Bank Pionir Pembiayaan Rumah Rendah Emisi kepada Bank BTN. Perusahaan berkomitmen mendukung pembiayaan 150.000 unit rumah dengan 30% penggunaan komponen ramah lingkungan yang akan ditargetkan bakal tercapai hingga 2029.

Bank BTN menggunakan material ramah lingkungan berupa floor decking yang mengandung 3,6 kg sampah plastik. Proyek ini juga memakai paving block yang mengandung 2 kg sampah plastik per 1 meter persegi.

Bank BTN memproyeksikan bahwa hingga 2029, proyek ini berpotensi untuk menekan emisi karbon sebesar 2,42 CO2 setara dengan penanaman 110.000 pohon dan 323 hektar penyerapan emisi. Rumah rendah emisi ini juga menerapkan efisiensi seperti efisiensi pemakaian energi, air, pengelolaan sampah, hingga pengurangan polusi.

Untuk efisiensi energi, rumah rendah emisi ini diwajibkan memiliki banyak ventilasi, plafon tinggi, hingga rasio jendela terhadap tembok mencapai 15% - 30%. Untuk efisiensi air, rumah rendah emisi ini menggunakan keran debit kecil, pengolahan sanitasi yang baik, memiliki sumur resapan, hingga penggunaan air bersih dari PDAM.

Untuk pengolahan sampah, rumah beremisi rendah diwajibkan memiliki bak sampah pilah. Untuk menekan polusi, pengembang juga diminta menanam 1 tanaman penyerap karbon emisi per rumah. Pengurangan polusi juga dilakukan dengan penggunaan minimal 10% materi ramah lingkungan pada dinding dan lantai, hingga memiliki ruang terbuka hijau sebanyak 10% dari total luas kawasan perumahan. (ily/rrd)

Lampung: PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) mengalirkan dana melalui pembiayaan dan sekuritisasi sampai dengan semester I-2024 sebesar Rp113,59 triliun atau 8,37 kali dibandingkan dengan modal disetor.

Aliran dana tersebut menegaskan peran strategis Perseroan sebagai penyedia likuiditas bagi lembaga penyalur pembiayaan perumahan sehingga proses penyaluran pembiayaan kepada masyarakat berjalan optimal.

Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo mengatakan langkah ini diharapkan dapat mengakselerasi pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
“Kami melihat kondisi pasar primer perumahan masih menghadapi tantangan, akan tetapi dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih terjaga peluang untuk pasar perumahan pada umumnya masih terbuka,” jelas dia, Senin, 30 September 2024.

Baca juga: SMF Salurkan Rp350 Miliar untuk Pembiayaan Multiguna Perumahan

Sejalan dengan tujuan SMF untuk pengentasan backlog perumahan, sebagai fiscal tools Pemerintah, sejak 2018 sampai dengan Juni 2024 SMF telah menyalurkan porsi 25 persen KPR FLPP sebesar Rp24,07 triliun yang setara dengan 654.430 unit rumah. Dibandingkan kinerja semester 1 2023, Kinerja porsi 25 persen FLPP SMF meningkat 9,67 persen YOY.

“Angka ini menunjukkan bahwa SMF telah menyalurkan dana dengan multiplier 2,58 kali dari Penyertaan Modal Negara yang diterima khusus untuk FLPP yaitu sebesar Rp9,33 triliun. Ini merupakan upaya perseroan dalam berkontribusi terhadap pengurangan beban fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mendorong akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni yang terjangkau,” tutur Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo.

Perseroan mengoptimalkan ketersediaan dana melalui penerbitan obligasi untuk mendukung target penyaluran pembiayaan perumahan, memastikan pendanaan yang lebih efisien dengan bunga kompetitif, dan memperkuat sektor perumahan di Indonesia.

Terbitkan obligasi

Hingga Semester I 2024, SMF telah menerbitkan obligasi sebanyak enam kali dengan total nilai Rp7,68 triliun, termasuk social bonds sebesar Rp3,5 triliun untuk pendanaan KPR FLPP. Dengan demikian, dari awal penerbitan surat utang 2009 sampai dengan Juni 2024 telah dilakukan 63 kali penerbitan dengan jumlah Rp64,95 triliun.

Terdiri dari 50 kali penerbitan obligasi/sukuk (penawaran umum) sebesar Rp60,16 triliun, 12 kali Medium Term Notes (Penawaran terbatas) sebesar Rp4,67 triliun (termasuk di dalamnya penerbitan Sukuk Mudharabah SMF I melalui penawaran terbatas), dan satu kali penerbitan Surat Berharga Komersial sebesar Rp120 miliar.

Ke depan, SMF berencana untuk menerbitkan surat utang atau sukuk tambahan, baik konvensional maupun berbasis sosial, dengan memperhatikan kondisi pasar dan suku bunga.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial, perseroan turut mendukung pengentasan backlog kelayakan hunian di Indonesia, melalui program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh senilai Rp36,4 miliar untuk 521 rumah di 24 wilayah di Indonesia yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

Selain kontribusi signifikan terhadap pembiayaan dan pembangunan sektor perumahan, SMF juga mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif. Pada semester I-2024, SMF mencatatkan pertumbuhan aset menjadi Rp51,82 triliun, meningkat 13 persen dari Rp45,70 triliun pada akhir 2023.

Laba bersih juga mencatatkan pertumbuhan positif, mencapai Rp285 miliar, lebih tinggi 17 persen dibandingkan pencapaian Juni 2023 (year on year) yang sebesar Rp243 miliar. Peningkatan ini mencerminkan kinerja yang solid di tengah tantangan ekonomi.

SMF sebagai Sekretariat Ekosistem Perumahan secara aktif melakukan kajian dan memberikan masukan kebijakan untuk meningkatkan pembiayaan perumahan, salah satunya melalui penyusunan policy paper yang merupakan hasil kolaborasi SMF Research Institute bersama Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemenko Perekonomian.

Policy Paper tersebut menghasilkan rekomendasi beberapa intervensi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sektor perumahan, di antaranya seperti program perumahan yang tersegmentasi, pembiayaan bagi pekerja informal, Asset Recycling, serta peningkatan peran Pemerintah Daerah.

SMF juga turut mendukung Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) untuk penyediaan pembiayaan perumahan hijau dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menyalurkan Dana Hibah dari Build Change sebesar 50.000 USD untuk pilot project IGAHP bersama BPR Nusamba Cepiring di Kendal, Jawa Tengah dan BPRS Patriot Bekasi, Jawa Barat.

Hingga akhir 2024, SMF akan berfokus pada pencapaian target bisnis sebagai liquidity provider bagi lembaga keuangan agar penyaluran pembiayaan perumahan dapat terus bertumbuh serta mendukung program pemerintah dalam KPR FLPP sebagai salah satu upaya untuk pengentasan backlog perumahan.

Optimalisasi peran SMF dalam sekretariat ekosistem pembiayaan perumahan juga akan terus dilakukan melalui kajian-kajian komprehensif yang dilakukan melalui SMF Research Institute serta monitoring implementasi pilot project dan memperluas potensi kerja sama pendanaan untuk IGAHP.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus mengembangkan pembiayaan perumahan yang berbasis syariah. Dari dua program pembiayaan perumahan yang dikelola oleh BP Tapera, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Pembiayaan Tapera, masyarakat dapat memilih prinsip pembiayaannya baik syariah maupun konvensional.

Untuk penyaluran FLPP periode 2022 hingga 6 September 2024, berbasis syariah jika dilihat dari database BP Tapera, sebanyak 122.469 unit rumah senilai Rp13,93 triliun. Jika dibandingkan dengan total penyaluran FLPP baik konvensional maupun syariah dari 2022 – 2024 sebanyak 570.807 unit rumah maka masyarakat yang memilih syariah hanya 21, 45 persen.

Sedangkan dari penyaluran pembiayaan perumahan program Tapera yang berbasis syariah dari 2021 hingga 31 Agustus 2024 sebanyak 2.774 unit rumah senilai Rp424, 14 miliar. Pembiayaan perumahan Tapera yang berbasis syariah ini disalurkan oleh BTN Syariah sebanyak 2.490 unit rumah, BSI sebanyak 181 unit rumah, Kalsel syariah sebanyak 70 unit rumah.
NTB Syariah sebanyak 29 unit rumah dan Jambi Syariah sebanyak 4 unit rumah. Komposisi syariah ini, hanya 16,16 persen dari total penyaluran pembiayaan perumahan program Tapera sebanyak 17.156 unit rumah senilai Rp2,67 triliun.

“Saat ini memang harus diakui kalau pembiayaan perumahan yang berbasis syariah masih rendah penyerapannya jika dibandingkan dengan berbasis konvensional. Hal ini lebih banyak disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syariah,” kata Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dikutip dari laman resmi BP Tapera, Jumat, 13 September 2024.

Baca juga: BP Tapera Salurkan FLPP untuk 220 Ribu Rumah Tahun Depan

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan perumahan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, BP Tapera terus melakukan sosialisasi dan peran serta aktif dalam mengembangkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap syariah. Di 2023, BP Tapera telah meluncurkan Buku Fikih Perumahan dan Implementasinya dalam Pembiayaan Perumahan.

Bulan Oktober mendatang, Komisioner BP Tapera akan hadir dalam Internastional Conference on Shariah Oriented Public Policy in Islamic, untuk memaparkan konsep kebijakan publik yang berbasis syariah dari sisi pembiayaan perumahan di Banda Aceh.

Dalam bulan yang sama, BP Tapera juga akan dapat ditemui di Indonesia Sharia Economic Festival yang merupakan acara tahunan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia yang menjadi wadah integrasi berbagai kegiatan di sektor ekonomi dan keuangan syariah (Eksyar).

Selain itu, BP Tapera juga akan mengunjungi Universtas Jember dan melakukan sosialisasi di kampus tersebut terkait syariah. Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa kolaborasi dengan kampus dan industri diharapkan akan meningkatkan financial literacy dan financial inclusion syariah. Sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan minat pns dan kalangan kampus untuk memilih prinsip syariah.

“Kami berharap ke depan masyarakat Indonesia lebih banyak memahami pembiayaan perumahan yang berbasis syariah, sehingga pertumbuhannya juga akan lebih baik jka dibandingkan dengan tahun – tahun belakangan ini,” ungkap Heru.

(KIE)

Jakarta: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendukung kebijakan pembiayaan perumahan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2025 untuk 220 ribu unit rumah.

“BP Tapera sangat berkomitmen penuh dalam menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami terus meningkatkan layanan dan sedang menyiapkan berbagai rancangan skema pembiayaan perumahan, agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmatinya,”ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dikutip dari Antara, Sabtu, 7 September 2024.

Merujuk kepada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, Pemerintah kembali akan mengalokasikan investasi untuk program FLPP sebesar Rp18,77 triliun yang bersumber dari APBN. Alokasi ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 220.000 unit rumah dan diharapkan memberi kontribusi sebesar 2,8 persen terhadap backlog kepemilikan rumah MBR.
Menurut Heru badan yang dipimpinnya sangat mendukung kebijakan program pembiayaan perumahan yang diusung oleh pemerintah.

Mengutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dalam rangka mengurangi backlog kepemilikan rumah, terdapat beberapa alternatif kebijakan terkait program pembiayaan perumahan, antara lain skema tiering suku bunga/marjin KPR FLPP dan pembatasan waktu masa subsidi, skema FLPP dana abadi, pembentukan dana perumahan yang dikelola secara investasi dan meningkatkan pembiayaan perumahan yang berasal dari non APBN blended financing dalam Indonesia Green Affordable Housing Programme (IGAHP) untuk menarik dana donor untuk pembiayaan perumahan hijau dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Baca juga: Per Juni 2024, BP Tapera Salurkan FLPP untuk 107.070 Rumah

Kebijakan program pembiayaan perumahan yang akan diusung oleh pemerintah ini adalah sebagai terobosan pembiayaan mengatasi backlog perumahan, meningkatkan daya ungkit fiskal pemerintah dan mengaktifkan sumber-sumber dana lainnya di luar APBN.

“BP Tapera saat ini tengah menggodok skema creative financing guna mengembangkan proses bisnisnya lebih luas. Kami bersama dengan komite dan para pemangku kepentingan secara intens terus merumuskan dan mempersiapkan regulasinya,” kata Heru Pudyo Nugroho.

BP Tapera saat ini dalam proses menyempurnakan tata kelola menuju badan single housing financing, dengan nantinya seluruh pembiayaan perumahan akan dikelola oleh BP Tapera.

“Jadi ke depan tidak hanya sekadar mengelola tabungan perumahan saja, tetapi juga pembiayaan perumahan kreatif lainnya,” ujar Heru.

Sektor perumahan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di suatu negara, karena merupakan salah satu sektor yang mempunyai efek pengganda (multiplier effect) sangat besar terhadap sektor-sektor lainnya.

Dalam rangka keberlanjutan program pemberian fasilitas pembiayaan perumahan bagi MBR sebagai bagian pemenuhan kebutuhan papan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu, pemerintah harus memastikan kehadirannya.

BP Tapera terhitung per Agustus 2024 telah menyalurkan 119.100 unit rumah bagi MBR senilai Rp14,699 triliun yang terdiri dari pembiayaan perumahan FLPP sebanyak 115.065 unit rumah senilai Rp14,028 triliun, dan pembiayaan Tapera sebanyak 4.035 unit rumah senilai Rp671,45 miliar.

Penyaluran FLPP untuk tahun 2024 ini telah tersebar di 33 provinsi di 387 kabupaten/kota yang terdiri dari 9.830 perumahan yang dibangun oleh 6.635 pengembang yang telah bekerja sama dengan 37 bank penyalur.

(KIE)

Denpasar: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mengumumkan hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) yang dilakukan di Bali. Harga properti residensial di pasar primer atau saat pertama kali rumah diperjualbelikan mengalami peningkatan pada triwulan II-2024.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja mengatakan peningkatan harga properti residensial tercermin dari perkembangan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) triwulan II 2024 sebesar 104,27.

"Pertumbuhan IHPR tahunan pada triwulan II 2024 sebesar 1,86 persen (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan dengan IHPR triwulan sebelumnya sebesar 103,81 (1,48 persen yoy)," kata dia di Denpasar, dikutip Sabtu, 24 Agustus 2024.
SHPR merupakan survei triwulanan terhadap sampel pengembang proyek perumahan (developer) di Provinsi Bali yang mencakup data harga jual rumah, jumlah unit rumah yang dibangun dan dijual pada triwulan tersebut.

Erwin mengemukakan, pertumbuhan IHPR tersebut terutama didorong oleh kenaikan harga di tiga tipe properti yaitu kecil (luas bangunan kurang 36 meter persegi) sebesar 1,73 persen (yoy), tipe menengah (luas bangunan antara 36-70 meter persegi) meningkat 2,36 persen (yoy) dan tipe besar (luas bangunan lebih besar 70 meter persegi) sebesar 1,70 persen (yoy).

Baca juga: Harga Jual Rumah Tipe Kecil di Depok dan Tangerang Turun 5%

"Pertumbuhan IHPR pada triwulan II 2024 mayoritas dipengaruhi oleh kenaikan harga bangunan. Berdasarkan hasil survei, 43 persen responden menyatakan bahwa kenaikan harga bangunan menjadi penyebab kenaikan harga unit rumah," ujar dia.

Sementara itu, pangsa penjualan terbesar pada triwulan II 2024 yaitu rumah tipe menengah sebesar 49 persen dan tipe rumah kecil sebesar 37 persen.

Erwin menambahkan, meskipun penjualan properti residensial terus tumbuh, namun terdapat sejumlah faktor yang menghambat pengembangan maupun penjualan properti residensial primer di Bali antara lain uang muka rumah (DP), masalah perizinan, suku bunga KPR dan kenaikan harga bangunan.

Selain itu, SHPR juga menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan properti residensial di Bali terutama bersumber dari dana perbankan sebesar 44 persen dan dana sendiri (developer) sebesar 47 persen serta sisanya berasal dari dana pembeli (DP pembelian rumah) sebesar 9 persen.

"Sedangkan dari sisi konsumen, skema pembiayaan dalam pembelian rumah primer mayoritas dilakukan melalui skema pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan pangsa sebesar 80 persen," kata dia.

Sedangkan skema lainnya yaitu cash bertahap dan cash keras masing-masing tercatat sebesar 15 persen dan 5 persen dari total penjualan rumah primer di Provinsi Bali.

Skema cash bertahap merupakan metode pembayaran rumah dimana pembeli dapat membayar harga rumah secara bertahap selama periode waktu tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual.

Skema pembayaran cash keras yakni sistem pembayaran ketika pembeli melakukan pembayaran dalam transaksi beli rumah berupa dana tunai atau transfer langsung pada saat transaksi.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com – Pembiayaan rumah pada tahun 2024 menghadapi tantangan dengan tingginya suku bunga pinjaman yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Terlebih lagi, kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun ini turun signifikan menjadi hanya 166.000 unit rumah subsidi dari 229.000 unit rumah subsidi pada tahun 2023.

Meski begitu, Consumer Financing Business Division Head Bank Mega Syariah Raksa Jatnika Budi menyatakan, pihaknya optimistis pembiayaan rumah dapat tumbuh positif hingga akhir tahun.

Menurutnya, prospek pembiayaan rumah masih besar, didorong oleh minat investasi masyarakat dan tingginya backlog perumahan dibandingkan dengan jumlah Kepala Keluarga di Indonesia.

"Target pertumbuhan pembiayaan rumah hingga Desember 2024 adalah lebih dari 15 sampai 20 persen secara tahunan. Strategi yang digunakan untuk mencapai target tersebut meliputi pemilihan segmen nasabah yang tepat, percepatan proses layanan, penawaran harga spesial, dan program-program menarik lainnya," ujar Raksa dalam keterangan tertulis, Jumat (9/8/2024).

Hingga Juli 2024, outstanding pembiayaan rumah Bank Mega Syariah tumbuh 8,16 persen dibandingkan 2023. Selama tiga tahun terakhir (2021-2023), pembiayaan rumah tumbuh rata-rata 25 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Bank Mega Syariah menawarkan produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) seperti Flexi Home, yang memungkinkan nasabah untuk membeli rumah maupun apartemen dengan tenor hingga 20 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pembiayaan rumah pada tahun 2024 menghadapi tantangan dengan tingginya suku bunga pinjaman yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Terlebih lagi, kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun ini turun signifikan menjadi hanya 166.000 unit rumah subsidi dari 229.000 unit rumah subsidi pada tahun 2023.

Meski begitu, Consumer Financing Business Division Head Bank Mega Syariah Raksa Jatnika Budi menyatakan, pihaknya optimistis pembiayaan rumah dapat tumbuh positif hingga akhir tahun.

Menurutnya, prospek pembiayaan rumah masih besar, didorong oleh minat investasi masyarakat dan tingginya backlog perumahan dibandingkan dengan jumlah Kepala Keluarga di Indonesia.

"Target pertumbuhan pembiayaan rumah hingga Desember 2024 adalah lebih dari 15 sampai 20 persen secara tahunan. Strategi yang digunakan untuk mencapai target tersebut meliputi pemilihan segmen nasabah yang tepat, percepatan proses layanan, penawaran harga spesial, dan program-program menarik lainnya," ujar Raksa dalam keterangan tertulis, Jumat (9/8/2024).

Hingga Juli 2024, outstanding pembiayaan rumah Bank Mega Syariah tumbuh 8,16 persen dibandingkan 2023. Selama tiga tahun terakhir (2021-2023), pembiayaan rumah tumbuh rata-rata 25 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Bank Mega Syariah menawarkan produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) seperti Flexi Home, yang memungkinkan nasabah untuk membeli rumah maupun apartemen dengan tenor hingga 20 tahun.

Pada tahun 2024, nasabah dapat menikmati harga spesial, diskon biaya administrasi, dan biaya-biaya yang dapat dipotong dari pencairan.

Bank Mega Syariah juga memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah melalui skema FLPP dengan produk Flexi Sejahtera. Pada Juli 2024, pembiayaan Flexi Sejahtera meningkat lebih dari 5 persen secara year to date (ytd) dan telah berkontribusi sekitar lebih dari 12 persen dari total volume pembiayaan rumah secara keseluruhan.

"Dengan berbagai inovasi dan strategi yang diterapkan, Bank Mega Syariah terus berkomitmen untuk menjadi pilihan utama masyarakat dalam pembiayaan pemilikan rumah, memberikan solusi yang menguntungkan, dan memudahkan nasabah dalam memiliki rumah impian mereka," ungkap Raksa.

PPR masih menjadi penopang utama pembiayaan konsumer Bank Mega Syariah, dengan total volume outstanding PPR mencapai lebih dari 61 persen dari total pembiayaan konsumer per Juli 2024.

Pembiayaan tanpa agunan (PTA) berkontribusi lebih dari 19 persen. Adapun sisanya berupa pembiayaan FLPP, pembiayaan kendaraan bermotor, dan pembiayaan multiguna.

Bank Mega Syariah optimistis pembiayaan Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) tahun ini tumbuh positif sekitar 15-20 persen meski ada tantangan tingginya suku bunga pinjaman.

Terlebih lagi, kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2024 turun signifikan dibandingkan tahun lalu. Kuota FLPP tahun ini hanya 166.000 unit rumah subsidi, sedangkan pada 2023 kuota rumah subsidi sebanyak 229.000 unit.

Consumer Financing Business Division Head Bank Mega Syariah Raksa Jatnika Budi yakin prospek pembiayaan rumah masih besar.

Menurutnya, minat investasi masyarakat dan tingginya backlog perumahan dibandingkan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) di Indonesia bakal jadi pendorongnya.

"Target pertumbuhan pembiayaan rumah hingga Desember 2024 adalah lebih dari 15-20 persen secara tahunan," ujar Raksa melalui keterangan resmi, Jumat (9/8).

Ia memaparkan strategi Bank Mega Syariah dalam mencapai target itu meliputi pemilihan segmen nasabah yang tepat, percepatan proses layanan, penawaran harga spesial dan program lainnya.

Hingga Juli 2024, outstanding pembiayaan rumah Bank Mega Syariah tumbuh 8,16 persen dibandingkan 2023.

Lalu, selama tiga tahun terakhir yakni periode 2021-2023, pembiayaan rumah tumbuh rata-rata 25 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Salah satu produk pembiayaan rumah unggulan Bank Mega Syariah adalah Flexi Home. Produk ini memungkinkan nasabah untuk membeli rumah maupun apartemen dengan tenor hingga 20 tahun.

"Di tahun 2024, nasabah dapat menikmati harga spesial, diskon biaya administrasi, dan biaya-biaya yang dapat dipotong dari pencairan," imbuh Raksa.

Bank Mega Syariah juga berkomitmen memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah melalui skema FLPP dengan produk Flexi Sejahtera.

Pada Juli 2024, pembiayaan Flexi Sejahtera meningkat lebih dari 5 persen secara year to date (ytd), serta berkontribusi lebih dari 12 persen dari total volume pembiayaan rumah secara keseluruhan di Bank Mega Syariah.

"Dengan berbagai inovasi dan strategi yang diterapkan, Bank Mega Syariah terus berkomitmen untuk menjadi pilihan utama masyarakat dalam pembiayaan pemilikan rumah, memberikan solusi yang menguntungkan, dan memudahkan nasabah dalam memiliki rumah impian mereka," pungkasnya.

Selain itu, bisnis konsumer Bank Mega Syariah didukung oleh beberapa produk baru yang diluncurkan tahun ini. Salah satunya, Flexi Mitra Mabrur yakni pembiayaan tanpa agunan untuk jasa pengurusan porsi haji khusus).

Selanjutnya, Flexi Home Benefit Plus yang merupakan pembiayaan take over rumah dari bank manapun dengan margin kompetitif). Kemudian ada Flexi Home Extra yakni pembiayaan refinancing untuk kebutuhan konsumtif halal lainnya dengan agunan rumah.

Kredit kepemilikan rumah masih menjadi penopang utama pembiayaan konsumer Bank Mega Syariah, dengan total volume outstanding mencapai lebih dari 61 persen dari total pembiayaan konsumer per Juli 2024.

Pembiayaan tanpa agunan (PTA) berkontribusi lebih dari 19 persen, sisanya berupa pembiayaan FLPP, pembiayaan kendaraan bermotor, dan pembiayaan multiguna.

Jakarta: PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) meluncurkan SMF Research Institute sebagai pusat pengembangan dan pengetahuan dibidang pasar pembiayaan perumahan di Indonesia. Sehingga dapat menyediakan solusi berbasis data dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan di sektor perumahan.

“Saya berharap SMF Research Institute dapat menjadi salah satu wadah diskusi sistematik, metodologi yang jelas, dan diisi oleh orang-orang yang ahli dibidangnya sehingga dapat menuntaskan permasalahan dibidang papan (rumah)," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat meresmikan SMF Research Institute pada perayaan ulang tahunnya yang ke-19 di Gedung AA Maramis.

Selain berfokus pada riset dan kajian, SMF Research Institute juga menawarkan program pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi yang komprehensif bagi para profesional di lembaga keuangan terkait sektor pembiayaan perumahan.
Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas bagi pemangku kepentingan dan lembaga keuangan agar dapat mengoptimalkan kontribusinya dalam pembangunan sektor pembiayaan perumahan yang berkelanjutan dan inklusif.

“Backlog perumahan masih menjadi tantangan di Indonesia. Dengan adanya SMF Research Institute ini, jadi ada lembaga yang benar-benar difokuskan untuk riset sektor perumahan dan pasar pembiayaannya," jelas dia.

Baca juga: SMF: Investasi Rp1 Triliun di Sektor Perumahan Bisa Tingkatkan PDB Rp1,9 Triliun

Hal ini nantinya menghasilkan kajian kredibel yang dapat digunakan sebagai rekomendasi atau solusi atas tantangan-tantangan di sektor perumahan maupun mendukung penguatan kebijakan berbasis bukti.

Maka dari itu, sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan, kami juga menggandeng SMI Institute dan IIGF Institute agar dapat saling bersinergi,” jelas Ananta Wiyogo, Direktur Utama SMF.

Sebagai langkah awal inovasi, SMF Research Institute mengadakan sayembara Call For Papers yang dibuka hingga 30 November 2024 dengan ruang lingkup studi empiris yang menitikberatkan pada peningkatan kebijakan publik di sektor perumahan atau pengembangan pasar pembiayaan.

Melalui Call For Papers ini memberikan kesempatan kepada para peneliti dan akademisi untuk mempresentasikan karya tulis inovatif mereka dan berkontribusi dalam pengembangan sektor pembiayaan perumahan.

“Dengan akses terhadap data yang akurat, kami dapat menjalankan upaya kami dalam merancang program pembiayaan yang lebih tepat sasaran, membantu masyarakat yang paling membutuhkan untuk memiliki hunian yang layak," jelas Ananta.

(KIE)