Menteri BUMN Erick Thohir rencananya mau bertemu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo Rabu, (6/11/2024). Pertemuan tersebut untuk meminta persetujuan terkait pemangkasan BUMN Karya dari 7 menjadi 3.

"Rabu akan bertemu Pak Menteri PU yang baru. Salah satu isunya mendapat approval bahwa BUMN Karya ini dari 7 menjadi 3," kata Erick Thohir di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Erick mengatakan, dengan persetujuan tersebut, maka bisa melakukan restrukturisasi. Selanjutnya penyehatan BUMN Karya bisa dilakukan.

"Sehingga kita bisa melakukan restrukturisasi, penyehatan tetapi juga membangun ekspert di masing-masing BUMN," kata Erick.

Saat ditanya kapan eksekusinya, Erick menjawab jika diteken minggu depan maka segala urusannya selesai. "Kalau minggu depan diteken ya selesai," kata Erick.

Sebagai informasi, dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Erick mengatakan ke depan BUMN akan dipangkas menjadi 30 dalam 11 klaster. Dalam paparannya, Erick menyebut terdapat klaster infrastruktur di mana di dalamnya terdapat Adhi Karya, Hutama Karya, Perumnas, dan PP.

"Lalu kita juga mendorong konsolidasi di infrastruktur, kita sedang menunggu suratnya kalau ini terjadi nanti di infrastruktur ada Adhi Karya, HK, Perumnas dan PP saja, jadi tidak sebanyak sebelumnya," kata Erick dalam rapat.

Bisnis.com, JAKARTA – Upaya penyehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya diperkirakan terpengaruh oleh penurunan anggaran infrastruktur tahun depan. Sebab, tingkat ketergantungan BUMN Karya terhadap proyek pemerintah masih tinggi.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan perolehan kontrak kerja BUMN Karya rata-rata 50% berasal dari proyek pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Dikarenakan tingginya tingkat ketergantungan BUMN Karya atas proyek pemerintah, sehingga penurunan anggaran tentunya akan memengaruhi penyehatan BUMN Karya,” kata Kartika kepada Bisnis baru-baru ini.

Tak hanya itu, jelas Kartika, kementerian mewaspadai indikasi penurunan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tahun depan, nilai pos APBN untuk kementerian tersebut turun menjadi Rp75 triliun dari Rp146 triliun pada 2024.

Indikasi penurunan anggaran yang terjadi di Kementerian PUPR, sambungnya, menjadi kewaspadaan bagi departemen perusahaan pelat merah untuk mempersiapkan mitigasi lebih awal. Terkait dengan ihwal ini, baik perseroan maupun kementerian melakukan sejumlah upaya penyehatan.

Di antaranya, langkah restrukturisasi terhadap pemegang obligasi melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi/Sukuk (RUPO/RUPSU) oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan restrukturisasi yang dijalankan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Dia menerangkan proses restrukturisasi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dijalankan dengan terus melakukan diskusi intensif perihal proses review komprehensif terhadap master restructuring agreement (MRA) dengan seluruh kreditur perbankan.

Waskita, sambungnya, melakukan 8 metode restrukturisasi penyehatan kinerja operasional dan bisnis perusahaan. Yakni, restrukturisasi keuangan, Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah dan partisipasi publik melalui rights issue.

Kemudian, fasilitas kredit dengan penjaminan pemerintah, strategic partnership ruas tol, restrukturisasi anak perusahaan, transformasi bisnis, penyelesaian ruas Tol Sumatera, serta perbaikan tata kelola dan manajemen risiko.

Sementara itu, WIKA melakukan restrukturisasi penyehatan keuangan dan perbaikan operasi serta bisnis yang terdiri atas 8 substream penyehatan, yaitu restrukturisasi keuangan, perbaikan tata kelola dan manajemen risiko, percepatan penagihan piutang bermasalah, asset recycling, perbaikan portfolio orderbook, penurunan operating expense, penurunan saldo pinjaman talangan supplier, serta penguatan struktur permodalan.

Kemudian, lanjutnya, ada rencana integrasi BUMN Karya. Ihwal hajat ini, BUMN Karya yang memiliki kemiripan atau kesamaan profil proyek akan diintegrasikan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah memperkuat kompetensi dan spesialisasi keunggulan BUMN Karya.

“Kami terus bekerja keras dengan semua pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang paling optimal dan berdampak baik untuk BUMN Karya. Tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk jangka panjang yang berkelanjutan,” tutur Kartika.

Kementerian BUMN, jelasnya, memastikan going concern perusahaan, yang menandakan kalau pemegang saham yakin bahwa BUMN Karya mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Termasuk, pembayaran utang serta kesanggupan untuk terus beroperasi.

Prospek 2025

Kendati mayoritas porsi kontrak kerja yang dimiliki berasal dari proyek pemerintah – dengan penurunan anggaran infrastruktur pemerintah sebesar 5,5% – Kartika menyebut kementerian masih optimistis dengan prospek kontrak kerja BUMN karya pada 2025.

Perlu diketahui, jika dilihat dari perolehan-perolehan kontrak kerja BUMN Karya yang didapat pada awal 2024 hingga saat ini, secara umum masih didominasi oleh proyek pemerintah.

Sebagai gambaran, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), meraih kontrak anyar senilai Rp10,2 triliun pada semester I-2024. Dari jumlah tersebut, proyek pemerintah mendominasi sebesar 66%, disusul proyek swasta 29%, dan sisanya dari proyek BUMN lain.

Lalu, ada PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) yang memeroleh kontrak baru senilai Rp9,65 triliun pada semester I-2024. Dari jumlah itu, sebesar 53,02% berasal dari proyek pemerintah.

“Walaupun lebih dari 50% porsi kontrak kerja yang dimiliki berasal dari proyek pemerintah, dengan penurunan anggaran infrastruktur pemerintah sebesar 5,5%, kami masih tetap optimis terhadap kontrak kerja BUMN karya pada 2025 yang dinilai masih cukup besar,” kata Kartika.

Sebagai antisipasi dan pemanfaatan peluang yang ada, sambungnya, kementerian mendorong perusahaan BUMN Karya untuk melakukan diversifikasi usaha di seluruh portofolio perusahaan demi mencapai target pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Seperti misalnya, bisa menggarap kontrak kerja pada melainkan juga mencari peluang di sektor swasta dan internasional,” ujarnya.

Bagaimanapun, dia berharap anggaran program infrastruktur selalu dapat terjaga dari tahun ke tahun guna mendukung program penguatan BUMN Karya yang berkelanjutan. Di samping itu, jelasnya, Kementerian BUMN akan selalu bersikap agile alias lincah atas perubahan yang terjadi, serta konsisten mendukung setiap hal yang menjadi program prioritas pemerintahan berikutnya.

BUMN Karya memiliki sejumlah fokus utama saat ini. Selain kepastian anggaran program-program infrastruktur pemerintah, sejumlah hal yang menjadi fokus perusahaan pelat merah di antaranya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, jalan tol, infrastruktur dasar lainnya, pemanfaatan peluang pasar internasional, serta program transformasi dalam menciptakan operasional excellence.

“Diharapkan pada akhirnya hal tersebut dapat menghasilkan proyek berkualitas yang berimplikasi pada kinerja keuangan yang positif,” jelas Kartika.