Penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Suswaningsih (55 tahun), mengubah bukit-bukit berbatu yang tandus menjadi lahan produktif di Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, sejak 2012.

Kerja-kerja lingkungan Suswaningsih ini kemudian diapresiasi pemerintah dengan penghargaan kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kategori pengabdi lingkungan pada 2021 silam.

Selain ingin meningkatkan kesejahteraan petani, Suswaningsih mengaku ingin lebih banyak regenerasi petani di Rongkop, yang juga merupakan tempat lahirnya.

"Regenerasi kita mendampingi mengajak petani milenial," kata Suswaningsih.

Suswaningsih yang kini menjabat Kepala BPP Rongkop mengatakan kantornya juga mendampingi para petani milenial untuk dilatih penanaman sayuran, jagung, dan tanaman pangan.

"Biar tahu, dan setelah di sini bisa mengembangkan ke petani yang lain di sekitar," bebernya.

Di Rongkop dahulu banyak pemuda memilih untuk merantau. Namun sekarang mulai banyak yang terjun ke pertanian karena hasil yang menguntungkan.

"Dikira petani hal yang memalukan, minder. Tapi sekarang bangga. Meski petani hasil ya sekarang kan lebih banyak juga," katanya.

Saat pertemuan dengan kelompok tani pun banyak petani-petani muda yang mengikuti.

Lalu bagaimana metode pemanfaatan lahan berbatu ini?

"Apabila di atas-atas batu itu ada tanah, terus bisa ditanami, di bawahnya dibuat terasering ditata batunya. Tanahnya dijadikan satu untuk ditanami," katanya.

Tanah-tanah yang terbatas di antara bebatuan itu ternyata bisa ditanami aneka tanaman seperti jagung, kacang tanah, bahkan padi. "Meski pun di situ ada pohon besar (seperti jati) yang menaungi, tapi di bawahnya bisa ditanami," bebernya.

Diakui metode ini cukup susah untuk langsung diterapkan ke petani. Lalu yang perlu dilakukan kata Suswaningsih adalah memberi contoh.

"Kalau dibuat seperti ini hasilnya seperti ini. Jadi masyarakat tahu manfaatnya tidak hanya kita sekadar memberi contoh. Apabila lahan ini bisa ditanami hasilnya panjenengan (petani) yang merasakan tidak kita-kita," bebernya.

Membuat terasering di perbukitan berbatu jelas tak mudah. Butuh waktu yang lama. Setelah penataan, baru lahan diberi pupuk organik yang juga hasil dari masyarakat sendiri.

Sistem tanam di lahan berbatu ini adalah tumpangsari yakni lebih dari satu jenis tanaman ditanam di satu areal pertanian.

Rinciannya MH1 (musim hujan pertama) petani akan menanam padi, jagung, dan ubi kayu. Pada bulan sekitar Februari padi dan jagung dipanen. Lalu pada MH2 pada Maret-Juni petani akan menanam kacang tanah. Kacang tanah dipanen sebelum petani memanen ubi kayu.

Jika awalnya luasan lahan kritis yang diolah hanya 5 hektare, kini sudah ada pengembangan di satu kelurahan saja sudah 200 hektare di Melikan. Sementara untuk satu kapanewon ada 900an hektare.

"Di sini ada 8 kalurahan. Sekarang, sudah ada banyak petani yang di lereng-lereng perbukitan sudah menanami jagung, dan sebagainya. Semakin bertambah karena kesadaran petani," jelasnya.

Ini adalah hal yang bagus dan perlu dicontoh agar masyarakat benar-benar paham, ditambah dengan sosialisasi dan peran aktif kepala desa, alim ulama, tokoh masyarakat, dan influencer

Cianjur (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penyuluhan terkait pinjaman online (pinjol) ilegal kepada ratusan kepala desa dan organisasi masyarakat di sejumlah wilayah Cianjur, agar masyarakat di sana tidak terjerat pinjol.

Direktur Hubungan Kelembagaan OJK, Mohammad Fredly Nasution di Cianjur Selasa, mengatakan, saat ini pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan tersebut dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) oleh OJK.

"Satgas dibentuk untuk melindungi masyarakat kita dari pinjol dan investasi ilegal, juga judi online sesuai dengan amanat UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK," katanya.

Dia menjelaskan, pinjol, investasi ilegal, dan judi online saat ini menjadi fenomena sosial yang dapat menyerang siapa saja, bukan hanya masyarakat umum namun pejabat pemerintah, kepolisian, dan militer.

Seperti temuan OJK di Kota Cirebon di mana seorang kepala dinas mengajak anak buahnya untuk bergabung dalam investasi ilegal akhirnya jadi korban dan fenomena paylater yang kelihatannya enak, beli barang sekarang dapat uang sekarang, bayarnya nanti.

"Ketika pembayaran terlambat akan mempengaruhi BI Checking atau sekarang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), membuat reputasi keuangannya menjadi rusak," katanya.

Sehingga pihaknya meningkatkan kinerja satgas dengan cara bekerja sama dengan berbagai lapisan masyarakat termasuk kepala desa yang nantinya memberikan pemahaman pada warganya untuk tidak terpengaruh, terjebak pinjol ilegal, investasi ilegal, dan judi online.

Pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah termasuk desa yang berinisiatif memasang spanduk yang bertuliskan menolak bank keliling atau bank emok seperti yang terpasang di sejumlah titik di jalur utama Cianjur.

"Ini adalah hal yang bagus dan perlu dicontoh agar masyarakat benar-benar paham, ditambah dengan sosialisasi dan peran aktif kepala desa, alim ulama, tokoh masyarakat, dan influencer," katanya.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Indonesia mengalami kekurangan tenaga penyuluh yang berkualitas dan terlatih. Persoalan ini menjadi hal serius yang harus diselesaikan dengan segera.

Transformasi penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi pembangunan memainkan peran kunci dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kondisi SDM yang dihadapi Indonesia baik secara teknis maupun sosial tentunya masih menjadi kendala.

Guru Besar Bidang Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Sunarru Samsi Hariadi menyatakan, penyuluhan di Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai efektivitas yang optimal. Tantangan utama yaitu keterbatasan akses dan infrastruktur, mengingat di beberapa daerah, terutama yang terpencil atau terisolasi, akses terhadap penyuluhan sering kali terbatas karena infrastruktur yang kurang memadai.
Menurut Sunarru, terbatasnya infrastruktur membuat sulitnya mencapai masyarakat yang membutuhkan penyuluhan. "Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan bahasa yang besar, ini bisa menjadi tantangan dalam menyampaikan pesan penyuluhan secara efektif kepada berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan dan pemahaman yang berbeda.” kata Sunarru dikutip dari laman UGM, Minggu, 11 Agustus 2024.

Sunaru mengungkapkan penyuluh terkadang harus mencakup wilayah yang luas dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas. Sementara mengubah perilaku masyarakat seringkali merupakan tantangan yang besar dalam penyuluhan.

Beberapa masyarakat bahkan mungkin memiliki praktik atau kebiasaan tertentu yang begitu sulit untuk diubah meski telah diberikan informasi yang memadai. “Tingkat literasi yang rendah dan kurangnya akses terhadap pendidikan formal juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyampaian informasi yang efektif. Masyarakat dengan tingkat literasi yang rendah mungkin kesulitan dalam memahami pesan-pesan penyuluhan yang disampaikan dalam bentuk tulisan maupun media cetak lainnya,” ungkapnya.

Seminar Nasional yang diselenggarakan Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan (PKP) Magister dan Doktoral Sekolah Pascasarjana UGM dalam rangka purna tugas Prof. Dr. Ir. Sunarru Samsi Hariadi, M.S, ini menghadirkan sejumlah pembicara di antaranya Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., Staf Khusus Menko PMK RI selaku Keynote speech, Prof. Dr. Ir. Sri Suning Kusumawardani, S.T., M.T., Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek (daring) dan Dr. Ramadani Saputra, S.ST., M.EP., selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Penyuluhan.

Ravik Karsidi menyampaikan komunikasi pembangunan berbasis data menjadi hal sangat penting saat ini. Sudah seharusnya pihak terkait memanfaatkan data dan informasi yang akurat dan terpercaya untuk mendukung komunikasi pembangunan yang efektif.

Pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dan membangun kesadaran masyarakat tentang isu-isu pembangunan sangat perlu untuk dilakukan.

Penyuluhan atau pemberdayaan Masyarakat, menurutnya, sudah seharusnya beradaptasi dengan dengan kemajuan teknologi digital. Percepatan Pembangunan infrastruktur teknologi informasi menjadi prasyarat utama untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan akses.

“Penyuluhan harus mengubah pendekatan pembelajaran kearah student Student Centered Learning. Konten pembelajaran menjadi public domain dan teknologi informasi memungkinkan percepatan untuk penguasaan materi pembelajaran,” jelasnya.

Baca juga: Kuliah Sambil Bisnis, Agnes Lulus S2 dari UGM dengan Predikat Cum Laude

(CEU)