Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mewanti-wanti sejumlah hal kepada organisasi kemasyarakatan (ormas), seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sebelum resmi mengelola konsesi tambang yang diberikan pemerintah.

Seperti diketahui, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU serta Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah mengumumkan bakal menerima tawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Penawaran WIUPK itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.25/2024 yang belum lama ini ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Perhapi Rizal Kasli tidak mempermasalahkan penerimaan WIUPK dari pemerintah oleh NU dan Muhammadiyah. Menurutnya, kedua ormas itu bisa mengelola IUPK yang dialokasikan dari bekas tambang (relinguishment), asalkan memiliki badan usaha resmi yang berbadan hukum dan dikontrol 100% oleh pengurus pusatnya.

Sumber daya manusianya pun, lanjut Rizal, bisa disiapkan di mana Indonesia memiliki banyak ahli pertambangan seperti yang bernaung di bawah Perhapi.

Oleh sebab itu, dia menilai kedua ormas Islam tersebut sudah mengkaji secara legal oleh ahli hukum mereka tentang legalitas pemberian IUPK tersebut.

"Ini kita serahkan kepada organisasi tersebut keputusannya," jelasnya kepada Bisnis, Senin (29/7/2024).

Meski demikian, Rizal menyebut ada sejumlan hal yang harus diperhatikan oleh ormas-ormas yang akan mengelola IUPK relinguishment.

Dia menggarisbawahi bahwa bekas pengembalian wilayah tambang eks PKP2B tersebut umumnya merupakan wilayah tambang yang kurang menarik bagi pemilik awalnya baik dari segi sumber daya dan cadangan, infrastruktur, geografi, geologi, sosial dan lain-lain.

"Bisa saja cadangan yang tersisa tinggal sedikit atau kualitasnya kurang bagus, secara geologi sulit untuk ditambang, jaraknya yang cukup jauh ke pelabuhan, masuk kawasan hutan atau secara sosial sulit untuk diselesaikan," jelasnya.

Untuk itu, sebelum mulai menambang, badan usaha di bawah ormas yang menerima penawaran WIUPK itu harus melakukan due diligence secara menyeluruh untuk mengkaji segala aspek dalam rangka memenuhi kelayakan investasi.

Menurut Rizal, ada tiga hal yang harus dipastikan agar suatu investasi bisa secara teknis dilakukan yakni tersedianya teknologi; secara komersial menguntungkan dan memenuhi kriteria investasi seperti NPV, RoI dan payback period; dan secara politik sosial dapat diterima untuk dikembangkan.

"Kegiatan yang harus dilakukan dimulai dari eksplorasi, FS/Amdal, konstruksi dan penambangan harus dilakukan dengan benar agar rencana investasi tersebut sesuai harapan organisasi," jelasnya.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Muhammadiyah mengikuti jejak NU untuk menerima penawaran WIUPK bekas PKP2B itu. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya siap menerima tawaran pengelolaan WIUPK oleh pemerintah setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul dalam konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Dia menuturkan, keputusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak sebab Muhammadiyah melalukan kajian dan mencermati kritik yang masuk terkait pengelolaan tambang.

Tidak hanya itu, klaimnya, Muhammadiyah juga meminta pandangan dari akademisi, pengelola tambang, dan ahli lingkungan hidup.