Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menambah dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam struktur baru tersebut juga dihapus satu badan dan ditambah satu badan baru.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang berlaku sejak diundangkan 5 November 2024. Aturan itu menggantikan aturan sebelumnya yang berada dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Dalam pasal 7 Perpres Nomor 158 Tahun 2024, disebutkan dua Ditjen baru di bawah Kemenkeu yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Lebih rinci dijelaskan dalam pasal 13 bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara tugas Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan dijelaskan dalam pasal 45 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tidak ada lagi dalam struktur Kemenkeu karena dilebur menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Meski begitu, struktur Badan di Kemenkeu jumlahnya tetap dua yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta tambahan Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan.

"Di struktur baru nanti, BKF melebur dalam Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Iya (Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan baru), semula Komite Stabilitas Sektor Keuangan melebur dalam Ditjen tersebut," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro saat dihubungi detikcom.

Dengan begitu, susunan organisasi Kemenkeu terdiri atas Sekretariat Jenderal; Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal; Ditjen Anggaran; Ditjen Pajak; Ditjen Bea dan Cukai; Ditjen Perbendaharaan; Ditjen Kekayaan Negara; Ditjen Perimbangan Keuangan; Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Kemudian di bawahnya lagi ada Inspektorat Jenderal; Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan; serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.Sementara susunan di level Staf Ahli jumlahnya masih tetap sembilan, namun Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi dihapus dan digantikan menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menteri Korodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo sendiri memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya yang akan masuk ke kabinetnya.

Ditemui usai pemanggilan, Airlangga mengatakan bahwa dirinya dipanggil oleh Prabowo secara mendadak. Bahkan, ia dipanggil 30 menit sebelum ia tiba ke lokasi. Adapun Airlangga sendiri terpantau tiba di lokasi sekitar pukul 19.30.

"Saya baru dipanggil setengah jam yang lalu, ada telepon dari Pak Teddy," kata Airlangga di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Airlangga mengatakan, penugasan yang diberikan kepadanya tidak jauh dengan bidangnya selama ini ia geluti. Dengan demikian, diperkirakan bidangnya masih di ekonomi, seperti posisinya saat ini.

"Tentu pembahasan dengan beliau ada beberapa hal yang menjadi penekanan beliau tetapi penugasannya tentu sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti," ujarnya.

Namun ia belum berani mengumumkan posisinya sebagai apa. Airlangga sendiri menyinggung pembahasanya dengan Prabowo salah satunya terkait dengan kondisi politik dan ekonomi dunia yang sedang tidak baik-baik saja.

"Kalau posisinya nanti diumumkan oleh Beliau secara langsung tetapi beliau menyampaikan tentu politik tidak sedang baik-baik saja beliau ekonomi juga demikian sehingga perimbangan antara barat dan timur lebih berimbang pokoknya," kata dia.

Lebih lanjut saat ditanya apakah ia akan kembali bekerja erat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, ia tak berkomentar banyak. Ia hanya menjawab insyaallah.

"Insyaallah," tutupnya.