Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan Indonesia akan terus berperan aktif dalam hal perjanjian kemitraan dagang, termasuk dengan perundinganIndonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa perdagangan internasional, baik secara multilateral, regional, dan bilateral, dilakukan untuk meningkatkan nilai ekspor dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi nasional.

Dewi mengungkap bahwa saat ini sudah ada 38 perjanjian perdagangan yang ditandatangani dan diimplementasikan, baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral. Adapun, yang masih dalam proses perundingan yakni sebanyak 17 perjanjian perdagangan.

“Beberapa yang sedang berjalan di tahun 2024 adalah perundingan Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Peru CEPA, dan Indonesia-Turki CEPA,” kata Dewi kepada Bisnis.com, belum lama ini.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan IEU-CEPA akan selesai dalam masa 100 hari kerjanya.Budi menuturkan bahwa Kemendag masih dalam proses perundingan untuk segera menyetujui IEU-CEPA. Dia pun menyebut bahwa Kemendag menargetkan kesepakatan ini harus berujung saling menguntungkan.

“Kan masih ada beberapa yang pending. Kalau kita ingin menyelesaikan kan harus saling menguntungkan. Jadi kami masih kita kaji lagi. Mudah-mudahan ada solusinya segera,” ujar Budi saat ditemui seusai acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag itu juga berharap perundingan IEU-CEPA bisa segera dirampungkan. Meski demikian, dia juga mengaku negosiasi ini bukan sesuatu yang mudah.

“Tetapi kan kita tidak mau kalau misalnya kita rugi atau gimana, kan harus ada solusinya. Tapi masih kita rundingkan terus,” jelasnya.

Dia pun berharap negosiasi IEU-CEPA ini akan selesai di masa 100 hari kerja pertama dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Merah Putih. “Kami usahakan [selesai 100 hari kerja]. Kan kami masih kejar terus,” ujarnya.

Budi menambahkan negosiasi perjanjian ini juga diharapkan akan selesai sebelum 2024. “Kita usahakan [IEU CEPA selesai sebelum 2024], ya. Kan kita negosiasi terus. Kita cari solusi yang terbaik,” tutupnya.

Indonesia dan Jepang sepakat memperpanjang perjanjian kerja sama bilateral swap arrangements (BSA). Kerja sama ini diperpanjang setelah Bank Indonesia dan Bank Sentral Jepang (Bank of Japan), yang bertindak sebagai agen Kementerian Keuangan Jepang melakukan penandatanganan perjanjian.

Perjanjian itu ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bank Sentral Jepang Kazuo Ueda. Perjanjian ini akan berlaku efektif mulai tanggal 14 Oktober 2024 hingga 13 Oktober 2027.

Pembaruan kerja sama ini memungkinkan Indonesia untuk melakukan penukaran mata uang Rupiah dengan Dolar AS dan/atau Yen Jepang sampai dengan US$ 22,76 miliar atau nilai yang setara dalam Yen Jepang.

"Indonesia dan Jepang memandang perpanjangan BSA dimaksud dapat mempererat kerja sama keuangan kedua negara dalam menyediakan jaring pengaman keuangan yang diharapkan dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan di tingkat regional dan global," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Perpanjangan kerja sama ini sekaligus merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia, yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap ketahanan eksternal perekonomian Republik Indonesia.

Perjanjian kerja sama BSA Indonesia-Jepang pertama kali ditandatangani pada 17 Februari 2003 dan telah beberapa kali diperpanjang, terakhir pada 14 Oktober 2021 dengan masa berlaku 3 tahun.

Perlu diketahui, BSA Indonesia dan Jepang adalah sebuah perjanjian bilateral pertukaran mata uang antara Bank Indonesia dengan Bank of Japan sebagai agen dari Kementerian Keuangan Jepang dalam bentuk penukaran mata uang Rupiah dengan Dolas AS dan/atau Yen Jepang sebagai opsi bantalan kedua (second line of defense) dalam menjaga ketahanan eksternal.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Jepang (Bank of Japan), yang bertindak sebagai agen Kementerian Keuangan Jepang menyepakati perpanjangan perjanjian kerja sama Bilateral Swap Arrangement (BSA).

Perjanjian yang ditandatangani Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bank Sentral Jepang Kazuo Ueda tersebut berlaku efektif mulai tanggal 14 Oktober 2024 hingga 13 Oktober 2027.

“Pembaruan kerja sama ini memungkinkan Indonesia untuk melakukan penukaran mata uang rupiah dengan dolar AS dan/atau yen Jepang sampai dengan US$ 22,76 miliar atau nilai yang setara dalam yen Jepang,” mengutip keterangan tertulis Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso, Selasa (15/10).

Adapun Indonesia dan Jepang memandang perpanjangan BSA dimaksud dapat mempererat kerja sama keuangan kedua negara dalam menyediakan jaring pengaman keuangan yang diharapkan dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan di tingkat regional dan global.

Perpanjangan kerja sama ini sekaligus merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia, yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap ketahanan eksternal perekonomian Republik Indonesia.

Untuk diketahui, perjanjian kerja sama BSA Indonesia-Jepang pertama kali ditandatangani pada 17 Februari 2003 dan telah beberapa kali diperpanjang, terakhir pada 14 Oktober 2021 dengan masa berlaku 3 tahun.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -MOSKOW. Platform digital Qifa menginformasikan kepada Reuters, meningkatnya penggunaan aset digital dalam penyelesaian lintas batas antara Rusia dan China berhasil meredakan masalah pembayaran bilateral.

Pasalnya, sejumlah pembayaran secara langsung melalui bank membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diselesaikan karena sanksi yang dijatuhkan Barat.

Mengutip Reuters, Qifa, yang didirikan pada tahun 2013 dan dimiliki oleh China, awalnya berfokus pada impor barang-barang konsumen China ke Rusia.

Namun, tahun ini, perusahaan tersebut meluncurkan perdagangan bilateral, memanfaatkan lonjakan perdagangan antara kedua negara bahkan ketika ancaman sanksi sekunder AS terhadap bank-bank China mempersulit arus pembayaran dengan prosedur kepatuhan yang lebih ketat.

Semakin sedikitnya jumlah bank di China yang bersedia mengambil risiko karena kemungkinan pembalasan sanksi, telah menyebabkan kemacetan pembayaran.

China dan Rusia sebelumnya sudah mencari jalan untuk mengatasi masalah ini, termasuk solusi menggunakan bank-bank regional China yang kecil, yang dapat beroperasi di bawah radar.

Menghadapi rintangan tersebut, Qifa, yang beroperasi di Beijing dan Moskow dan akan segera terdaftar di Bursa Moskow, telah beralih ke penyelesaian aset digital dan mata uang kripto yang dapat terjadi dalam satu hari.

Pendiri Qifa Sun Tianshu mengatakan perusahaan tersebut memantau dengan saksama undang-undang di kedua sisi perbatasan dan telah memfasilitasi pembayaran lintas batas menggunakan tether, yang disebut 'stablecoin' yang mempertahankan nilai tetap dalam dolar.

Rusia mengizinkan penyelesaian menggunakan beberapa aset keuangan digital yang dapat melewati sistem perbankan seperti tether.

Parlemen Rusia juga sedang mempertimbangkan RUU yang akan melegalkan semua mata uang kripto sebagai alat pembayaran dalam perdagangan luar negeri.

"Keterlambatan pembayaran disebabkan oleh fakta bahwa banyak rekanan Rusia menghadapi peningkatan kepatuhan dari bank-bank China untuk pasokan ke Rusia," kata wakil ketua dewan Kyle Shostak dalam sebuah wawancara.

Dia menambahkan, "Banyak rekanan Rusia tidak sepenuhnya terbiasa dengan praktik seperti itu dan tidak tahu bagaimana menanggapi permintaan ini."

Pembayaran biasanya memakan waktu maksimal satu atau dua hari, tetapi sekarang, berbagai prosedur dan pemeriksaan menunda pembayaran selama satu hingga tiga bulan, kata Tianshu.

Dalam beberapa kasus, dokumentasi yang tidak memadai menggagalkan transaksi, tetapi perusahaan mulai beradaptasi.

"Ada tren yang baik sekarang - banyak pembayaran dan banyak perusahaan yang lolos pemeriksaan ini telah menyusun paket dokumen dengan benar," kata Tianshu dalam wawancara yang sama.

Tetapi, lanjutnya, muncul keraguan mengenai apakah beberapa produk yang memiliki kegunaan ganda dapat berarti penundaan yang lebih lama.

Informasi saja, sanksi Barat melarang pengiriman barang-barang dengan kegunaan ganda ke Rusia yang dapat digunakan untuk mendukung konflik di Ukraina.

Pemerintah AS memandang China sebagai pusat global utama bagi Rusia untuk mendapatkan bahan-bahan bagi militernya, termasuk semikonduktor dan suku cadang pesawat nirawak.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden UEA Mohamed bin Zayed (MBZ) di Istana Al Watan, Abu Dhabi pada 17 Juli 2024. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, pertemuan dilakukan dalam bentuk plenary. Masing-masing presiden didampingi sejumlah menteri.

Dari pihak Indonesia yang mendampingi Presiden Jokowi adalah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri PUPR dan Menteri BUMN.

Selain pertemuan bilateral dalam bentuk pleno, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan terbatas dengan Presiden MBZ. Dalam pertemuan terbatas, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Luar Negeri.

Fokus pembicaraan adalah masalah kerja sama investasi. Beberapa hal menjadi fokus pembicaraan. Pertama, rencana kerja sama pembangunan financial centre di IKN.

Rencana kerja sama ini diwadahi dalam MOU yang ditandatangani oleh Menteri PUPR dengan Dubai International Financial Centre (DIFC).

"Dan setelah penandatanganan MOU ini tentunya akan diikuti oleh kunjungan delegasi teknis yang akan mulai membahas persiapan kerja sama," ujar Retno dalam keterangan pers dipantau dari Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (18/7).

Kedua, pembicaraan kerja sama pengembangan industri bahan baku nikel. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia memiliki stock nikel yang sangat besar. Indonesia juga telah mengembangkan ekosistem hilirisasi nikel terutama baterai dan electricvehicle (EV).

Dalam kaitan inilah, Presiden Jokowi mengajak UEA untuk melakukan investasi di bidang EV dari hulu ke hilir.

"Sama dengan kerja sama untuk isu IKN, untuk financial center, pembahasan kerja sama EV ini akan diikuti dengan pembahasan yang lebih teknis antara tim dua negara," terang Retno.

Untuk diketahui, delapan nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dihasilkan dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden MBZ yaitu:

1. MoU antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dan Eagle Hills tentang peningkatan ekosistem pariwisata melalui kerja sama dengan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada sektor bandar udara dan logistik, pelayanan (perhotelan), dan destinasi pariwisata

2. MoU antara Dubai International Financial Centre Authority dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terkait pembentukan financial centre di IKN

3. MoU antara PT Indonesia Comnets Plus dengan Abu Dhabi Future Energy Company PJSC-Masdar tentang joint study atap tenaga surya di Indonesia

4. MoU antara Emirates Nuclear Energy Company Persatuan Emirat Arab dan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia tentang kerja sama di bidang pembangkit listrik tenaga nuklir untuk mendukung program nuklir UEA dan Indonesia

5. MoU antara Dana Konservasi Spesies Mohamed Bin Zayed Uni Emirat Arab dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia mengenai proyek pendirian Sheikh Mohamed Bin Zayed dan Joko Widodo Pusat Penelitian Mangrove Internasional di Bali, Republik Indonesia

6. MoU antara Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Keuangan UEA terkait manajemen keuangan publik

7. MoU antara Bank Indonesia dan Bank Sentral UEA terkait kerja sama sistem pembayaran

8. Framework agreement antara PT DI & PAL Aerospace terkait technology transfer of maritime patrol aircraft and anti-submarine warfare (perjanjian kerja sama dalam bidang pesawat patroli maritim dan pesawat anti kapal selam)

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) menyepakati delapan nota kesepahaman. Hal itu dilakukan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden UEA Mohamed bin Zayed (MBZ) di Istana Al Watan, Abu Dhabi pada 17 Juli 2024.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menjelaskan bahwa UEA adalah salah satu mitra penting Indonesia di Timur Tengah. Dalam 10 tahun terakhir ini hubungan kedua negara berkembang dengan cepat.

Dari sisi perdagangan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Angka perdagangan di tahun 2015 sampai 2023 meningkat 52%. Dan di tahun 2023 mencapai US$ 3,282 miliar.

Selain mengalami peningkatan angka perdagangan bilateral, posisi Indonesia juga bergerak dari defisit menjadi surplus. Tahun 2023, Indonesia mencatatkan surplus sebesar US$ 0,29 miliar.

Kemudian, dari sisi investasi terjadi peningkatan yang signifikan. Capaian hubungan dalam 10 tahun terakhir ini mendapat perhatian Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral.

"Hubungan yang kokoh ini akan menjadi modal bagi pemerintah ke depan untuk terus memperkuat kerja sama antara kedua negara," ujar Retno dalam keterangan pers dipantau dari Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (18/7).

Retno mengatakan, dalam pertemuan bilateral dengan Presiden MBZ, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah hal.

Pertama, Indonesia dan UEA telah memiliki kerja sama Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang sudah mulai berlaku September 2023.

UEA merupakan negara pertama di Timur Tengah di mana Indonesia memiliki CEPA. Dan guna mendukung kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan, telah ditandatangani pula kerjasama sama antara Bank Indonesia dan Bank Sentral UEA terkait sistem pembayaran.

Di dalam pertemuan, Presiden Jokowi juga menyambut baik kerja sama di bidang industri strategis antara lain kerja sama pembangunan kapal Landing Platform Dock (LPD) untuk Angkatan Laut PEA yang dilakukan PT PAL dengan Tawazun.

Kedua, yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral pleno terkait kerja sama investasi. Investasi UEA ke Indonesia semakin kuat. Salah satu yang jadi fokus Indonesia saat ini adalah pembangunan IKN dan hilirisasi industri.

"Dan khusus untuk isu ini secara lebih detail dibahas dalam pertemuan terbatas," kata Retno.

Ketiga, yang disampaikan dalam pertemuan plenary adalah terkait kerja sama iklim dan energi bersih. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi dukungan investasi UEA antara lain pengembangan PLTS terapung di Cirata yang akan dikembangkan hingga 500 MW.

Presiden Jokowi juga menyambut baik groundbreaking Mangrove Research Center di Bali dan kerja sama Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Emirates Nuclear Energy Company (ENEC) UEA.

Keempat, terkait kerja sama sosial budaya. Presiden Jokowi menyambut baik pemberian Zayed Award for Human Fraternity 2024 kepada NU dan Muhamadiyah untuk mendukung toleransi dan moderasi Islam.

Sebagai penutup pertemuan bilateral, Presiden Jokowi mengundang Presiden MBZ untuk berkunjung ke Indonesia. Sementara itu, Presiden MBZ mengapresiasi meningkatnya volume perdagangan nonmigas antara Indonesia dengan UEA selama kepemimpinan Presiden Jokowi.

Tercatat, pada tahun 2014, saat Presiden Jokowi mulai menjabat, volume perdagangan nonmigas antara UEA dan Indonesia adalah US$ 2,7 miliar dan tahun 2023 lalu jumlahnya mencapai US$ 4,4 miliar.

"Hal ini mencerminkan besarnya perkembangan yang terjadi dalam hubungan antara kedua negara selama periode ini," kata Presiden MBZ.

Presiden MBZ menyatakan akan memenuhi undangan Presiden Jokowi untuk berkunjung ke Indonesia pada bulan September. "Yang Mulia saya ingin sampaikan sekali lagi, rasa terima kasih kami dan atas undangan Yang Mulia tadi saya dapat kehormatan untuk memenuhi," ujar Presiden MBZ.

Untuk diketahui, delapan nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut yaitu:

1.MoUantara Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia danEagleHillstentang peningkatan ekosistem pariwisata melalui kerja sama dengan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada sektor bandar udara dan logistik, pelayanan (perhotelan), dan destinasi pariwisata

2.MoUantaraDubaiInternationalFinancialCentreAuthoritydan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terkait pembentukan financial centrediIKN

3.MoUantara PT IndonesiaComnetsPlus dengan AbuDhabiFutureEnergyCompanyPJSC-Masdartentangjoint studyatap tenaga surya di Indonesia

4.MoUantaraEmiratesNuclearEnergyCompanyPersatuanEmiratArabdan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia tentang kerja sama di bidang pembangkit listrik tenaga nuklir untuk mendukung program nuklirUEAdan Indonesia

5.MoUantara Dana Konservasi SpesiesMohamedBinZayedUniEmiratArabdengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia mengenai proyek pendirianSheikhMohamedBinZayeddanJokoWidodoPusat PenelitianMangroveInternasional di Bali, Republik Indonesia

6.MoUantara Kementerian Keuangan RI danKementeriamKeuanganUEAterkait manajemen keuangan publik

7.MoUantara Bank Indonesia dan Bank SentralUEAterkait kerja sama sistem pembayaran

8.FrameworkAgreementantara PT DI &PALAerospaceterkait technology transfer of maritime patrol aircraftand anti-submarine warfare(perjanjian kerja sama dalam bidang pesawat patroli maritim dan pesawat anti kapal selam).

IDXChannel – Tax Treaty Indonesia Singapura merupakan perjanjian pajak bilateral yang menetapkan bahwa semua pajak penghasilan di salah satu negara harus mengikuti aturan negara yang berlaku.

Indonesia dan Singapura telah menjalin kerjasama diplomatik lebih dari 50 tahun. Kedua negara ini juga telah menandatangani perjanjian pajak atau Tax Treaty Indonesia Singapura pada 1992.

Seperti apa Tax Treaty Indonesia Singapura? IDXChannel merangkum informasi lengkapnya sebagai berikut.

Tax Treaty Indonesia Singapura

Tax Treaty Indonesia Singapura ditujukan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan serta investasi bilateral antara kedua negara di kawasan Asia Tenggara ini. Perjanjian pajak ini berlaku bagi seluruh warga negara dan entitas bisnis di kawasan Singapura dan Indonesia. Tax Treaty ini juga meliputi semua jenis dan tarif pajak yang berlaku baik di Indonesia maupun di Singapura.

Dilansir dari laman resmi pajak.go.id, Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian pajak pada 1992 yang menetapkan bahwa semua pajak penghasilan di salah satu negara harus mengikuti aturan di negara yang berlaku. Perjanjian ini kemudian mengalami revisi pada 4 Februari 2020 lalu. Salah satu yang direvisi adalah penghapusan pajak berganda (double tax) untuk mencegah penghindaran pajak.

Revisi perjanjian pajak bilateral ini mulai berlaku pada 23 Juli 2021 dan diharapkan dapat meningkatkan perdagangan bilateral yang pada tahun sebelumnya yakni 2019 mencapai lebih dari USD40 miliar.

Berikut beberapa pajak yang termasuk dalam Tax Treaty Indonesia Singapura.

1. Pajak Penghasilan

Tax Treaty mencakup pajak penghasilan yang diperoleh oleh kedua negara. Pajak ini juga mencakup penerimaan atas dividen dan royalti yang diperoleh satu negara tapi diterima di negara lain.

2. Pajak Keuntungan Bisnis

Pajak atas keuntungan bisnis ini hanya akan dikenakan di negara di mana bisnis yang bersangkutan memiliki bentuk usaha tetap.

3. Pajak Keuntungan Properti

Klausul pada Tax Treaty Indonesia Singapura juga mencakup penghasilan perusahaan dari penggunaan langsung, penyewaan, ataupun penggunaan lain dari aset tetap (properti).

4. Pajak Penghasilan dari Transportasi

Perusahaan juga akan dikenakan pajak dari penghasilan yang diperoleh pengoperasian pesawat udara dan kapal laut di suatu negara.

5. Pajak Perusahaan Asosiasi

Perjanjian pajak juga dikenakan bagi perusahaan asosiasi. Perusahaan wajib membayar pajak penghasilan di salah satu negara apabila mereka dinilai beroperasi secara independen di negara tersebut.

Itulah informasi mengenai Tax Treaty Indonesia Singapura yang perlu Anda pahami. Semoga bermanfaat!