Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) sepakat memperpanjang perjanjian kerja sama keuangan bilateral untuk tiga tahun ke depan hingga 1 November 2027. Kesepakatan dicapai pada hari ini, Senin (4/11).

"Perpanjangan masa berlaku selama tiga tahun ke depan merupakan penguatan dari praktek sebelumnya dimana perpanjangan hanya dilakukan untuk periode satu tahun dan merefleksikan sinergi dan kolaborasi kedua otoritas dalam menjaga stabilitas moneter dan keuangan kedua negara di tengah ketidakpastian global," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Kesepakatan tersebut terdiri atas dua perjanjian kerja sama keuangan bilateral, salah satunya adalah Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA). Kedua negara dapat melakukan pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga senilai 9,5 miliar dolar Singapura atau Rp 100 triliun.

Kedua adalah Bilateral Repo Agreement (BRA), yang memungkinkan dilakukannya transaksi repo antara kedua bank sentral untuk mendapatkan likuiditas senilai 3 miliar dolar AS (atau mata uang Yen/Euro dengan nilai setara), dengan menjaminkan obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh Amerika Serikat, Jepang, atau Jerman yang dimiliki kedua bank sentral.

"Kerja sama ini telah berlangsung sejak November 2018 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura untuk senantiasa saling mendukung dan membangun kepercayaan terhadap kondisi perekonomian di masing-masing negara," ujarnya.

Menurut Ramdan, hal ini juga menjadi bagian dari upaya perluasan dan penguatan kerja sama internasional di area kebanksentralan, serta merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia.

Indonesia dan Jepang sepakat memperpanjang perjanjian kerja sama bilateral swap arrangements (BSA). Kerja sama ini diperpanjang setelah Bank Indonesia dan Bank Sentral Jepang (Bank of Japan), yang bertindak sebagai agen Kementerian Keuangan Jepang melakukan penandatanganan perjanjian.

Perjanjian itu ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bank Sentral Jepang Kazuo Ueda. Perjanjian ini akan berlaku efektif mulai tanggal 14 Oktober 2024 hingga 13 Oktober 2027.

Pembaruan kerja sama ini memungkinkan Indonesia untuk melakukan penukaran mata uang Rupiah dengan Dolar AS dan/atau Yen Jepang sampai dengan US$ 22,76 miliar atau nilai yang setara dalam Yen Jepang.

"Indonesia dan Jepang memandang perpanjangan BSA dimaksud dapat mempererat kerja sama keuangan kedua negara dalam menyediakan jaring pengaman keuangan yang diharapkan dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan di tingkat regional dan global," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Perpanjangan kerja sama ini sekaligus merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia, yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap ketahanan eksternal perekonomian Republik Indonesia.

Perjanjian kerja sama BSA Indonesia-Jepang pertama kali ditandatangani pada 17 Februari 2003 dan telah beberapa kali diperpanjang, terakhir pada 14 Oktober 2021 dengan masa berlaku 3 tahun.

Perlu diketahui, BSA Indonesia dan Jepang adalah sebuah perjanjian bilateral pertukaran mata uang antara Bank Indonesia dengan Bank of Japan sebagai agen dari Kementerian Keuangan Jepang dalam bentuk penukaran mata uang Rupiah dengan Dolas AS dan/atau Yen Jepang sebagai opsi bantalan kedua (second line of defense) dalam menjaga ketahanan eksternal.

Bank Indonesia mencatatkan utang luar negeri (ULN) per bulan Agustus 2024 di Indonesia mencapai US$ 425,1 miliar atau sekitar Rp 6.617 triliun (kurs Rp 15.570). Jumlah ini naik secara tahunan sebesar 7,3%. Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik dan sektor swasta.

"Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso Senin (14/10/2024).

Dari total utang luar negeri, khusus utang pemerintah pada Agustus 2024 posisinya tercatat sebesar US$ 200,4 miliar atau tumbuh sebesar 4,6% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6% (yoy).

Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," papar Denny.

Utang luar negeri pemerintah juga disebut Denny tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja. Utang pemerintah digunakan untuk belanja pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak 20,9% dari total ULN pemerintah, untuk administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial Wajib sekitar 8,9% dari total ULN, untuk jasa Pendidikan sebesar 16,8% dari total ULN.

Kemudian untuk sektor konstruksi sekitar 13,6%, dari total ULN, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,3% dari total ULN. Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

ULN swasta juga diklaim tetap terkendali. Pada Agustus 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 197,8 miliar, atau tumbuh sebesar 1,3% (yoy). Sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,5% (yoy).

"Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan 1,6% (yoy)," papar Denny.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3% dari total ULN swasta.

Utang luar negeri swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,0%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3% dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," sebut Denny.