Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan Indonesia akan terus berperan aktif dalam hal perjanjian kemitraan dagang, termasuk dengan perundinganIndonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa perdagangan internasional, baik secara multilateral, regional, dan bilateral, dilakukan untuk meningkatkan nilai ekspor dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi nasional.

Dewi mengungkap bahwa saat ini sudah ada 38 perjanjian perdagangan yang ditandatangani dan diimplementasikan, baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral. Adapun, yang masih dalam proses perundingan yakni sebanyak 17 perjanjian perdagangan.

“Beberapa yang sedang berjalan di tahun 2024 adalah perundingan Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Peru CEPA, dan Indonesia-Turki CEPA,” kata Dewi kepada Bisnis.com, belum lama ini.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan IEU-CEPA akan selesai dalam masa 100 hari kerjanya.Budi menuturkan bahwa Kemendag masih dalam proses perundingan untuk segera menyetujui IEU-CEPA. Dia pun menyebut bahwa Kemendag menargetkan kesepakatan ini harus berujung saling menguntungkan.

“Kan masih ada beberapa yang pending. Kalau kita ingin menyelesaikan kan harus saling menguntungkan. Jadi kami masih kita kaji lagi. Mudah-mudahan ada solusinya segera,” ujar Budi saat ditemui seusai acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag itu juga berharap perundingan IEU-CEPA bisa segera dirampungkan. Meski demikian, dia juga mengaku negosiasi ini bukan sesuatu yang mudah.

“Tetapi kan kita tidak mau kalau misalnya kita rugi atau gimana, kan harus ada solusinya. Tapi masih kita rundingkan terus,” jelasnya.

Dia pun berharap negosiasi IEU-CEPA ini akan selesai di masa 100 hari kerja pertama dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Merah Putih. “Kami usahakan [selesai 100 hari kerja]. Kan kami masih kejar terus,” ujarnya.

Budi menambahkan negosiasi perjanjian ini juga diharapkan akan selesai sebelum 2024. “Kita usahakan [IEU CEPA selesai sebelum 2024], ya. Kan kita negosiasi terus. Kita cari solusi yang terbaik,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap proses negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) dapat segera dirampungkan seiring dengan potensinya untuk mengerek naik investasi.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan pihaknya terus mendorong pemerintah untuk menyelesaikan perjanjian dagang antara Indonesia dengan Uni Eropa ini. Pasalnya, proses negosiasi tersebut telah berjalan selama sekitar 9 tahun dan melalui 19 putaran perundingan.

"Perjanjian ini memang bukan hal yang mudah, semoga bisa cepat diselesaikan karena ini juga bisa membantu Indonesia," kata Shinta pada Press Briefing Indonesia Europe Business Forum di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta pada Jumat (27/9/2024).

Shinta menyebut perjanjian dagang tersebut tidak hanya dapat membuka akses pengusaha Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Sebagai perjanjian kemitraan yang komprehensif, Shinta menyebut I-EU CEPA juga dapat meningkatkan nilai investasi ke Indonesia.

Dia menuturkan, negara lain di Asia Tenggara yang telah merasakan dampak positif dari perjanjian kemitraan dengan Uni Eropa adalah Vietnam. Shinta mengatakan melalui Vietnam-EU CEPA, negara tersebut mampu meningkatkan aliran modal masuk yang dapat mengerek naik perekonomian.

"Walaupun ini perjanjian dagang, tetapi ternyata Vietnam juga terbantu dari sisi investasinya. Semoga I-EU CEPA ini juga bisa segera diselesaikan sehingga investasi akan semakin besar antara Indonesia dan negara-negara di Uni Eropa," jelas Shinta.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perundingan IEU CEPA telah memasuki putaran ke-19.

Dia menuturkan, Indonesia akan menegaskan posisinya dan memberikan ultimatum terakhir Uni Eropa agar tidak lagi mengubah atau menambah isu-isu baru dan segera meratifikasi kesepakatan tersebut. "Kalau Uni Eropa terus pindah gawangnya, [Indonesia] ada batasnya," kata Airlangga.

Airlangga mengklaim, notabenenya sudah tercapai kesepakatan ihwal isi IEU-CEPA antara Indonesia dengan Uni Eropa. Kendati demikian, kesepakatan tersebut berubah karena kini Uni Eropa memiliki pemerintahan baru.

"Jadi, perundingan yang sudah 9 tahun, yang tadinya kita sudah keputusan, kita akan selesaikan, tetapi new cabinet di sana [pemerintah baru Uni Eropa] tentu punya permintaan baru lagi," jelas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perwakilan negara-negara Uni Eropa menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan jajarannya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Jakarta Pusat pada Rabu (25/9/2024).

Kedua belah pihak membahas perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA).

Airlangga didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Pambudi, Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri Dindin Wahyudi, dan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.

Usai pertemuan, Djatmiko mengklaim bahwa banyak progres yang sudah tercapai dalam perundingan IEU-CEPA. Menurutnya, baik Indonesia dan Uni Eropa ingin perjanjian perdagangan tersebut segera selesai.

"Tadi juga kita mendengarkan langsung dari perwakilan Uni Eropa di Jakarta bahwa pihak Uni Eropa juga pada posisi yang sama ingin menyelesaikan perundingan IEU-CEPA dengan Indonesia," ujar Djatmiko dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

Kendati sudah banyak kesepakatan yang tercapai, tetapi dia juga mengakui ada beberapa isu yang masih menjadi bahasan dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu, mereka masih mencari titik temu yang bisa memuaskan semuanya.

Ketika dikonfirmasi isu apa yang buat perjanjian mandek, Djatmiko tidak mau mengungkapkan secara detail. Dia hanya menekankan bahwa Uni Eropa masih keberatan dengan sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia.

"Jadi ini kebijakan [yang membuat mandek], kebijakan yang merupakan hak kita. Tapi dia [Uni Eropa] ingin ada relaksasi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan tentu perlu exercise [pendalaman] yang benar-benar dari kita dan belum bisa saat ini. EU minta preferensi, tapi kita belum bisa," jelasnya.

Sementara itu, dia menyatakan pemerintah menargetkan bahwa perundingan IEU-CEPA bisa selesai pada bulan ini. Setidaknya, sambung Djatmiko, sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser pada 20 Oktober nanti.

"Kenapa? Karena kita melihat perjanjian ini kan bukan sesuatu yang disitu selesai disepakati, itu akan seperti itu terus gitu. Jadi bisa di-upgrade [ditingkatkan] dari waktu ke waktu, dikembangkan, diekspan, diperluas, diperdalam. Itu sangat mungkin," ungkap Djatmiko.

Sementara itu, sebelumnya Airlangga mengungkapkan bahwa notabenenya sudah sempat tercapai kesepakatan ihwal isi IEU-CEPA antara Indonesia dengan Uni Eropa. Kendati demikian, kesepakatan tersebut berubah karena kini Uni Eropa memiliki pemerintahan baru.

Mantan ketua umum Partai Golkar ini menjelaskan, pemerintah masih terus berupaya melakukan finalisasi kesepakatan IEU-CEPA meski perundingan berjalan alot. Menurutnya, Uni Eropa meminta kesepakatan ulang soal tiga isu.

"Mereka ingin agar masalah impor itu segera dipermudah di Indonesia, kemudian mereka masih berkeras mengenai bea keluar, dan juga mereka masih berkeras mengenai perpajakan di transmisi digital," jelas Airlangga dalam Rakornas P2DD di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap perkembangan terbaru Perundingan Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Airlangga mengatakan perundingan IEU CEPA telah memasuki putaran ke-19 yang akan dilangsungkan pada hari ini, Rabu (25/9/2024). Dia menuturkan, Indonesia akan menegaskan posisinya dan memberikan ultimatum terakhir Uni Eropa agar tidak lagi mengubah atau menambah isu-isu baru dan segera meratifikasi kesepakatan tersebut.

"Kalau Uni Eropa terus pindah gawangnya, (Indonesia) ada batasnya," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Sebelumnya, Airlangga mengklaim, notabenenya sudah tercapai kesepakatan ihwal isi IEU-CEPA antara Indonesia dengan Uni Eropa. Kendati demikian, kesepakatan tersebut berubah karena kini Uni Eropa memiliki pemerintahan baru.

"Jadi perundingan yang sudah 9 tahun, yang tadinya kita sudah keputusan, kita akan selesaikan, tetapi new kabinet di sana [pemerintah baru Uni Eropa] tentu punya permintaan baru lagi," jelas Airlangga.

Mantan ketua umum Partai Golkar ini menjelaskan, pemerintah masih terus berupaya melakukan finalisasi kesepakatan IEU-CEPA meski perundingan berjalan alot. Menurutnya, Uni Eropa meminta kesepakatan ulang soal tiga isu.

"Mereka ingin agar masalah impor itu segera dipermudah di Indonesia, kemudian mereka masih berkeras mengenai bea keluar, dan juga mereka masih berkeras mengenai perpajakan di transmisi digital," ungkap Airlangga.

Dia menjelaskan, isu-isu tersebut yang buat kesepakatan IEU-CEPA masih menggantung hingga sekarang.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimistis perundingan kesepakatan dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) dapat rampung sesuai target yaitu September 2024.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Kemendag, Bara Khrisna Hasibuan, menyampaikan, perundingan tersebut diharapkan dapat segera disepakati sebelum pergantian pemerintahan pada Oktober 2024.

“Memang kita harapkan sebelum pemerintahan Jokowi ini selesai, [IEU-CEPA] ini sudah bisa kita sepakati,” kata Bara dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Senin (23/9/2024).

Bara mengungkapkan, masih ada sejumlah isu yang belum disepakati oleh Indonesia dan Uni Eropa. Inilah yang menjadi penghambat pembahasan IEU-CEPA. Kendati begitu, Bara enggan memerinci lebih jauh isu-isu yang dimaksud.

“Ada dua atau tiga isu saja yang masih belum bisa kita sepakati antara kedua belah pihak antara Indonesia dan EU,” ungkapnya.

Ada kemungkinan, pembahasan IEU-CEPA bakal dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto jika isu-isu tersebut tak kunjung disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun, Bara menyebut bahwa saat ini kepala negosiator Indonesia sedang bekerja keras untuk mencari titik temu terhadap isu-isu yang belum dapat disepakati oleh Indonesia dan Uni Eropa, melalui komunikasi dengan kepala negosiator Uni Eropa.

Dia mengharapkan, komunikasi ini dapat berjalan dengan baik sehingga perundingan kesepakatan IEU-CEPA dapat rampung sepenuhnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Uni Eropa meminta negosiasi ulang sejumlah kesepakatan dalam IEU-CEPA.Negosiasi ulang dilakukan lantaran Uni Eropa memiliki pemerintahan baru.

“Jadi perundingan yang sudah 9 tahun, yang tadinya kita sudah keputusan, kita akan selesaikan, tetapi new kabinet di sana [pemerintah baru Uni Eropa] tentu punya permintaan baru lagi,” jelas Airlangga dalam Rakornas P2DD di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkapkan, Uni Eropa meminta kesepakatan ulang terhadap tiga isu, yakni masalah impor, bea keluar, dan perpajakan transmisi digital.

“Mereka ingin agar masalah impor itu segera dipermudah di Indonesia, kemudian mereka masih berkeras mengenai bea keluar, dan juga mereka masih berkeras mengenai perpajakan di transmisi digital,” ungkapnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sebelumnya menargetkan agar perundingan IEU-CEPA rampung pada September 2024. Harapannya, Indonesia dapat menggenjot nilai ekspor bagi pelaku ekonomi nasional.

“Misalnya, Vietnam kirim sepatu ke Uni Eropa nol pajaknya, dari Indonesia kena 5–6%, kalah kita. Apalagi? Banyak hal yang kita dipersulit. Jadi mudah-mudahan September bisa diselesaikan,” kata Zulhas dalam acara Trade Corner Special Dialogue bertajuk ‘Strategi & Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga tantangan di WTO’ di Auditorium Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Uni Eropa meminta negosiasi ulang sejumlah kesepakatan dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA).

Airlangga mengklaim, notabenenya sudah tercapai kesepakatan ihwal isi IEU-CEPA antara Indonesia dengan Uni Eropa. Kendati demikian, kesepakatan tersebut berubah karena kini Uni Eropa memiliki pemerintahan baru.

"Jadi perundingan yang sudah 9 tahun, yang tadinya kita sudah keputusan, kita akan selesaikan, tetapi new kabinet di sana [pemerintah baru Uni Eropa] tentu punya permintaan baru lagi," jelas Airlangga dalam Rakornas P2DD di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Mantan ketua umum Partai Golkar ini menjelaskan, pemerintah masih terus berupaya melakukan finalisasi kesepakatan IEU-CEPA meski perundingan berjalan alot. Menurutnya, Uni Eropa meminta kesepakatan ulang soal tiga isu.

"Mereka ingin agar masalah impor itu segera dipermudah di Indonesia, kemudian mereka masih berkeras mengenai bea keluar, dan juga mereka masih berkeras mengenai perpajakan di transmisi digital," ungkap Airlangga.

Dia menjelaskan, isu-isu tersebut yang buat kesepakatan IEU-CEPA masih menggantung hingga sekarang.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan perundingan kesepakatan IEU-CEPA rampung pada September 2024. Dengan begitu, Indonesia bisa meningkatkan nilai ekspor bagi pelaku ekonomi nasional.

“Misalnya, Vietnam kirim sepatu ke Uni Eropa nol pajaknya, dari Indonesia kena 5–6%, kalah kita. Apalagi? Banyak hal yang kita dipersulit. Jadi mudah-mudahan September bisa diselesaikan,” kata Zulhas dalam acara Trade Corner Special Dialogue bertajuk ‘Strategi & Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga tantangan di WTO’ di Auditorium Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Terlebih, Zulhas menyebut, Indonesia harus berperan aktif di perdagangan internasional, baik multilateral, regional dan bilateral, untuk meningkatkan nilai ekspor dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi nasional.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mempercepat penyelesaian perjanjian dagang dengan Uni Eropa atau European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU CEPA). Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menargetkan perjanjian selesai September 2024.

Seperti diketahui perjanjian tersebut alot disepakati. Kedua negara telah melakukan berkali-kali perundingan namun tak kunjung mendapatkan titik terang selama 9 tahun lamanya.

"Kita sekarang lagi menyelesaikan Uni Eropa yang banyak sekali hambatan perdagangan. Mudah-mudahan bulan depan selesai," kata Zulhas dalam acara Strategis Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga Tantangan WTO, di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).

Zulhas mengungkap jika perjanjian itu disepakati maka ekspor sejumlah produk ke Uni Eropa tarifnya bisa rendah. Dia mencontohkan saat ini Indonesia kalah dengan Vietnam yang berhasil memiliki perjanjian dengan Uni Eropa, sehingga ekspor sepatu mereka ke UE bebas pajak.

"Contohnya manfaatnya, misal Vietnam kirim sepatu ke Uni Eropa nol pajaknya. Dari Indonesia (ke Uni Eropa) 5%-6%, kalah kita, apa lagi, banyak hal dipersulit, mudah-mudahan September bisa menyelesaikan," jelasnya.

Kemudian, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Kemendag Bara Krishna Hasibuan juga mengatakan jika IEU CEPA bisa disepakati, maka produk sepatu Indonesia bisa diekspor dengan tarif pajak yang rendah bahkan nol atau bebas pajak.

Saat ini menurutnya tarif pajak yang dikenakan Uni Eropa ke Indonesia untuk produk sepatu sangat tinggi yakni 7% sampai 11%.

"Vietnam sudah memiliki CEPA itu dengan Uni Eropa. Jadi produk sepatu Nike dikirim ke sana itu tarifnya pasti rendah dan makin lama makin turun, sesuai dengan perjanjian CEPA-nya. Indonesia, sepatu yang kirim ke sana (UE) itu masih tarif 7% sampai 11% masih sangat tinggi. Dengan CEPA itu harapanya bisa sangat rendah bahkan nanti sampai zero," jelas dia.

Selain sepatu, produk lain ditargetkan juga bisa bebas pajak misalnya produk dari crude palm oil (CPO). Indonesia sendiri merupakan penghasil CPO terbesar di dunia.

"Nanti ada produk-produk lain juga kemudahan tentu saja CPO ini menjadi penting pada perjanjian CEPA itu. Nanti di situ akan diberikan akses juga pada produk CPO sehingga masalah-masalah di WTO bisa kita kesampingkan. Kita konsentrasi di CEPA sebagian landasan perdagangan kita dengan UE," ujar dia.

Diketahui alotnya perjanjian dagang itu untuk disepakati karena Uni Eropa memiliki Undang Undang Anti Deforestasi atau EU Deforestation Regulation.

Aturan itu melarang sejumlah komoditas Indonesia mulai dari sawit, kopi, kakao, karet hingga kayu masuk ke negara tersebut.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menargetkan perjanjian dagang dengan Uni Eropa atau European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU CEPA) selesai September 2024. Perjanjian itu tak kunjung mendapatkan titik terang sudah selama 9 tahun.

"Kita sekarang lagi menyelesaikan Uni Eropa yang banyak sekali hambatan perdagangan. Mudah-mudahan bulan depan selesai," kata Zulhas dalam acara Strategis Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga Tantangan WTO, di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).

Zulhas mengungkap jika perjanjian itu disepakati maka ekspor sejumlah produk ke Uni Eropa tarifnya bisa rendah. Dia mencontohkan saat ini Indonesia kalah dengan Vietnam yang berhasil memiliki perjanjian dengan Uni Eropa, sehingga ekspor sepatu dari negara itu ke UE bebas pajak.

"Contohnya manfaatnya, misal Vietnam kirim sepatu ke Uni Eropa nol pajaknya. Dari Indonesia (ke Uni Eropa) 5%-6%, kalah kita, apa lagi, banyak hal dipersulit, mudah-mudahan September bisa menyelesaikan," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Kemendag Bara Krishna Hasibuan juga mengatakan jika IEU CEPA bisa disepakati, maka produk sepatu Indonesia bisa diekspor dengan tarif pajak yang rendah bahkan nol atau bebas pajak.

"Sepatu misalnya Indonesia produsen kedua sepatu Nike di dunia, nomor satu Vietnam. Kenapa Vietnam terbesar? Karena Vietnam sudah memiliki CEPA itu dengan Uni Eropa. Jadi produk sepatu Nike dikirim ke sana itu tarifnya pasti rendah dan makin lama makin turun, sesuai dengan perjanjian CEPA-nya. Indonesia, sepatu yang kirim ke sana itu masih tarif 7% sampai 11% masih sangat tinggi. Dengan CEPA itu harapanya bisa sangat rendah bahkan nanti sampai zero," jelas dia.

Selain sepatu, produk lain ditargetkan juga bisa bebas pajak misalnya produk dari crude palm oil (CPO). Indonesia sendiri merupakan penghasil CPO terbesar di dunia.

"Nanti ada produk-produk lain juga kemudahan tentu saja CPO ini menjadi penting pada perjanjian CEPA itu. Nanti di situ akan diberikan akses juga pada produk CPO sehingga masalah-masalah di WTO bisa kita kesampingkan. Kita konsentrasi di CEPA sebagian landasan perdagangan kita dengan UE," ujar dia.

Diketahui alotnya perjanjian dagang itu untuk disepakati karena Uni Eropa memiliki Undang Undang Anti Deforestasi atau EU Deforestation Regulation.

Aturan itu melarang sejumlah komoditas Indonesia mulai dari sawit, kopi, kakao, karet hingga kayu masuk ke negara tersebut. Sejumlah komoditas itu dinilai tidak ramah lingkungan.

Simak Video 'Capaian Sektor Ekraf di Nilai Tambah dan Ekspor Semester 1 2024':

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menargetkan perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia - EU CEPA) bakal rampung sebelum Oktober 2024.

Dia menekankan bahwa telah menginstruksikan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait agar memberikan negosiasi final (finale negotiate) agar perundingan tersebut dapat rampung sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

Hal ini dia sampaikan usai menemui dan memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/8/2024).

“Saya minta seluruh K/L memberikan final negotiate ini karena Eropa memberikan konsesi, maka kita juga berikan konsesi. Targetnya IEU-CEPA bisa diselesaikan perundingannya sebelum Oktober nanti. Sekarang sudah 19 ronde perundingan dan sudah tinggal chief negotiator-nya saja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Airlangga menekankan bahwa Kepala Negara pun meminta agar perundingan tersebut dapat terus dikawal. Bahkan, orang nomor satu di Indonesia itu mendorong agar Direktorat Jendral (Dirjen) yang bersangkutan agar dapat dihadirkan ke Istana untuk mempercepat setiap persoalan yang berpotensi terjadi ke depan.

"Tadi saya laporkan presiden tiap minggu saya ikuti, dan tiap ada ganjalan kita selesaikan. Presiden minta kalau ada yang mengganjal bawa sama dirjennya aja dibawa ke Istana," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (13/7/2023). Dalam ratas itu dibahas mengenai penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia - EU CEPA).

Dalam keterangannya, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa lima isu strategis perlu untuk segera diselesaikan agar perundingan Indonesia - EU CEPA dapat rampung akhir tahun ini.

"Diharapkan kalau lima isu ini bisa selesai maka di akhir tahun ini Indonesia - EU CEPA bisa diselesaikan. Tinggal satu perundingan lagi," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (13/7/2023).

Airlangga menjelaskan, isu strategis pertama yang dibahas yaitu mengenai belanja atau pembelian pemerintah. Menurut Menko, Uni Eropa meminta agar Indonesia melakukan belanja pemerintah secara terbuka.

"Indonesia mengusulkan bahwa kita akan menyiapkan positive list mana yang kita bisa berikan untuk akses internasional,” lanjutnya.

Selanjutnya, terkait isu mengenai badan usaha milik negara (BUMN), Airlangga menuturkan bahwa posisi BUMN Indonesia saat ini ada yang mendapatkan penugasan khusus dan tidak. Dalam Indonesia - EU CEPA, Airlangga menuturkan bahwa BUMN dipertimbangkan untuk diberikan akses yang bersifat komersial.

"Untuk yang bersifat komersial berdasarkan business to business. Nah, ini sedang dalam perundingan juga. Jadi artinya kita memberikan akses kepada BUMN yang sifatnya komersial," imbuhnya.

Sementara itu, terkait bea keluar, Airlangga menyebut bahwa Indonesia tetap mengembangkan industri dalam negeri, sehingga tidak akan melepaskan bea keluar.

Kemudian, terkait standardisasi produk berwawasan lingkungan, Indonesia meminta Eropa untuk membuka pasar lebih besar dalam hal tersebut.

"Nah di sini Indonesia menekankan bahwa pentingnya standardisasi seperti untuk furniture SVLK, untuk kelapa sawit ISPO atau RSPO," katanya.

Terakhir, mengenai isu strategis mengenai penyelesaian perselisihan investasi, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia mendorong agar penyelesaian perselisihan tersebut mengacu pada The International Centre of Settlement of Investment Disputes (ICSID).

"Jadi kita tetap berkeras bahwa penyelesaian berbasis ICSID itu yang paling tepat untuk kita," pungkas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) membeberkan perkembangan putaran ke-19 perundingan kerja sama ekonomi komprehensif Indonesia dengan Uni Eropa atau IEU CEPA.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono mengeklaim bahwa kedua pihak telah mencapai kemajuan di seluruh isu runding pada putaran ke-19 perundingan IEU CEPA.

Adapun, sebelumnya Kemendag menargetkan bahwa putaran ke-19 yang digelar pada 1-5 Juli 2024 di Indonesia ini menjadi perundingan terakhir IEU CEPA hingga perjanjian dapat disepakati pada tahun ini.

"Mayoritas teks sudah hampir selesai namun masih membutuhkan konsultasi internal baik dari sisi Indonesia maupun EU [European Union]," ujar Djatmiko saat dihubungi, Selasa (16/7/2024).

Djatmiko mengatakan bahwa putaran ke-19 menjadi full round atau putaran penuh terakhir. Namun, kata Djatmiko, perundingan masih akan tetap berlanjut secara intensif di tingkat Chief Negotiators.

Dia pun menekankan bahwa target Kemendag belum berubah. Pemerintah Indonesia optimistis perundingan IEU CEPA dapat rampung pada tahun ini.

"Kedua pihak tetap menargetkan penyelesaian perundingan di tahun ini," ucapnya.

Untuk diketahui, perundingan IEU CEPA telah berjalan selama 8 tahun atau sewindu sejak pertama kali digelar pada 18 Juli 2016 melalui joint announcement Indonesia dengan Uni Eropa.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Sabtu (29/6/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sempat mendesak agar IEU CEPA mencapai kesepakatan pada putaran ke-19 yang digelar 1-5 Juli 2024 di Indonesia dan tidak menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan selanjutnya, yakni Prabowo-Gibran yang dimulai pada Oktober 2024.

Djatmiko mengakui bahwa perundingan bilateral dengan Uni Eropa menjadi sangat komprehensif dengan tingkat ambisi dan sensitivitias yang tinggi antar kedua pihak. Indonesia, kata dia, selalu memperjuangkan akses pasar produk-produk unggulan ke Uni Eropa dalam perundingan IEU CEPA, di antaranya seperti minyak sawit (crude palm oil/CPO), alas kaki, tekstil dan produk tekstil (TPT), baja, produk olahan perikanan, makanan dan minuman serta produk otomotif.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Uni Eropa pada Juni 2024 sebesar US$1,2 miliar atau turun 24,87% secara bulanan (month-to-month) dan turun 8,4% secara year-on-year.

IEU CEPA digadang-gadang menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja perdagangan dan investasi dengan Uni Eropa. Adapun, Indonesia telah tertinggal jauh dari Vietnam yang lebih dulu menikmati kesepakatan perdagangan bebas dengan Uni Eropa atau EVFTA sejak Agustus 2020.

Merujuk pada pengalaman Vietnam, Negeri Naga Biru itu telah membuktikan adanya lonjakan ekspor ke Uni Eropa pasca-kesepakatan dagang tersebut diimplementasikan. Mengutip situs resmi Uni Eropa, pada 2022 nilai impor Uni Eropa dari Vietnam mencapai 47,6 miliar poundsterling atau naik signifikan dari nilai impor pada 2021 sebesar 38,5 miliar poundsterling.