Jakarta -

Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan pengalihan pengelolaan layanan dan penyelenggaraan BisKita Trans Pakuan kepada pemerintah Kota Bogor.

BisKita Trans Pakuan merupakan layanan bus dengan skema buy the service (BTS) pertama di kawasan Bodebek. Layanan transportasi umum ini diresmikan pada 2 November 2021 lalu.

Pengalihan operasional tersebut ditandai dengan penandatanganan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Plt. Direktur Angkutan BPTJ Solihin Purwantara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra pada Kamis (7/11) kemarin di Kemayoran, Jakarta.

"Kami sangat mengapresiasi atas dukungan Dinas Perhubungan Kota Bogor selama lebih dari 3 tahun ini. Tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan tentunya tidak dapat BPTJ hadapi sendiri, peran Walikota dan Dinas Perhubungan Kota Bogor sangat luar biasa," kata Solihin dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Solihin menegaskan bahwa penyelenggaraan layanan angkutan umum massal di perkotaan akan didorong oleh PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk itu ke depannya BPTJ juga berencana menyusun buku pedoman mengenai tata cara pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan integrasinya, serta perbedaan antara gratis dan berbayar agar pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam menyelenggarakan layanan BTS.

"Kami juga mengapresiasi langkah besar dari Pak Walikota dan Pak Kadishub untuk dapat menyediakan layanan angkutan umum massal di Kota Bogor secara mandiri, sehingga pada hari ini dapat terselenggara penandatanganan adendum PKS ini," lanjut Solihin.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra Saputra menyambut baik peralihan operasional ini. Namun menurutnya yang terpenting saat ini adalah bagaimana menyelesaikan perpindahan atau transisi pengelolaan ini.

Karenanya ia juga sangat menyambut baik rencana penyusunan pedoman yang dapat dijadikan rujukan agar proses transfer dari pemerintah pusat ke daerah dapat berjalan dengan baik, bisa diterima dan dapat diimlementasikan oleh pemerintah daerah.

"Yang menjadi tantangan kami saat ini adalah bagaimana menyediakan pembiayaan untuk subsidi angkutan. Karena saat ini subsidi yang di-state di Permendagri hanya untuk kemiskinan dan pendidikan. Sementara aturan tentang pengelolaan keuangan di APBD harus mengacu pada Permendagri. Sampai dengan saat ini kami masih coba menyesuaikan pos kebutuhan untuk subsidi di angkutan," terang Marse.

"Tidak mungkin Pemerintah pusat secara terus menerus mensubsidi daerah. Oleh karena itu kami akan mencoba konsep swastanisasi ke depannya, tapi skemanya harus diatur sehingga nantinya tidak memberatkan para investor. Harapannya program ini dapat berjalan kedepan, para investor dapat berkolaborasi tanpa ada campur tangan secara finansial dari pemerintah daerah namun rule-nya tetap dipantau," sambungnya lagi.

Sebagai informasi, layanan BisKita Trans Pakuan Bogor memiliki 4 koridor dengan jumlah armada sebanyak 49 unit. Layanan transportasi umum ini resmi berbayar sejak 20 Mei 2023 sebesar Rp 4.000 untuk umum dan telah diberlakukan tarif khusus bagi pelajar, lansia dan disabilitas sebesar Rp 2.000 sejak 18 September 2023.

Jumlah penumpang setiap koridor sejak berbayar atau September tahun 2023 sampai dengan September 2024 bertumbuh cukup baik. Untuk koridor 1, dari 69.920 menjadi 82.736 atau meningkat 18.33%. Koridor 2, dari 100.326 menjadi 127.590 atau meningkat 27.18. Koridor 5, dari 54.442 menjadi 63.436 atau meningkat 16.52%. Koridor 6, dari 20.068 menjadi 29.750 atau meningkat 48.25%.

Sedangkan untuk load factor (LF) per September 2024 pada semua koridor juga menunjukkan tren yang positif. Koridor 1, LF nya mencapai 65,23%. Sedangkan Koridor 2, melebihi target atau 111,89%. Koridor 5 mencapai 49,67% dan Koridor 6 sebesar 23,65%.

(fdl/fdl)

Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pengumuman kelulusan seleksi administrasi Pegawai Pemeritah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 sudah ditunggu-tunggu oleh pelamar.

Pengumuman seleksi administrasi PPPK 2024 dilakukan mulai Rabu (30/10/2024) hingga 1 November 2024. Bagi yang dinyatakan lulus, maka berhak mengikuti tes Seleksi Kompetensi.

Peserta sudah bisa memantau laman sscasn.bkn.go.id dan laman instansi masing-masing mulai 30 Oktober 2024 pukul 00.00 WIB hingga 1 November 2024 pukul 23.59 WIB. Berikut cara ceknya.

Cara cek pengumuman administrasi PPPK 2024 di laman SSCASN:

1. Klik laman https://sscasn.bkn.go.id

2. Klik "Masuk” Login dengan NIK dan password yang sudah didaftarkan

3. Maka akan muncul informasi mengenai lolos tidaknya peserta dalam tahap seleksi administrasi PPPK 2024.

Cara cek pengumuman administrasi PPPK 2024 melalui Laman Resmi

Pelamar juga melihat pengumuman hasil seleksi administrasi PPPK 2024 di laman Instansi masing-masing. Pelamar tinggal unduh PDF oleh kementerian atau lembaga yang membuka PPPK 2024.

Tampilan Lulus Seleksi Administrasi PPPK 2024

Bagi peserta yang dinyatakan lulus atau memenuhi syarat seleksi administrasi, akan muncul pemberitahuan "Selamat! Anda lulus tahap administrasi berkas" pada bagian bawah halaman.

Tahapan Selanjutnya Setelah Lulus Seleksi Administrasi PPPK 2024

Setelah seleksi administrasi, peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu seleksi kompetensi.

Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Selanjutnya akan ada Wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta.

Jadwal PPPK 2024

Periode I

• Pengumuman seleksi: 30 September-19 Oktober 2024
• Pendaftaran seleksi: 1-20 Oktober 2024
• Seleksi administrasi: 1-29 Oktober 2024
• Pengumuman hasil seleksi administrasi: 30 Oktober-1 November 2024
• Masa sanggah: 2-4 November 2024
• Jawab sanggah: 2-6 November 2024
• Pengumuman pasca masa sanggah: 5-11 November 2024
• Penarikan data final: 12-14 November 2024
• Penjadwalan seleksi kompetensi: 15-25 November 2024
• Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi: 26 November-1 Desember 2024
• Pelaksanaan seleksi kompetensi: 2-19 Desember 2024
• Pengolahan nilai seleksi kompetensi: 7-23 Desember 2024
• Pengumuman hasil kelulusan: 24-31 Desember 2024
• Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan: 10-21 Desember 2024
• Integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan: 13-28 Desember 2024
• Pengumuman hasil kelulusan: 24-31 Desember 2024
• Pengisian DRH NI PPPK: 1-31 Januari 2025
• Usul penetapan NI PPPK: 1-28 Februari 2025.

Periode II

• Pengumuman seleksi: 1-30 November 2024
• Pendaftaran seleksi: 17 November-31 Desember 2024
• Seleksi administrasi: 16 Desember 2024- 3 Februari 2025
• Pengumuman hasil seleksi administras: 4-18 Februari 2025
• Masa sanggah: 19-21 Februari 2025 Jawab sanggah: 20-27 Februari 2025
• Pengumuman pasca masa sanggah: 22-28 Februari 2025
• Penarikan data final: 1-7 Maret 2025
• Pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi: 8-23 Maret 2025
• Penjadwalan seleksi kompetensi: 24 Maret-8 April 2025
• Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi: 9-16 April 2025
• Pelaksanaan seleksi kompetensi: 17 April-16 Mei 2025
• Pengolahan nilai seleksi kompetensi: 22 April-21 Mei 2025
• Pengumuman hasil kelulusan: 22-31 Mei 2025
• Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan: 25 April-17 Mei 2025
• Integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan: 30 April-22 Mei 2025
• Pengumuman hasil kelulusan: 22-31 Mei 2025
• Pengisian DRH NI PPPK: 1-30 Juni 2025
• Usul penetapan NI PPPK: 1-31 Juli 2025.

Tonton:Ingin Jadi PPPK Nakes Tahun 2024? Ini Syarat dan Tipsnya!

Artikel ini sudah tayang di ompas.tv, berjudul: Ini Tanda Lulus Seleksi Administrasi PPPK 2024, di sscasn.bkn.go.id, Simak Tahapan Selanjutnya

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi Dana Alokasi Umum Spesifik (Specific Grant) untuk menggaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dikelola oleh pemerintah daerah (pemda) masih rendah.

Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kementerian Keuangan Sandy Firdaus menyampaikan, pada 2023 pembayaran gaji PPPK dilaksanakan dengan sistem reimburse alias dibayarkan dulu menggunakan dana pemda, kemudian diganti oleh pemerintah pusat.

Akan tetapi, banyak daerah yang mengajukan protes karena tidak sanggup jika harus dengan sistem reimburse karena keterbatasan dana. Sehingga pada 2024 ini, aturan pembayaran gaji PPPK ditransfer di awal.

“Menariknya di tahun 2024, pengalaman dua tahun (2023-2024) dalam tanda kutip mengecewakan. Rencana pembayarannya ke PPPK kapan? Ternyata sampai dengan posisi sekarang pun juga masih cukup rendah,” tutur Sandy dalam agenda Bimbingan Teknis HKPD dan Transfer ke Daerah TA 2025, Selasa (29/10).

Ia mencatat, sepertinya anggaran gaji PPPK tahun ini akan tersisa Rp 2 triliun hingga 3 triliun, dari outlook anggaran tahun 2024 yang sebesar Rp 15,7 triliun.

Sandy membeberkan, adanya perkiraan sisa anggaran PPPK pada tahun ini, menjadi alasan mengapa anggaran PPPK di 2025 masih sama atau lebih rendah tipis menjadi sebesar Rp 15.4 triliun. Meskipun secara pengangkatan jumlah PPPK lebih meningkat.

“Ini karena hasil pembicaraan DPR juga. Sementara kita jangan taruh terlalu tinggi juga karena pengalaman di dua tahun terakhir ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia juga mengingatkan agar seluruh pemda mematuhi dan segera menyetorkan syarat salurnya agar penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) bisa dicairkan. Sebab ada beberapa DBH yang penyaluran batas waktunya ada di pertengahan November.

“Kalau syaratnya tidak disalurkan maka sisa DBH nya itu bisa jadi dihentikan, tidak disalurkan. Jadi tolong dipastikan berbagai syarat salurnya itu bisa diberikan.

Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pengumuman hasil seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode I akan dilakukan mulai 30 Oktober 2024.

Seperti diketahui, seleksi pengadaan PPPK 2024 dibuka menjadi 2 periode pendaftaran. Periode I dibuka untuk Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) sesuai pangkalan data (database) THK-II di BKN, serta Tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN.

Sementara Periode II dimulai 17 November hingga 31 Desember 2024 untuk pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah).

Peserta bisa melihat hasil seleksi berkasnya secara online melalui portal SSCASN dan laman resmi masing-masing. Bagi peserta yang dinyatakan lolos administrasi PPPK 2024 akan mengikuti seleksi kompetensi.

Lantas, bagaimana cara cek hasil administrasi PPPK 2024?

1. Portal SSCASN

• Akses laman https://sscasn.bkn.go.id, klik menu “SSCASN” di pojok kanan atas, lalu klik “Masuk” Login dengan NIK dan password yang sudah didaftarkan
• Akan muncul informasi mengenai lolos tidaknya peserta dalam tahap seleksi administrasi PPPK 2024.
• Peserta yang lolos seleksi administrasi akan muncul pemberitahuan kelolosan sebagai berikut: "Selamat! Anda lulus tahap administrasi berkas".

2. Laman resmi instansi

Hasil administrasi PPPK 2024 juga akan diumumkan melalui laman resmi atau kanal resmi instansi masing-masing. Untuk itu, pelamar bisa memantau kanal resmi instansi yang didaftarinya untuk melihat hasil seleksi administrasinya.

Jadwal PPPK 2024

Periode I

• Pengumuman seleksi: 30 September-19 Oktober 2024
• Pendaftaran seleksi: 1-20 Oktober 2024
• Seleksi administrasi: 1-29 Oktober 2024
• Pengumuman hasil seleksi administrasi: 30 Oktober-1 November 2024
• Masa sanggah: 2-4 November 2024
• Jawab sanggah: 2-6 November 2024
• Pengumuman pasca masa sanggah: 5-11 November 2024
• Penarikan data final: 12-14 November 2024
• Penjadwalan seleksi kompetensi: 15-25 November 2024
• Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi: 26 November-1 Desember 2024
• Pelaksanaan seleksi kompetensi: 2-19 Desember 2024
• Pengolahan nilai seleksi kompetensi: 7-23 Desember 2024
• Pengumuman hasil kelulusan: 24-31 Desember 2024
• Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan: 10-21 Desember 2024
• Integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan: 13-28 Desember 2024
• Pengumuman hasil kelulusan: 24-31 Desember 2024
• Pengisian DRH NI PPPK: 1-31 Januari 2025
• Usul penetapan NI PPPK: 1-28 Februari 2025.

Periode II

• Pengumuman seleksi: 1-30 November 2024
• Pendaftaran seleksi: 17 November-31 Desember 2024
• Seleksi administrasi: 16 Desember 2024- 3 Februari 2025
• Pengumuman hasil seleksi administras: 4-18 Februari 2025
• Masa sanggah: 19-21 Februari 2025 Jawab sanggah: 20-27 Februari 2025
• Pengumuman pascamasa sanggah: 22-28 Februari 2025
• Penarikan data final: 1-7 Maret 2025
• Pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi: 8-23 Maret 2025
• Penjadwalan seleksi kompetensi: 24 Maret-8 April 2025
• Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi: 9-16 April 2025
• Pelaksanaan seleksi kompetensi: 17 April-16 Mei 2025
• Pengolahan nilai seleksi kompetensi: 22 April-21 Mei 2025
• Pengumuman hasil kelulusan: 22-31 Mei 2025

Tonton:Ingin Jadi PPPK Nakes Tahun 2024? Ini Syarat dan Tipsnya!

• Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan: 25 April-17 Mei 2025
• Integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan: 30 April-22 Mei 2025
• Pengumuman hasil kelulusan: 22-31 Mei 2025
• Pengisian DRH NI PPPK: 1-30 Juni 2025
• Usul penetapan NI PPPK: 1-31 Juli 2025.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: Pengumuman Hasil Seleksi PPPK 2024 Sebentar Lagi, Ini Link dan Cara Ceknya

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan bahwa pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I akan segera ditutup pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Pengumuman ini disampaikan melalui unggahan di akun Instagram resmi BKN, @bkngoidofficial, Kamis, (17/10/2024).

"Tiga hari lagi penutupan pendaftaran seleksi PPPK periode I," sebut BKN. "Hindari mendaftar dengan sistem kebut semalam," pesan BKN.

Seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 telah dibuka sejak 1 Oktober 2024 dan dibagi menjadi dua periode pendaftaran.

Pendaftaran periode I berlangsung dari 1 hingga 20 Oktober 2024 dan ditujukan bagi pelamar prioritas, termasuk Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023, Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang sesuai dengan database BKN, serta tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN.

Pendaftaran periode II akan dimulai pada 17 November hingga 31 Desember 2024, yang diperuntukkan bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah.

Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa seleksi PPPK tidak menggunakan sistem nilai ambang batas (passing grade).

"Pelamar seleksi PPPK dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik," ujarnya dalam siaran pers di laman resmi Kemenpan RB pada Rabu, 2 Agustus 2024.

Anas menjelaskan bahwa dalam seleksi PPPK terdapat dua tahapan: seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Seleksi kompetensi bertujuan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Setelah itu, akan ada tes wawancara berbasis komputer untuk menilai integritas dan moralitas peserta.

Menteri Anas juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, pemerintah telah menetapkan formasi terbesar untuk seleksi PPPK, yaitu sebanyak 1.031.554 dari total 1.280.547 formasi CASN 2024, berdasarkan data per 22 Agustus 2024.

Anas menegaskan bahwa besarnya formasi PPPK yang dialokasikan merupakan upaya untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap I Segera Berakhir, BKN: Hindari Sistem Kebut Semalam"

JAKARTA - Target pemerintah pada sektor industri otomotif terkendala rantai pasok distribusi. Salah satu dampaknya adalah kasus-kasus pembatasan distribusi dengan dalih perjanjian eksklusif (keagenan). Akibatnya selama hampir satu dekade, industri otomotif alami stagnansi.

Sejak 2013 penjualan mobil domestik bertahan di angka 1 juta unit per tahun. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), awal tahun ini penjualan mobil secara wholesales pada Januari hingga Maret 215.069 unit. Jika dibandingkan secara year on year penurunannya mencapai 23,9 persen.

Data lain juga menunjukkan penurunan penjualan mobil. Menurut data dari PT Astra International Tbk, penjualan mobil pada Juli 2024 sebanyak 74.160 unit. Angka ini turun 0,62 persen dibanding bulan sebelumnya. Pada Juni, penjualan mobil mencapai 74.623 unit. Jika dibandingkan year on year, penurunan penjualan pada Juni tahun ini menurut 7,88 persen atau 6.344 unit dibanding Juli 2023.

Baca Juga: Industri Otomotif Sedang Lesu, Sektor Ini Jadi Andalan

Dengan melihat data tersebut, target pemerintah untuk mencapai penjualan tahunan di angka 2 juta pada 2030 terancam terhambat. Salah satu penyebabnya adalah regulasi di Indonesia yang belum mendukung, terutama untuk rantai pasok tengah.

Selama ini pemerintah fokus mendukung sektor hulu dan hilir, tapi lupa memberikan perhatian perlindungan pada dealer. Hal ini terlihat dari adanya perjanjian yang memuat klausul ekslusivitas.

Klausul eksklusivitas dalam suatu perjanjian vertikal melarang investor untuk mendirikan usaha sejenis yang menjual merek berbeda.

"Kondisi itu tentu berbeda dengan praktik dahulu yang mendorong persaingan usaha sehat dan memperbolehkan pelaku usaha di bawahnya, dalam hal ini dealer, untuk bekerja sama dengan berbagai merek," kata Dosen Hukum Persaingan Usaha Universitas Pelita Harapan Dian Parluhutan dalam keterangan, Jumat (27/9/2024).

Ia menjelaskan sifat pasar otomotif di Indonesia adalah oligopoli, yang artinya hanya ada beberapa pemain yang menguasai pasar sektor otomotif. Ia mencontohkan pengusaha asal Jepang, Korea Selatan, atau Eropa membuat penentuan pasokan barang, penetapan harga dan pelayanan jual akan ditentukan secara serempak oleh para pengusaha tersebut.

Pasar oligopoli di Indonesia, menurutnya, membuat pelaku usaha lain sulit mendapatkan kesempatan untuk eksis atau bisa mendapatkan pasar untuk merek baru di Indonesia. Fenomena tersebut terjadi karena adanya perjanjian-perjanjian eklusif (exclusive agreement) yang dilarang oleh Pasal 15 UU Nomor 5/1999 dan penyalahgunaan posisi dominan yang dilarang oleh Pasal 25. Serta kegiatan penguasaan pasar yang dilarang oleh Pasal 19 UU 5/1999.

??Pasal oligopoli tercipta karena perjanjian eksklusivitas yang dipaksakan oleh pemegang merek, sehingga menutup kesempatan investor untuk mendirikan usaha lain yang menjual merek berbeda,? kata Dian.

Baca Juga: Efek Perang Harga, Dealer-dealer Besar Mobil Listrik China Mulai Menjerit

Dia menjelaskan, dalam Hukum Persaingan Usaha di Jerman dan Uni Eropa (EU), perjanjian pembatasan macam ini, dikategorikan sebagai perjanjian yang secara mutlak dilarang (hardcore agreement). Bahkan di lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Uni Eropa, perjanjian ini tidak diperkenankan dan dianggap tidak layak.

Lebih jauh Dian mengatakan, jika ada pasal dalam perjanjian kerjasama yang menyebutkan adanya klausul eksklusivitas, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. "Kalau sampai KPPU menemukan bukti perjanjian eksklusivitas, maka perjanjian itu katakan batal demi hukum. Jadi perjanjian dianggap tidak ada sama sekali," katanya.

Dian menegaskan, bahwa perjanjian eksklusif merupakan perjanjian ilegal dan dengan mudah dinyatakan batal demi hukum menurut Pasal 1335 juncto Pasal 1320 KUH Perdata. "Artinya kalau menurut Pasal 1335 KHUPerdata dinyatakan seolah-olah tidak ada karena dia melanggar klausa atau melanggar undang-undang antimonopoli," imbuhnya.

Ahli Hukum Persaingan Usaha ini meminta KPPU harus secara lebih aktif melaksanakan investigasi sektoral, seperti sektor otomotif. Hal ini sebagai upaya untuk pencegahan adanya potensi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Data dari investigasi itu akan menjadi bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor. "Dealer atau pengusaha bisa melaporkan kepada KPPU jika merasa perjanjian kerjasamanya ada unsur eksklusivitas dan KPPU harus menindaklanjuti itu," katanya.

Apabila dealer melapor ke KPPU sehingga izin kerjasamanya dicabut oleh pemilik merek, maka itu pun melanggar hukum. UU 5/1999 Pasal 15 dan Pasal 19 Huruf a melarang pelaku usaha melakukan perjanjian vertikal yang sifatnya menutup kebebasan dalam mengambil keputusan bisnis secara wajar kepada pelaku usaha di bawahnya.

"Dengan kata lain tidak boleh membatasi ruang gerak dari pelaku usaha di bawahnya untuk mendirikan usaha lain yang menjual produk yang berbeda,? ujarnya.

"Jangankan UU berlawanan perjanjian kerja sama. UU berlawanan dengan norma-norma kepatuhan bisnis saja sudah dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum," imbuhnya.

Dian menyarankan bagi dealer yang merasa dirugikan oleh adanya perjanjian eksklusivitas tidak perlu takut dengan itu. Hal ini karena syarat sah berlakunya perjanjian adalah tidak boleh bertentangan dengan aturan perundangan. Dalam hal ini adalah UU 5/1999 sebagai undang-undang pedoman utama atau ?umbrella act? dari persaingan usaha yang sehat, terutama di sektor otomotif nasional.

MAKASSAR - BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) Kantor Wilayah Sulawesi Maluku dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna meningkatkan penegakan hukum dan kepatuhan terhadap program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

PKS tersebut ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel) Agus Salim dan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Mintje Wattu.

Agus Salim menyebut bahwa kerja sama tersebut menjadi upaya strategis untuk memperkuat sinergi antara lembaga penegakan hukum dan BPJSTK dalam rangka meningkatkan perlindungan atas hak-hak tenaga kerja di Sulawesi Selatan.

?Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban mereka dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan,? ujarnya.

Menurutnya, permasalahan terkait ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Pihaknya juga berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Sejalan dengan itu, Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan Mintje Wattu turut menggarisbawahi pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan hak dasar dan fundamental bagi setiap pekerja.

?Melalui program-program BPJS Ketenagakerjaan, kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada seluruh pekerja di Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan,? kata Mintje.

Lebih jauh Mintje menjelaskan bahwa dalam PKS tersebut terdapat tiga poin utama, yakni penegakan hukum dan kepatuhan dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk didalamnya penindakan terhadap perusahaan yang tidak patuh dalam mendaftarkan tenaga kerja dan membayar iuran tepat waktu.

Selanjutnya, terkait Penegakan Kepatuhan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendorong dan memperkuat kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021.

Kemudian, yang terakhir adalah edukasi dan sosialisasi kepada pemberi kerja dan tenaga kerja mengenai hak dan kewajiban mereka terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Mintje mengatakan, adanya sinergi antara BPJSTK dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sejahtera.

?Dengan sinergi yang kuat antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan sejahtera,? tutup Mintje.