JAKARTA - Spanyol kembali menyerukan kepada blok Uni Eropa (UE) untuk menghentikan perdagangan bebas dengan Israel . Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez mengatakan, UE harus mempertimbangkan untuk menangguhkan perjanjian perdagangan bebas dengan Israel mengingat dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh negara Yahudi itu.

Selain itu Ia juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel. Sebelumnya Spanyol dan Irlandia secara resmi mendesak Komisi Eropa untuk meninjau Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel pada bulan Februari, di tengah konflik di Gaza.

Serta munculnya kekhawatiran yang meluas tentang kemungkinan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional oleh Israel. Sejauh ini Brussels belum menanggapi seperti dilansir RT.

"Komisi Eropa harus menanggapi terkait permintaan resmi yang dibuat oleh dua negara Eropa untuk menangguhkan perjanjian asosiasi dengan Israel jika ditemukan adanya hak asasi manusia yang dilanggar," kata Sanchez pada sebuah acara.

Selain itu pemimpin Spanyol mengutuk tuntutan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) mundur dari zona pertempuran. "Tidak akan ada penarikan UNIFIL," ungkap Sanchez menekankan, sembari mengkritik serangan Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian.

Misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yang saat ini dipimpin oleh Letnan Jenderal Spanyol Aroldo Lazaro Saenz, melaporkan setidaknya ada empat serangan Israel terhadap pasukannya pekan lalu, ketika negara Yahudi memperluas operasi daratnya.

Spanyol telah mengerahkan lebih dari 600 pasukan penjaga perdamaian ke Lebanon. Setelah serangan itu, Sanchez meminta masyarakat internasional untuk berhenti mengekspor senjata ke pemerintah Israel.

JAKARTA - World Trade Centers Association (WTCA) melihat pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zones (FTZs) di berbagai wilayah Indonesia dan Asia Pasifik sebagai penggerak utama untuk meningkatkan perdagangan global , investasi, serta menciptakan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di komunitas lokal.

Baru-baru ini, WTCA melalui salah satu jaringannya WTC Haikou, menyelenggarakan agenda WTCA Asia Pacific Regional Meeting (APRM). Pertemuan ini menyoroti kesuksesan Hainan Free Trade Port di Tiongkok sebagai model perdagangan, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan yang bisa diterapkan di negara-negara lain di Asia Pasifik.

"Haikou, sebagai gerbang menuju Hainan Free Trade Port, merupakan simbol dari keberhasilan yang dapat dicapai ketika kita menerapkan perdagangan terbuka, inovasi, dan kolaborasi global," ujar Direktur Eksekutif WTCA ? Member Services, Crystal Edn.

Sambung Crystal menambahkan bahwa Hainan Free Trade Port bukan hanya zona ekonomi strategis, tetapi juga model masa depan perdagangan, di mana barang, jasa, dan ide dapat bergerak bebas lintas batas negara, menciptakan kesejahteraan bagi semua stakeholder yang terlibat.

WTC Haikou terletak di Pulau Hainan, Tiongkok, yang diproyeksikan akan menjadi Free Trade Port terbesar di dunia saat sistem bea cukai mandiri mulai diterapkan pada akhir tahun 2025. Salah satu tujuan utama WTC Haikou adalah mendukung pengembangan zona ekonomi khusus Hainan sebagai pusat investasi global.

"Pembangunan FTZ di seluruh kawasan akan terus menciptakan bisnis baru dan investasi asing, karena inovasi, kerja sama ekonomi, serta kemudahan perdagangan di kawasan ini akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas bisnis bagi semua negara yang terlibat," ujar WTCA Vice President Asia Pacific, Scott Wang.

Scott turut menambahkan, WTCA siap mendukung pemerintah Indonesia dalam mempromosikan perdagangan dan investasi internasional ke FTZ lokal melalui fasilitas kelas dunia serta acara jaringan tahunan seperti 2024 WTCA Member Forum yang akan berlangsung pada 27-29 Oktober 2024 di New York City.

Pertumbuhan FTZ akan menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam Forum tersebut, di mana salah satu founder World Free Zones Organization, Martin Ibarra, akan berbicara tentang bagaimana pengembangan kawasan ekonomi khusus memberikan peluang besar untuk menghubungkan sektor manufaktur, logistik, layanan, dan bisnis lainnya melalui perdagangan internasional.

Pemerintah Indonesia sendiri terus berfokus pada pengembangan kawasan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional melalui investasi asing. Salah satu komponen penting dalam kampanye ini adalah pembentukan dan peningkatan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengembangkan empat KPBPB di Batam, Bintan, Karimun (Provinsi Kepulauan Riau), dan Sabang (Provinsi Aceh) dengan total area seluas 127,472 hektar. Keempat zona ini diarahkan kepada kegiatan ekspor melalui perampingan prosedur, kemudahan masuk dan keluarnya barang, kebijakan perpajakan yang menguntungkan, pengecualian bea cukai, dan lain-lain.

Menurut data Badan Pengusahaan (BP Batam), terjadi peningkatan volume kapal barang meningkat 14 persen, dari 13.303 call pada Semester I 2023 menjadi 15.218 di 2024. Kunjungan kapal penumpang juga naik 4 persen, dari 32.783 menjadi 34.029 call pada periode yang sama. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam aktivitas perdagangan dan logistik di Batam, memperkuat posisinya sebagai pusat logistik dan perdagangan strategis di Indonesia.

"KPBPB di Indonesia telah berhasil meningkatkan sektor manufaktur dan perdagangan, seperti terlihat dari peningkatan volume penanganan kontainer, kargo umum, jumlah penumpang, dan kunjungan kapal di Pelabuhan Batam pada paruh pertama tahun 2024. Ini menunjukkan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan FTZ-nya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi," tutup Scott Wang.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia harus mencermati beberapa elemen-elemen penting agar upaya peningkatan perjanjian perdagangan bebas dapat menimbulkan efek positif seperti peningkatan ekspor.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan, pembentukan perjanjian perdagangan bebas yang saat ini marak terjadi merupakan konsekuensi dari perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat dan China beberapa tahun yang lalu.

Dia menuturkan, perang dagang tersebut memicu terjadinya fragmentasi perdagangan antar negara yang semakin mengacu pada kebijakan yang sifatnya inward looking. Artinya, banyak negara yang memusatkan perhatian perdagangan internasional dengan mengedepankan interest dari negara tersebut.

“Kondisi tersebut akhirnya memicu kebijakan yang sifatnya tidak terlalu mendukung untuk perdagangan internasional, meskipun ini (perjanjian perdagangan bebas) tidak sepenuhnya salah,” jelas Yusuf saat dihubungi, Rabu (9/10/2024).

Yusuf mengatakan, upaya peningkatan perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memang dapat memacu ekspor Indonesia ke sebuah negara. Hal tersebut dapat dilakukan asalkan Indonesia mengedepankan kepentingannya dalam perundingan perjanjian tersebut.

Di sisi lain, dia menyebut Indonesia juga perlu mencermati kondisi-kondisi yang ada saat melakukan perjanjian dagang dengan sebuah negara. Dia mencontohkan, Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-Hong Kong, China (AHKFTA) yang saat ini rencananya akan diperkuat melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, yakni China.

“Selama ini perjanjian perdagangan, terutama yang melibatkan China, perlu disikapi Indonesia secara lebih hati-hati. Ini mengingat neraca perdagangan antara Indonesia dan China tidak selalu bermuara ke keuntungan di sisi Indonesia,” jelasnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), total defisit perdagangan Indonesia dengan China pada Agustus 2024 tercatat mencapai US$1,1 miliar. Hal ini lantaran impor dari China mencapai US$6,43 miliar, sedangkan ekspor hanya US$5,33 miliar.

Yusuf menuturkan, pemerintah Indonesia harus mencermati dengan baik bagaimana daya siang produk Indonesia dibandingkan negara-negara yang terlibat dari sebuah perjanjian perdagangan. Dia mengatakan, competitiveness tersebut harus dilihat dari beragam aspek, seperti dari biaya produksi hingga ongkos logistik yang dibutuhkan.

“Selain itu, faktor-faktor lain seperti biaya operasional untuk SDM, keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam produksi atau desain sebuah produk juga harus dipertimbangkan sebelum memasukkan sebuah item dalam perjanjian perdagangan agar tidak merugikan Indonesia,” jelasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali akan melakukan perundingan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA) pada Rabu (25/9).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan dalam pertemuan nanti, Indonesia akan memberikan ultimatum terakhir pada Uni Eropa untuk tidak lagi menunda-nunda perundingan yang sudah dilakukan selama 9 tahun terakhir ini.

"Nanti saya akan tegaskan kalau Eropa terus pindah gawangnya, kita kita ada batasnya," kata Airlangga dijumpai di Kantornya, Rabu (25/9).

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdangan Internasional, Bara Khrisna Hasibuan mengatakan hingga saat ini masih ada 2 sampai 3 isu yang masih alot dan belum menemui kesepakatan dalam perundingan.

Menurutnya, pemerintah hingga kini masih melakukan negosiasi agar IEU-CEPA dapat segera diterapkan.

"Ada 2 atau 3 isu yang masih belum disepakati dua negara, tapi saya belum bisa menjelaskan secara detil," ujar Bara pada media dijumpai di Kantar Kementerian Perdagangan, Senin (23/9).

Bara belum bisa memastikan pasti kapan perjanjian dagang ini rampung dibahas. Namun, Kemendag menargetkan beberapa isu prinsip akan bisa rampung sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir.

"Tapi kalau memang tidak bisa pasti akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya," kata Bara.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan perjanjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan Kanada (ASEAN—Canada Free Trade Agreement/ACAFTA) rampung pada tahun depan.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono menegaskan perundingan ASEAN dan Kanada sangat krusial untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan. Dengan rampungnya pembahasan runding ACAFTA, nantinya Kanada bisa mejadi mitra perdagangan bebas ASEAN yang pertama di kawasan Amerika Utara.

"Para negosiator perlu bersikap dalam menemukan jalan keluar terbaik dalam perundingan negosiasi ACAFTA agar dapat diselesaikan di tahun 2025," jelas Djatmiko dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/9).

Menurutnya ada beberapa isu yang harus dicapai terkait perdagangan dan pembangunan berkelanjutan antara ASEAN-Kanada, yakni fasilitasi perdagangan, isu-isu pertanian di bawah skema perdagangan barang, dan aturan asal barang.

Lebih lanjut, Djatmiko menuturkan, peningkatan dialog, kapasitas, dan kerja sama melalui inisiatif Mekanisme Penyebaran Ahli (Expert Development Mechanism/EDM) sangat diperlukan dalam memberikan pemahaman yang sama antarpihak untuk mempercepat perundingan.

Sebagai tambahan informasi, pembahasan ACFTA ini dilakukan usai pertemuan Konsultasi Menteri Ekonomi ASEAN dan Kanada (ASEAN Economic Minister/AEM and Canada Consultations) ke-13 pada Jumat (20/9) di Vientiane, Laos.

Indonesia menjadi negara koordinator kerja sama sekaligus Ketua Runding ACAFTA dalam pertemuan konsultasi AEM dan Kanada ke-13 itu. Pertemuan menteri-menteri Ekonomi ASEAN dengan Kanada merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan AEM ke-59.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia-EAEU FTA) telah menyelesaikan perundingan putaran ke-5 yang berlangung di Malang pada 22-24 Juli 2024.

Dalam perundingan ini kedua negara berhasil menyepakati tujuh isu perundingan yang dibahas. Selain itu, perundingan juga menyelesaikan 11 isu penting dari yang seluruhnya 15 isu.

"Kesepakatan IEAEU-FTA ini nantinya menjadi pencapaian penting sebagai perjanjian perdagangan pertama Indonesia dengan mitra di kawasan Eurasia," jelas Direktur Perundingan Bilatral Kementerian Perdagangan RI Johni Martha dalam keterangannya, Jum'at (26/7).

Adapun tujuh isu yang telah disepakati dalam putaran ini adalah teks bab perdagangan barang, sanitasi dan fitosanitasi, ketentuan akhir, ketentuan asal barang, kerja sama ekonomi, perdagangan melalui sistem elektronik, dan penyelesaian sengketa.

Sementara itu, isu tersisa yang belum disepakati antara lain bab ketentuan awal dan definisi umum, ketentuan umum dan kelembagaan, pengamanan perdagangan, dan persaingan usaha, termasuk pembahasan terkait finalisais akses pasar yang menjadi bagian dari salah satu bab teks di atas.

"Deligasi dari kedua pihak menunjukan fleksibilitas dan komitmen tinggi, namun tetap menjaga kepentingan nasional masing-masing, sehingga berjalan dengan efektif dan konstruktif," kata Johni.

Sebagai tambahan informasi, EAEU terdiri atas Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, dan Belarus. EAEU merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia, bukan hanya sebagai pasar ekspor nontradisional tetapi juga sebgai hub perdagangan internasional di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah.

Dengan perjanjian ini, akses pasar yang lebih baik dari negara anggota EAEU memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan volume perdagangan volume perdagangan dan dibersifikasi ekspor.

Adapun pada 2023, total perdagangan Indonesia dan EAEU mencapai US$ 3,8 miliar. Nilai total perdagangan tersebut terdiri atas ekspor Indonesia ke EAEU sebesar US$ 1,1 miliar dan impor Indonesia dari EAEU sebesar US$ 2,7 miliar.

Produk ekspor utama Indonesia ke EAEU adalah minyak sawit, kopra, perangkat televisi, serta mesin dan peralatan listrik. Sementara itu, produk impor Indonesia dari EAEU didominiasi batu bara, pupuk, produk setengah jadi besi baja bukan paduan dan gandum.