JAKARTA - Spanyol kembali menyerukan kepada blok Uni Eropa (UE) untuk menghentikan perdagangan bebas dengan Israel . Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez mengatakan, UE harus mempertimbangkan untuk menangguhkan perjanjian perdagangan bebas dengan Israel mengingat dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh negara Yahudi itu.

Selain itu Ia juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel. Sebelumnya Spanyol dan Irlandia secara resmi mendesak Komisi Eropa untuk meninjau Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel pada bulan Februari, di tengah konflik di Gaza.

Serta munculnya kekhawatiran yang meluas tentang kemungkinan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional oleh Israel. Sejauh ini Brussels belum menanggapi seperti dilansir RT.

"Komisi Eropa harus menanggapi terkait permintaan resmi yang dibuat oleh dua negara Eropa untuk menangguhkan perjanjian asosiasi dengan Israel jika ditemukan adanya hak asasi manusia yang dilanggar," kata Sanchez pada sebuah acara.

Selain itu pemimpin Spanyol mengutuk tuntutan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) mundur dari zona pertempuran. "Tidak akan ada penarikan UNIFIL," ungkap Sanchez menekankan, sembari mengkritik serangan Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian.

Misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yang saat ini dipimpin oleh Letnan Jenderal Spanyol Aroldo Lazaro Saenz, melaporkan setidaknya ada empat serangan Israel terhadap pasukannya pekan lalu, ketika negara Yahudi memperluas operasi daratnya.

Spanyol telah mengerahkan lebih dari 600 pasukan penjaga perdamaian ke Lebanon. Setelah serangan itu, Sanchez meminta masyarakat internasional untuk berhenti mengekspor senjata ke pemerintah Israel.

JAKARTA - World Trade Centers Association (WTCA) melihat pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zones (FTZs) di berbagai wilayah Indonesia dan Asia Pasifik sebagai penggerak utama untuk meningkatkan perdagangan global , investasi, serta menciptakan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di komunitas lokal.

Baru-baru ini, WTCA melalui salah satu jaringannya WTC Haikou, menyelenggarakan agenda WTCA Asia Pacific Regional Meeting (APRM). Pertemuan ini menyoroti kesuksesan Hainan Free Trade Port di Tiongkok sebagai model perdagangan, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan yang bisa diterapkan di negara-negara lain di Asia Pasifik.

"Haikou, sebagai gerbang menuju Hainan Free Trade Port, merupakan simbol dari keberhasilan yang dapat dicapai ketika kita menerapkan perdagangan terbuka, inovasi, dan kolaborasi global," ujar Direktur Eksekutif WTCA ? Member Services, Crystal Edn.

Sambung Crystal menambahkan bahwa Hainan Free Trade Port bukan hanya zona ekonomi strategis, tetapi juga model masa depan perdagangan, di mana barang, jasa, dan ide dapat bergerak bebas lintas batas negara, menciptakan kesejahteraan bagi semua stakeholder yang terlibat.

WTC Haikou terletak di Pulau Hainan, Tiongkok, yang diproyeksikan akan menjadi Free Trade Port terbesar di dunia saat sistem bea cukai mandiri mulai diterapkan pada akhir tahun 2025. Salah satu tujuan utama WTC Haikou adalah mendukung pengembangan zona ekonomi khusus Hainan sebagai pusat investasi global.

"Pembangunan FTZ di seluruh kawasan akan terus menciptakan bisnis baru dan investasi asing, karena inovasi, kerja sama ekonomi, serta kemudahan perdagangan di kawasan ini akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas bisnis bagi semua negara yang terlibat," ujar WTCA Vice President Asia Pacific, Scott Wang.

Scott turut menambahkan, WTCA siap mendukung pemerintah Indonesia dalam mempromosikan perdagangan dan investasi internasional ke FTZ lokal melalui fasilitas kelas dunia serta acara jaringan tahunan seperti 2024 WTCA Member Forum yang akan berlangsung pada 27-29 Oktober 2024 di New York City.

Pertumbuhan FTZ akan menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam Forum tersebut, di mana salah satu founder World Free Zones Organization, Martin Ibarra, akan berbicara tentang bagaimana pengembangan kawasan ekonomi khusus memberikan peluang besar untuk menghubungkan sektor manufaktur, logistik, layanan, dan bisnis lainnya melalui perdagangan internasional.

Pemerintah Indonesia sendiri terus berfokus pada pengembangan kawasan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional melalui investasi asing. Salah satu komponen penting dalam kampanye ini adalah pembentukan dan peningkatan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengembangkan empat KPBPB di Batam, Bintan, Karimun (Provinsi Kepulauan Riau), dan Sabang (Provinsi Aceh) dengan total area seluas 127,472 hektar. Keempat zona ini diarahkan kepada kegiatan ekspor melalui perampingan prosedur, kemudahan masuk dan keluarnya barang, kebijakan perpajakan yang menguntungkan, pengecualian bea cukai, dan lain-lain.

Menurut data Badan Pengusahaan (BP Batam), terjadi peningkatan volume kapal barang meningkat 14 persen, dari 13.303 call pada Semester I 2023 menjadi 15.218 di 2024. Kunjungan kapal penumpang juga naik 4 persen, dari 32.783 menjadi 34.029 call pada periode yang sama. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam aktivitas perdagangan dan logistik di Batam, memperkuat posisinya sebagai pusat logistik dan perdagangan strategis di Indonesia.

"KPBPB di Indonesia telah berhasil meningkatkan sektor manufaktur dan perdagangan, seperti terlihat dari peningkatan volume penanganan kontainer, kargo umum, jumlah penumpang, dan kunjungan kapal di Pelabuhan Batam pada paruh pertama tahun 2024. Ini menunjukkan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan FTZ-nya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi," tutup Scott Wang.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia harus mencermati beberapa elemen-elemen penting agar upaya peningkatan perjanjian perdagangan bebas dapat menimbulkan efek positif seperti peningkatan ekspor.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan, pembentukan perjanjian perdagangan bebas yang saat ini marak terjadi merupakan konsekuensi dari perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat dan China beberapa tahun yang lalu.

Dia menuturkan, perang dagang tersebut memicu terjadinya fragmentasi perdagangan antar negara yang semakin mengacu pada kebijakan yang sifatnya inward looking. Artinya, banyak negara yang memusatkan perhatian perdagangan internasional dengan mengedepankan interest dari negara tersebut.

“Kondisi tersebut akhirnya memicu kebijakan yang sifatnya tidak terlalu mendukung untuk perdagangan internasional, meskipun ini (perjanjian perdagangan bebas) tidak sepenuhnya salah,” jelas Yusuf saat dihubungi, Rabu (9/10/2024).

Yusuf mengatakan, upaya peningkatan perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memang dapat memacu ekspor Indonesia ke sebuah negara. Hal tersebut dapat dilakukan asalkan Indonesia mengedepankan kepentingannya dalam perundingan perjanjian tersebut.

Di sisi lain, dia menyebut Indonesia juga perlu mencermati kondisi-kondisi yang ada saat melakukan perjanjian dagang dengan sebuah negara. Dia mencontohkan, Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-Hong Kong, China (AHKFTA) yang saat ini rencananya akan diperkuat melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, yakni China.

“Selama ini perjanjian perdagangan, terutama yang melibatkan China, perlu disikapi Indonesia secara lebih hati-hati. Ini mengingat neraca perdagangan antara Indonesia dan China tidak selalu bermuara ke keuntungan di sisi Indonesia,” jelasnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), total defisit perdagangan Indonesia dengan China pada Agustus 2024 tercatat mencapai US$1,1 miliar. Hal ini lantaran impor dari China mencapai US$6,43 miliar, sedangkan ekspor hanya US$5,33 miliar.

Yusuf menuturkan, pemerintah Indonesia harus mencermati dengan baik bagaimana daya siang produk Indonesia dibandingkan negara-negara yang terlibat dari sebuah perjanjian perdagangan. Dia mengatakan, competitiveness tersebut harus dilihat dari beragam aspek, seperti dari biaya produksi hingga ongkos logistik yang dibutuhkan.

“Selain itu, faktor-faktor lain seperti biaya operasional untuk SDM, keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam produksi atau desain sebuah produk juga harus dipertimbangkan sebelum memasukkan sebuah item dalam perjanjian perdagangan agar tidak merugikan Indonesia,” jelasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali akan melakukan perundingan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA) pada Rabu (25/9).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan dalam pertemuan nanti, Indonesia akan memberikan ultimatum terakhir pada Uni Eropa untuk tidak lagi menunda-nunda perundingan yang sudah dilakukan selama 9 tahun terakhir ini.

"Nanti saya akan tegaskan kalau Eropa terus pindah gawangnya, kita kita ada batasnya," kata Airlangga dijumpai di Kantornya, Rabu (25/9).

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdangan Internasional, Bara Khrisna Hasibuan mengatakan hingga saat ini masih ada 2 sampai 3 isu yang masih alot dan belum menemui kesepakatan dalam perundingan.

Menurutnya, pemerintah hingga kini masih melakukan negosiasi agar IEU-CEPA dapat segera diterapkan.

"Ada 2 atau 3 isu yang masih belum disepakati dua negara, tapi saya belum bisa menjelaskan secara detil," ujar Bara pada media dijumpai di Kantar Kementerian Perdagangan, Senin (23/9).

Bara belum bisa memastikan pasti kapan perjanjian dagang ini rampung dibahas. Namun, Kemendag menargetkan beberapa isu prinsip akan bisa rampung sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir.

"Tapi kalau memang tidak bisa pasti akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya," kata Bara.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan perjanjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan Kanada (ASEAN—Canada Free Trade Agreement/ACAFTA) rampung pada tahun depan.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono menegaskan perundingan ASEAN dan Kanada sangat krusial untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan. Dengan rampungnya pembahasan runding ACAFTA, nantinya Kanada bisa mejadi mitra perdagangan bebas ASEAN yang pertama di kawasan Amerika Utara.

"Para negosiator perlu bersikap dalam menemukan jalan keluar terbaik dalam perundingan negosiasi ACAFTA agar dapat diselesaikan di tahun 2025," jelas Djatmiko dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/9).

Menurutnya ada beberapa isu yang harus dicapai terkait perdagangan dan pembangunan berkelanjutan antara ASEAN-Kanada, yakni fasilitasi perdagangan, isu-isu pertanian di bawah skema perdagangan barang, dan aturan asal barang.

Lebih lanjut, Djatmiko menuturkan, peningkatan dialog, kapasitas, dan kerja sama melalui inisiatif Mekanisme Penyebaran Ahli (Expert Development Mechanism/EDM) sangat diperlukan dalam memberikan pemahaman yang sama antarpihak untuk mempercepat perundingan.

Sebagai tambahan informasi, pembahasan ACFTA ini dilakukan usai pertemuan Konsultasi Menteri Ekonomi ASEAN dan Kanada (ASEAN Economic Minister/AEM and Canada Consultations) ke-13 pada Jumat (20/9) di Vientiane, Laos.

Indonesia menjadi negara koordinator kerja sama sekaligus Ketua Runding ACAFTA dalam pertemuan konsultasi AEM dan Kanada ke-13 itu. Pertemuan menteri-menteri Ekonomi ASEAN dengan Kanada merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan AEM ke-59.

Lima: Indonesia dan Peru sepakat mempercepat penyelesaian perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif, yaitu Indonesia-Peru (I-P) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) atau IP-CEPA.

Perjanjian ini dicapai saat kedua negara menyelenggarakan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) RI-Peru di Lima, Peru pada Selasa, 10 September lalu, di sela-sela penyelenggaraan Indonesia-Latin America and the Caribbean (INALAC) Business Forum.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri Umar Hadi, dengan didampingi Duta Besar Indonesia untuk Peru, Ricky Suhendar dan Direktur Amerika II Kemlu, Epiphania Riris Wusananingdyah. Sedangkan delegasi Peru diketuai Direktur Jenderal Asia dan Oceania Kemlu, Fernando Julio Antonio Quiros Campos.

"Penyelesaian perundingan CEPA Indonesia dan Peru akan menjadi katalis bagi perluasan kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Peru secara signifikan,” ujar Umar Hadi, dalam keterangan di situs Kemenlu RI, Minggu, 15 September 2024.

Menurut Dirjen Umar Hadi, jika CEPA diberlakukan, maka volume perdagangan kedua negara dapat meningkat hingga tiga kali lipat.

Kemitraan Indonesia-Peru

Peru merupakan salah satu mitra dagang terpenting bagi Indonesia di kawasan Amerika Latin. Tahun 2023 lalu, total perdagangan dua arah Indonesia dan Peru mencapai USD 444 juta.

Perundingan CEPA Indonesia dan Peru pertama kalinya dilakukan pada 27-30 Mei 2024 di Lima. Pada putaran pertama ini, para negosiator kedua negara memfokuskan pembahasan pada sektor barang, antara lain terkait akses pasar perdagangan barang, kepabeanan dan fasilitasi perdagangan hingga upaya untuk mengatasi hambatan teknis perdagangan barang.

Selain membahas CEPA, dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua negara juga membahas isu-isu strategis lainnya dalam konteks bilateral seperti kerjasama antar parlemen, pertahanan, ekonomi pembangunan hingga kelapa sawit dan anti-narkoba serta pendidikan.

Dirjen Umar Hadi dan mitranya juga membahas isu-isu regional dan global, seperti ASEAN-Peru, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) hingga Keketuaan Peru di APEC 2024. Secara khusus, kedua negara juga menargetkan dapat segera menyelesaikan perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas.

Sejak pertama kalinya menjalin hubungan diplomatik pada 1975, hubungan kedua berjalan dengan erat dan produktif, yang salah satunya tercermin dari saling kunjung di tingkat pejabat tinggi maupun parlemen kedua negara.

Baca juga: Resmi Ditutup, Total Transaksi INALAC Business Forum 2024 Capai Rp16,2 Triliun

(WIL)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan peluncuranThe Launching of the Negotiation Indonesia-Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement (I-GCC FTA)atau Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-GCC merupakan momen bersejarah. Zulhas dan Sekretaris Jenderal Gulf Cooperation Council Jasem Mohamed Albudaiwi resmi meluncurkan perjanjian itu di Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Rabu, 31 Juli 2024.

Ditemui usai kegiatan, Zulhas mengatakan selama ini hubungan Indonesia dengan negara GCC hanya sekadar haji dan umrah. Oleh karena itu, usai kegiatan ini berlangsung Indonesia akan memperbesar hubungan perdagangan dengan negara yang tergabung dalam GCC. “Ini termasuk bersejarah. Selama ini kita dengan GCC urusannya domestik worker, haji dan umrah, tidak naik pangkat kita sudah 70 tahun,” kata Zulhas.

GCC merupakan aliansi kerjasama ekonomi dan politik yang beranggotakan enam negara yang meliputi Arab Saudi,Persatuan Emirat Arab, Kuwait, Bahrain,Oman, dan Qatar

Oleh karena itu, Zulhas mengatakan dalam waktu dekat Kementerian Perdagangan akan menggelar acara seminar tentang pelaksanaan perjanjian ini. Dia mengatakan pengusaha besar dari Indonesia dan GCC akan bertemu di Jakarta.

“Kita marathon, September mulai sudah ada permintaan dari mereka, kita akan seminar di sini, mereka mengundang perusahan besar mereka, kita temukan dengan perusahaan besar di sini,” kata Zulhas.

Sementara itu, Zulhas dalam sambutannya mengapresiasi atas peluncuran perundingan ini. "Saya bahagia sekali hari ini, dari hati yang paling dalam secara tulus saya mengajak kita bersama-sama untuk segera menyelesaikan salah satu yang bisa memperbesar perdagangan kita dalam perjanjian ini," kata Zulhas.

Dalam peluncuran ini juga ditandai dengan penandatangananJoint Statement on The Launching of The Negotiation on The Free Trade Agreement between The Republic of Indonesia and The Gulf Cooperation Council. Zulhas dan Jasem Mohamed Albudaiwi meneken warkat itu.

Zulhas mengatakan Indonesia dengan Arab dan negara yang tergabung dalam GCC sudah memiliki hubungan yang panjang. Namun, kata dia, hubungan sejarah itu tak menghasilkan perdagangan yang besar. Oleh karena itu, ia berharap usai perjanjian ini berlangsung akan memperbesar hubungan perdagangan Indonesia dengan negara yang tergabung dalam GCC. "Hubungan dagangannya sedikit. Tetapi saya ingin sekali kita memperkuat dan memperbesar hubungan perdagangan kita," kata Zulhas.

Zulhas bercerita selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan, dirinya kerap mengunjungi negara yang tergabung dalam GCC. Ia menyebut pernah menyambangi Arab Saudi sebanyak enam kali, Uni Emirates Arab sebanyak lima kali, Qatar sebanyak dua kali. Sementara itu, Zulhas mengaku belum mengunjungi Oman, Bahrain, dan Kuwait.

Sementara itu, Zulhas mengatakan perjanjian ini diharapkan akan memberi dampak bagi Indonesia dan negara-negara di GCC. Ia menyebut Indonesia dan GCC sama-sama memiliki potensi ekonomi yang besar.

“Kita punya ekonomi ekonomi terbesar, GCC juga besar sekali,” kata Zulhas.

Dalam kesempatan yang sama, Jasem Mohamed AIbudaiwi berharap perjanjian ini akan memberi dampak ekonomi yang baik bagi Indonesia dan GCC. Usai diresmikan peluncuran kerja sama ini, Indonesia dan GCC akan membahas potensi ekonomi yang bisa digali.

“Ada beberapa hal yang ingin disampaikan di antaranya yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, kepabeanan, dan ekonomi Islam. Kami ingin menggaris bawahi kesepakatan dagang ini menitikberatkan pada ekonomi Islam," kata dia.

Total perdagangan antara Indonesia dan GCC pada periode Januari—Mei 2024 mencapai US$ 6,2 miliar.Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia ke GCC tercatat sebesar US$ 2,7 miliar, sementara impor Indonesia dari GCC mencapai USD 3,5 miliar. Pada 2023, total perdagangan Indonesia—GCC mencapai US$ 15,7 miliar. Ekspor Indonesia tercatat sebesar USD 6,1 miliar.

Komoditas ekspor utama Indonesia di antaranya mobil dan kendaraan bermotor, minyak kelapa sawit, perhiasan, kapal suar, kertas,dan kertas karton tidak dilapisi.Sedangkan, impor Indonesia tercatat sebesar US$ 9,6 miliar. Komoditas impor utama non-migas diantaranya produk setengah jadi dari besi atau baja bukan paduan, alkohol asiklik, belerang, polimer dari etilena, dan aluminium tidak ditempa.

Bisnis.com, BATAM - Wacana pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam Bintan Karimun (BBK) kembali mengemuka.

Rencana pembentukan KPBPB BBK sebenarnya telah dikumandangkan sejak 2021 lalu. Namun hingga tiga tahun setelah itu, pemerintah baru hanya menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1/2024 tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK, yang diundangkan 2 Januari 2024.

Saat dikonfirmasi mengenai rencana tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan KPBPB BBK masih on the track.

"Rencana BBK masih berproses, sedang kita diskusikan, dan akan segera dilaporkan ke Presiden. Tapi kami belum publikasikan," katanya saat kunjungan ke Batam baru-baru ini.

Berdasarkan Perpres Nomor 1/2024, KPBPB BBK mencakup Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang. Penyatuan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing investasi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Dalam Pasal 1 ayat 6 disebut KPBPB BBK merupakan kawasan bernilai strategis dengan potensi investasi tinggi dalam mendukung pembangunan kawasan BBK.

Dengan berpedoman pada rencana induk, pemerintah akan memiliki strategi serta program berkelanjutan dalam mengembangkan BBK.

Rencana induk sesuai Pasal 3 ayat 1 akan berlaku untuk jangka waktu 25 tahun, dan dapat ditinjau kembali secara berkala setiap lima tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan pembangunan nasional.

Rencana induk tersebut akan berisi arahan pengembangan kegiatan usaha inti masing-masing kawasan. Nantinya terdapat 180 proyek pembangunan, yang berlokasi di dalam 26 kawasan strategis.

Melalui pengembangan tersebut, angka pertumbuhan ekonomi di kawasan BBK diharapkan mampu melebihi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan nilai rata-rata investasi tahunan mencapai Rp96,2 triliun, baik dari kegiatan usaha eksisting maupun baru.

Sebelumnya rencana penyatuan BBK bergulir hangat di 2021. Saat itu, Sesmenko menyebut rencana induk BBK harus berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi, RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) BBK, Rencana Zonasi (RZ) KSN BBK, dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kepri.

Selain itu, harus berpedoman pada kebijakan dan program prioritas sektoral kementerian dan lembaga terkait, serta Badan Pengusahaan (BP). Lalu ada juga, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di BBK.

Kawasan BBK sendiri telah direncanakan pengembangannya, dimulai dari Batam yang difokuskan sebagai hub-logistik internasional (e-commerce), industri kedirgantaraan (MRO), industri light and valuable (high tech), industri digital dan kreatif, serta international trade and finance center, serta pariwisata.

Bintan difokuskan pada sektor pariwisata, industri MRO, industri transportasi (alumina), pengolahan makanan, maritim defense, dan olahraga.

Karimun akan difokuskan sebagai pusat industri maritim (galangan kapal), industri oil tanking, oil-refinery, industri agritech, pengolahan hasil laut dan pariwisata.

Lalu bagaimana tanggapan kalangan pengusaha menyikapi rencana penyatuan BBK ini. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam Rafki Rasyid mengatakan dari sisi pengusaha, rencana ini tidak begitu berpengaruh.

"Jadi aturan menyatukan KPBPB itu lebih kepada penyederhanaan birokrasi yang lebih bermanfaat untuk penghematan anggaran negara. Sehingga bagi pengusaha, apakah kepala BP itu per kawasan seperti sekarang ataupun disatukan tidak ada masalah. Bagi pengusaha adalah implementasi dari kebebasan perdagangan yang ada di KPBPB itu," ungkapnya, Selasa (30/7/2024).

Menurutnya penyatuan BBK ini harus disusun secara matang, dengan rencana yang tersusun dalam jangka panjang. "Jangan sampai setengah hati. Seperti misalnya perizinan yang masih saja ditahan tidak mau dilepas sepenuhnya ke pengelola KPBPB. Contoh lainnya seperti perizinan lingkungan yang sampai saat ini masih belum beres," ungkapnya.

Rafki melihat kementerian tertentu masih memaksakan ego sektoralnya, sehingga enggan mendelegasikan perizinan tertentu yang penting buat BBK. "Ini yang membuat investasi di KPBPB relatif lebih lambat dibandingkan dengan di negara-negara tetangga saat ini," tegasnya.

Berbeda dengan Rafki, kata Ketua Bidang KPBPB Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Tjaw Hioeng mengatakan rencana penyatuan BBK ini merupakan program yang bagus untuk mengembangkan Kepri secara keseluruhan.

"Pertumbuhan ekonomi Kepri sekarang ini didominasi Batam saja, sementara kabupaten dan kota yang lain seperti jalan di tempat," ungkapnya.

Jika ingin ada kesetaraan antara Batam dan kabupaten lainnya maka harus ada ide baru untuk Bintan dan Karimun. Sehingga rencana penyatuan BBK merupakan langkah yang tepat untuk mendistribusikan investasi secara merata ke Batam, Bintan dan juga Karimun.

"Semuanya sudah tertuang dalam rencana induk, sekarang tinggal aturan pelaksananya. Jadi perekonomian Kepri tidak hanya bergantung ke Batam saja, Karimun dan Bintan bisa ikut mendorong itu. Secara garis besar, penyatuan BBK ini memacu percepatan investasi, karena sekarang ini sangat timpang, baik dari sisi SDM maupun anggaran. Jadi kami sangat mendukung rencana ini," tegasnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Ampuan Situmeang menilai proses penyatuan BBK harus mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berada di Batam dan Bintan.

"Sementara Batam sebagai KPBPB, di dalamnya ada beberapa wilayah yang ditetapkan sebagai KEK, yang sangat membutuhkan kepastian regulasi untuk membuat investor nyaman," katanya.

Menurut Ampuan, kepastian tersebut akan membuat birokrasi di daerah dapat bekerja menetapkan kebijakan-kebijakan dalam mempermudah perizinan investasi.

Ia juga menilai proses penyatuan ini masih sangat panjang, dengan melihat kondisi geopolitik saat ini. Sehingga Ampuan memprediksi rencana penyatuan BBK akan lebih nyata saat Presiden berikutnya sudah dilantik.(K65)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia-EAEU FTA) telah menyelesaikan perundingan putaran ke-5 yang berlangung di Malang pada 22-24 Juli 2024.

Dalam perundingan ini kedua negara berhasil menyepakati tujuh isu perundingan yang dibahas. Selain itu, perundingan juga menyelesaikan 11 isu penting dari yang seluruhnya 15 isu.

"Kesepakatan IEAEU-FTA ini nantinya menjadi pencapaian penting sebagai perjanjian perdagangan pertama Indonesia dengan mitra di kawasan Eurasia," jelas Direktur Perundingan Bilatral Kementerian Perdagangan RI Johni Martha dalam keterangannya, Jum'at (26/7).

Adapun tujuh isu yang telah disepakati dalam putaran ini adalah teks bab perdagangan barang, sanitasi dan fitosanitasi, ketentuan akhir, ketentuan asal barang, kerja sama ekonomi, perdagangan melalui sistem elektronik, dan penyelesaian sengketa.

Sementara itu, isu tersisa yang belum disepakati antara lain bab ketentuan awal dan definisi umum, ketentuan umum dan kelembagaan, pengamanan perdagangan, dan persaingan usaha, termasuk pembahasan terkait finalisais akses pasar yang menjadi bagian dari salah satu bab teks di atas.

"Deligasi dari kedua pihak menunjukan fleksibilitas dan komitmen tinggi, namun tetap menjaga kepentingan nasional masing-masing, sehingga berjalan dengan efektif dan konstruktif," kata Johni.

Sebagai tambahan informasi, EAEU terdiri atas Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, dan Belarus. EAEU merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia, bukan hanya sebagai pasar ekspor nontradisional tetapi juga sebgai hub perdagangan internasional di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah.

Dengan perjanjian ini, akses pasar yang lebih baik dari negara anggota EAEU memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan volume perdagangan volume perdagangan dan dibersifikasi ekspor.

Adapun pada 2023, total perdagangan Indonesia dan EAEU mencapai US$ 3,8 miliar. Nilai total perdagangan tersebut terdiri atas ekspor Indonesia ke EAEU sebesar US$ 1,1 miliar dan impor Indonesia dari EAEU sebesar US$ 2,7 miliar.

Produk ekspor utama Indonesia ke EAEU adalah minyak sawit, kopra, perangkat televisi, serta mesin dan peralatan listrik. Sementara itu, produk impor Indonesia dari EAEU didominiasi batu bara, pupuk, produk setengah jadi besi baja bukan paduan dan gandum.