Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran perlindungan sosial kembali mengalami peningkatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) bagi RAPBN perdana masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024–2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, itu dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun atau tertinggi dalam sejarah RI. Jumlah itu meningkat sekitar 4,0% dibandingkan alokasi anggaran perlinsos dalam APBN 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran perlindungan sosial kembali mengalami peningkatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) bagi RAPBN perdana masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024–2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, itu dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun atau tertinggi dalam sejarah RI. Jumlah itu meningkat sekitar 4,0% dibandingkan alokasi anggaran perlinsos dalam APBN 2024.

Kami memberikan perlindungan sosial tidak hanya kepada kelompok miskin dan rentan, tapi juga hingga kelas menengah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menopang berbagai kelompok masyarakat, mulai dari kelompok miskin hingga kelas menengah.

“Kami memberikan perlindungan sosial tidak hanya kepada kelompok miskin dan rentan, tapi juga hingga kelas menengah,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat.

Program perlinsos di antaranya termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang masing-masing menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan 18,7 juta KPM.

Kemudian, juga ada anggaran untuk sektor pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sektor kesehatan berupa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN).

“Itu bansos yang kurang lebih dinikmati kelompok miskin, tapi APBN juga memberikan bantuan dalam bentuk subsidi,” ujar dia.

Bantuan subsidi diberikan guna membuat harga barang menjadi lebih rendah, terutama bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG 3 kilogram. Dengan begitu, daya beli masyarakat dapat terjaga.

“Subsidi itu memproteksi daya beli masyarakat hingga seluruh desil. Artinya, semua masyarakat miskin, menengah, dan kaya menikmati subsidi tersebut,” tambah Menkeu.

Di samping itu, Pemerintah juga memberikan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sejumlah kelompok, seperti kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Bendahara Negara menyebut insentif ini dinikmati pada kelompok kelas menengah hingga atas.

Sepanjang 2015-2023, Pemerintah telah menggelontorkan dana perlinsos sebesar Rp3.127,6 triliun.

Menurut Menkeu, dana tersebut berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 11,25 persen pada 2014 menjadi 9,03 persen, tingkat ketimpangan atau rasio gini turun dari 0,406 menjadi 0,379, dan pengangguran turun dari 5,9 persen menjadi 4,82 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPRD mengumumkan telah menggelontorkan total Rp759 triliun untuk perlindungan sosial selama 10 tahun jabatannya.

Jokowi menyampaikan kebijakan tersebut sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat.

“Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia,” ungkapnya di kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2024).

Bukan hanya untuk itu, Jokowi juga mengungkapkan telah membelanjakan Rp113 triliun uang negara untu Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun untuk lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia.

Perlindungan sosial turut diberikan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) senilai 225 triliun selama 10 tahun untuk sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun.

Selain itu, sebanyak Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun juga telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Secara umum, Bisnis mencatat total belanja APBN sepanjang 2015 hingga Juli 2024 atau sepanjang masa Jokowi hingga Juli 2024, telah mengalir hingga Rp17.428 triliun.

Khusus untuk tahun ini, belanja negara ditargetkan senilai Rp3.325,12 triliun atau tumbuh 6,4% dari Outlook 2023 dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi dan pelaksanaan prioritas nasional.

Adapun pada hari ini, Jokowi untuk terakhir kalinya sebagai presiden menghadiri Sidang MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Senayan.

Jokowi akan membacakan nota keuangan sekaligus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang akan dijalankan pemerintah presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto.