Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menggodok formula aturan terkait pemusnahan barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia, termasuk yang bisa memberikan keuntungan bagi negara.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Rusmin Amin mengatakan bahwa formula itu melibatkan bea cukai, kejaksaan, hingga kepolisian.

“Termasuk juga kita lagi coba menggodok aturan ke depan terkait dengan barang pemusnahan dan sebagainya. Ini juga lagi kita formulasi dengan bea cukai, kejaksaan, dan kepolisian,” ungkap Rusmin saat ditemui di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Rusmin pun mengakui dalam proses penyitaan membutuhkan biaya, salah satunya untuk pemusnahan barang impor ilegal. Untuk itu, menurutnya, diperlukan pertimbangan agar pemusnahan barang impor ilegal itu bisa menguntungkan negara.

“Ada beberapa barang kan mau nggak mau kalau setelah penyitaan dan sebagainya ini pasti ada salah satunya yang jadi persoalan itu biasanya cost terkait dengan pemusnahan dan sebagainya, tetapi bagaimana itu menguntungkan bagi negara, ini kita lagi cari,” terangnya.

Kendati demikian, Rusmin menyampaikan bahwa aturan ini belum dituangkan menjadi draf.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa masuknya barang impor secara ilegal menjadi tantangan signifikan di Indonesia dengan implikasi yang luas terhadap perlindungan dan perekonomian masyarakat serta perekonomian domestik.

Rusmin mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor dengan terus berkoordinasi dan menjalin komunikasi pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

“Satgas akan terus melakukan pengawasan untuk melindungi industri dalam negeri. Selain itu, instansi yang tergabung dalam Satgas akan melanjutkan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” terangnya.

Adapun pada hari ini, Jumar (8/11/2024), Kemendag mengekspose kain gulungan yang diduga ilegal senilai Rp90 miliar di Jakarta Utara. Produk tersebut merupakan hasil temuan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, khususnya untuk produk tekstil dan produk tekstil (TPT).

Pengawasan dilakukan di dua tempat di Jakarta dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Barang-barang tersebut diduga melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 26 tahun 2021.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menuturkan bahwa pengawasan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri. Budi menyampaikan bahwa Kemendag berkomitmen untuk terus mengawal dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi industri dalam negeri.

Pada ekspose kali ini, pengawasan pertama dilakukan di Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat pada 30 Oktober 2024 dengan jumlah temuan 30.000 rol TPT bernilai sekitar Rp30 miliar. Kemudian, Pengawasan kedua, yaitu di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara pada 31 Oktober 2024 dengan jumlah temuan sebanyak 60.000 rol TPT bernilai sekitar Rp60 miliar.

Sederet dugaan pelanggarannya antara lain tidak dilengkapinya dokumen Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), dan registrasi pendaftaran barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L).

“Masuknya barang tanpa mengikuti ketentuan seperti ini merupakan musuh utama kita bersama, yangmenghambat tumbuhnya industri tekstil dalam negeri,” jelas Budi.

Adapun, sejak dibentuk pada 18 Juli 2024, Satgas telah melakukan kegiatan ekspose hasil temuan pengawasan sebanyak empat kali.

Jika diperinci, ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp41,19 miliar. Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp10 miliar.

Lalu, ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp11,45 milar. Sebagai tindak lanjut ekspose, Satgas telah melakukan pemusnahan barang hasil temuan pengawasan sebanyak dua kali, yaitu pada 2 dan 9 September 2024.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan masa tugas Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor berpotensi diperpanjang. Hal ini sejalan dengan akan berakhirnya masa tugas Satgas tersebut pada bulan Desember mendatang.

Pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kemendag) Nomor 932 Tahun 2024 yang ditetapkan mulai 18 Juli 2024. Satgas Barang Impor Ilegal akan bekerja sampai 31 Desember 2024.

Sebelum memutuskan untuk memperpanjang waktu tugas Satgas Barang Impor Ilegal itu, Budi mengatakan akan melihat situasi ke depan. Apabila ke depannya produk ilegal sudah tidak membanjiri pasar dalam negeri, Satgas akan diberhentikan. Jika sebaliknya, pihaknya akan memperpanjang masa tugas Satgas.

"Ya bisa saja, ini kan kita lihat ya kalau misalnya mudah-mudahan sih habis itu tidak ada barang ilegal ya, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada (barang ilegal), ya bisa kita teruskan," kata Budi usai menghadiri ekspose barang impor ilegal, di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi mengakui maraknya produk ilegal, khususnya tekstil yang masuk membuat industri tekstil dalam negeri terpuruk. Dia menyebut bahkan tidak berkembang akibat serbuan barang impor ilegal.

Pembentukan satgas barang impor ilegal menjadi salah satu upaya untuk melindungi industri dalam negeri, termasuk industri tekstil dan produk tekstil. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan penyitaan barang-barang impor ilegal.

"Ya salah satunya ini (penyitaan barang impor ilegal). Saya pikir banyak yang ingin bahwa industri kita itu tumbuh dengan baik, ya salah satunya banyak instrumen yang kita lakukan ya. Ini yang paling banyak atau paling sering dikeluhkan adalah barang-barang penyelundupan," imbuh Budi.

Sebagai informasi, Menteri Perdagangan (Mendag) sebelumnya Zulkifli Hasan memberikan keputusan dilanjut atau tidaknya masa tugas Satgas Barang Impor Ilegal pada pemerintahan Prabowo Subianto.

"(Satgas sampai akhir tahun 2024?) Selesai. Ya lanjut (atau tidak) terserah pemerintahan baru," kata Zulhas saat ditemui di Kawasan Kp Bangkong Reang, Wangunharjo Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (26/9/2024).

Saksikan juga video: Sidang Perdana Praperadilan Tom Lembong Digelar Senin 18 November

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal melakukan ekspose hasil pengamanan produk tekstil yang terduga impor ilegal berupa kain gulungan sebanyak 90.000 rol. Dari hasil penindakan tersebut, secara keseluruhan diperkirakan nilai barang sebesar Rp 90 miliar.

Budi Santoso mengatakan total 90 ribu rol kain gulungan itu berasal dari dua gudang. Lebih rinci, sebanyak 60 ribu rol disita di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dan sisanya di Gudang Roa Malaka Jakarta Barat.

"Jadi, pada hari ini tim Satgas impor seperti yang sudah dilakukan sebelumnya melakukan penyitaan barang ilegal, kain tekstil dan produk tekstil berupa kain gulungan yg diduga ilegal. Sebenarnya ada di dua lokasi, pertama di gudang ditemukan sebanyak 60 ribu rol senilai Rp 60 miliar di Gudang Kamal Muara dan satunya di Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai 30 miliar, totalnya Rp 90 miliar," kata Budi dalam acara Konferensi Pers, di Gudang Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menjelaskan produk tekstil tersebut diduga impor ilegal lantaran tidak memenuhi persyaratan impor, seperti tidak adanya persetujuan impor (PI), tidak ada Laporan Surveyor (LS) dan registrasi barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L).

Lebih lanjut, kain gulungan tersebut berasal dari China. Informasi ini didapatkan Budi dari keterangan pemilik produk tersebut. Untuk sementara ini, Budi menyebut produk tekstil tersebut akan disita.

Pihaknya masih menunggu itikad baik pelaku usaha agar memenuhi dokumen persyaratan impor. Namun, tidak menutup kemungkinan puluhan ribu kain gulungan tersebut akan dimusnahkan apabila tetap tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan impor.

"Berdasarkan keterangan dari pemilih barangnya, ini barang dari China. Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor. Nanti kita akan segera ketemu ya, ini barang harus diapakan. Yang jelas, ini sampai sekarang, secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor," imbuh Budi.

Dia menilai penyelundupan produk tekstil inilah yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri tidak berkembang. Untuk itu, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya akan terus melakukan pemberantasan produk impor ilegal.

"Ini salah satunya yang membuat industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang ilegal. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar terus melakukan pemberantasan, penyelundupan. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi barang penyelundupan seperti ini sehingga industri kita tidak dirugikan dan konsumen tidak dirugikan," jelas Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan proses investigasi untuk memastikan produk tersebut ilegal membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun, pihaknya memberi tenggat waktu hingga 3 minggu agar pelaku usaha tersebut melengkapi persyaratan impor.

"Dapat info-info ini, terus ada target, kita coba minta teman-teman di lapangan untuk memastikan terkait kelengkapan dokumen dan sebagainya. Nah sampai kita kasih waktu, kalau tidak salah sampai 1 November ya, itu kita belum dapat dokumen secara lengkap, ya udah," kata Rusmin.

Meski begitu, pihaknya masih memberi kelonggaran sampai minggu ini agar pelaku usaha dapat melengkapi persyaratan impor. Apabila sampai tenggat waktu yang diberikan tidak kunjung melengkapi, pihaknya akan memusnahkan barang tersebut.

"Nanti tim Satgas bertemu (pihak perusahaan). Tapi secara aturan kan dimusnahkan (barangnya)," imbuh Rusmin.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memperkirakan volume impor barang tekstil dan sepatu yang masuk secara ilegal ke pasar domestik mencapai 2 juta pasang per hari. Hal ini lantaran ada berbagai motif importir yang memanfaatkan celah regulasi Indonesia.

Wakil Ketua Umum API, Ian Syarif mengatakan Indonesia memiliki sejumlah aturan pembatasan dan perlindungan industri, kendati implementasinya masih disalahgunakan oleh oknum.

“Kami mencatat justru jumlah ilegal ini bisa mencapai 2 juta piece per hari dari sepatu dan tekstil, jumlah PPN yang bisa diraup kalau ilegal ini ditutup itu cukup signifikan sekitar 30 triliun per tahun," kata Ian dalam RDPU Baleg DPR RI, dikutip Rabu (5/11/2024).

Di samping itu, jumlah trade remedies atau instrumen perlindungan perdagangan Indonesia masih jauh lebih rendah ketimbang negara-negara produsen tekstil besar lainnya, seperti China, Amerika Serikat, maupun Uni Eropa.

Misalnya, Indonesia hanya memiliki 350 non tarifd barriers, sedangkan di AS mencapai 6.665 instrumen perlindungan, China sebanyak 2.223 instrumen dan Uni Eropa sebanyak 2.822 instrumen.

"Indonesia memiliki regulasi yang lemah di mana izin impor untuk pakaian jadi kita itu jauh lebih mudah dibanding ketika kita mau impor bahan baku tekstil, misalnya," tuturnya.

Di samping itu, Ian menerangkan sejumlah motif oknum yang memanfaatkan lemahnya regulasi perdagangan Indonesia. Pertama, terkait kehadiran pedagang langsung China tanpa izin tinggal yang memasarkan produknya di pasar dalam negeri, baru-baru ini telah dideportasi oleh Dirjen Imigrasi.

Pedagang asal China disebut banyak membuka tokonya di pusat perbelanjaan tekstil di Mangga Dua Jakarta, Cigondewah Bandung, Pekalongan hingga Tegal.

"Ini terjadi di Pasar Bandung, saat itu di demo oleh para pemilik toko dan mereka komplain ke Dirjen Imigrasi dan orangnya sudah dipulangkan, ketika tertangkap pasport nya itu milik orang yang sudah meninggal," jelasnya.

Tak hanya itu, berbagai cara yang dilakukan oknum lainnya yaitu dengan memasukkan barang ke Indonesia dengan borongan, barang kiriman, under voice, jual beli PI, dan menjual barang tanpa PPN.

"Instagram blogger dari Indonesia itu pergi kesana dan mereka memakai loop hole yang ada di beberapa PMK kita tentang barang bawaan sekitar US$500 untuk barang bawaan penumpang dan US$1.500 untuk pengiriman oleh pekerja luar negeri," tuturnya.

Lewat motif dan celah tersebut, volume impor ilegal pun makin melimpah dengan harga yang kelewat murah. Ian menerangkan bahwa industri tidak dapat menghadapinya karena IKM menjual baju misalnya dengan harga Rp25.000 per pasang.

Sementara, barang impor ilegal dijual dengan harga 50.000 per kilo sehingga per pasang bisa dijual mulai dari Rp10.000 hingga Rp5.000 per pasang.

"Jauh di bawah harga produksi kita bahkan harga produksi yang sudah di IKM pun yang di mana para IKM itu menggaji karyawannya itu mungkin sekitar Rp80.000-Rp100.000 per hari," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal yang dibentuk pada Juli 2024 akan selesai bertugas pada Desember 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan bahwa berlanjut atau tidaknya Satgas Impor Ilegal merupakan wewenang dari pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

“[Satgas akhir tahun ini] Selesai. [Lanjut atau tidaknya] Terserah pemerintah baru,” kata Zulhas, Kamis (26/9/2024).

Menurutnya, dibentuknya Satgas Impor Ilegal hanya untuk memberikan shock therapy atau terapi kejut bagi para importir nakal yang menyelundupkan produk ke Indonesia secara ilegal. Dengan demikian, Satgas Impor Ilegal ini bukan solusi permanen untuk membendung banjirnya produk impor di Tanah Air.

Kendati begitu, dia menilai keberadaan Satgas Impor Ilegal sudah cukup efektif untuk membendung maraknya barang impor ilegal ke Indonesia.

“Satgas itu kan bukan penyelesaian, cuma shock therapy. Udah cukup [efektivitas Satgas],” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin, menilai bahwa kehadiran Satgas Impor Ilegal sudah cukup efektif dalam mengatasi banjirnya produk impor ilegal di Tanah Air.

Dia mengibaratkan Satgas Impor Ilegal seperti antibiotik dalam membendung masuknya produk impor ilegal ke Indonesia. Hadirnya Satgas Impor Ilegal tentu akan membuat para importir nakal akan mencari celah lain untuk menyelundupkan barangnya ke Indonesia.

“Sama kayak antibiotik, kalau Anda sering makan antibiotik sebetulnya siap-siap bahwa penyakit Anda itu lebih kuat, makanya harus cari antibiotik yang lain. [Importir nakal] Pastikan nyari celah gimana caranya barang ilegal bisa masuk,” tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya pemerintah perlu mencari antibiotik lain untuk mencegah praktik-praktik ilegal tersebut. Misalnya, dengan memperkuat koordinasi antar daerah lantaran terkait pengawasan sebetulnya sudah diatur melalui Undang-undang No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sayangnya, Rusmin melihat bahwa fungsi pengawasan di beberapa provinsi belum berjalan dengan maksimal. Padahal, kewenangan tersebut ada di pemerintah daerah.

“Masih teman-teman di kementerian/lembaga atau pusat yang turun,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah pada Juli 2024 resmi membentuk Satgas Impor Ilegal, melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No.932/2024 dan bertugas hingga Desember 2024.

Melalui Keputusan ini, Zulhas mengharapkan kehadiran Satgas dapat menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

Kemudian, menciptakan koordinasi antar instansi yang efektif dalam pengawasan dan penanganan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, serta menjalin komunikasi serta informasi antar instansi terkait dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menduga para importir nakal sengaja menunggu mengirimkan barang ke Indonesia karena ada Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin.

Rusmin mendapat informasi tersebut dari pihak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri saat rapat bersama kementerian/lembaga (K/L).

"Kalau laporan dari beberapa K/L kita rapat dari minggu kemarin efektif. Malahan istilahnya seolah-seolah ada wait and see mereka ini untuk masukin barang ke Indonesia karena adanya Satgas. Info dari Bareskrim," kata Rusmin saat ditemui di Gudang Karpet di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten hari ini, Senin (23/9/2024).

Ketika ditanya mengenai perpanjangan masa tugas Satgas, Rusmin mengatakan pihaknya melihat terlebih dahulu tren datanya seperti apa. Apabila gempuran produk impor ilegal yang masuk ke pasar dalam negeri menurun atau bisa dianggap aman, Rusmin menyebut masa tugas Satgas bisa selesai sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni di akhir 2024.

"Ya kan pasti kita juga lihat nggak hanya sekedar meng-cut. Tapi juga lihat tren datanya seperti apa. Kalau memang nanti misal menurun atau dianggap aman. Kita lihat dari perkembangan yang ada, data-data yang masuk," terangnya.

Saat ditanya kemungkinan importir memasukkan barang ilegal kembali usai Satgas berakhir, Rusmin optimistis para importir mengurus dokumen perizinan impor sesuai peraturan. Dengan begitu, dia bilang tidak ada lagi impor ilegal yang menyerbu pasar dalam negeri.

"Ya, mungkin bisa saja (masuk ke Indonesia). Ternyata ini susah (masuknya). Mereka harus mengurus dokumen sesuai peraturan," tambahnya.

Sebagai informasi, pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 932 Tahun 2024 yang ditetapkan mulai 18 Juli 2024. Satgas Barang Impor Ilegal akan bekerja sampai 31 Desember 2024.

"Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor bertugas sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024," tulis aturan tersebut, dikutip Minggu (21/7/2024).

Satgas Barang Impor Ilegal akan bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importir yang melakukan importasi barang secara ilegal. Selain itu, menelusuri apakah barang di pasaran yang akan ditindak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau tidak.

"Tugasnya antara lain melakukan inventarisasi permasalahan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, kemudian memetakan sasaran, program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk SNI dan pajak," ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas.

Kementerian Perdagangan menyita barang elektronik hingga pakaian impor ilegal. Ada sembilan barang impor ilegal yang disita karena tidak memenuhi hasil pengawasan di luar kawasan pabean (post-border).

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Rusmin Amin mengungkap nilai barang-barang impor itu sebesar Rp 1,33 miliar. Produk yang diekspose merupakan hasil pengawasan Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) Makassar periode Januari-Juli 2024.

"Berdasarkan hasil pengawasan, kami menemukan ada pelanggaran atas tata niaga impor post-border berupa ketiadaan dan ketidaksesuaian dokumen Laporan Surveyor (LS) sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor & Tahun 2024. Kami mengimbau para pelaku usaha tertib hukum dalam menjalankan usahanya," kata Rusmin, dalam keterangannya, dikutip Jumat (13/9/2024).

Rusmin mengungkapkan, BPTN Makassar telah mengidentifikasi sembilan produk impor post-border yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Produk-produk tersebut antara lain dari kategori Barang Modal Tidak Baru (BMTB), plastik hilir, barang tekstil sudah jadi lainnya, katup, produk elektronika tertentu, produk keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L), alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP), pakaian jadi, serta aksesoris pakaian jadi.

"Keberhasilan BPTN Makassar mengamankan produk-produk ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen pemerintah untuk melindungi konsumen. Pengawasan terhadap produk asal impor post-border, adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memberantas produk yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Rusmin.

Rusmin menerangkan, pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha kali ini adalah tidak memiliki perizinan yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan serta Pengaturan Impor dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

Turut hadir Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Fajarini Puntodewi, Direktur Tertib Niaga Tommy Andana, Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) Makassar Erizal Mahatama, Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) IV Oki Sri Swastini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar Arlin Ariesta dan perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui bahwa barang impor ilegal masih membanjiri Indonesia. Angka barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia menyentuh 35%. Artinya, pemberantasan produk impor ilegall harus menjadi prioritas pemerintah.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa berdasarkan temuan dari Kementerian UMKM, terdapat 35% produk-produk yang menguasai pasar Indonesia yang tidak terdata dengan baik.

“35% [produk impor ilegal] itu besar,” kata Zulhas dalam acara CNBC Indonesia: Trade Corner Special Dialogue bertajuk ‘Strategi & Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga tantangan di WTO’ di Auditorium Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Kemendag, Bara Khrisna Hasibuan, menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan riset penelitian lapangan untuk mengukur seberapa jauh dominasi dari barang impor ilegal di Indonesia.

Dia mengklaim bahwa Kemendag telah melakukan pemeriksaan silang (cross-check) terhadap temuan dari data Kementerian UMKM. Dia pun mengaku bahwa pasar Indonesia dibanjiri barang impor ilegal.

“Memang kenyataannya, memang pasar Indonesia itu dipenuhi oleh barang-barang import ilegal,” ujar Bara.

Adapun, sejak dua bulan lalu, Bara menuturkan bahwa Kemendag telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani barang-barang impor ilegal.

Nantinya, Satgas ini akan bekerja hingga Desember mendatang yang diharapkan bisa mengurangi dominasi market share dari barang impor ilegal.

Pasalnya, Bara menekankan bahwa pemerintah tidak mau Indoensia menjadi surga bagi barang impor ilegal. Terlebih, barang impor ilegal memberikan dampak buruk bagi industri domestik, salah satunya karena harganya yang murah dibandingkan harga di pasar.

“Karena barang-barang impor ilegal yang berada di situ, yang dijual itu harganya sangat murah di bawah harga pasar, sehingga barang-barang industri lokal kita yang diproduksi oleh industri lokal tidak bisa compete dengan barang-barang tersebut,” ungkapnya.

Terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Moga Simatupang, mengatakan pihaknya masih mendalami kasus impor ilegal, mulai dari persentase impor ilegal di pasar hingga aktor atau dalang di baliknya.

“Kita akan melihat persentase berapa banyak sebetulnya barang impor ilegal dan legal yang dijual di pasar hingga aktor dan negara asal impor tersebut,” kata Moga dalam keterangan resmi di laman resmi Kemendang, dikutip pada Kamis (29/8/2024).

Moga menyampaikan bahwa pembahasan terkait barang impor ilegal masih dikaji secara internal. Namun dalam waktu dekat, dia akan membawa kajian itu kepada pihak terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan para ahli dari perguruan tinggi.

Kemendag pun menargetkan kajian pendalaman terkait kasus impor ilegal diterbitkan sebelum Oktober 2024. “Tadi pagi baru dibahas internal di Kemendag, mungkin dalam waktu dekat sama stakeholder lainnya, sebelum Oktober mudah-mudahan terbit,” ungkapnya.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyoroti maraknya penyelundupan barang impor. APPBI mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan dari hulu yakni di pelabuhan.

"Kami mendorong pemerintah perlu meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan yang tidak terkontrol. Banyak produk ilegal masuk melalui jalur-jalur yang tidak diawasi dengan baik," ujar Ketua Dewan Pembina APPBI Arnes Lukman, dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (9/8/2024).

Arnes menilai Bea Cukai juga memiliki peran penting dalam pengawasan ini. Menurutnya, peningkatan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan harus menjadi prioritas utama.

"Pintu masuk barang kan dari Pelabuhan, tindakan sudah harus selesai disana dan tidak boleh beredar. Jadi pemerintah harus fokus," tuturnya.

Ia juga menyebut pemerintah harus bisa membedakan mana barang merek global dengan barang penyelundupan. Menurutnya, barang merek global harusnya tidak dipersulit untuk masuk ke dalam negeri.

"Yang paling tepat disasar pemerintah adalah maraknya penyelundupan barang impor, karena yang jadi musuh bersama kita itu penyelundupan. Jangan malah dibenturkan antara merek global dan merek lokal," ujarnya.

Arnes menilai regulasi terkait impor yang dibuat pemerintah yang menyasar produk tertentu karena memang perlu adanya proteksi terhadap produk lokal merupakan hal baik. Namun ia menilai perlu adanya aturan yang lebih sepesifik dan detail terkait hal ini.

"Akibat peraturan yang complicated, dampaknya jadi kemana-mana, yang mesti dijaga itu kebijakan soal impor harus jelas dan bisa 'cover both side', baik bagi produk, pasar, konsumen, produsen maupun importir," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha mal blak-blakan terkait dengan penyebab bisnis ritel fesyen department store seperti Matahari bisa merosot, bahkan ada yang sampai tutup gerai.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, mengakui bahwa saat ini ritel di sektor makanan minuman atau FnB masih menjadi penopang utama kinerja pusat perbelanjaan atau mal. Sebaliknya, ritel fesyen departement store disebut sedang tidak baik-baik saja pertumbuhan bisnisnya.

Dia menjelaskan, daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah yang melemah ditambah dengan maraknya produk impor ilegal yang murah semakin memperparah kondisi bisnis departement store dan pusat belanja.

"Makanya kenapa impor ilegal begitu marak, harga satuannya kan murah, beli di Tanah Abang Rp100.000 dapat 3, itu kan kelas menengah bawah itu akhirnya ke sana," ujar Alphonzus, Kamis (8/8/2024).

Semakin maraknya produk fesyen impor ilegal yang punya harga murah membuat ekspansi bisnis departement store mandek. Menurut Alphonzus, saat ekspansi ritel membuka gerai baru terhambat, maka secara otomatis menurunkan kinerja pusat perbelanjaan.

Para pengusaha ritel yang menahan diri untuk melakukan ekspansi gerai diakui Alphonzus menjadi tantangan utama para pengusaha pengelola pusat perbelanjaan untuk bertumbuh.

"Contoh, Matahari Departement Store biasanya setiap tahun punya target 10-15 toko baru, tahun ini hanya menargetkan 4, bahkan menutup 10 toko. Hypermart juga sama, tahun ini relatif tidak membuka toko baru. Dari brand lain semua menahan diri," ungkap Alphonzus.

Oleh karena itu, Alphonzus menegaskan agar pemerintah bisa mengambil langkah tepat dalam mengatur impor. Menurutnya, pembatasan dan pemberantasan harus dilakukan pada impor ilegal produk fesyen termasuk tekstil.

Sebaliknya, dia meminta agar impor pakaian yang selama ini dilakukan ritel departement store secara legal untuk tidak dihambat. Musababnya, dia memastikan bahwa banjirnya barang impor ilegal bukan hanya merugikan para pengusaha ritel departement store dan pengusaha mal, tapi dampak lebih buruk yaitu mematikan industri tekstil dalam negeri. Apalagi, daya beli yang melemah berisiko memperburuk keadaan.

"Makanya industri tekstil nasional terdampak, karena diserbu yang murah [impor ilegal], kemudian kebetulan orang kelas menengah bawah daya beli lagi menurun. Ini gayung bersambut," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (24/7/2024), PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF) menorehkan kinerja lesu sepanjang semester I/2024 seiring dengan penurunan laba bersih dan pendapatan.

Mengacu laporan keuangan di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), laba bersih LPPF turun 8,44% secara year-on-year (YoY) periode Januari-Juni 2024 menjadi Rp626,1 miliar, dibandingkan periode sama 2023 sebesar Rp683,87 miliar.

Turunnya laba bersih LPPF disebabkan pendapatan yang juga turun 2,57% menjadi Rp3,75 triliun, dibandingkan periode 6 bulan pertama 2023 sebesar Rp3,85 triliun.

CEO Matahari, Monish Mansukhani, mengatakan hasil keuangan di paruh pertama 2024 menunjukkan lemahnya kemampuan belanja konsumen yang masih terus berlanjut, terutama untuk pakaian dan alas kaki.

"Meskipun begitu, kami tetap berkomitmen pada rencana-rencana strategis untuk pertumbuhan jangka panjang,” ujarnya dalam keterangan resmi Rabu (24/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut membentuk tim khusus untuk mencari bandar dari warga negara asing (WNA) yang memasok barang impor ilegal di pusat-pusat grosir besar seperti Tanah Abang dan Mangga Dua, Jakarta. Menurut Zulkifli, tim tersebut bekerja sama dengan lembaga terpercaya, yang melakukan penyelidikan secara diam-diam.

"Kami bekerja dengan lembaga yang bisa dipercaya secara diam-diam. Kita survei secara mendalam kemudian juga di pusat-pusat grosir, di berbagai tempat kita akan survei, kita riset bagaimana warga negara asing bisa menjadi bandar di tempat-tempat mal besar itu," kata Zulkifli di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Zulkifli mengatakan, berdasarkan temuan Satuan Tugas (satgas) Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Kawasan Pantai Indah Kapuk, pada Juli lalu, importir barang ilegal merupakan warga negara asing (WNA). WNA tersebut mengambil barang dari luar negeri dan dijual melalui perdagangan digital serta dipasok ke distributor besar di pusat-pusat perbelanjaan.

Menurut Zulkifli, hal ini membuat peredaran barang impor ilegal semakin marak dan mengalahkan produk-produk dalam negeri.

"Saya kira banyak sekali warga negara luar yang beroperasi, berusaha atau berdagang di distributor-distributor besar di mal-mal besar, di pusat-pusat grosir besar seperti Tanah Abang atau Mangga Dua," ujar Zulkifli.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga sedang melakukan riset terkait peredaran barang impor di Indonesia. Hal ini terkait dengan cara masuk barang, pendistribusian hingga penjualan.

"Kalau dari Bareskrim orang akan langsung tahu, tapi yang kita riset pelan-pelan sehingga secara ilmiah tergambar dengan baik. Kita riset berapa banyak yang tidak memenuhi ketentuan dan ini kita akan mendapat gambaran yang lebih jelas," katanya.

Sebelumnya, Satuan Tugas (satgas) Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau satgas impor ilegal mengekspos hasil temuan senilai Rp 46 miliar yang terdiri dari barang elektronik, tekstil, alas kaki dan lainnya. Zulkifli mengatakan, keseluruhan temuan barang tersebut tidak memenuhi kepatuhan dalam importasi yang sesuai dengan perundang-undangan sehingga diduga barang ilegal.

"Dari hasil penindakan tersebut keseluruhan diperkirakan nilai barang ianya sebesar Rp 46.188.205.400," ujar Zulkifli.

Adapun dari hasil penindakan tersebut, Bareskrim Polri menemukan 1.883 bal pakaian bekas dan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tanjung Priok mengamankan 3.044 bal pakaian bekas.

KPU Bea Cukai Cikarang mengamankan barang berupa 695 produk jadi (karpet, handuk, perlak dan lainnya), 332 pak tekstil, 43 kosmetik, 371 alas kaki, 6.579 barang elektronik serta 5.896 pieces garmen. Sedangkan Kemendag mengamankan kain gulungan (TPT) sebanyak 20.000 rol.

Zulkifli mengatakan, temuan tersebut memiliki potensi kerugian negara hingga Rp 18 miliar. Barang-barang tersebut juga berasal dari berbagai negara yang impor oleh warga negara asing (WNA).

Lebih lanjut, Ia meminta kepada semua pihak untuk bekerja sama dalam memberantas masuknya barang ilegal ke Indonesia. "Kita minta seluruh pihak untuk kerja sama agar ini bisa kita tertibkan, ini keluhan yang bertubi-tubi datang ke kami," katanya.

IDXChannel – Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, mengajak masyarakat untuk tidak membeli barang impor ilegal yang tidak jelas masuknya ke Indonesia. Sebab, setiap barang tersebut tidak membayar bea masuk ke negara.

"Misalnya kalau bapak ibu belanja beli kaos dari luar negeri 60 ribu dapat tiga, karena kan tiap kaos masuk itu bea Rp60 ribu masuk ke negara. Kalau kalau kita beli baju kaos Rp50 ribu di mall dari luar jangan bangga, itu pasti masuknya enggak bener," kata dia

Untuk memberantasnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Polri dan Satgas Impor Ilegal melakukan penyitaan terhadap barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Adapun total barang impor ilegal yang disita ini senilai Rp46,1 miliar.

Mendag menyatakan barang-barang ini terdiri dari barang berupa tekstil dan produk tekstil (TPT) sebanyak 20 ribu rol. Barang-barang tersebut diduga tidak dilengkapi dokumen perizinan impor.

"Artinya, barang itu masuk enggak jelas isinya serda dokumen yang lainnya, terkait asal barang sebanyak 20 ribu rol. Dari hasil tindak tersebut keseluruhan barang diperkirakan nilai barang yakni sebesar RP46,1 miliar (46.1811.205.400)," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu di Cikarang, Selasa (6/8/2024).

Selain Kemendag, Satgas Impor Ilegal seperti Bareskrim Polri juga melakukan penindakan terhadap pakaian bekas dengan total 1.883 bal. Ditjen Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok mengamankan sebanyak 3.044 bal.

Kantor Pengawasasn dan Pelayanan Bea Cukai Cikarang juga telah mengamankan ratusan produk jadi seperti seperti karpet handuk, pack testil, nilon polister, alas kaki. Kemudian juga terdapat 6.578 barang elektronik seperti laptop, handphone, mesin fotocopy dan 5.896 picis garmen.

"Ini merupakan penindakan sejak kemarin Satgas kita bentuk, sampai nanti Desember akan terus," kata dia.

Adapun Zulhas menyebut barang-barang itu didapatkan dari berbagai negara. Negara-negara itu terdiri dari negara ASEAN, Tiongkok hingga negara di Asia Selatan.

(Febrina Ratna)