Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) nomor 44 tahun 2024. Peraturan ini berisi tentang Profesi, Karier dan Penghasilan Dosen.

Melansir laman jdih.kemdikbud.go.id, Permendikbudristek 44 tahun 2024 telah ditetapkan pada 10 September 2024. Bahkan sudah diundangkan pada 18 September 2024.

Nantinya Permendikbudristek itu akan disosialisasikan pada 3 Oktober 2024. Sosialisasi dilakukan melalui kanal YouTube Kemdikbud RI.
Dalam detail status Permendikbudristek tersebut, Permendikbudristek 44 tahun 2024 sekaligus mencabut Permendikbudristek terkait sebelumnya. Setidaknya ada 9 Permendikbud yang dicabut.

Berikut Peraturan Menteri yang dicabut atas diundangkannya Permendikbudristek 44 tahun 2024:

1. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2008
2. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013
3. Peraturan Menteri Nomor 92 Tahun 2014
4. Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2016
5. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017
6. Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2017
7. Peraturan Menteri Nomor 91 Tahun 2017
8. Peraturan Lainnya Nomor 8 Tahun 2018
9. Peraturan Lainnya Nomor 7 Tahun 2019

Dalam abstraksi Permendikbudristek 44, dijelaskan jika Permendikbudristek ini hadir untuk meningkatkan tata kelola profesi dan karier dosen yang lebih baik, efektif, dan efisien. Permendikbudristek ini disebut akan juga akan memberikan kepastian hukum terhadap pemberian tunjangan serta penghasilan bagi dosen.

"Menyesuaikan ketentuan profesi, karier, dan penghasilan Dosen," jelas abstraksi pada laman jdih.kemdikbud.go.id.

Dijelaskan bahwa beberapa pengaturan mengenai profesi, karier, dan penghasilan dosen pada perguruan tinggi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini. Sehingga Permendikbudristek sebelumnya perlu diganti.

Dalam Permendikbudristek ini diatur status dan jabatan akademik dosen. Selain itu diatur juga kualifikasi dan kompetensi dosen, pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian dosen.

Diatur pula hal seperti sertifikasi dosen, beban kerja dosen, kode etik dosen, pengelolaan kinerja dosen, rencana pengembangak karier dosen, penugasan dosen, promosi dan demosi dosen, profesor kehormatan, gaji dosen dan penghasilan lain dosen.

Baca juga: Keren! Dosen dan Mahasiswa Unpad Masuk Daftar 2% Ilmuwan Teratas Dunia

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Kasus kekerasan di lingkungan pendidikan masih terus terjadi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sedang mempersiapkan Peraturan Menteri (Permen) untuk mencegah kekerasan.

"Kemendikbudristek sedang menyiapkan Permendikbudristek untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan tinggi," beber Sekjen Kemendikbudristek, Suharti, dalam diskusi 10 Tahun Bersinergi Membangun SDM Nasional di YouTube FMB9ID_IKP, Selasa, 17 September 2024.

Suharti mengatakan Permendikbudristek yang bakal diterbitkan tidak lagi sekadar fokus pada kekerasan seksual. Melainkan pada tiga jenis kekerasan.
"Kekerasan, kekerasan seksual, dan juga intoleransi," papar dia.

Suharti berharap Permendikbudristek ini dapat menjadi landasan dan pijakan bagi perguruan tinggi. Termasuk, di dalamnya kampus didorong membentuk satgas.

"Juga bagaimana satgas itu harus bekerja ketika mendapatkan aduan, tidak hanya mendapatkan aduan, mereka juga harus proaktif menemukan mengenali ketika ada isu indikasi kekerasan di lapangan," ujar dia.

Terbaru, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Keodkteran Universitas Diponegoro (Undip) Aulia Risma Lestari mengalami perundungan hingga berujung bunuh diri. Setelah sempat mengelak, Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko mengakui masih ada bullying PPDS Undip di RSUP dr. Kariadi, Semarang.

"Kami menyampaikan dan kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal Kami terjadi praktik-praktik atau kasus perundungan dalam berbagai bentuk, derajat, dan hal," ungkap Yan.

Ia meminta maaf kepada masyarakat hingga kementerian atas kasus perundungan itu. "Kami memohon maaf kepada masyarakat terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikbudristek, dan Komisi IX, Komisi X DPR RI. Kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam menjalankan proses pendidikan khususnya kedokteran spesialis ini," tutur dia.

Baca juga: Kasus Perundungan PPDS Undip, Kuasa Hukum Keluarga Aulia: Kejahatan Oleh Intelektual Lebih Parah dari Preman

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Anggota Komisi X DPR, Muhamad Nur Purnamasidi mengingatkan penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai momentum mempercepat sertifikasi guru.

"Terbitnya Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pendidikan Profesi Guru pada bulan Mei 2024 yang lalu, wajib dijadikan momentum, khususnya untuk mempercepat proses mensertifikasi hampir 1,6 juta guru yang belum pernah mendapatkannya," kata Purnamasidi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.

Hal tersebut, kata dia, sebagai langkah untuk mengantisipasi penurunan nilai profesi guru sebagai tenaga pendidik dibandingkan dengan profesi lain, hingga potensi terjadinya "krisis guru". "Jika kondisi ini di biarkan, bukan tidak mungkin di masa yang akan datang, minat menjadi guru akan mengalami penurunan yang drastis, dan pada titik tertentu kita akan mengalami 'krisis guru'. Sesuatu yang mengancam pencapaian target Indonesia Emas Tahun 2045," ujarnya.
Dia lantas menuturkan bahwa dari data yang diperolehnya terdapat penurunan persentase guru bersertifikat pendidik dari sebesar 46 persen pada 2019, menjadi 44 persen pada 2023. Selain itu, lanjut dia, jumlah guru bersertifikat yang memasuki masa pensiun lebih besar dibandingkan kecepatan Direktorat Pendidikan Profesi Guru dalam mensertifikasi guru dalam jabatan selama kurun waktu di atas.

"Akibatnya, proporsi jumlah guru yang tersertifikasi atau memiliki kompetensi yang baik dan memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah guru yang belum tersertifikasi dengan pendapatan jauh di bawah layak," tuturnya.

Untuk itu, dia meminta agar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim wajib melaksanakan Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 tentang PPG secara maksimal di akhir masa jabatannya yang kurang dari empat bulan lagi. Berdasarkan informasi yang ada, tambah dia, jumlah anggaran yang tersedia pada APBN 2024 dapat mensertifikasi lebih dari 800.000 guru dalam jabatan, baik di sekolah umum dan/atau madrasah.

"Waktu pelaksanaan sertifikasi bisa lebih dipercepat, dari 6 bulan menjadi hanya 1,5 bulan, dan dengan kemajuan teknologi yang ada, pelaksanaannya bisa di mix, antara yang melalui LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) dengan metode pembelajaran secara online. Tentu dengan jaminan, output-nya benar benar bisa di pertanggungjawaban," paparnya.

Dia berharap PPG dapat dilakukan secara cepat dan masif. Dia pun menegaskan Komisi X DPR selaku mitra dari Kemendikbudristek akan mengawasi pelaksanaannya agar dapat mewujudkan guru yang kompeten dan sejahtera.

"UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengamanahkan paling lambat tahun 2015 semua guru dalam jabatan wajib sudah tersertifikasi, yang jumlahnya lebih dari 3 juta guru. Faktanya hingga sejak 2015 sampai dengan Juli 2024 atau 9 (sembilan) tahun sejak tenggat mandat UU 14/2005 berakhir, masih ada 1,6 juta guru yang belum juga tersertifikasi," ujar dia.

Baca juga: Akhirnya, 141 Guru Honorer Terdampak 'Cleansing' Telah Kembali Mengajar

(CEU)