KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan penataan kawasan permukiman kumuh di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya di Kampong Amau, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, upaya penanganan permukiman kumuh perlu dilakukan secara kolaboratif dan terpadu dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) hingga tuntas.

"Penataan kawasan permukiman kumuh jangan hanya mengerjakan fisik yang sifatnya terbatas, tapi perlu perencanaan serta penataan yang komprehensif. Sehingga, permukiman kumuh dapat ditangani dengan tuntas, melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat," ujarnya dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin (30/9/2024).

Penataan kawasan Kampong Amau seluas 17,29 hektar dikerjakan Kementerian PUPR melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Babel pada Mei 2021-April 2022.

Anggaran penataan kawasan ini Rp 8,6 miliar yang bersumber dari loan Islamic Development Bank (IsDB).

Kasi Wilayah II BPPW Babel, Khoirul Hakim mengatakan lingkup pekerjaan penataan ini meliputi pembangunan jalan beton, jalan aspal hotmix, drainase lingkungan, dan penataan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai taman lingkungan dan taman rekreasi.

"Penataan Kampong Amau berawal dari kawasan permukiman kumuh yang sering terdampak banjir. Penataan dilakukan melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk menangani kawasan kumuh serta meningkatkan sosial dan ekonomi masyarakat," jelasnya.

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas PUPR Kabupaten Belitung, Masali mengapresiasi penataan Kampong Amau yang dilakukan oleh Kementerian PUPR.

"Kampung ini daerah cekungan yang merupakan pusat banjir. Sebelumnya banjir karena hujan dan air pasang bisa 2-3 jam, karena proyek ini berkurang jadi 30 menit sudah surut airnya,” tandasnya.

Salah satu warga Kampong Amau Mutia mengatakan penataan RTH Kampong Amau juga telah dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat berkumpul dan berolahraga.

"Di sini dijadikan tempat ibu-ibu senam seminggu dua kali. Anak-anak juga main di sini, ramai," tukasnya.

Belitung: Guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan penataan kawasan permukiman kumuh di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya di Kampong Amau, Kelurahan Parit, Tanjung Pinang Belitung.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, upaya penanganan permukiman kumuh perlu dilakukan secara kolaboratif dan terpadu dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) hingga tuntas.

"Penataan kawasan permukiman kumuh jangan hanya mengerjakan fisik yang sifatnya terbatas, tapi perlu perencanaan serta penataan yang komprehensif. Sehingga, permukiman kumuh dapat ditangani dengan tuntas, melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Minggu, 29 September 2024.

Baca juga: Mitigasi Risiko Bidang Perumahan, Bantuan Rumah Dipastikan Tepat Sasaran

Penataan kawasan Kampong Amau seluas 17,29 ha dikerjakan Kementerian PUPR melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bangka Belitung pada Mei 2021-April 2022. Anggaran penataan kawasan ini Rp8,6 miliar yang bersumber dari loan Islamic Development Bank (IsDB).
Kasi Wilayah II BPPW Babel Khoirul Hakim mengatakan lingkup pekerjaan penataan ini meliputi pembangunan jalan beton, jalan aspal hotmix, drainase lingkungan dan penataan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai taman lingkungan dan taman rekreasi.

“Penataan Kampong Amau berawal dari kawasan permukiman kumuh yang sering terdampak banjir. Penataan dilakukan melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk menangani kawasan kumuh serta meningkatkan sosial dan ekonomi masyarakat,” jelas Khoirul Hakim.

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas PUPR Kabupaten Belitung Masali mengapresiasi penataan Kampong Amau yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. “Kampung ini daerah cekungan yang merupakan pusat banjir. Sebelumnya banjir karena hujan dan air pasang bisa 2-3 jam karena proyek ini berkurang jadi 30 menit sudah surut airnya,” ujar Masali.

Salah satu warga Kampong Amau Mutia mengatakan penataan RTH Kampong Amau juga telah dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat berkumpul dan berolahraga. “Di sini dijadikan tempat ibu-ibu senam seminggu dua kali. Anak-anak juga main di sini, ramai,” ungkap dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

TEMPO.CO, Bangka Belitung - Tidak banyak aktivitas yang terjadi di Taman Siburik di Kampung Amau, Kelurahan Parit, Kabupaten Bangka Belitung, pada Kamis, 26 September 2024. Namun pagi itu, sekitar pukul 08.50, tampak sejumlah warga membersihkan area taman.

Kampung Amau terletak di Kecamatan Tanjung Pandan dan menjadi bagian dari penataan kawasan kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penataan kampung ini mencakup penataan kawasan seluas 17,29 hektare. Termasuk pembangunan Taman Siburik yang difungsikan sebagai ruang terbuka hijau.

Penataan Kampung Amau dikerjakan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bangka Belitung pada Mei 2021 hingga April 2022. Proyek ini menelan anggaran Rp 8,6 miliar yang bersumber dari pinjaman Islamic Development Bank (IsDB).

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas PUPR Kabupaten Belitung, Masali, mengklaim Kampung Amau yang dulu menjadi langganan banjir—karena wilayahnya berupa cekungan—telah mengalami perubahan signifikan. Masali mengakui air masih menggenang di Kampung Amau bila hujan deras turun. Namun, sudah tidak separah dulu karena sudah dibangun kolam retensi.

“Sekarang genangannya tidak tinggi bisa surut dalam 30 menit setelah hujan berhenti,” kata Masali di Taman Siburik, Kamis, 26 September 2024. Sebelumnya, kata dia, banjir bisa mencapai 1 meter dan terjadi selama dua hingga tiga jam.

Bahkan, menurut Staf Wilayah II BPPW Kepulauan Bangka Belitung, Wotto Iskandar, Kampung Amau bisa benar-benar bebas banjir bila sudah memiliki tiga kolam retensi. “Kalau kami hitung, hujan dalam rentang waktu 3 hingga 4 jam tidak akan menyebabkan banjir,” kata Wotto.

Kendati begitu, ia mengatakan pembangunan kolam retensi baru terkendala program Kotaku yang sudah berakir sejak tahun lalu. Karenanya, ia berharap ada program baru di era pemerintahan baru. “Kepala negara yang baru, mungkin nanti ada programnya,” kata Wotto.

Masih Ada Sisa Kekumuhan

Meski penataan Kawasan Kampung Amau diklaim mengubah wajah perkampungan kumuh menjadi bersih dan bebas banjir, sejumlah persoalan masih terjadi. Di Taman Siburik, misalnya, sampah-sampah plastik masih mengotori kolam retensi. Dari pantauan Tempo di Taman Siburik, Kamis kemarin, tidak tampak ada tempat sampah di area terbuka ini.

Sementara itu, Staf Wilayah II BPPW Kepulauan Bangka Belitung, Wotto Iskandar, mengklaim sampah-sampah tersebut merupakan kiriman dari wilayah hulu. Ia tidak menampik masih ada kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Namun, ia mengklaim pemerintah telah melakukan edukasi kepada masyarakat.

“Kalau di kelurahan kan sering ada kegiatan masyarakat,” kata Wotto. “Kami memang berharap kesadaran masyarakat.”

Tak cuma sampah yang mengotori kolam retensi, persoalan lain di Taman Siburik Kampung Amau terjadi pada fasilitas toilet umum. Dua toilet yang disediakan tidak berfungsi semestinya. Pada Kamis itu, satu toilet terkunci, sedangkan satu lainnya tercemar sampah. Lantainya kotor berkerak. Bau pesing juga menyeruak begitu pintu dibuka. Adapun di luar toilet, dua wastafel tidak bisa difungsikan karena keran rusak.

Salah satu warga yang saat itu bertugas membersihkan Taman Siburik, Gatot, mengatakan toilet itu terbengkalai bukan karena tidak dirawat. "Tapi, dirusak oknum masyarakat,” ujarnya. Gatot menduga, pelakunya adalah remaja yang biasa nongkrong di ruang terbuka hijau ini

Menurut Gatot, keamanan di area ini memang menjadi persoalan. Sementara, kata dia, otoritas terkait di kampung ini tidak menjalankan perannya secara maksimal. “Ada Babinsa, tapi nggak pernah control,” ujar Gatot. “Kalau ada pengawasan keamanan rutin, saya rasa bisa ada efek jera.”

Tak Cukup Hanya Membangun Infrastruktur

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, persoalan-persoalan di Taman Siburik Kampung Amau, Belitung, terjadi karena pemerintah hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik. “Tidak didukung dengan pembangunan infrastruktur sosial, transforasi budaya hidup sehat dan hijau, dan semacamnya,” kata Nirwono melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Sabtu, 28 September 2024.

Nirwono juga mengatakan Program Kotaku Kementerian PUPR mesti dievaluasi bila akan dilanjutkan. Ia berujar, pembangunan atau perbaikan infrastruktur fisik harus diiringi pembentukan komunitas penggiat atau peduli lingkungan.

Sebab, untuk mencapai tata kelola kawasan yang baik, mesti ada sejumlah kriteria yang dipenuhi, termasuk tersedianya pengolahan sampah, tempat pembuangan sampah, serta instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) domestik. Kriteria lainnya, yaitu rumah sehat, jalan cukup lebar, saluran air bersih, jaringan utilitas terpadu, ruang terbuka hijau yang memadai, jalur evakuasi dan tempat evakuasi, serta komunitas masyarakat peduli lingkungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Momentum Pilkada Jakarta yang sudah di depan mata memunculkan harapan bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya.

Syarif (39), warga Palmerah, Jakarta Barat, mengatakan, transportasi adalah salah satu sektor yang mesti mendapatkan perhatian lebih oleh pemimpin Jakarta yang akan datang.

"Transportasinya harus diperbaiki. Karena macetnya parah banget sih," ujar Syarif saat dijumpai di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (11/8/2024).

Menurut dia, sebenarnya ragam transportasi umum di Jakarta sudah sangat bervariasi. Tetapi, jumlah armada masing-masing mode transportasi masih kurang memadai.

Syarif mencontohkan sang istri yang setiap hari mesti berdesak-desakkan di kereta Commuter Line (KRL), tepatnya di Stasiun Manggarai. Kepadatan yang tidak keruan ini disebut terjadi saat berangkat dan pulang bekerja.

"Fasilitas umum perlu digalakkan lagi. Sudah bagus tapi perlu dibanyakin lagi armadanya," lanjut dia.

Selain itu, Syarif juga berharap pemimpin Jakarta ke depan dapat menindak tegas para pengguna jalan yang tidak taat aturan.

Sebab, salah satu alasan Jakarta macet adalah karena orang-orang tidak mau mengikuti rambu-rambu yang ada.

"Yang bikin macet itu karena orang yang lawan peraturan. Kadang lampu (lalu lintas) merah, dia tetap jalan. Jadi, yang sebelah sini ketahan. (Ada juga) yang lawan arah. Itu sih bikin macet. Masuk jalur busway (Transjakarta) juga,” lanjut Syarif.

Lain halnya dengan Silvi (54), warga Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia berharap gubernur terpilih Jakarta nanti bisa menghapus praktik pungutan liar (pungli) yang menjamur dari RT hingga ke tingkat di atasnya.

"Sekarang kan masih banyak pungli, dari masalah RT/RW semuanya. Dari bawah sampai ke atas. Kalau atas tegas, bawah kan takut," ujar Silvi saat ditemui di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Silvi mengatakan, praktik pungli bisa dihapuskan selama pemimpin tertinggi memiliki keinginan kuat. Ia menilai, hal ini sudah dibuktikan pada masa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menduduki kursi DKI 1.

"Zaman dia (Ahok) sebentar. Itu kan enggak sampai lima tahun, tapi lancar jaya administrasi. Kayak, kita enggak ada yang dipersulit. Kan kalau sekarang kayaknya sudah balik tuh kayak dulu," kata Silvi lagi.

Pada saat Ahok memimpin Jakarta, Silvi mengaku tak pernah dipersulit saat harus mengurus surat-surat di kelurahan.

Tidak berbicara soal infrastruktur maupun fasilitas, Fajar (51), warga Mampang Prapatan, Jakarta Selatan hanya berharap pemimpin Jakarta yang selanjutnya bisa memberikan perhatian ke seluruh wilayah, tanpa terkecuali.

Ia mengaku wilayah tempat tinggalnya menjadi salah satu tempat yang sudah diperhatikan oleh gubernur-gubernur terdahulu. Tapi, daerah permukiman lain justru terabaikan.

"Timur sama Utara itu seperti enggak kepegang. Sekarang sudah ada PIK baru mulai bagus namanya (Jakarta Utara). Kalau untuk Tanjung Priok, itu masih kayak dulu-dulu," ujar Fajar saat ditemui di Jalan MH Thamrin.

Senada dengan Fajar, Kevin (42), warga Cengkareng, Jakarta Barat juga berharap agar gubernur DKI Jakarta rajin blusukan ke kampung-kampung. Dia berharap, wilayah yang dibangun bukan hanya pusat kota saja. Tapi, sampai ke daerah pinggiran.

"Lihat jalan-jalan (perkampungan). Jangan pentingkan jalan-jalan tol doang. Mal-mal doang," ujar Kevin.

Anggaran Jakarta naik, Pilkada di depan mata

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, dalam sidang paripurna yang digelar, Rabu (7/8/2024).

Dalam sidang itu, APBD DKI Jakarta tahun 2024 disepakati naik sebesar 4,6 persen, dari Rp 81,71 triliun menjadi Rp 85,47 triliun.

Kenaikan itu didasarkan pada peningkatan pendapatan daerah, mulai dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta PAD lain yang sah.

Dikutip dari Kompas.id, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, kenaikan anggaran akan digunakan untuk mendorong implementasi strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Beberapa sektor yang akan diguyur anggaran, yakni pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, layanan dasar perkotaan seperti penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, dan penanganan sampah.

Anggaran juga digunakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan adaptasi tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman, serta mendorong nilai tambah dalam pengendalian dampak resesi ekonomi ke depan.

Selain itu, anggaran akan dimanfaatkan untuk pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon, serta pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial.

Anggaran juga dipakai untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat serta pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan.

Jakarta sendiri akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada November 2024 mendatang.

Per hari ini, sejumlah nama digadang-gadang maju sebagai sosok yang akan menjadi tumpuan harapan warga Jakarta. Antara lain, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Basuki Tjahaja Purnama.

Pendaftaran peserta pilkada akan dibuka selama tiga hari, yakni 27 hingga 29 Agustus 2024.

Besar harapan pemimpin Jakarta ke depan mampu mengelola kota dengan baik demi kenyamanan sekaligus kemakmuran warganya.