Presiden Prabowo Subianto membentuk sebuah badan baru yang bertugas untuk memonitor dan mengawasi program-program para menteri. Badan baru itu tepatnya adalah Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

Orang nomor satu di Indonesia itu memaparkan fungsi badan baru tersebut di depan para menterinya dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana kemarin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

"Saya ada tambahan lagi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program semua proyek yang kita akan lancarkan," papar Prabowo dalam sambutan sidang kabinet, Rabu (23/10/2024) kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo sempat menegaskan jangan sampai ada proyek-proyek yang menjadi mercusuar dan tidak sejalan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkannya sebagai pemimpin negara.

"Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada hari pelantikan saya," tegas Prabowo.

Adapun, Selasa 22 Oktober 2024 yang lalu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus baru saja dilantik Prabowo. Posisi itu diisi oleh Aris Marsudiyanto.

Usai pelantikan di Istana Negara, Aris sempat menjelaskan tugas dan fungsi badan yang dipimpinnya. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertugas untuk memberikan masukan soal langsung ke Prabowo soal pengawasan jalannya program pembangunan yang menggunakan dana APBN agar bisa dirasakan masyarakat.

"Badan ini mempunyai fungsi untuk mengoptimalkan atau memberikan masukan kepada Presiden dan mengawasi jalannya program pembangunan dan dana APBN sampai ke masyarakat," ungkap Aris.

Aris bilang posisinya setingkat dengan menteri dengan koordinasi langsung ke presiden. Di sisi lain, pihaknya juga diberi wewenang untuk melakukan investigasi khusus soal program pemerintah bila diperlukan.

"Jadi ini badan baru setingkat Menteri. Selanjutnya juga diberi kewenangan untuk melakukan investigasi khusus bila diperlukan," beber Aris.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyebut jumlah komisi di DPR RI akan bertambah dari sebelumnya 11 menjadi 13. Penambahan komisi demi menyesuaikan jumlah kementerian Prabowo yang bertambah.

"Kemudian sampai sekarang belum ada kegiatan yang berarti karena komisi baru mulai persiapan pembentukan, ada komisi dari komisi 1 sampai 11, sekarang menjadi komisi sampai 13, karena komisi menyesuaikan dengan jumlah kementerian yang akan diumumkan katanya begitu," katanya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, disiarkan virtual di YouTube Harian Kompas, Jumat (11/10/2024).

Muzani menyebut penambahan kementerian akan fokus pada program yang akan dijalankan Pemerintahan Prabowo. Menurutnya, Prabowo akan melaksanakan janji-janji selama masa kampanye.

"Itu menunjukkan bahwa akan banyak sektor-sektor di lapangan yang akan menjadi opportunity bagi unit-unit yang akan bisa dikerjakan bagi berbagai macam opportunity bagi dunia usaha. Itu saja menunjukkan bahwa akan makin banyak yang bisa dikerjakan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo akan mengumumkan jajaran menterinya pada Minggu malam, 20 Oktober 2024. Proses pelantikan dilakukan esok harinya, Senin 21 Oktober 2024.

"Mungkin tanggal 20 malam kabinet akan segera diumumkan, tanggal 21 akan segera dilantik. Mungkin lebih cepat dari tradisi yang sudah," tutur Muzani.

"Karena rencananya mungkin akan lebih cepat, proses ini akan lebih dilakukan dari tradisi yang sudah-sudah. Pak Prabowo ingin proses ini akan lebih cepat dari yang sudah-sudah, supaya proses transisi ini tidak memakan waktu lebih lama lagi," tutupnya.